Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.204
P-Index
This Author published in this journals
All Journal PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Governance, Jurnal Ilmu Pemerintahan
Ningtias, Kartika
Universitas Tanjungpura
Social Sciences

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

 1 
DISIPLIN KERJA PEGAWAI DIKANTOR KECAMATAN KETUNGAU TENGAH KABUPATEN SINTANG Hariyono, Bagus Tri; Isdairi, Isdairi; Ningtias, Kartika
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 12, No 1 (2023): GOVERNANCE, EDISI MARET 2023
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/gov.v12i1.3456

Abstract

ABSTRAKPenulisan skripsi ini bertujuan untuk menganalisis disiplin kerja pegawai dikantor kecamatan ketungau tengah kabupaten sintang dari segi disiplin waktu dan disiplin kerja atau perbuatan.Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskrektif dengan pendekatan kualitatif. Penenelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang mendeskripsikan apa yang terjadi pada saat melakukan penelitian. Didalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisa dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang terjadi atau ada. Lokasi penelitian adalah kantor kecamatan Ketungau Tengah Kabupaten Sintang. Subjek penelitian adalah Camat Ketungau Tengah, Sekertaris Camat Ketungau Tengah, Kasubbag Umum dan staff Kecamatan Ketungau Tengah, dan masyarakat.Dari hasil penelitian mengenai Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Kantor Camat Ketungau Tengah peneliti menyimpulkan bahwa belum maksimalnya pelaksanaan disiplin pada beberapa pegawai kantor tersebut. Pada dasarnya di Kantor Camat Ketungau Tengah dalam hal disiplin cukup rendah yang dimana hal ini berkaitan dengan jam kerja baik itu jam masuk kantor, jam istirahat maupun jam pulang kantor. namun tak semua pegawai yang memiliki disiplin kurang baik terdapat juga beberapa pegawai yang sudah mengikuti aturan disiplin, dan terdapat juga pegawai yang melebihi jam istirahat sedangkan jam istirahat sudah ditentukan. Hendaknya Camat di Kantor Camat Kecamatan Ketungau Tengah memberikan pengertian secara rutin/terus-menerus kepada pegawai yang berada di lingkungan instansi tersebut bahwa disiplin adalah suatu kewajiban setiap pegawai negeri sipil, dan bukan suatu tindakan untuk mendapatkan hadiah. Kata kunci : Disiplin, Disiplin Waktu Dan Disiplin Kerja Atau Perbuatan
PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK DESA DI DESA JANGKANG DUA KECAMATAN KUBU KABUPATEN KUBU RAYA Wibisono, Ridho; Pudjianto, Pudjianto; Ningtias, Kartika
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 12, No 2 (2023): GOVERNANCE, EDISI JUNI 2023
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/gov.v12i2.3473

Abstract

  Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran pemerintah desa dalam pengembangan badan usaha milik desa di Desa Jangkang Dua, Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya, Pemerintah Desa Jangkang Dua dilihat dari peran-perannya sebagai regulator, dinamisator dan fasilitator dalam pengembangan badan usaha milik desa Jangkang Dua. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara. Subjek penelitian ini terdiri dari 3 (tiga) orang dari unsur Pemerintah Desa Jangkang Dua, dan 2 (dua) orang dari unsur Pengelola Badan Usaha Milik Desa Jangkang Dua. Berdasarkan hasil penelitian peran pemerintah desa Jangkang Dua dalam pengembangan badan usaha milik desanya belum optimal, dapat dilihat sebagai berikut: (1) Peran sebagai regulator yaitu telah menerbitkan berbagai peraturan berskala desa terkait badan usaha milik desa Jangkang Dua; (2) Peran sebagai dinamisator yaitu kurang intensif dalam melakukan rapat bersama pengelola badan usaha milik desa dan kurang intensif melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait badan usaha milik desa Jangkang Dua; (3) Peran sebagai fasilitator yaitu belum pernah memberikan pelatihan kepada pengelola badan usaha milik desa, serta belum mampu memfasilitasi kebutuhan badan usaha milik desa Jangkang Dua. Kata Kunci: Peran; Pemerintah Desa; Pengembangan; BUM Desa.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA DI DESA SELAT REMIS KECAMATAN TELUK PAKEDAI KABUPATEN KUBU RAYA Hermawan, Bandi; Haryaningsih, Sri; Ningtias, Kartika
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 12, No 1 (2023): PUBLIKA EDISI MARET 2023
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v12i1.3100

