Articles
<![CDATA[PROBLEMATIKA BODY SHAMMING PADA MEDIA SOSIAL DIKAITKAN DENGAN UNDANG UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN UNDANG UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 ]]>
<![CDATA[Micael Jeriko Damanik]]>;
<![CDATA[Prof.Dr.Syafrudin Kalo,SH,M.Hum]]>;
<![CDATA[Dr.M.Ekaputra, S.H,M.Hum]]>;
<![CDATA[Dr.Jelly Leviza,SH,M.Hum]]>
<![CDATA[ JURNAL JUSTIQA Vol 3, No 2 (2021): VOL 3 NO 2 TAHUN 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Quality ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Technological developments nowdays will make all information more easily andaccessible. This condition makes humans more easily influenced by advertisements todiscuss the assessment of the ideal body in society. The ideal body assessment causesmany individuals to experience a body shame. The emergence of cybercrime is caused bymistakes or errors in the use of information and communication technology.The existenceof cybercrime in Indonesia is regulated in the Indonesian Criminal Code (KUHP).Regulations can be used as a basis for a reference to body shamming are found in Article310, Article 311 and Article 315 of the Indonesian Criminal Code. However, the mostlegal basis for body shamming is Article 315 of the Indonesian Criminal Code. Body shamming behavior or physical mockery of others will make an impact to anyone.Ironically, the treatment of body shamming is more often done by the closest peoplewhether it's family, relatives, work colleagues or friends.The impact caused by bodyshamming allows psychological disturbance to the victims. Even encourage suicidalbehavior. Victims whose posture is less than ideal and are bullied will therefore becomeinsecure, afraid to leave the house and then do not want to socialize. This could indicatea suicide attempt. The body shamming crime is a complaint offense. However, in itshandling the police also used a mediation approach.]]>
<![CDATA[Edukasi Hate Speech atau Ujaran Kebencian Berdasarkan Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di SMK Swasta 2 Mulia Medan ]]>
<![CDATA[Sherhan]]>;
<![CDATA[Micael Jeriko Damanik]]>;
<![CDATA[Kuras Purba]]>
<![CDATA[ Jurnal Abdimas Mutiara Vol. 4 No. 2 (2023): JURNAL ABDIMAS MUTIARA ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sari Mutiara Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan bertujuan meningkatkan pemahaman siswa hate speech yang ditinjau dari Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE. Permasalahan yang dihadapi adalah dimana para siswa belum mengetahui dampak dari hate speech. Hasil dari kegiatan sosialisasi ini ialah hasil pra sosialisasi 98% menyatakan belum mengetahui dan memahami dengan baik tentang hate speech yang dilihat berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sedangkan 2% lainnya menyatakan mengerti hate speech yang dilihat berdasarkan UU UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektroni karena sering membaca berita terkait hate speech Selanjutnya post test menunjukkan 100% siswa SMK Swasta 2 Mulia Medan mengetahui dan memahami dengan baik tentang hate speech yang dilihat berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Peserta mulai memaknai pentingnya pengetahuan tentang pentingnya etika di dalam bermedia sosial.]]>
<![CDATA[PENYULUHAN HUKUM TENTANG PERAMPASAN KEMERDEKAAN ORANG LAIN DI KELURAHAN SEI SEKAMBING C ]]>
<![CDATA[Hutagalung, Maltus]]>;
<![CDATA[Micael Jeriko Damanik]]>;
<![CDATA[Erpita Sinaga]]>;
<![CDATA[Owen De Pinto Simanjuntak]]>
<![CDATA[ Jurnal Abdimas Mutiara Vol. 3 No. 1 (2022): JURNAL ABDIMAS MUTIARA (In Press) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sari Mutiara Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan bertujuan untuk memberikan Penyuluhan hukum tentang perampasan kemerdekaan orang lain Di Kelurahan Sei Sekambing C. Permasalahan yang dihadapi adalah kurangnya peran apparat hukum dalam mengatasi perampasan kemerdekaan orang lain didaerah kelurahan sei sekambing. Dalam hal pemberian melaksanakan penyuluhan hukum dalam hak perampasan kemerdekaan orang lain, perlu dilihat dari beberapa faktor yaitu adanya ketidaksadaran oleh para pelaku tentang apa yang telah dimiliki untuk hidup, untuk berkarya dalam memajukan diri sendiri. Dalam konteks