Claim Missing Document
Check
Articles

Found 17 Documents
Search

Keabsahan Surrogate Mother Menurut Hukum Positif Di Indonesia dengan Peraturan Di Negara Inggris, Denmark dan Belgia Sinaga, Cindy Alisia; Lewiandy, Lewiandy
UNES Law Review Vol. 6 No. 2 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i2.1478

Abstract

Surogasi menjadi topik yang semakin relevan dalam ranah hukum dan etika, memicu perdebatan di banyak negara, termasuk Indonesia. Artikel ini menganalisis regulasi surogasi di Inggris, Denmark, dan Belgia untuk mengeksplorasi pendekatan yang berbeda dalam menangani isu ini. Sementara Inggris memiliki regulasi terinci, Denmark dan Belgia menekankan keseimbangan etika dan kesejahteraan. Indonesia, tanpa regulasi khusus, perlu mempertimbangkan langkah-langkah untuk menciptakan regulasi yang sesuai dengan nilai-nilai budaya dan kebutuhan lokal. Saran termasuk perluasan regulasi, melibatkan pemangku kepentingan, perlindungan hak ibu pengganti, pendidikan publik, pengawasan efektif, dan adaptasi dengan nilai-nilai lokal. Dengan demikian, artikel ini memberikan kontribusi pada pemahaman global tentang regulasi surogasi dan memberikan dasar untuk pengembangan regulasi yang sesuai di Indonesia.
Pelanggaran Ham Dalam Konflik Israel dan Palestina Lewiandy, Lewiandy; Alessandro Christian Max
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.2003

Abstract

All human beings have human rights not because of a gift given to them, but a gift given by the Creator to every human being. Any human being does not have the right to deprive each other of their rights, if this happens then that person will also be called a human rights violator. As is happening now, Israel's human rights violations against Palestinians are a taking away of other people's rights, especially the right to live and live in safety. Even though there is international law that protects cases of human rights violations, ironically humanitarian tragedies still occur. The results of this research found that attacks carried out by the Israeli army had destroyed many residences, places of worship and other public facilities in Palestine. Most countries in all other parts of the world, especially countries with predominantly Muslim populations, strongly condemn all forms of actions committed by the Israeli army against Palestine. Israel is also stated to have violated human rights, this has been going on for a long time and continuously until now, which is happening to Palestinians.
Pajak Konten Creator: Analisis Komparatif Sistem Self-Assessment Indonesia dan Mandatory Platform Reporting Australia Reinhart, Frederick; Lewiandy, Lewiandy
AL-SULTHANIYAH Vol. 14 No. 2 (2025): AL-SULTHANIYAH
Publisher : Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37567/al-sulthaniyah.v14i2.4508

Abstract

The rapid digitalization of the global economy has transformed income generation, giving rise to content creators as key actors in the creative sector. In Indonesia, tax administration for content creators remains problematic under the self-assessment system, which relies on voluntary compliance. Structural weaknesses such as limited taxpayer understanding, administrative inefficiency, and the absence of third-party data verification have resulted in low compliance and potential tax leakage, especially from cross-border digital income. In contrast, Australia’s Mandatory Platform Reporting or Sharing Economy Reporting Regime (SERR) introduces a data-driven model by requiring digital platforms to report users’ income directly to the Australian Taxation Office (ATO). This normative legal research conducts a comparative analysis of both systems, identifying the deficiencies in Indonesia’s self-assessment model and evaluating the effectiveness of SERR as a model for reform. The study concludes that Indonesia can enhance transparency, fairness, and tax compliance through legal reform, platform accountability, and data integration, transitioning from voluntary disclosure to data-based compliance.
Legalitas Monopoli Alamiah di Sektor Strategis: Kajian Normatif terhadap Praktik Penguasaan Pasar pada Distribusi Energi dan Migas Anasthasia, Trinity; Lewiandy, Lewiandy
Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Vol 8, No 4 (2025): Oktober, Social Issues and Problems in Society
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jr.v8i4.51142

Abstract

Monopoli alamiah merupakan fenomena pasar yang lazim terjadi pada industri dengan karakteristik biaya tetap tinggi, kebutuhan investasi besar, dan skala ekonomi yang hanya efisien apabila dijalankan oleh satu pelaku usaha. Dalam konteks Indonesia, keberadaan monopoli alamiah memiliki relevansi kuat dengan ketentuan Pasal 33 UUD 1945 yang menegaskan penguasaan negara atas cabang produksi penting dan sumber daya strategis, termasuk sektor energi dan migas. Namun, di sisi lain, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 secara tegas melarang praktik monopoli dan penyalahgunaan posisi dominan yang merugikan kepentingan umum. Hal ini menimbulkan ketegangan normatif antara kebutuhan negara untuk memonopoli sektor strategis demi kepentingan rakyat dan kewajiban menjaga iklim persaingan usaha yang sehat. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, doktrin, serta literatur ilmiah untuk menganalisis batas legalitas monopoli alamiah dalam sektor energi dan migas.
Evaluating Corporate Governance Reforms In Indonesia: Compliance, Challenges, And Pathways Forward Under Company Law Putera, Fauzan Ravinda; Lewiandy, Lewiandy
Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Vol 8, No 4 (2025): Oktober, Social Issues and Problems in Society
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jr.v8i4.51111

