Claim Missing Document
Check
Articles

Found 16 Documents
Search

Innovation Utilizing AI-Based Virtual Assistants for Employee Training and Development Cicik Wijayanti, Tri; Firatama, Aditya Dandy; Abdul Nasir, M Jamal; Saptaji, Aji
Jurnal Manajemen Vol. 17 No. 1 (2026): Jurnal Manajemen (Edisi Elektronik)
Publisher : UPT Jurnal & Publikasi Ilmiah SPs Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study examines the effectiveness of using AI-based virtual assistants in employee training and development. Employing a quantitative approach, data were collected through an online survey of 150 respondents working in various companies in Gresik Regency. The study aims to evaluate employees' perceptions of AI-based virtual assistants, focusing on their effectiveness, ease of use, learning experience, motivation, and impact on skill enhancement and productivity. Descriptive analysis revealed positive perceptions across all measured aspects, with average Likert scale scores above 4.0, indicating strong acceptance of thistechnology. Pearson correlation analysis showed significant positive relationships among the variables, suggesting that a positive perception of one aspect correlates with positive perceptions of others. Multiple linear regression analysis identified "Learning Experience through Virtual Assistants" as the most significant predictor of employee performance improvement. These findings highlight the potential of AI in enhancing employee training and development programs, providing valuable insights for HR practitioners and policymakers in designing more effective training strategies.
Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 119/PUU-XXIII/2025 Tentang Perlindungan Terhadap Aktivis Lingkungan Hidup Perspektif Siyasah Qadhaiyyah Andaru, Nibras; Amin, Muhammad; Saptaji, Aji
AL-MUTSLA Vol. 7 No. 2 (2025): Jurnal Al Mutsla
Publisher : STAIN MAJENE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46870/jstain.v7i2.1954

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 119/PUU-XXIII/2025 yang menafsirkan kembali Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Putusan ini menjadi penting dalam memperluas perlindungan hukum bagi para aktivis lingkungan hidup melalui prinsip Anti-SLAPP terhadap partisipasi publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Mahkamah Konstitusi melalui tafsir progresif terhadap Pasal 66 UU PPLH memperluas makna frasa “setiap orang” sehingga mencakup korban, pelapor, saksi, ahli, dan aktivis lingkungan yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup; 2) Putusan MK Aquo menegaskan peran Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi yang hijau (green constitutional court) dengan menjamin perlindungan terhadap hak partisipasi publik dan mengutamakan kelestarian alam, namun tantangan terletak pada implementatsi putusan; 3) Putusan MK Aquo sejalan dengan konsep siyāsah qaḍha’iyyah, terutama dengan nilai-nilai yang dianut oleh peradilan islam wilayah al-maẓhalim serta relevan dengan prinsip maqasid syariah, yang menekankan perlindungan hak publik sebagai bagian dari upaya mewujudkan kemaslahatan.
Formulasi Kaderisasi Oleh Partai Politik Dalam Dinamika Pencalonan Bupati Dan Wakil Bupati Garut Pada Pilkada 2024 Perspetif Siyasah Dustriyah Insanul Haq, Yurid Al Izzatul; Rizal, Lutfi Fahrul; Saptaji, Aji
AL-MUTSLA Vol. 7 No. 2 (2025): Jurnal Al Mutsla
Publisher : STAIN MAJENE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46870/jstain.v7i2.1962

Abstract

Proses kaderisasi di dalam partai politik memegang peran yang sangat penting dalam mempersiapkan calon kepala daerah yang memiliki kompetensi dan integritas tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pola kaderisasi yang diterapkan oleh Partai NasDem di Kabupaten Garut dalam konteks Pilkada 2024 dengan perspektif siyasah dusturiyah. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yang menerapkan metode analisis deskriptif dengan teknik pengumpulan data yang melibatkan wawancara mendalam, observasi lapangan, serta analisis dokumen terkait. Temuan penelitian menunjukan bahwa sistem kaderisasi yang diterapkan mengutamakan transparansi dan inklusivitas dalam seleksi kader, namun tetap menghadapi tantangan dalam menjaga kualitas kader yang berkelanjutan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa untuk mencapai kemaslahatan umat, sangat penting bagi partai politik untuk memastikan bahwa sistem seleksi kader yang digunakan adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip siyasah dusturiyah.
Normative Analysis of Article 14 of Permendagri Number 72 of 2022 in its Implementation in Bandung Regency Rachman, Sultan Aulya; Asro, Muhammad; Saptaji, Aji
Hakamain: Journal of Sharia and Law Studies Vol. 4 No. 2 (2025): July-December 2025
Publisher : Yayasan Lembaga Studi Makwa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57255/hakamain.v4i2.1664