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi kebijakan dana desa di desa Selat Remis, mengetahui dampak-dampaknya dan faktor-faktor penyebabnya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan menggunakan argumen George C. Edward III (dalam Agustino, 2008: 149-154) mengenai model implementasi kebijakan publik, yaitu : 1) komunikasi, kesimpulannya adalah tidak berjalan dengan baik, tidak adanya komunikasi dan sosialiasi kepada masyarakat desa terhadap penyelenggaraan pemerintahan; 2) sumber daya, kesimpulannya adalah implementasi kebijakan dana desa di Desa Selat Remis bisa dilaksanakan dengan baik tetapi kenyataannya tidak bisa karena sumber daya manusia yang masih rendah. Dalam hal ini sumber daya manusia menjadi faktor yang berpengaruh terhadap kebijakan, aktor yang berperan tidak hanya masyarakat desa, aparat desa juga menjadi kunci. Aparat desa masih rata-rata tamatan SMA dan belum siap untuk menjalankan implementasi kebijakan dana desa secara optimal; 3) disposisi, kesimpulannya adalah implementasi kebijakan dana desa berjalan tidak sesuai ketentuan karena perilaku dari aparat desa yang tertutup, tidak transparan dan diindikasikan melakukan penyalahgunaan dana desa, tentu berpotensi korupsi dan membuat tingkat keterpercayaan masyarakat desa terhadap penyelenggaraan pemerintah desa semakin rendah; 4) stuktur birokrasi, kesimpulannya adalah struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan dana desa tidak membantu karena kerjasama yang berjalan antara Pemerintah Desa Selat Remis dengan BPD tidak berjalan baik. Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan Dana Desa.
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH BUPATI KUBU RAYA NOMOR 30 TAHUN 2016 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG BUPATI KEPADA CAMAT DALAM PELAYANAN PENERBITAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN KECIL DI KANTOR CAMAT KECAMATAN SUNGAI RAYA KABUPATEN KUBU RAYA ARDY, WISMOYO; Patriani, Ira; Ningtias, Kartika
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 12, No 1 (2023): PUBLIKA EDISI MARET 2023
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v12i1.3101

Abstract

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 30 Tahun 2016 Tentang pelimpahan sebagian wewenang Bupati Kubu Raya Kabupaten Kubu Raya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif jenis penelitian deskriptif.Menurut George C. Edward III (Dalam Agustino 2007:149) bahwa variabel terpenting guna berhasinya proses implementasi kebijakan adalah: 1) Komunikasi:kesimpulannya adalah proses komunikasi sosialisasi implementasi Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 30 Tahun 2016 di Kecamatan Sungai Raya telah dilaksanakan, yaitu sosialisasi mengenai Prosedur pelayanan di kecamatan Sungai Raya dalam hal mengurus SIUP harus melalui tingkat terendah yaitu RT sampai tingkat kelurahan.2) Sumber Daya: kesimpulannya adalah keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi.3) Disposisi: kesimpulannya adalah sikap implementor, yaitu staf pelayanan dikantor Kecamatan Sungai Raya dalam memberikan pelayanan sampai saat ini belum maksimal dan belum memenuhi standar pelayanan umum yang ada. 4) Struktur Birokrasi: kesimpulannya adalah salah satu aspek dari struktur birokrasi yang mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, adanya standar operasional prosedur (SOP) dalam hal ini menyangkut mekanisme, sistem dan prosedur pelaksanaan kebijakan, pembagian tugas pokok, fungsi, kewenangan, dan tanggung jawab. Saran untuk kedepannya agar adanya penambahan jumlah pegawai dalam melakukan penerbitan SIUP, dan pegawai pemerintah Kantor Camat Sungai Raya diberi kesempatan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan baik yang bersifat teknis maupun non teknis dengan harapan terciptanya tenaga kerja yang terampil dan selanjutnya akan menciptakan kepuasan pelayanan bagi masyarakat .
IMPLEMENTASI PROGRAM BADAN USAHA MILIK DESA DI DESA SEGARAU PARIT KECAMATAN TEBAS KABUPATEN SAMBAS Lestar, Desi; Haryaningsih, Sri; Ningtias, Kartika
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 12, No 4 (2023): PUBLIKA EDISI DESEMBER 2023
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v12i4.3194