sosial, perampasan dapat terjadi ketika individu atau kelompok yang lebih kuat secara fisik atau ekonomi mengambil hak atau kebebasan individu atau kelompok yang lebih lemah. Untuk mencegah perampasan, diperlukan upaya dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan individu. Pemerintah perlu meningkatkan keamanan dan penegakan hukum untuk melindungi warga negara dari tindakan perampasan. Masyarakat perlu meningkatkan kesadaran akan risiko nya dan mengambil langkah-langkah untuk melindungi diri mereka sendiri dan orang lain. Individu perlu waspada terhadap lingkungan sekitar dan menghindari situasi yang berpotensi berbahaya. Satu sisi juga Adanya rasa kesadaran hukum dan pemahaman hukum peserta dalam peran kepolisian maupun masyarakat dalam hal memberi bantuan hukum kepada subjek hukum yang mengalami perampasan kemerdekaan orang lain di Kelurahan Sei Sekambing C.]]>
<![CDATA[PENYULUHAN HUKUM TENTANG PERAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM DALAM MEMBERI BANTUAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT TIDAK MAMPU DI KELURAHAN DWIKORA ]]>
<![CDATA[Simanjuntak, Bornok]]>;
<![CDATA[Rolando Marpaung]]>;
<![CDATA[Micael Jeriko Damanik]]>;
<![CDATA[Risma]]>;
<![CDATA[Darwin Jaya Tafanao]]>
<![CDATA[ Jurnal Abdimas Mutiara Vol. 3 No. 1 (2022): JURNAL ABDIMAS MUTIARA (In Press) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sari Mutiara Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan bertujuan untuk memberikan Penyuluhan hukum tentang peran Lembaga bantuan hukum dalam memberi bantuan hukum terhadap masyarakat tidak mampu di kelurahan dwikora. Permasalahan yang dihadapi adalah kurangnya peran Lembaga bantuan hukum untuk memberikan bantuan hukum terhadap masyarakat yang tidak mampu. Dalam hal pemberian bantuan hukum dari Lembaga bantuan hukum ditandai dengan salary yang sangat tinggi diminta kepada masyarakat yang kurang mampu sehingga membuat masyarakat kurang mampu tidak maksimal mendapat bantuan hukum secara baik. Hasil dari kegiatan ini, peserta dapat mengetahui dan memahami peran Lembaga bantuan hukum kepada masyarakat yang kurang mampu secara baik dan benar. Adanya rasa kesadaran hukum dan pemahaman hukum peserta dalam peran Lembaga bantuan hukum dalam hal memberi bantuan hukum kepada masyarakat kurang mampu agar tercapai kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan hukum pada masyarakat Kelurahan Dwikora.]]>
<![CDATA[Edukasi Hukum Tentang Perberdayaan Hukum Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Di Kodam I ]]>
<![CDATA[Sherhan, Sherhan]]>;
<![CDATA[Micael Jeriko Damanik]]>;
<![CDATA[Martin Pardomuan Purba]]>;
<![CDATA[Renata Arniman Zagoto]]>
<![CDATA[ Jurnal Abdimas Mutiara Vol. 4 No. 1 (2023): JURNAL ABDIMAS MUTIARA (IN PRESS) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sari Mutiara Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pemberdayaan hukum dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba di KODAM I/BB memiliki peran yang sangat vital dalam menjaga kualitas dan integritas prajurit sebagai garda terdepan dalam menjaga kedaulatan negara. Langkah-langkah yang terintegrasi dan berkelanjutan, termasuk melalui sosialisasi, kebijakan tegas, kerja sama dengan lembaga terkait, serta program rehabilitasi, dapat memberikan dampak yang positif dalam menciptakan lingkungan yang bebas dari narkoba di dalam tubuh TNI. Keberhasilan dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba akan berkontribusi besar dalam meningkatkan kesiapan operasional, moral, dan semangat juang prajurit dalam menjalankan tugas negara.]]>
<![CDATA[Edukasi Terhadap Putusan Bebas Terkait Kepemilikan Narkotika Di Desa Lalang ]]>
<![CDATA[Marpaung, Rolando]]>;
<![CDATA[Micael Jeriko Damanik]]>;
<![CDATA[Sandy Pratama]]>;
<![CDATA[Lestari Saragih]]>
<![CDATA[ Jurnal Abdimas Mutiara Vol. 4 No. 2 (2023): JURNAL ABDIMAS MUTIARA ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sari Mutiara Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan bertujuan untuk memberikan Penyuluhan hukum tentang putusan bebas terkait kepemilikan narkotika di desa lalang. Permasalahan yang dihadapi adalah kurangnya peran penyuluhan hukum tentang putusan bebas yang menganggap bahwa Ketika putusan bebas tersebut sudah tidak melakukan narkotika Kembali oleh subjek hukum tersebut. Dalam hal edukasi tentang putusan bebas terkait kepemilikan narkotika masih sangat kontradiktif dikalangan masyarakat. Hasil dari kegiatan ini, peserta dapat mengetahui dan memahami putusan bebas terkait kepemilikan narkotika didesa Lalang secara baik dan benar. Adanya rasa kesadaran hukum dan pemahaman hukum peserta dalam memahami arti pentingnya putusan bebas terkait kepemilikan Narkotika secara sepenuhnya di lingkungan desa lalang.]]>
