Claim Missing Document
Check
Articles

Found 20 Documents
Search

Sosialisasi Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Sari Mutiara Indonesia Marpaung, Rolando; Damanik, Micael Jeriko; Siagian, Ernita
Jurnal Abdimas Mutiara Vol. 3 No. 2 (2022): JURNAL ABDIMAS MUTIARA (IN PRESS)
Publisher : Universitas Sari Mutiara Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan bertujuan untuk memberikan sosialisasi Undang-Undang Perlindungan Hukum sebagai salah satu upaya melindungi kepentingan konsumen. Objek pengabdian masyarakat ini adalah seluruh Mahasiswa/I Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Sari Mutiara Indonesia. Masalah yang dihadapi adalah banyaknya kasus kerugian yang dialami melalui keluhan dan komplain. Pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha yang merugikan konsumen salah satunya ketidaksesuaian barang yang ditawarkan dengan barang yang diberikan, sehingga menimbulkan rasa kecewa dan ketidakpuasan konsumen. Terkadang complain atau keluhan yang diberikan ada yang ditanggapi dan ada juga yang tidak ditanggapi. Sehingga merugikan pihak konsumen. Hasil dari kegiatan ini yaitu peserta menjadi paham tentang pentingnya perlindungan konsumen.
Sosialisasi Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Sari Mutiara Indonesia Damanik, Micael Jeriko; Marpaung, Rolando; Purba, Parlindungan
Jurnal Abdimas Mutiara Vol. 4 No. 1 (2023): JURNAL ABDIMAS MUTIARA (IN PRESS)
Publisher : Universitas Sari Mutiara Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan bertujuan untuk memberikan sosialisasi terkait UU Perlindungan Konsumen dalam transaksi jual beli online. Hasil dari kegiatan ini yaitu memberikan pemahaman dan kemampuan agar lebih bijak dalam melakukan transaksi jual beli online, yaitu bisa membaca aturan-aturan yang berlaku dalam melakukan transaksi online, sehingga dalam melakukan transaksi tersebut, tidak merasa ditipu atau dirugikan oleh pihak e-commerce, serta memberikan edukasi dalam melakukan transaksi jual beli online berkaitan dengan perlindungan konsumen, bila merasa dirugikan atau merasa ditipu walaupun sudah sesuai dengan prosedur yang ada, dapat melihat undang-undang yang berkaitan tentang perlindungan hukum terhadap konsumen, sebaliknya juga pelaku usaha juga diberikan edukasi mengenai hak dan kewajiban dalam melakukan usaha agar sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
Sosialisasi Legalitas Pemasaran Produk Barang dan Jasa dengan Menggunakan Sistem Bundling Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Sari Mutiara Indonesia Damanik, Micael Jeriko; Eva Solita Pasaribu; Prabudi Darus
Jurnal Abdimas Mutiara Vol. 5 No. 1 (2024): JURNAL ABDIMAS MUTIARA
Publisher : Universitas Sari Mutiara Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan bertujuan untuk memberikan sosialisasi legalitas pemasaran produk barang dan jasa dengan menggunakan sistem bundling pada mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Sari Mutiara Indonesia. Permasalahan yang dihadapi adalah dikarenakan seluruh peserta adalah generasi Z yang kebanyakan dari mereka memiliki gaya hidup konsumtif akibat dari modernisasi, belum memahami bagaimana perlindungan konsumen terhadap suatu produk dan jasa. Hasil dari kegiatan ini peserta memahami dengan baik dan benar legalitas pemasaran produk barang dan jasa dengan menggunakan sistem bundling, dimana pemasaran dengaan mengunakan sistem bundling berkaitan erat dengan perlindungan konsumen.
