Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 119/PUU-XXIII/2025 Tentang Perlindungan Terhadap Aktivis Lingkungan Hidup Perspektif Siyasah Qadhaiyyah Andaru, Nibras; Amin, Muhammad; Saptaji, Aji
AL-MUTSLA Vol. 7 No. 2 (2025): Jurnal Al Mutsla
Publisher : STAIN MAJENE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46870/jstain.v7i2.1954

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 119/PUU-XXIII/2025 yang menafsirkan kembali Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Putusan ini menjadi penting dalam memperluas perlindungan hukum bagi para aktivis lingkungan hidup melalui prinsip Anti-SLAPP terhadap partisipasi publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Mahkamah Konstitusi melalui tafsir progresif terhadap Pasal 66 UU PPLH memperluas makna frasa “setiap orang” sehingga mencakup korban, pelapor, saksi, ahli, dan aktivis lingkungan yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup; 2) Putusan MK Aquo menegaskan peran Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi yang hijau (green constitutional court) dengan menjamin perlindungan terhadap hak partisipasi publik dan mengutamakan kelestarian alam, namun tantangan terletak pada implementatsi putusan; 3) Putusan MK Aquo sejalan dengan konsep siyāsah qaḍha’iyyah, terutama dengan nilai-nilai yang dianut oleh peradilan islam wilayah al-maẓhalim serta relevan dengan prinsip maqasid syariah, yang menekankan perlindungan hak publik sebagai bagian dari upaya mewujudkan kemaslahatan.
Formulasi Kaderisasi Oleh Partai Politik Dalam Dinamika Pencalonan Bupati Dan Wakil Bupati Garut Pada Pilkada 2024 Perspetif Siyasah Dustriyah Insanul Haq, Yurid Al Izzatul; Rizal, Lutfi Fahrul; Saptaji, Aji
AL-MUTSLA Vol. 7 No. 2 (2025): Jurnal Al Mutsla
Publisher : STAIN MAJENE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46870/jstain.v7i2.1962

Abstract

Proses kaderisasi di dalam partai politik memegang peran yang sangat penting dalam mempersiapkan calon kepala daerah yang memiliki kompetensi dan integritas tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pola kaderisasi yang diterapkan oleh Partai NasDem di Kabupaten Garut dalam konteks Pilkada 2024 dengan perspektif siyasah dusturiyah. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yang menerapkan metode analisis deskriptif dengan teknik pengumpulan data yang melibatkan wawancara mendalam, observasi lapangan, serta analisis dokumen terkait. Temuan penelitian menunjukan bahwa sistem kaderisasi yang diterapkan mengutamakan transparansi dan inklusivitas dalam seleksi kader, namun tetap menghadapi tantangan dalam menjaga kualitas kader yang berkelanjutan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa untuk mencapai kemaslahatan umat, sangat penting bagi partai politik untuk memastikan bahwa sistem seleksi kader yang digunakan adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip siyasah dusturiyah.
Normative Analysis of Article 14 of Permendagri Number 72 of 2022 in its Implementation in Bandung Regency Rachman, Sultan Aulya; Asro, Muhammad; Saptaji, Aji
Hakamain: Journal of Sharia and Law Studies Vol. 4 No. 2 (2025): July-December 2025
Publisher : Yayasan Lembaga Studi Makwa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57255/hakamain.v4i2.1664

Abstract

This research analyzes the effectiveness of the implementation of Digital Population Identity (Identitas Kependudukan Digital/IKD) based on Article 14 of the Regulation of the Minister of Home Affairs No. 72 of 2022 in Bandung Regency from the perspective of Siyasah Dusturiyah. The research employs an empirical juridical method by collecting interview data, IKD activation data, relevant legal sources, as well as related literature and academic journals. The collected data are analyzed descriptively. The findings indicate that the implementation of IKD has achieved internal effectiveness, particularly in accelerating population administration services and ensuring data security through proactive service strategies. However, the implementation faces critical external challenges, namely the rejection of IKD by third parties such as banks and financial institutions, as well as infrastructure limitations, including the requirement for personal devices and inadequate network connectivity. From the perspective of Siyasah Dusturiyah, the IKD policy aligns with the principle of public welfare (maslahah) through efficiency and data protection; nevertheless, these external constraints threaten the fulfillment of daruriyah, hajiyah, and tahsiniyah aspects in the equitable delivery of public services