Abstract

This research analyzes the effectiveness of the implementation of Digital Population Identity (Identitas Kependudukan Digital/IKD) based on Article 14 of the Regulation of the Minister of Home Affairs No. 72 of 2022 in Bandung Regency from the perspective of Siyasah Dusturiyah. The research employs an empirical juridical method by collecting interview data, IKD activation data, relevant legal sources, as well as related literature and academic journals. The collected data are analyzed descriptively. The findings indicate that the implementation of IKD has achieved internal effectiveness, particularly in accelerating population administration services and ensuring data security through proactive service strategies. However, the implementation faces critical external challenges, namely the rejection of IKD by third parties such as banks and financial institutions, as well as infrastructure limitations, including the requirement for personal devices and inadequate network connectivity. From the perspective of Siyasah Dusturiyah, the IKD policy aligns with the principle of public welfare (maslahah) through efficiency and data protection; nevertheless, these external constraints threaten the fulfillment of daruriyah, hajiyah, and tahsiniyah aspects in the equitable delivery of public services
EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG KODE ETIK PROFESI DAN KOMISI KODE ETIK KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DI WILAYAH HUKUM POLRES SUKABUMI KOTA TINJAUAN SIYASAH DUSTURIYAH Pratama, Raka Anugrah; Saptaji, Aji; Tresnayadi, Budi
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 4 No. 3 (2026): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v4i3.1295

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penegakan sanksi pelanggaran kode etik anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 di wilayah hukum Polres Sukabumi Kota serta meninjaunya dari perspektif Siyasah Dusturiyah. Penelitian ini penting mengingat Perpol Nomor 7 Tahun 2022 merupakan instrumen reformasi internal Polri yang dirancang untuk memperkuat profesionalisme, integritas, dan akuntabilitas aparat kepolisian dalam menjalankan kewenangan negara. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif-analitis, melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan, wawancara mendalam dengan pihak terkait, serta didukung oleh data empiris mengenai pelanggaran kode etik anggota Polri di Polres Sukabumi Kota selama periode 2023–2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) penegakan sanksi kode etik berdasarkan Perpol Nomor 7 Tahun 2022 di Polres Sukabumi Kota telah dilaksanakan secara normatif dan prosedural melalui mekanisme Seksi Profesi dan Pengamanan serta Komisi Kode Etik Kepolisian, namun efektivitasnya masih terbatas, yang ditandai dengan masih terjadinya pelanggaran berulang, khususnya pelanggaran berat seperti penyalahgunaan narkotika, mangkir dinas, dan kekerasan dalam rumah tangga, serta belum optimalnya fungsi preventif dan transparansi dalam publikasi hasil penegakan kode etik; dan 2) dalam perspektif Siyasah Dusturiyah, penegakan kode etik kepolisian secara normatif sejalan dengan prinsip amanah, keadilan, dan kemaslahatan sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi al-shurṭah dalam wilayah al-tanfidh, namun belum sepenuhnya merefleksikan prinsip pertanggungjawaban (mas’uliyyah), pengawasan moral, dan keterbukaan publik yang menjadi prasyarat penting dalam tata kelola kekuasaan yang adil dan berorientasi pada kemaslahatan umum dalam Islam.
STRATEGI PARTAI GERINDRA DALAM PEMENUHAN KUOTA 30% KETERWAKILAN PEREMPUAN PADA PEMILU LEGISLATIF 2024 DI DAPIL III KABUPATEN BOGOR Rubbiyanti, Farah Salma; Shaleh, Chaerul; Saptaji, Aji
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 4 No. 4 (2026): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v4i4.1332

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi Partai Gerindra dalam memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan pada Pemilu Legislatif Tahun 2024 di Daerah Pemilihan III Kabupaten Bogor serta meninjau dampaknya dalam perspektif siyasah dusturiyah. Kebijakan afirmatif mengenai kuota perempuan merupakan instrumen konstitusional untuk memperluas partisipasi politik dan menjamin keadilan representasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode kualitatif deskriptif-analitis melalui wawancara, studi pustaka, dokumentasi, dan telaah regulasi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Partai Gerindra telah memenuhi ketentuan kuota secara administratif melalui mekanisme penjaringan terbuka, dukungan struktural partai, serta fasilitasi kampanye tanpa pembedaan gender. Strategi tersebut berdampak pada meningkatnya partisipasi perempuan dalam proses pencalonan dan kampanye politik. Namun demikian, keterwakilan perempuan secara substantif masih menghadapi kendala struktural seperti keterbatasan sumber daya finansial, jaringan politik, dan pengalaman elektoral. Dalam perspektif siyasah dusturiyah, strategi partai telah mencerminkan prinsip al-‘adalah dan syura dalam aspek prosedural, tetapi pencapaian maslahah secara optimal memerlukan penguatan kapasitas politik perempuan secara berkelanjutan. Penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan afirmatif tidak hanya ditentukan oleh pemenuhan kuota formal, tetapi juga oleh konsistensi strategi internal partai dalam membangun kaderisasi dan pemberdayaan politik perempuan.