Sosialisasi Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Hak Merek Dan Indikasi Geografis Pada Pelaku Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Kota Medan Damanik, Micael Jeriko; Maltus Hutagalung; Dikki Saputra Saragih; Robinson Sipahutar
Jurnal Abdimas Mutiara Vol. 5 No. 2 (2024): JURNAL ABDIMAS MUTIARA
Publisher : Universitas Sari Mutiara Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang merek telah di atur bahwa hak atas merek adalah hak ekslusif. Dengan adanya hak ekslusif (hak khusus) ini, maka orang lain dilarang menggunakan merek terdaftar untuk barang atau jasa yang sejenis, kecuali jika sebelumnya mendapatkan ijin dari pemilik merek terdaftar. Dengan didaftarkannya merek, pemiliknya mendapat hak atas merek yang dilindungi oleh hukum. Hasil dari kegiatan ini adalah disaat pra sosialisasi 78% peserta menyatakan belum mengetahui dan memahami dengan baik tentang UU No. 20 Tahun 2016 Tentang Hak Merek dan Indikasi Geografis. Sedangkan 22% peserta lagi menyatakan mengetahui dan memahami dengan baik tentang UU No. 20 Tahun 2016 Tentang Hak Merek dan Indikasi Geografis. Sedangkan pasca sosialisasi 100% peserta mengetahui dan memahami dengan baik manajemen usaha dan pembuatan merek.
HUKUM PIDANA MEMPEKERJAKAN ANAK DIBAWAH UMUR Purba, Desborn Rico; Damanik, Micael Jeriko
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 5 No 3 (2023): EDISI BULAN SEPTEMBER
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i3.3629

Abstract

Jenis ipenelitianiini merupakanipenelitian kualitatif dengan pendekataniyuridis normatif. iData ipenelitian ibersumber idari itiga ibahan ihukum, iyaitu : iPertama, bahanihukum primer iyang idi iantaranya iyaitu iUndang-UndangiNomori23iTahun i2002itentangi Perlindungan iAnak idan iUndang-Undang iNomor i35 iTahun i2014 itentang iPerubahan iAtas iUndang-Undang iNomor i23 iTahun i2002 itentang iPerlindungan iAnak. iKedua, ibahan ihukum isekunder iyaitu ibuku-buku, ijurnal-jurnal, iartikel idan ireferensi ilainnya iterkait ipekerja ianak idi ibawah iumur, iketiga ibahan ihukum itersier iyaitu ibahan ipenunjang iseperti ikamus. iTeknik ipengumpulan idata idengan iteknik istudi ikepustaan, ikemudian idiolah idengan icara iseleksi ibahan ihukum, iklasifikasi idan isistemasi ibahan ihukum. iAdapun iteknik ianalisis idata iadalah ianalisis ikualitatif. I Berdasarkan ihasil ipembahasan idiketahui ibahwa ikonsep ipekerja ianak isebagaimana dalam iUndang-Undang Nomori23iTahun 2002 Perlindungan iAnak iadalah ipekerja ianak imerupakan ianak iyang ibekerja iyang iberusia i18 itahun ike ibawah, isedangkan ipekerja ianak idi ibawah iumur iadalah ianak-anak iyang ibekerja imasih idalam iusia i5 is/d i11 itahun. iBentuk ipekerjaan iyang idibebankan ikepada ipekerja ianak idi ibawah iumur ibukan imerupakan ibentuk-bentuk iPekerjaan iTerburuk iuntuk iAnak. iKemudian isanksi ipidana ibagi ipengguna ipekerja ianak idi ibawah iumur iyang iterbukti imelakukan itindak ipidana iadalah ipidana ipenjara ipaling ilama i10 itahun idan/atau idenda ipaling ibanyak iRp. i200.000.000,00. i i
PROSES PERBUATAN HUKUM ADAT SEBAGAI SUMBER HUKUM DALAM MEMBANGUN SISTEM HUKUM INDONESIA Irawan, Muzwar; Damanik, Micael Jeriko; Marpaung, Rolando
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 7 No 1 (2025): EDISI BULAN JANUARI
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v7i1.5327

Abstract