Abstract

This research paper evaluates corporate governance reforms in Indonesia, focusing on the operationalization and effectiveness of Good Corporate Governance (GCG) principles under Company Law No. 40 of 2007 and Capital Market Law No. 8 of 1995, along with implementing regulations like OJK's POJK No. 21/POJK.04/2015. Addressing two key research questions, the study examines how legal provisions translate GCG ideals into practices for publicly listed companies and assesses the framework's consistency, adequacy, and enforceability in promoting transparency, accountability, and minority shareholder protection. Employing a qualitative methodology through document analysis and thematic synthesis of legal texts, OJK reports, and case studies, the findings reveal that while mandates for board structures, disclosures, and shareholder meetings effectively operationalize GCG in theory, practical implementation is hindered by enforcement weaknesses, cultural factors in family-owned firms, and jurisdictional overlaps. Real cases, such as the Jiwasraya scandal, illustrate governance failures despite clear legal requirements. The analysis concludes that the framework is adequate but requires harmonized enforcement and reforms to enhance compliance and investor confidence. Pathways forward include strengthening OJK oversight and integrating digital tools for better effectiveness.
IMPLEMENTASI ONLINE SINGLE SUBMISSION PADA UMKM BISNIS DIGITAL DI KABUPATEN INDRAMAYU Lewiandy, Lewiandy; , Winston Su; Janice Arivi Puji; Natania Kayla Tanujaya
Jurnal Serina Abdimas Vol 3 No 3 (2025): Jurnal Serina Abdimas
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24912/jsa.v3i3.35779

Abstract

Di era transformasi digital yang semakin pesat, bisnis berbasis digital memegang peranan strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, baik di tingkat nasional maupun daerah. Pertumbuhan ekonomi digital yang dinamis menuntut adanya sistem perizinan yang lebih efisien, transparan, dan terintegrasi agar para pelaku usaha dapat menjalankan bisnisnya dengan kepastian hukum. Sejalan dengan kebutuhan tersebut, implementasi sistem perizinan terintegrasi berbasis elektronik atau Online Single Submission (OSS) hadir sebagai instrumen penting untuk menjamin legalitas usaha. Kehadiran OSS menjadi sangat relevan khususnya bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) digital yang tengah berkembang pesat di berbagai daerah, termasuk Kabupaten Indramayu. Penelitian ini, berjudul “Implementasi Online Single Submission pada UMKM Bisnis Digital di Kabupaten Indramayu”, bertujuan untuk mengkaji sejauh mana OSS mampu memberikan kemudahan dalam memfasilitasi proses perizinan usaha bagi UMKM digital di wilayah tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode normatif yuridis, yaitu dengan melakukan telaah literatur, regulasi, dan referensi hukum yang relevan. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan deskripsi komprehensif terkait efektivitas pelaksanaan OSS dalam menciptakan kepastian hukum, memperluas akses pembiayaan, serta meningkatkan daya saing UMKM digital di tingkat daerah. Selain itu, temuan penelitian juga diharapkan menjadi rekomendasi strategis bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan hukum yang adaptif dan responsif terhadap perkembangan bisnis digital di era ekonomi berbasis teknologi informasi
Revisiting Article 33(3) of the Constitution of the Republic of Indonesia Through the Perspective of Law and Economics Lewiandy, Lewiandy; Puji, Janice Arivi; Tanujaya, Natania Kayla
As-Syar i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga  Vol. 8 No. 1 (2026): As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Publisher : Institut Agama Islam Nasional Laa Roiba Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This paper explores the connection between Article 33(3) of the 1945 Constitution of Indonesia, the welfare state theory, and the Kaldor-Hicks efficiency principle in the management of natural resources, particularly in the oil and gas sectors, using a normative juridical method. Since independence, Indonesia has been founded on the rule of law, ensuring justice, equality, and protection for its citizens. Article 33(3) establishes the philosophical and economic foundation of Indonesia’s welfare state by mandating that vital sectors and natural resources be controlled by the state for the people’s prosperity. However, globalization and excessive state monopolization have created inefficiency, corruption, and slow growth. Integrating the welfare state theory, which emphasizes public welfare, with the Kaldor-Hicks principle, which values policies that increase overall societal well-being even if some are disadvantaged, provides a more balanced framework. Allowing private participation under strict state supervision can enhance efficiency and innovation while maintaining constitutional integrity. The term “state control” should be understood as a regulatory and supervisory function rather than absolute ownership, ensuring accountability, transparency, and fairness. Thus, effective governance requires the state to act as both facilitator and regulator, balancing social justice and economic efficiency. This combination of welfare and efficiency theories, analyzed through a normative juridical approach, supports a constitutional model that promotes equitable and sustainable national prosperity.