Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.642
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Jurnal Pengabdian Masyarakat : Pemberdayaan, Inovasi dan Perubahan Jurnal Mutiara Hukum JURNAL TEKNOLOGI, KESEHATAN DAN ILMU SOSIAL
Saragih, Dikki Saputra
Unknown Affiliation
Religion Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Nursing Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 9 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

 1 
ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENELANTARANANAK DIBAWAH UMUR DI WILAYAH HUKUM MEDAN (Studi Putusan No. 06-K/PM I-02/AD/I/2014) Saragih, Dikki Saputra; Marpaung, Rolando; Ginting, Dian Angel
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 7 No 1 (2025): EDISI BULAN JANUARI
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v7i1.5330

Abstract

Penelantaran merupakan tindakan pengabaian terhadap pemenuhan kebutuhan dasar anak untuk mencapai kesehatan dan keselamatan.Sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pelaku belum mampu mencegah secara komprehensif. Memidanakan orangtua pelaku tindak pidana penelantaran anak tidaklah menghapuskan tindakan penelantaran terhadap anak.Alih-alih berfokus pada pemidanaan, konsep pendekatan holistik kepentingan anak sebagai korban yakni pendekatan yang mencakup kebutuhan kepentingan dasar tumbuh kembang anak merupakan aspek yang perlu usahakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian normatif dan empiris dan sumber data primer dan data sekunder. Dari penilitian diketahui bahwa pemidaan orangtua tidak berdampak baik pada masa depan anak, penyelenggaraan perlindungan anak belum optimal dan peran masyarakat sangat berdampak terhadap proses perlindungan anak. Dibutuhkan adanya ruang untuk mendekatkan anak dengan orangtua, memenuhi kebutuhan anak terlantar harus menjadi fokus utama, perlu untuk melakukan revitalisasi program perlindungan anak terlantar tentang hak anak akan berdampak positif bagi permasalah tindak pidana penelantaran.
PENYULUHAN HUKUM TENTANG SISTEM INFORMASI TRANSAKSI JUAL BELI TANAH YANG TIDAK TRANSPARAN YANG DILAKUKAN MASYARAKAT ADAT SIMALUNGUN DI NAGORI DOLOK Saragih, Dikki Saputra
Jurnal Pengabdian Masyarakat: Pemberdayaan, Inovasi dan Perubahan Vol 4, No 6 (2024): JPM: Pemberdayaan, Inovasi dan Perubahan
Publisher : Penerbit Widina, Widina Media Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59818/jpm.v4i6.941

Abstract

The community service activities carried out aim to provide legal education regarding the information system for non-transparent land sale and purchase transactions carried out by the Simalungun Indigenous Community in Nagori Dolok. The problem faced is that most of the participants still do not really understand legal responsibilities in the land buying and selling transaction information system. In terms of legal liability in the information system for land buying and selling transactions, there are still many people who are not responsible for civil actions against other people, which has resulted in the number of victims increasing so that many people feel that they have suffered a lot of losses related to the non-transparent processing of land buying and selling transactions. As a result of this activity, participants can know and understand the legal responsibilities of a good and correct land buying and selling transaction information system. Increased legal awareness and legal understanding of participants in understanding the importance of land ownership rights and the importance of legal accountability for an open land sale and purchase transaction information system so that they are aware of their actions.ABSTRAKKegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan bertujuan untuk memberikan Penyuluhan Hukum Tentang Sistem Informasi Transaksi Jual Beli Tanah Yang Tidak Transparan Yang Dilakukan Masyarakat Adat Simalungun Di Nagori Dolok. Permasalahan yang dihadapi adalah dimana para peserta sebagian besar masih sangat belum memahami pertanggungjawaban hukum dalam sistem informasi transaksi jual beli tanah. Dalam hal pertanggungjawaban hukum dalam sistem informasi transaksi jual beli tanah masih banyaknya tidak bertanggungjawab dalam hal perbuatan perdata kepada orang lain yang dimana mengakibatkan banyaknya para korban semakin bertambah sehingga banyak masyarakat yang merasa dirugikan banyak sekali terkait dalam pengurusan transaksi jual beli tanah yang tidak transparan. Hasil dari kegiatan ini, peserta dapat mengetahui dan memahami pertanggungjawaban hukum sistem informasi transaksi jual beli tanah yang baik dan benar. Meningkatnya kesadaran hukum dan pemahaman hukum peserta dalam memahami pentingnya hak milik atas tanah dan pentingya pertanggungjawaban hukum system informasi transaksi jual beli tanah yang terbuka supaya sadar dalam hal perbuatan. 
PENERAPAN HUKUM DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM SENGKETA HUTANG PIUTANG BERDASARKAN PASAL 184 AYAT (1) KUHAP (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 761/PID.B/2021/PN STB) Luahambowo, Elfrida Feronika; Purba, Parlindungan; Hutagalung, Maltus; Saragih, Dikki Saputra
JURNAL MUTIARA HUKUM Vol. 5 No. 2 (2022): Jurnal Mutiara Hukum
Publisher : Hukum Universitas Sari Mutiara Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51544/jmh.v5i2.5321