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hasil implementasi program BUMDes yang dikelola oleh Pemerintah Desa Segarau Parit. Permasalahan dalam penelitian ini adalah implementasi program BUMDes belum memberikan hasil yang optimal disebabkan karena pelaksananaan program BUMDes di desa Segarau Parit belum sesuai dalam Peraturan Desa Segarau Parit Nomor 6 Tahun 2017. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, dengan desain penelitian deskriptif. Penelitian ini menggunakan teori Edaward III (dalam Nugroho 2017, 747-748) yang terdiri dari : 1) Komunikasi. Kurangnya sosialisasi dan informasi dari pemerintah desa maupun pengurus BUMDes kepada masyarakat Segarau Parit terkait tujuan keberadaan BUMDes serta program didalamnya; 2). Sumberdaya. Sumber daya manusia yang tersedia tidak bisa memanfaatkan peluang usaha dengan optimal dan unit yang dipilih terlalu banyak sehingga dana yang tersedia tidak mencukupi; 3). Disposisi. Kurangnya tanggung jawab antar bagian sehingga menyebabkan pelimpahan wewenang, Tidak transparan kepada masyarakat Desa Segarau Parit mengenai program yang dijalankan dan laporan keuangan; 4). Struktur Birokrasi. Pergantian pengurus, rangkap jabatan dan rangkap tugas yang menyebabkan pengurus bingung dan kerepotan dalam menjalankan wewenangnya, tidak adanya SOP (Standar Operasional Prosedur) dalam mengatur pelaksanaan BUMDes. Adapun saran peneliti ini adalah sosialiasi bukan hanya dilakukan pemerintah desa namun pengurus BUMDes juga ikut serta memberikan infromasi, memilih orang yang berkompeten dan memanajemen keuangan dengan baik, bertanggung jawab dalam menjalankan tugas sesuai bidangnya dan transparan kepada masyarakat mengenai program serta laporan keuangan, konsisten dalam menjalankan tugas yang diberikan dan membuat peraturan pelaksanaan BUMDes yakni SOP (Standar Operasional Prosedur) agar bisa mewujudkan keberhasilan program BUMDes di Desa Segarau Parit.
PEMBERDAYAAN KARANG TARUNA TUNAS TALINO DALAM MENGEMBANGKAN POTENSI SUMBER DAYA MANUSIA DAN SUMBER DAYA ALAM DI DESA PAK UTAN KECAMATAN TOHO KABUPATEN MEMPAWAH Guban, Dwi; Zulkarnaen, Zulkarnaen; Ningtias, Kartika
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 12, No 1 (2023): PUBLIKA EDISI MARET 2023
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v12i1.3102

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya pemberdayaan yang dilakukan oleh Karang Taruna Tunas Talino dalam mengembangkan potensi sumber daya manusia dan alam di Desa Pak Utan, Kecamatan Toho, Kabupaten Mempawah. Permasalahan yang terjadi dalam penelitian ini yaitu kualitas sumber daya manusia hingga tata kelola Karang Taruna masih kurang diberdayakan dengan maksimal. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan teori Ismawan (Priyono, 1996) dalam Mardikanto dan Soebiato (2019:170) yang mengatakan bahwa strategi dalam pemberdayaan terbagi menjadi 5 (lima), akan tetapi penulis hanya menggunakan 3 (tiga) strategi yang relevan dengan masalah dalam penelitian. Adapun ketiga strategi tersebut yaitu: (1) Pengembangan sumber daya manusia, upaya untuk memberikan pelatihan terhadap sumber daya manusia tersebut belum terlaksana; (2) Pengembangan kelembagaan kelompok, kurang berhasilnya pemberdayaan SDM pada tahun sebelumnya serta pengurus dari lembaga/kelompok Karang Taruna juga kurang mengerti tupoksi dari masing – masing bidangnya; dan (3) Pengembangan usaha produktif, sejauh ini usaha yang dilakukan bukan berasal dari Karang Taruna itu sendiri, melainkan bersumber dari perseorangan dan juga BUMDes Desa Pak Utan. Adapun saran berdasarkan hasil penelitian ini yaitu pengurus Karang Taruna diharapkan dapat terus mengembangkan potensi sumber daya manusia dan alam agar dapat meningkatkan produktivitas masyarakat, kemudian pemerintah setempat juga diharapkan dapat berperan secara langsung untuk mendampingi Karang Taruna dalam hal menjaring investor, masyarakat Desa Pak Utan juga diharapkan dapat terus berpartisipasi dalam berbagai agenda yang diadakan oleh Karang Taruna agar terciptanya sinergi yang baik dari berbagai pihak terkait.
PELAYANAN DI ERA NEW NORMAL PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DI KABUPATEN KUBU RAYA Oktaviani, Eduarda; Arifin, Arifin; Ningtias, Kartika
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 12, No 3 (2023): PUBLIKA EDISI SEPTEMBER 2023
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v12i3.3150