Penelitian ini mengeksplorasi Proses perbuatan hukum adat dalam konteks perubahan hukum Indonesia, dengan fokus pada inklusivitas, kearifan lokal, dan keberagaman masyarakat. Analisis melibatkan tinjauan mendalam terhadap sejarah, norma, dan implementasi hukum adat, serta konsekuensi positif dan potensi konflik. Hasil penelitian mengidentifikasi potensi hukum adat untuk mengisi celah kebijakan, memberikan legitimasi pada praktik lokal, dan merangsang perkembangan hukum yang berkelanjutan. Aspek-aspek sosial, ekonomi, dan budaya juga diperhatikan dalam pemahaman dinamika revitalisasi. Kesimpulannya, integrasi hukum adat menjadi kunci untuk menciptakan sistem hukum yang lebih responsif, adil, dan mencerminkan identitas kebangsaan Indonesia dalam keberagaman. Revitalisasi hukum adat juga membuka peluang untuk mengatasi ketidaksetaraan, konflik lahan, dan melibatkan komunitas adat dalam pengambilan keputusan. Penelitian ini mendukung upaya menuju sistem hukum yang memadukan kebijakan nasional dengan nilai-nilai lokal, menciptakan landasan hukum yang kuat untuk keberlanjutan budaya dan lingkungan. Dengan memahami dinamika kompleks ini, kita dapat merancang langkah-langkah kebijakan yang tepat guna, menjembatani kesenjangan hukum, dan membangun fondasi hukum yang inklusif dan berkelanjutan di Daerah.
EDUKASI HUKUM TENTANG PENERAPAN SANKSI YANG DILAKUKAN KEJAKSAAN KEPADA TERDAKWA DI DESA PERCUT KABUPATEN DELI SERDANG Damanik, Micael Jeriko; Tiromsi Sitanggang; Zeno Eruno Zalukhu; Restika Ndruru
Jurnal Abdimas Mutiara Vol. 3 No. 1 (2022): JURNAL ABDIMAS MUTIARA (In Press)
Publisher : Universitas Sari Mutiara Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan bertujuan untuk memberikan Edukasi Hukum Tentang Penerapan Sanksi Yang Dilakukan Kejaksaan Kepada Terdakwa Di Desa Percut Kabupaten Deli Serdang. Permasalahan yang dihadapi adalah dimana para peserta masih belum mengetahui bagaimana peran penerapan sanksi yang dilakukan kejaksaan kepada terdakwa didesa percut yang sampai saat ini masih belum sistematis dan masih banyaknya penerapan sanksi yang tidak benar diterapkan mengakibatkan jalannya eksekusi terhadap terganggu dengan adanya permintaan dari keluarga terdakwa yang begitu banyak. Hasil dari kegiatan ini, peserta dapat mengetahui dan memahami penerapan sanksi yang dilakukan kejaksaan terhadap terdakwa sehingga mengakibatkan banyaknya perbuatan-perbuatan yang tidak benar kepada masyarakat dan menimbulkan keresahan dalam aktivitas. Meningkatnya kesadaran hukum dan pemahaman hukum peserta dalam memahami peran kejaksaan dalam memberikan sanksi kepada terdakwa untuk memberikan efek jera didalam desa Percut Kabupaten Deli Serdang.
Penyuluhan Hukum Tentang Perlindungan Hukum Bagi Hak Cipta Karya Seni Dalam Era Digital Di Indonesia Bagi Pekerja Seni Kota Medan Damanik, Micael Jeriko; Sherhan; Sari Sania Tampubolon; Dewi Riama Sihombing
Jurnal Abdimas Mutiara Vol. 4 No. 2 (2023): JURNAL ABDIMAS MUTIARA
Publisher : Universitas Sari Mutiara Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan bertujuan untuk memberikan Penyuluhan hukum tentang perlindungan hukum bagi hak cipta karya seni dalam era digital di Indonesia bagi pekerja seni kota medan di dinas pariwisata kota medan . Permasalahan yang dihadapi adalah banyaknya karya seni dalam era digital yang kurang dalam pengawasan oleh dinas pariwisata kota medan. Dalam hal perlindungan hukum bagi pelaku karya seni dalam era digital perlu sekali dilakukan untuk menghindari permasalahan dikemudian hari. Hasil dari kegiatan ini, peserta dapat mengetahui dan memahami peran pelaku karya seni dalam era digital secara baik dan benar. Adanya rasa kesadaran hukum dan pemahaman hukum peserta dalam perlindungan hukum bagi pekerja karya seni dalam hal memberi kenyamanan kepada pekerja seni dalam era digital di Indonesia khususnya untuk diwilayah Kota Medan.