Abstract

Penipuan utang piutang diatur dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP, merupakan tindak pidana yang berdampak ekonomi, mengganggu bisnis, dan merusak kepercayaan transaksi. Manfaat penelitian ini ialah menentukan implikasi hukum dari tindak pidana ini. Kasus nomor 761.Pid.B/2021/Pn. Dalam kasus serupa, stabilitas menjadi dasar analisis penegakan hukum. Untuk memahami konsistensi peradilan, penelitian ini melakukan analisis kasus, evaluasi keputusan, dan perbandingan dengan kasus serupa. Penerapan hukum, perlindungan korban, dan pertimbangan hakim dalam studi kasus tersebut yaitu masalah utama. Kontribusi teoritis, literatur referensi, peningkatan pemahaman hukum, dan keberhasilan penegakan hukum dalam mencegah penipuan utang piutang di masa depan adalah beberapa keuntungan dari upaya ini untuk mempelajari penerapan hukum, mengevaluasi perlindungan korban, dan memastikan keadilan dan hukum yang tepat.
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PIDANA BAGI PRIA TRANSGENDER SEBAGAI PELAKU PELANGGARAN PASAL 77B JUNCTO 76B UU NO. 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (Tinjauan Yuridis Putusan No. 173/Pid.Sus/2017/PN.Tjb) Nainggolan, Vitalentauly; Hulu, Yanita; Saragih, Dikki Saputra; Purba, Parlindungan; Hutagalung, Malthus
JURNAL MUTIARA HUKUM Vol. 5 No. 2 (2022): Jurnal Mutiara Hukum
Publisher : Hukum Universitas Sari Mutiara Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51544/jmh.v5i2.5334

Abstract

Pria Transgender dianggap sebagai masalah sosial yang cukup signifikan, menjadi masalah dalam masyarakat dan terkhususnya di dalam ranah peradilan. Masih belum banyak kajian yang menyoroti pria transgender sebagai pelaku tindak pidana terutama pelanggaran Pasal 77B Jo 76B UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Ketentuan sanksi pidana terhadap tindak pidana penelantaran anak sebagaimana Pasal 76B tercantum dalam Pasal 77B yaitu, “Setiap orang yang melanggar ketetntuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76B, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”. sudah menjadi kewajiban seorang pembuat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan juga keadaan terdakwa yang dinilai sanggup untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya berdasarkan Pasal 44 KUHP bahwa terdakwa dalam keadaan sehat baik secara fisik dan mentalnya (tidak dalam keadaan mengalami gangguan jiwa). Dalam perspektif Hak Asasi Manusia seorang pelaku pelanggaran Pasal 77B Jo 76B UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, tidak ada pembedaan gender, tidak ada juga perlakukan khusus yang diberikan. Terdakwa tetap diberikan apa yang menjadi haknya dan memberikan apa yang sudah menjadi kewajibannya. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.
PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP IKLAN PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN Sugiantoro; Telaumbanua, Jelita Purnamasari; Saragih, Dikki Saputra; Purba, Parlindungan; Hutagalung, Malthus
JURNAL MUTIARA HUKUM Vol. 6 No. 1 (2023): Jurnal Mutiara Hukum
Publisher : Hukum Universitas Sari Mutiara Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51544/jmh.v6i1.5335

