Model kerja hybrid menjadi isu penting bagi organisasi publik dalam menyeimbangkan produktivitas dan kesejahteraan pegawai. Penelitian ini menganalisis bagaimana fleksibilitas waktu kerja dan ketersediaan teknologi sebagai dimensi utama hybrid working model memengaruhi kesejahteraan aparatur sipil negara, dengan produktivitas kerja sebagai variabel mediasi. Penelitian menggunakan desain kuantitatif eksplanatori dengan survei terhadap 150 aparatur sipil negara yang bekerja dalam sistem hybrid di pemerintah daerah. Analisis dilakukan menggunakan Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) melalui evaluasi model pengukuran dan struktural. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fleksibilitas waktu kerja dan ketersediaan teknologi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan pegawai, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui produktivitas kerja. Produktivitas kerja juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan pegawai, sehingga mediasi yang terjadi bersifat parsial. Secara teoretis, temuan ini memperluas kerangka Job Demands–Resources dengan menempatkan fleksibilitas kerja, dukungan teknologi, dan produktivitas sebagai sumber daya kunci yang menopang kesejahteraan pegawai sektor publik. Secara praktis, penelitian ini menegaskan pentingnya desain kebijakan kerja hybrid yang jelas, dukungan infrastruktur digital yang memadai, serta pengelolaan kinerja yang mendorong produktivitas tanpa mengabaikan kesejahteraan pegawai.