Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.686
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL PEMERINTAHAN POLITIK ANGGARAN DAN ADMINISTRASI PUBLIK Samakta: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Muhamad, Sofyan
Unknown Affiliation
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 9 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

 1 
Perpecahan dan Soliditas Elite Partai Golkar Pada Pemenangan Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2015 Muhamad, Sofyan
JURNAL PEMERINTAHAN, POLITIK ANGGARAN DAN ADIMINSTRASI PUBLIK Vol 1 No 1 (2021): JURNAL PEMERINTAHAN, POLITIK ANGGARAN DAN ADIMISTRASI PUBLIK
Publisher : Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36232/jppadap.v1i1.1610

Abstract

Conflict and Division of political parties in Indonesia is not a new issue, but the phenomenon had long been party Schism happened before, in the era of reform party politics have always been in a split issue with hit never finished, one of the political parties are Golongan karya, the ruling party during the new order Government has always been conflicts and the party's internal divisions, the year 2014 Golongan karya again struck with the dynamics of the Division and gave birth to the dualism of the DPP at the level of stewardship, this research aims to look at the Division and solid elite DPD I Golongan karya North Maluku on winning the election for mayor of ternate year 2015. in this research method used was qualitative case study method, in the technique of collecting data using interviews, documentation and the withdrawal of the conclusion, in this study the theory used to analyse problems is a theory institutional political party, with this theory the author can see solid and elite divisions Golongan karya ternate city in the regional head election momentum the year 2015. The results of the research there were some problems occurred in the internal Golongan karya ternate city, that the occurrence of structural conflict between Superintendent DPD I North Maluku with DPD II city of ternate, in addition there is also a policy dismissal a number of party cadres in ternate city conducted by Chairman of DPD I North Maluku, the split of the party in the region is inseparable with the dynamics of the political elite at the central level, that the split at the level of DPP implicates against decline of votes in the election of Golongan karya regional heads of ternate city, the party defeats 2015 work on the caused level of solid elite is not well formed, and this dismissal policy is the starting point of the party elite and splits in the political interest of the element value in the selection of the head of the regional city of ternate
Implikasi Kebijakan Tribun Timur Dalam Pemberitaan Infotainment Terhadap Nilai Berita Dan Profesionalisme Jurnalis Hidayat, Rahmat; Muhamad, Sofyan; Munzir, Munzir
JURNAL PEMERINTAHAN, POLITIK ANGGARAN DAN ADIMINSTRASI PUBLIK Vol 1 No 1 (2021): JURNAL PEMERINTAHAN, POLITIK ANGGARAN DAN ADIMISTRASI PUBLIK
Publisher : Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36232/jppadap.v1i1.2989

Abstract

Penelitian dilakukan bertujuan menganalisis pemahaman jurnalis tribun timur dalam pemberitaan infotainment dan bagaimana proses jurnalistik dalam peliputannya. Penelitian kali ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data berdasarkan studi kepustakaan sebagai data sekunder dan penggumpulan data primer dengan cara observasi (pengamatan langsung), wawancara mendalam dari satu responden ke-responden berikutnya. Menggunakan teknik analisis data atau metode pengolahan data yakni dengan metode pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan pengambilan kesimpulan. Dalam penelitian ditemukan hasil yang menunjukkan bahwa semua berita terperoses dengan menggunakan media terhubung pada sistem jaringan internet (online), baik dikumpulkan ataupun dikirim oleh jurnalis di-lapangan dan dilakukan penyaringan, berita-berita tertentu untuk tampil di Koran (media cetak). Beberapa pertimbangan salah satunya muatan (isi/bobot) dalam berita, luasnya cakupan media dan usia pembaca. Hasil penelitian terkait gosip bukan sebuah berita sebelum melaui proses panjang, memiliki data pendukung sebagai fakta dan mendapatkan bentuk verifikasi atau data telah terferivikasi. Tentunya ketika gosip harus menjadi sebuah berita maka harus betul-betul dibuktikan oleh jurnalis sendiri. Namun berbeda dengan infotainment yang memang telah menjadi produk jurnalis, disebabkan kerena infotainment memiliki bagian-bagian luas bukan hanya semata hiburan tertentu.
Analisis Kebijakan: Pengembangan Usaha Sektor Perikanan pada Kawasan Ekonomi Khusus Sorong Supardi, Edy; Difinubun, Muh Izhar; Muhamad, Sofyan
JURNAL PEMERINTAHAN, POLITIK ANGGARAN DAN ADIMINSTRASI PUBLIK Vol 2 No 1 (2022): JURNAL PEMERINTAHAN POLITIK ANGGARAN DAN ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36232/jppadap.v2i1.3755