Pertanggungjawaban Hukum Pidana Bagi Pria Transgender Sebagai Pelaku Pelanggaran (Tinjauan Yuridis Putusan No. 173/Pid.Sus/2017/PN.TJB) Dikki Saputra Saragih; Damanik, Micael Jeriko; Martin Pardomuan Purba; Renata Arniman Zagoto
Jurnal Abdimas Mutiara Vol. 4 No. 2 (2023): JURNAL ABDIMAS MUTIARA
Publisher : Universitas Sari Mutiara Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan bertujuan untuk memberikan penyuluhan hukum tentang pertanggungjawaban hukum pidana bagi pidana transgender sebagai pelaku pelanggaran di Pengadilan Negeri Tanjung Balai. Permasalahan yang dihadapi adalah dimana para peserta sebagian besar masih sangat belum memahami pertanggungjawaban hukum pidana bagi pria transgender. Dalam hal pertanggungjawaban hukum pidana bagi pria transgender masih banyaknya tidak bertanggungjawab dalam hal perbuatan pidana kepada orang lain yang dimana mengakibatkan banyaknya para korban semakin bertambah sehingga para pria transgender tidak ada perubahan dalam hal melakukan pidana. Hasil dari kegiatan ini, peserta dapat mengetahui dan memahami pertanggungjawaban hukum pidana bagi pria transgender yang baik dan benar. Meningkatnya kesadaran hukum dan pemahaman hukum peserta dalam memahami pentingnya hak milik atas tanah dan pentingya pertanggungjawaban hukum pidana bagi pria transgender supaya sadar dalam hal perbuatan.
Sosialisasi Tentang Pengawasan Terhadap Pemberian Kredit Pada PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 25 Medan Di Kecamatan Medan Labuhan Damanik, Micael Jeriko; Dikki Saputra Saragih; Michael Nobel Vebrianus Laia; Olivia Grasiana
Jurnal Abdimas Mutiara Vol. 4 No. 1 (2023): JURNAL ABDIMAS MUTIARA (IN PRESS)
Publisher : Universitas Sari Mutiara Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemberian kredit adalah satu dari tujuan PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 25 Medan bertujuan membantu masyarakat yang membutuhkan pinjaman uang. Dalam menjalankan kegiatan tersebut, perusahaan perlu memperhatikan fungsi-fungsi manajemen yang saling terkait. Fungsi manajemen itu Perencanaan dan Pengawasan adalah yang paling saling mendukung untuk mencapai tujuan perusahaan. Perencanaan terkait dengan cara atau metode yang membantu perusahaan dalam memberikan kredit kepada masyarakat. Pemberian atau penyaluran kredit perlu dipantau untuk mencegah kredit tak tertagih atau berakhir macet. Topan Investama Tbk. Sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan perusahaan dan bagaimana evaluasi serta mitigasi risiko terhadap kredit yang diberikan kepada nasabah. Apakah BPR Nusantara Bona Pasogit 25 Medan dapat menimbulkan konsekuensi hukum terkait pemberian kredit oleh PT? Apakah tindakan yang diambil ketika terjadi penyimpangan dalam pengawasan kredit di BPR Nusantara Bona Pasogit 25 Medan? Pengabdian kepada masyarakat dilakukan terhadap perencanaan dan pengawasan pemberian kredit pada perusahaan tersebut. Metode pengabdian kepada masayarakat yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang objek yang diteliti. Jenis data yang digunakan meliputi: Data primer: hasil wawancara tanya jawab dengan PT.BPR Nusantara Bona Pasogit 25 Medan dan Data sekunder: struktur organisasi perusahaan, sejarah singkat perusahaan, dan daftar kredit macet tahun 2017-2018.