Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.686
P-Index
This Author published in this journals
All Journal FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum MONOGRAF Logika : Jurnal Penelitian Universitas Kuningan Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Lampung Journal of International Law (LaJIL) Indonesian Journal of International Law Journal of Engineering and Information Technology for Community Service Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia Jurnal Pengabdian UMKM Journal Of Advance In Social Sciences And Policy
Melly Aida
Universitas Lampung
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Social Sciences Other

Published : 12 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

 1   2 
Corporation’s Liability on Illegal Dumping’s Impact on Climate Change according to the UNFCCC and its Implementation in Indonesia Patra, Elma Eddy; Aida, Melly; Bing, Jean-Baptiste; Davey, Orima Melati
JASSP Vol. 2 No. 1 (2022)
Publisher : LPPM Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23960/jassp.v2i1.46

Abstract

Corporation illegal dumping’s impact on climate change illustrates that corporate economic crime in the environmental field (waste disposal) has a broad effect yet no significant correlation. If this correlation is adequately studied, it can contribute to enforcing legal accountability and optimizing efforts to reduce climate change. To see this correlation, it is necessary to ask whether a corporation has an economic interest that is fought for in disposing of waste irresponsibly and whether parties whose economic interests are harmed. As one of The United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC's) members, Indonesia is a country that predominantly relies on its natural resources, while climate change is very detrimental to nature. This research is normative-juridical research which uses secondary type data. Research shows that The UNFCCC does not explicitly prohibit illegal dumping, but it does specify waste management guidelines that are not hazardous to the environment or public safety. Indonesia has ratified the UNFCCC instrument by through Law No. 6 of 1999. From this ratification, Indonesia's effort to reduce illegal dumping is seen through Environmental Protection and Management Plan, Strategic Environmental Studies, and Government Regulation no. 47 of 2012 concerning Social and Environmental Responsibility of Limited Liability. The economic interest of a corporation that illegally dumps is to avoid spending money because the procedure of adequate waste management is high cost.
KEPENTINGAN INDONESIA MENGAKSESI KONVENSI APOSTILLE DAN RELEVANSINYA DI BIDANG KENOTARIATAN Melly Aida; Yunita Maya Putri; Ria Wierma Putri; Kasmawati Kasmawati; Ria Silviana
Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Vol. 12 No. 1 (2023): Repertorium
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/rpt.v12i1.2908

Abstract

Dalam era globalisasi, kerja sama antar negara dan antar warga negara dalam bidang bisnis, pendidikan, maupun diplomasi, dan kepentingan untuk menjalin hubungan yang baik dengan negara-negara lain semakin menjadi prioritas. Namun, dalam menjalin kerja sama tersebut, hal-hal administratif seperti legalisasi dokumen publik asing menjadi salah satu kendala yang sering dihadapi. Proses yang rumit dan biaya yang tinggi menjadi hambatan bagi banyak orang untuk mendapatkan pengesahan dokumen publik yang diperlukan untuk berbagai keperluan. Belum lagi, dokumen publik yang telah dilegalisasi oleh lembaga atau kementerian di Indonesia tidak secara otomatis dapat diterima di negara yang dituju. Seperti akta notaris, surat kuasa, dan dokumen-dokumen lainnya harus dilegalisasi terlebih dahulu sebelum dapat diakui oleh negara tujuan. Hal ini membuat banyak orang merasa kesulitan dalam menggunakan dokumen publik di luar negeri. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Indonesia mengaksesi Konvensi Apostille, dengan demikian proses legalisasi dokumen asing publik di Indonesia menjadi lebih mudah, cepat, dan efisien. Notaris sebagai pejabat publik memiliki peran penting dalam proses legalisasi dokumen tersebut, baik dalam memberikan legalisasi dokumen asing publik yang diperlukan, maupun dalam pengesahan tanda tangan atau legalisir pada dokumen-dokumen yang diterbitkan oleh pihak asing.. Dalam kenotariatan, Kehadiran Konvensi Apostille diharapkan memudahkan akses bagi warga negara Indonesia untuk menggunakan dokumen publik di luar negeri dan notaris dapat memberikan legalisasi dengan menyertakan Apostille pada dokumen publik yang diterbitkan oleh notaris. Keanggotaan Indonesia di dalam Konvensi Apostille memiliki urgensi yang sangat penting untuk mempercepat proses administratif dalam hubungan antarnegara dan antarwarga negara dan membantu dalam mempercepat proses administratif dalam hubungan antarnegara dan antarwarga negara serta meningkatkan kemudahan dalam melakukan kegiatan bisnis dan administrasi di luar negeri.
Co-Authors Agit Yogi Subandi Agus Triono Ahmad Syofyan Asnawi, Sona Bing, Jean-Baptiste DARYANTI DARYANTI Davey, Orima Melati Desy Churul Aini Ikhsan Setiawan Januarti, Rasti Putri Kasmawati Kasmawati Kasmawati Kasmawati Kyrieleison, Eunike Christine Nadia Apriliyawati NAEK SIREGAR Natamiharja, Rudi Patra, Elma Eddy Putri, Yunita Maya Rehulina Tarigan Ria Silviana Ria Wierma Putri Ria Wierma Putri, Ria Wierma Yunita Maya Putri