Abstract

Rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia, tempat manusia melakukan aktifitas hidup dan berfungsi untuk melindungi manusia dari gangguan eksternal. Di Indonesia kebutuhan masyarakat akan rumah semakin meningkat terutama pada masyarakat perkotaan. Tetapi, memiliki sebuah rumah, membutuhkan dana yang besar. Hal tersebut disebabkan terbatasnya lahan dan mahalnya harga tanah. Mengatasi masalah tersebut, kemudian pemerintah membuat program perumahan yang segment pasarnya lebih diperuntukkan bagi masyarakat golongan ekonomi menengah ke bawah. Pemerintah juga menghimbau kepada para pengusaha property agar membuat perumahan bagi segment pasar tersebut. Dalam perkembangannya ternyata usaha di bidang properti sangat menjanjikan. Maka tidaklah heran banyak pengusaha properti yang kemudian melirik usaha tersebut. Akibatnya persaingan bisnis semakin ketat. Mereka berlomba untuk menarik orang-orang untuk membelinya dengan berbagai cara. Mereka mengadakan promosi produknya dengan mengumbar janji-janji bahwa konsumen akan mendapatkan kualitas bangunan yang baik, fasilitas yang lengkap, uang muka, cicilan serta bunga yang ringan, kemudahan dalam masalah legalitas. Tapi dalam pelaksanaannya tidak semua janji-janji terealisasi sehingga para konsumen/pembeli banyak yang kecewa karena apa yang mereka peroleh tidak sesuai seperti yang dijanjikan. Dan konsumen merasa dirugikan. Melihat kenyataan tersebut di atas pemerintah berupaya mencari jalan keluar. Kemudian pada tahun 1999 pemerintah mengeluarkan kebijakan yaitu dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Tapi ternyata dalam penerapannya dilapangan mengalami kendala salah satunya adalah kurangnya kesadaran konsumen akan hak-haknya dalam hukum.
PERAN KEPOLISIAN DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PELANGGARAN PASAL 76E UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (STUDI KASUS UNIT PPA POLRESTABES MEDAN) Saragih, Venny Monica; Hutagalung, Malthus; Saragih, Dikki Saputra; Purba, Parlindungan
JURNAL MUTIARA HUKUM Vol. 5 No. 2 (2022): Jurnal Mutiara Hukum
Publisher : Hukum Universitas Sari Mutiara Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51544/jmh.v5i2.5458

Abstract

Indonesia merupakan salah satu negara yang berdasarkan atas hukum, hal ini secara tegas dicantumkan dalam penjelasan umum UUD 1945. Dasar penegak hukum adalah UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang secara tegas pula menggariskan bahwa anak adalah penerus generasi bangsa yang harus dijamin perlindungannya dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Penelitian Hukum Normatif-Empiris Merupakan suatu metode penelitian yang dalam hal ini menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris. Dalam metode penelitian normatif-empiris ini juga mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya disetiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat. Permasalahan yang diteliti. Bagaimana peran kepolisian dalam upaya mencegah kekerasan seksualitas terhadap anak, Bagaimana program kerja kepolisian dalam rangka pencegahan kasus Seksualitas pada anak di masyarakat, Bagaimana hambatan dan kendala Kepolisian dalam upaya pencegahan kasus kasus kekerasan seksualitas terhadap anak. Ada beberapa bentuk upaya mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak pihak Kepolisian harus lebih tegas memberikan efek jera kepada pelaku dan lebih dekat dengan masyarakat untuk memberikan pemahaman lebih agar masyarakat paham akan dampak kekerasan seksual hasil wawancara peneliti dengan salah satu Kepolisian yang bertugas dibagian Unit PPA menjelaskan untuk upaya pencegahan salah satunya adalah dengan bekerjasama dengan masyarakat.
ANALISIS HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN Safrizal; Marbun, Monica; Purba, Parlindungan; Hutagalung, Malthus; Saragih, Dikki Saputra
JURNAL MUTIARA HUKUM Vol. 7 No. 1 (2024): Jurnal Mutiara Hukum
Publisher : Hukum Universitas Sari Mutiara Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51544/jmh.v7i1.5476