Abstract

Kabupaten Sorong dan Kota Sorong merupakan wilayah di sebelah Barat Papua yang sangat strategis karena menjadi ‘pintu masuk’ ke Provinsi Papua lainnya. Wilayah terdekat Kabupaten Sorong adalah Kota Sorong sebagai kota perdagangan dan industri jasa, sedangkan Kabupaten Sorong merupakan kawasan dengan sumber daya alam sangat potensial untuk dikembangkan yang dapat membuka peluang investasi seluas-luasnya. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) adalah kawasan dengan batas tertentu untuk melaksanakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu. Kawasan tersebut disiapkan untuk memaksimalkan kegiatan industri, ekspor, impor, dan kegiatan ekonomi lainnya yang memiliki nilai ekonomi tinggi. KEK Sorong yang terletak di Selat Sele memberikan keunggulan geoekonomi yaitu potensi di bidang perikanan dan transportasi laut. Lokasi ini juga sangat strategis untuk pengembangan industri logistik, agroindustri, dan pertambangan, sehingga KEK Sorong didesain pengembangannya sesuai dengan 3 (tiga) potensi tersebut dan diprediksi akan menghasilkan investasi sebesar Rp 32,2 triliun pada tahun 2025. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis alternatif kebijakan KEK Sorong terhadap pertumbuhan ekonomi di sektor usaha perikanan dan kelautan terutama di Provinsi Papua Barat yang dianalisis dengan pendekatan deskriptif kualitatif menggunakan metode display analyzis, serta untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi wilayah di Papua Barat dan Papua Barat Daya. Hasil penelitian ini merekomendasikan perlunya stakeholders mengembangkan teknologi moderen pada industri rumahtangga (home industry) dan industri pengolahan ikan berskala besar pada Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sorong dan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya
Kewenangan Masyarakat Hukum Adat dalam Pengelolaan Mineral dan Batubara Pasca Pemberlakuan UU No 3 Tahun 2020 Rajab, Adirandi M; Andriyan, Yoga; Muhamad, Sofyan
JURNAL PEMERINTAHAN, POLITIK ANGGARAN DAN ADIMINSTRASI PUBLIK Vol 2 No 1 (2022): JURNAL PEMERINTAHAN POLITIK ANGGARAN DAN ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36232/jppadap.v2i1.3850

Abstract

Pasca hadirnya Undang-undang No. 3 Tahun 2020 yang merupakan perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, melahirkan beragam masalah dan kontoversi di tengah masayarakat terkhususnya terhadap masyarakat hukum adat. Jika kemudian ditelisik bahwa UU Minerba tidak menyertakan kedudukan masyarakat hukum adat. Mengingat bahwa di dalam pasal 1 ayat 28a pada UU Minerba menjelaskan bahwa seluruh kegiatan pertambangan melingkupi segala ruang hidup masyarakat. Pasal a qou bahwa seluruh cakupan ruang tersebut juga melingkupi ruang hidup masyarakat hukum adat. Eksistensi Hak ulayat masyarakat hukum adat menjadi tidak jelas pasca permberlakuan UU Minerba No. 3 tahun 2020. Bahwa pemberian IPR pasca pemberlakuan UU Minerba sebagaimana kemudian dituang dalam pasal 67 justru mengamputasi akses dari masyarakat hukum adat dalam pertambangan pada tanah yang bersifat ulayat yang menjadi hak sebagai kewenangan mereka
Eksistensi Naskah Akademik dalam Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Andriyan, Yoga; Rajab, Adirandi M; Hidayat, Rahmat; Muhamad, Sofyan; Munzir, Munzir
JURNAL PEMERINTAHAN, POLITIK ANGGARAN DAN ADIMINSTRASI PUBLIK Vol 3 No 1 (2023): JURNAL PEMERINTAHAN POLITIK ANGGARAN DAN ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36232/jppadap.v3i1.4596

