Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

Peranan Kepala Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan di Kota Tual, Kecamatan Pulau Dullah Utara, Desa Ohoitahit Purnomo, Hari; Suljatmiko, Suljatmiko
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 6 No. 1 (2022): April 2022
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (139.534 KB)

Abstract

Budaya Indonesia banyak ditemukan di daerah pedesaan. Oleh karena itu, menjadi bagian dari upaya pembangunan dan pembangunan desa menjadi pusat perhatian pemerintah. Pemerintah desa merupakan pemerintahan formal kesatuan masyarakat desa, sebagai badan kekuasaan terendah, pemerintah desa mempunyai kekuasaan atau kewenangan untuk mengatur rumah tangganya sendiri (otonomi desa) serta kewenangan dan kekuasaan sebagai pelimpahan dari pemerintah di atasnya, dimana desa merupakan tempat segala urusan semua elemen kesatuan masyarakat. desa. Untuk mencapai tujuan pembangunan desa yang merupakan bagian penting dari pembangunan. Artinya, pelaksanaan dan tanggung jawab pembangunan diserahkan kepada kepala desa sebagai koordinator dan pelaksana pembangunan desa yang dipimpinnya. Desa Ohoitahit sampel karena alasan desa ini dilihat dari perkembangan fisik yang tertinggal dibandingkan desa lain di Kota Tual, Kec. Pulau Dullah Utara, Desa Ohoitahit. penyusunan perencanaan pembangunan yaitu di Kota Tual, Kec. Pulau Dullah Utara Desa Ohoitahit direncanakan perbaikan jalan ditargetkan sepanjang 30 km dengan biaya Rp. 1.000.000.000,- realisasi Rp. 30.000.000,- dan pembangunan gedung SMP membutuhkan dana sebesar Rp. 750.000.000. Selanjutnya, target pembangunan MDA adalah Rp. 200.000.000,- yang belum terealisasi. Selanjutnya, informasi PLTD ditargetkan sebesar Rp. 250.000.000 belum terealisasi sesuai rencana, perencanaan informasi desa ditargetkan untuk menerangi 204 KK, namun belum terlaksana.
The Role of the Village Head in the Implementation of Development in Tual City, Pulau Dullah Utara District, Ohoitahit Village Purnomo, Hari; Suljatmiko, Suljatmiko
Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Vol 5, No 1 (2022): Budapest International Research and Critics Institute February
Publisher : Budapest International Research and Critics University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33258/birci.v5i1.4019

Abstract

Indonesian culture mainly exists in rural areas. Therefore, what must be considered in development work and village development is the government's priority. The village government itself is the official government of the village community unit. As one of the lowest governmental powers, the village level government does not only have the power or power to manage its own affairs (village level autonomy). But also has decentralized and superior power level government. Where the village is the location of all offices for all elements of the community unit in the village. Achieving village development goals is an important part of development. This means that the village head as the coordinator and implementer of village level development led by the village head delegates responsibility for implementation and development to the village head. Ohoitahit Village was chosen as the sample because its physical development lags behind other villages in Jalan Tual Village. North Dura Island. Ohhoitahit Village. A development plan was drawn up for the town of Tual in the area. A 30 kilometer long road is planned to be built on North Dura Island in Ohhoitahit Village at a cost of Rp. 1,000,000,000 - up to Rp. The construction of this junior high school requires a capital of Rp. 30 million. 750,000,000. In addition, the target for MDA development is Rp. 200,000,000, - has not been implemented. In addition, information on PLTD is Rp. 250 million were not completed according to plan, and the village information planning objective explained that 204 households were not completed as planned.
Peranan Kepala Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan di Kota Tual, Kecamatan Pulau Dullah Utara, Desa Ohoitahit Purnomo, Hari; Suljatmiko, Suljatmiko
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 6 No. 1 (2022): 2022
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jptam.v6i1.2942