Abstract

Keterangan saksi mata merupakan alat bukti penting yang secara praktis dibutuhkan dalam setiap perkara pidana. Oleh karena itu, korban dan saksi sangat membutuhkan perlindungan hukum untuk meredakan ketakutan mereka dan melindungi mereka dari para pelaku kejahatan yang berusaha membungkam dan mencegah mereka memberikan keterangan yang jujur ​​di pengadilan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji isu-isu berikut: tantangan yang dihadapi oleh korban dan saksi dalam memperoleh perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam sistem peradilan pidana; dan pelaksanaan perlindungan korban dan saksi dalam sistem peradilan pidana. Wawancara dan penelitian dokumenter menjadi tulang punggung proses pengumpulan data dalam studi empiris ini. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban Amerika Serikat No. 13 Tahun 2006, yang memberikan perlindungan hukum bagi para saksi, menandai dimulainya pelaksanaan kebijakan yang bertujuan untuk melindungi saksi dan korban. Prosedur perlindungan saksi dan korban diuraikan dalam Peraturan LPSK No. 6 Tahun 2010, yang mengatur pengajuan permohonan perlindungan kepada LPSK. Bersamaan dengan itu, kedudukan Ropsk di ibu kota, pola pikir penegak hukum, dan kemitraan Ropsk dengan organisasi lain semuanya bertentangan dengan upaya perlindungan saksi dan korban.
Pengaturan Hukum Tentang Lingkungan Hidup Ditinjau Dari Hukum Pidana Dan Hukum Perdata Saragih, Dikki Saputra; Damanik, Micael Jeriko; Purba, Parlindungan
JURNAL TEKNOLOGI KESEHATAN DAN ILMU SOSIAL (TEKESNOS) Vol. 5 No. 2 (2023): JURNAL TEKNOLOGI, KESEHATAN DAN ILMU SOSIAL (TEKESNOS)
Publisher : Universitas Sari Mutiara Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aturan-aturan hukum tentang hukum lingkungan hidup agar menciptakan ketentraman didalam masyarakat dan membuat lingkungan hidup menjadi lebih berarti, asri, dan nyaman. Salah satu faktor yang menyebabkan lingkungan hidup tidak teratur adalah banyaknya subjek hukum yang tidak tunduk pada hukum yang berlaku. Disatu sisi, banyaknya belum memahami aturan-aturan hukum secara pidana, perdata, dan tentang lingkungan hidup itu sendiri. Aturan-aturan hukum diciptakan untuk membuat subjek hukum menjadi lebih patuh dan menciptakan keteraturan. Masalah yang timbul pada zaman sekarang ini adalah banyaknya merusak tanaman, tidak menjaga lingkungan (menjaga sungai, waduk, dan pekarangan dirumah), dan juga banyak efek rumah kaca yang mengakibatkan lapisan ozon yang berkurang.
Kekuatan Hukum Surat Keterangan Pernyataan Ganti Rugi Yang Dikeluarkan Kecamatan Medan Helvetia Sebagai Informasi Pertanahan Saragih, Dikki Saputra; Micael Jeriko Damanik
JURNAL TEKNOLOGI KESEHATAN DAN ILMU SOSIAL (TEKESNOS) Vol. 6 No. 1 (2024): JURNAL TEKNOLOGI, KESEHATAN DAN ILMU SOSIAL (TEKESNOS)
Publisher : Universitas Sari Mutiara Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

In this research, it is explained that legal subjects must have legal land ownership in accordance with the actual situation. The issues to be discussed are the juridical analysis of land ownership as proven by a correct statement of compensation by the Medan Helvetia District, legal force in terms of letters issued by the sub-district office, and the legal impact on legal subjects that do not change the statement of compensation. loss by the District. In terms of discussion, the juridical analysis of land ownership as evidenced by a certificate of compensation statement by the Medan Helvetia District as a Temporary PPAT is to ensure correct land registration. Regarding the legal force in the case of a letter issued by the sub-district office which is valid because it takes into account the interests of the parties making the land sale and purchase and is accompanied by a receipt signed by the parties, regarding the legal impact on legal subjects that do not change or crosscheck the land certificate must be forcibly carry out crosschecks so that no one suffers losses.
Co-Authors Damanik, Micael Jeriko Ginting, Dian Angel Hulu, Yanita Hutagalung, Malthus Hutagalung, Maltus Luahambowo, Elfrida Feronika Marbun, Monica Marpaung, Rolando Micael Jeriko Damanik Nainggolan, Vitalentauly Parlindungan Purba, Parlindungan Safrizal Saragih, Venny Monica Sugiantoro Telaumbanua, Jelita Purnamasari