Abstract

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui dan mengkaji mengenai pentingnya Naskah akademik dalam pembentukan rencana peraturan daerah. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum Normatif. Metode penelitian mengunakan penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan Library research yaitu pendekatan yang menggunakan konsep legis positivis pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Naskah akdemik merupakan hasil kajian yang bersifat ilmiah, yang ditinjau secara sistematis holistic dan futuristic dari berbagai aspek ilmu, yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, diperlukannya naskah akademik dalam rancangan pembentukan peraturan daerah dikarenakan suatu norma atau permasalahn yang hendak dituangkan kedalam rancangan peraturan daeraha diharapkan manciptakan hukum yang lebih baik berdasrkan asas-asas pembentukan peratuan perundang-undangan yang baik
Legalitas Mahkamah Konstitusi Mengenai Kewenangan Memutus Sengketa Pilkada Rajab, Adirandi M; Andriyan, Yoga; Muhamad, Sofyan; Supardi, Edy
JURNAL PEMERINTAHAN, POLITIK ANGGARAN DAN ADIMINSTRASI PUBLIK Vol 3 No 1 (2023): JURNAL PEMERINTAHAN POLITIK ANGGARAN DAN ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36232/jppadap.v3i1.4731

Abstract

Legalitas Mahkamah Konstitusi mengenai Kewanangan Memutus Sengketa Pilkada. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Metode penelitian menggunakan penelitian hukum normatif yaitu. penelitian kepustakaan, yaitu pendekatan dengan menggunakan konsep hukum positivis berupa karya penelitian investigasi peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh atau diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara meneliti berbagai literatur, internet dan jurnal. Kemudian hasil materi yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif dan ditarik kesimpulan secara induktif dan deduktif. Dalam undang-undang dasar tahun 1945 kewenangan Mahkamah Konstitusi ada empat kewangan Mahkamah Konstitusi yang di berikan oleh undang-undang dasar. Lembaga mana yang mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan sengketa Pilkada setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi. Bagaimana pertimbangan Mahkamah Konstitusi mencabut kewenangannya sendiri untuk menyelesaikan sengketa Pilkada.
HALUAN KONSTITUSI DAN KEBIJAKAN KEADILAN SOSIAL DALAM HUKUM TATA NEGARA Rajab, Adirandi M; Pamungkas, Agfajrina Cindra; Muhamad, Sofyan; Supardi, Edy; Sanaba, Hardiman F
JURNAL PEMERINTAHAN, POLITIK ANGGARAN DAN ADIMINSTRASI PUBLIK Vol 3 No 2 (2023): JURNAL PEMERINTAHAN POLITIK ANGGARAN DAN ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36232/jppadap.v3i2.5814

Abstract

Kelima sila pancasila yang resmi dan sah berlaku secara konstitusional adalah sebagaimana yang termaktub dalam Alinea IV pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagaimana terakhir disahkan dengan Dekrit 5 Juli 1959, ditambah dengan lampiran naskah perubahan I, II, III, dan IV yang di sahkan pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Kelima sila pancasila itu telah melewati sejarah yang panjang dsn telah mengalami lima versi rumusan yang pernah berlaku secara resmi, yaitu : pertama, rumusan piagam Jakarta atau Jakarta Charter bertanggal 22 juni 1945; kedua, rumusan pembukaan Undang Undang Dasar yang di sahkan pada tanggal 18 agustus 1945; ketiga, rumusan Mukaddimah Konstitusi Repubik Indonesia serikat bertanggal 27 Desember 1949; keempat, rumusan Mukaddimah Undang-Undang Dasar Sementara Bertanggal 15 Agustus 1950; kelima, yang berasal dari rumusan kedua, yaitu rumusan pembukaan UUD 1945 yang disahkan pada tanggal 18 agustus 1945 menjiwai nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasar yang terdapat dalam pancasila. Istilah keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia yang dilambangkan dengan simbol padi dan kapas, baik dalam versi rumusan Bung Karno maupun yamin, disebut dengan istilah “Kesejahteraan rakyat” atau “kesejahteraan” saja, bukan atau belum disebut dengan istilah “kesejahteraan sosial” ataupun dengan perkataan “keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia”.
EVALUASI PROGRAM KEMITRAAN POLA KREDIT KOPERASI PRIMER UNTUK ANGGOTA DI KABUPATEN SIAK (STUDI KASUS DI KOPERASI RIMBA MUTIARA KECAMATAN KOTO GASIB) Ifandi, Ifandi; Suranto, Suranto; Muhamad, Sofyan; Andriyan, Yoga
JURNAL PEMERINTAHAN, POLITIK ANGGARAN DAN ADIMINSTRASI PUBLIK Vol 4 No 1 (2024): JURNAL PEMERINTAHAN POLITIK ANGGARAN DAN ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36232/jppadap.v4i1.6576