Abstract

Budaya Indonesia banyak ditemukan di daerah pedesaan. Oleh karena itu, menjadi bagian dari upaya pembangunan dan pembangunan desa menjadi pusat perhatian pemerintah. Pemerintah desa merupakan pemerintahan formal kesatuan masyarakat desa, sebagai badan kekuasaan terendah, pemerintah desa mempunyai kekuasaan atau kewenangan untuk mengatur rumah tangganya sendiri (otonomi desa) serta kewenangan dan kekuasaan sebagai pelimpahan dari pemerintah di atasnya, dimana desa merupakan tempat segala urusan semua elemen kesatuan masyarakat. desa. Untuk mencapai tujuan pembangunan desa yang merupakan bagian penting dari pembangunan. Artinya, pelaksanaan dan tanggung jawab pembangunan diserahkan kepada kepala desa sebagai koordinator dan pelaksana pembangunan desa yang dipimpinnya. Desa Ohoitahit sampel karena alasan desa ini dilihat dari perkembangan fisik yang tertinggal dibandingkan desa lain di Kota Tual, Kec. Pulau Dullah Utara, Desa Ohoitahit. penyusunan perencanaan pembangunan yaitu di Kota Tual, Kec. Pulau Dullah Utara Desa Ohoitahit direncanakan perbaikan jalan ditargetkan sepanjang 30 km dengan biaya Rp. 1.000.000.000,- realisasi Rp. 30.000.000,- dan pembangunan gedung SMP membutuhkan dana sebesar Rp. 750.000.000. Selanjutnya, target pembangunan MDA adalah Rp. 200.000.000,- yang belum terealisasi. Selanjutnya, informasi PLTD ditargetkan sebesar Rp. 250.000.000 belum terealisasi sesuai rencana, perencanaan informasi desa ditargetkan untuk menerangi 204 KK, namun belum terlaksana.
Implementasi Semi Online Green Computing Dalam Seleksi Pengadaan Aparatur Desa di Desa Bendoroto Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek Jawa Timur Suljatmiko, Suljatmiko
ABDIMASKU : JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT Vol 7, No 3 (2024): SEPTEMBER 2024
Publisher : LPPM UNIVERSITAS DIAN NUSWANTORO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62411/ja.v7i3.2452

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengungkap kesuksesan implementasi semi online green computing dalam seleksi pengadaan aparatur desa di Desa Bendoroto Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek Jawa Timur, karena seleksi perangkatterdahulu masih konvensional.Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan data primer dan sekunder yang dianalisis dengan menggunakan analisis interaktif model Miles Huberman.Hasil penelitian ini mendeskripsikan keberhasilan semi online green computing dalam seleksi pengadaan aparatur desa Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek secara akuntabel dan kredibel berkelanjutan. Manfaat penelitian ini sebagai referensi pemerintah daerah dalam dan mengembangkan ilmu pengetahuan dalam peran semi online green computing dalam seleksi pengadaan aparatur desa sebagai mengembangan kualitas sumber daya aparatur pemerintah tingkat daerah.
Navigating Bureaucratic Changes: A New Public Service Perspective on Tourism and Culture Governance in Malang Regency, Indonesia Supriyanto, Didik; Wahyudi, Sigit; Suljatmiko, Suljatmiko; Setyowati, Eka; Murliasari, Rikha; Saefudin, Arif
Journal of Governance and Public Policy Vol. 12 No. 1 (2025): February 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jgpp.v12i1.22391