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dalam pelayanan pencatatan penerbitan akta kematian dan kesadaran masyarakat maupun pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kubu Raya dan juga kecamatan Sungai Kakap dalam pelayanan penerbitan akta kematian. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dengan desain penelitian analisis deskriptif. Penelitian ini menggunakan teori kualitas pelayanan publik Moenir (2016 : 88) yang terdiri dari : 1) Kesadaran pegawai, kesimpulannya adalah dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat sudah dilaksanakan lewat dedikasi pemberian produk pelayanan, pemberian informasi kebutuhan masyarakat dan adaptasi inovasi yang dilakukan di era new normal. 2) Organisasi, kesimpulannya adalah sudah berjalan dengan baik sesuai dengan fungsi masing-masing bidang dan seksi. 3) Sarana pelayanan, kesimpulannya adalah sudah dimaksimalkan baik secara online maupun offline, menjadi salah satu upaya untuk beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan situasi pandemi sekarang ini. Adapun saran yang direkomendasikan oleh peneliti adalah peningkatan kepemilikan akta kematian dengan menjalankan sistem yang terorganisir dan sarana pelayanan yang maksimal.Kata Kunci : Pelayanan; Akta Kematian; Kesadaran; Organisasi; Sarana Pelayanan.
IMPLEMENTASI PENYEDIAAN INFORMASI PUBLIK DI BIRO HUMAS DAN PROTOKOL SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT MELVINA, MELVINA; Triyono, Joko; Ningtias, Kartika
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 12, No 4 (2023): PUBLIKA EDISI DESEMBER 2023
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v12i4.3165

Abstract

This research aimed to describe and analyze the factors that caused the implementation of public information provision in the Documentation Section at the Bureau of Public Relations and Protocol of Regional Secretariat of West Kalimantan Province.  The method used in this research was qualitative with exploratory analysis research design. This research used the theory of George C. Edward III (in Agustino, 2014,149), namely: 1) Communication, it was concluded that the implementation of public information provision to the public had been given or delivered properly 2) Resources, it was concluded that employees in the Bureau of Public Relations and Protocol,  especially in the documentation section, were still very lacking and many were retiring. The delivery of public information to employees and the public had gone well, but facilities and infrastructure were still lacking. 3) Disposition, the conclusion was that the implementation of public information provision was decent, there were no incentives in the Bureau of Public Relations and Protocol, indicating the lack of a source of encouragement in carrying out the implementation such as incentives in the form of adequate work fees to employees at the Bureau of Public Relations and Protocol of Regional Secretariat of West Kalimantan Province  and 4) Bureaucratic Structure, the conclusion was that the standard operating procedure protocol in public information provision at the Bureau of Public Relations and Protocol of the Regional Secretariat of West Kalimantan Province had been running well. Keywords: Implementation, Public Information Provision.
Co-Authors ARDY, WISMOYO Arifin, Arifin Guban, Dwi Hariyono, Bagus Tri Haryaningsih, Sri Hermawan, Bandi Isdairi, Isdairi Lestar, Desi MELVINA, MELVINA Oktaviani, Eduarda Patriani, Ira Pudjianto, Pudjianto Triyono, Joko Wibisono, Ridho Zulkarnaen, Zulkarnaen