Abstract

Salah satu permasalahan terbesar di negeri ini adalah kemiskinan. Setiap kebijakan-kebijakan yang telah dilaksanakan tidak semua mencapai sasaran. Investasi tersebut dijadikan pemerintah untuk mewajibkan melakukan kemitraan dengan usaha kecil setempat. Melalui Peraturan Menteri Pertanian No. 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan. PT. Kimia Tirta Utama melaksanakan kemitraaan dengan Koperasi Rimba Mutiara dalam Perkebunan Plasma kelapa sawit. Program kemitraan ini mencakup tiga wilayah desa yakni desa Kuala Gasib, Teluk Rimba, dan Buatan I. Perkebunan plasma ini dibuka seluas 2.600 ha dengan jumlah anggota petani koperasi 1.725 orang. Seharusnya dengan program ini masyarakat dapat meningkatkan pendapatan perekonomiannya. Akan tetapi, hal in tidak sesuai fakta dilapangan. Permasalahan yang ingin dijawab adalah bagaimana pemerintah selama ini mengevaluasi program kemitraan serta apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambatnya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode evaluasi dengan model CIPP yakni Context, Input, Process dan Product. Salah satu temuan penelitian adalah banyak nya masyarakat yang telah menjual kartu keanggotaan koperasi kepada pihak lain. Inilah salah satu hal yang membuat tidak tercapainya tujuan dari program kemitraan. Ini menandakan bahwa masih ada yang kurang tepat di pola pikir masyarakat terhadap program kemitraan. Dibutuhkan peran pemerintah dalam mensosialisasikan program kemitraan dan dibutuhkan pengurus koperasi yang berkompeten serta berintegritas.
Transformasi E-Government Menuju Good Governance di Pemerintah Kabupaten Sorong Andriyan, Yoga; Rajab, Adirandi M; Pamungkas , Agfajrina Cindra; Muhamad, Sofyan; Rahakratat , Ramles
Samakta: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 1 No. 2 (2024): Samakta: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : CV. Dharma Samakta Edukhatulistiwa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61142/samakta.v1i2.127

Abstract

Transformasi pemerintahan digital sangat penting dalam lanskap teknologi yang berkembang pesat saat ini. Urgensi transformasi e-goverment adalah potensi peningkatan efisiensi dan pemberian layanan secara signifikan. Dengan memanfaatkan teknologi digital, pemerintah dapat merampingkan operasional, mengotomatiskan tugas-tugas rutin, dan memberikan layanan yang lebih cepat dan lebih nyaman kepada warga. Ini tidak hanya meningkatkan pengalaman warga secara keseluruhan tetapi juga memungkinkan pemerintah untuk mengalokasikan sumber daya secara lebih efektif dan fokus pada inisiatif strategis yang mendorong kemajuan masyarakat. Dari meningkatkan efisiensi dan pemberian layanan hingga mempromosikan keterlibatan warga, memanfaatkan pengambilan keputusan berbasis data, memperkuat langkah-langkah keamanan siber, dan mengatasi masalah inklusivitas, keharusan bagi pemerintah untuk merangkul transformasi digital sudah jelas. Transformasi e-government menuju tata kelola yang baik membutuhkan pendekatan multi-faceted yang membahas aspek teknologi, kebijakan, dan sosial. Dengan mengatasi tantangan seperti kesenjangan digital, ancaman keamanan siber, kerangka hukum, pengembangan kapasitas, dan keterlibatan warga, pemerintah dapat menyadari potensi e-government dalam mempromosikan transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola yang inklusif. Transformasi e-Government menuju tata kelola pemerintahan yang baik memiliki banyak hasil, termasuk peningkatan akses ke layanan publik, peningkatan transparansi dan akuntabilitas, pemberian layanan yang efisien, tata kelola yang inklusif dan responsif, dan penguatan demokrasi. Dengan memanfaatkan kekuatan TIK, pemerintah dapat secara efektif memberikan layanan, melibatkan warga, dan meningkatkan tata kelola secara keseluruhan. Sosialisasi digital transformasi digital goverment di Pemerintah Kabupaten Sorong menjadi solusi untuk Pemerintah Kampung Jeflio maupun seluruh Pemerintahan di Kabupaten Sorong. Sosialisasi ini untuk memberikan pengetahuan terkait konsep e-government dan penerapan e-government.
Co-Authors Andriyan, Yoga Difinubun, Muh Izhar Ifandi Ifandi Munzir Munzir, Munzir Pamungkas , Agfajrina Cindra Pamungkas, Agfajrina Cindra Rahakratat , Ramles Rahmat Hidayat Rajab, Adirandi M Sanaba, Hardiman F Supardi, Edy Suranto Suranto