Abstract

Bureaucratic reform in Indonesia has been a key agenda since the early 21st century, focusing on enhancing efficiency, transparency, and accountability in government management. This study aims to delve into and analyse the bureaucratic reform process at the Tourism and Culture Office (TCO) of Malang Regency using the New Public Service (NPS) framework. Employing descriptive qualitative research methods, the study examines the internal and external factors influencing the effectiveness of bureaucratic reform in the agency. Data were gathered through in-depth interviews, observations, and documentation studies, with triangulation data analysis techniques ensuring the validity and reliability of the findings. The results indicate that TCO Malang Regency has successfully implemented seven NPS principles: serving citizens, prioritising the public interest, valuing citizenship over entrepreneurship, thinking strategically and acting democratically, recognising the complexity of accountability, serving rather than directing, and valuing people over productivity. Programs such as Data Request or Interview, Malang Creative Hub, and Land and Building Tax incentives for cultural heritage preservation exemplify the application of these principles. Consequently, this research significantly contributes to the understanding and development of more modern, effective, and responsive public service practices in response to community needs in Indonesia, particularly in Malang Regency.
Sinergi Peran Pemerintah Desa dalam Menanamkan Kesadaran Pendidikan Generasi Muda: Desa Gunjan Asri Lombok Utara Sabrina, Nadiya; Suljatmiko, Suljatmiko; Prasetyo, Andika Hijrah
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 9 No. 2 (2025): Agustus
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi sinergi peran pemerintah desa dalam menanamkan kesadaran pendidikan kepada generasi muda di Desa Gunjan Asri, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi terhadap aktor-aktor kunci seperti kepala desa, tokoh masyarakat, pemuda, dan orang tua. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah desa tidak hanya berperan sebagai fasilitator kebijakan, tetapi juga sebagai penggerak sosial dalam membangun kesadaran pentingnya pendidikan melalui program informal, kolaborasi lintas lembaga, dan pendekatan berbasis kearifan lokal. Sinergi ini terlihat dalam bentuk dukungan terhadap kegiatan belajar masyarakat, pelatihan kepemudaan, serta penyediaan ruang edukatif bagi anak-anak desa. Penelitian ini juga menegaskan pentingnya komunikasi partisipatif dan konsistensi kebijakan desa dalam menciptakan ekosistem pendidikan yang berkelanjutan. Temuan ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan model partisipasi lokal dalam memajukan pendidikan di wilayah pedesaan.
Implementation of E-Government in Improving Public Service Efficiency: A Case Study on the Batu City Government Purnomo, Hari; Suljatmiko, Suljatmiko; Ulfiandi, Ihsan Zikri
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 2 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i2.2700

Abstract

This study aims to analyze the implementation of e-Government in improving the efficiency of public services in the Batu City Government, especially through the Digital Public Service Mall (MPP) "Among Warga" service. Using a descriptive qualitative approach, data was obtained through interviews, observations, and documentation. The results show that service digitization is able to reduce the licensing process time from 3-5 days to 1-2 days, reduce administrative costs, and increase public satisfaction from 65% to 83%. However, obstacles were found in the form of limited digital human resources, lack of integration between OPDs, and low digital literacy of the community. This study aims to analyze the implementation of e-Government in improving the efficiency of public services in the Batu City Government, especially through the Digital Public Service Mall (MPP) "Among Warga" service. Using a descriptive qualitative approach, data was obtained through interviews, observations, and documentation. The results show that service digitization is able to reduce the licensing process time from 3-5 days to 1-2 days, reduce administrative costs, and increase public satisfaction from 65% to 83%. However, obstacles were found in the form of limited digital human resources, lack of integration between OPDs, and low digital literacy of the community.
Community Perception and Digital Accountability in Village Governance: The Case of JALANTOL Application in Jatirenggo Village Annisa Miftahul Jannaa, Annisa Miftahul Janna; Suljatmiko, Suljatmiko; Dedi Susanto, Dedi Susanto
JOURNAL OF GOVERNMENT SCIENCE Vol 6 No 2 (2025)
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54144/govsci.v6i2.130

Abstract

This study analyzes public perception and digital accountability in the implementation of the JALANTOL application as a village e-governance innovation. Using a mixed method of sequential explanatory with 95 respondents and non-participatory observation, this study integrates the Technology Acceptance Model (TAM) and the UTAUT framework to measure affective, cognitive, and conative responses. The results showed good perceptions of the application's digital accountability, perceived usefulness (mean = 3.02), ease of use (mean = 2.78), and service relevance (mean = 3.05). Younger respondents showed stronger acceptance, while older groups faced usability barriers. This study also found that JALANTOL's real-time complaint feature enables participatory digital accountability by encouraging transparency and traceable public monitoring. These findings suggest that effective village e-services are not only based on a sophisticated set of technologies, but also community alignment, inclusive design, and trust-based participation. This study contributes to the understanding of micro-level e-government adoption and highlights the need to embed digital accountability in the user experience.