<![CDATA[PENYULUHAN HUKUM TENTANG PERALIHAN HAK ATAS TANAH WARISAN YANG DI LAKSANAKAN TANPA PERSETUJUAN ANTAR AHLI WARIS LAINNYA DI DESA GAYO LUES ]]>
<![CDATA[Marpaung, Rolando]]>;
<![CDATA[Micael Jeriko Damanik]]>;
<![CDATA[Diah Adwi Husna]]>;
<![CDATA[Indira Salsabillah Zahra Pasaribu]]>
<![CDATA[ Jurnal Abdimas Mutiara Vol. 3 No. 1 (2022): JURNAL ABDIMAS MUTIARA (In Press) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sari Mutiara Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Peralihan hak atas tanah adalah berpindahnya hak atas tanah dari pemegang hak yang lama kepada hak yang baru. Peralihan hak atas harta warisan yang dilaksanakan tanpa persetujuan antar ahli waris merupakan suatu perbuatan melawan hukum. Penelitian ini dilatar belakangi oleh permasalahan dari segi yuridis yaitu beralihnya tanah warisan secara melawan hukum karena merupakan warisan milik beberapa ahli waris namun menjadi sengketa setelah pewaris meninggal dunia karena beberapa ahli waris lainya membuat Surat Pernyataan Penguasaan Hak Atas Tanah (SPPHAT) terhadap tanah warisan tanpa persetujuan antar ahli waris dan menguasai secara sepihak tanah warisan tersebut. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah mengenai akibat hukum dan perlindungan terhadap terjadinya peralihan hak atas tanah warisan yang dilaksanakan tanpa persetujuan antar ahli waris. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif empiris. Normatif empiris merupakan suatu metode penelitian yang dalam hal ini menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa peralihan hak atas tanah warisan yang dilaksanakan tanpa persetujuan antar ahli waris mengakibatkan adanya hak-hak ahli waris yang dirugikan karena ahli waris tidak mendapatkan bagian warisan berupa tanah dan perlindungan hukum terhadap ahli waris yang dirugikan terdapat dalam Pasal 1066 KUHPerdata, hak saisine, diatur dalam Pasal 833 KUHPerdata dan hak heriditatis petitio diatur dalam Pasal 834 KUHPerdata.]]>
<![CDATA[Sosialisasi Etika Dan Hukum Kesehatan Pada Anggota Pengajian TKS Model Al-Azhar Medan ]]>
<![CDATA[Irawan, Muzwar]]>;
<![CDATA[Micael Jeriko Damanik]]>;
<![CDATA[Rolando Marpaung]]>
<![CDATA[ Jurnal Abdimas Mutiara Vol. 6 No. 1 (2025): JURNAL ABDIMAS MUTIARA ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sari Mutiara Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Aspek etik merupakan salah satu pondasi yang sangat penting bagi tenaga kesehatan dalam membangun hubungan baik dengan semua pihak selama melakukan pelayanan. Dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan tidak jarang ditemukan perilaku petugas kesehatan yang menyimpang dari kelaziman, seperti: tindakan ini dilakukan tidak hanya oleh tenaga kesehatan swasta, tetapi juga oleh pegawai negeri dan tenaga kesehatan. Persoalan ini bukan merupakan persoalan yang biasa, karena melihat dampaknya yang sangat serius, sehingga kita bisa menemukan bagaimana perlindungan hukumnya Hasil dari kegiatan ini adalah disaat pra sosialiasi 88% menyatakan belum mengetahui dan memahami dengan baik tentang etika dan hukum kesehatan. Sedangkan 22% lagi menyatakan mengetahui dan memahami dengan baik tentang etika dan hukum kesehatan. Sedangkan hasil pasca sosialisasi menunjukkan 100% peserta mengetahui dan memahami dengan baik etika dan hukum kesehatan.]]>
<![CDATA[Edukasi Pendidikan Anti Korupsi Bagi Pelajar dan Remaja di SMA Negeri 1 Medan ]]>
<![CDATA[Maltus Hutagalung]]>;
<![CDATA[Micael Jeriko Damanik]]>;
<![CDATA[Marihot Simanjuntak]]>
<![CDATA[ Panggung Kebaikan : Jurnal Pengabdian Sosial Vol. 2 No. 3 (2025): Agustus: Panggung Kebaikan : Jurnal Pengabdian Sosial ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.62951/panggungkebaikan.v2i3.1975
<![CDATA[This community service program aims to educate students and adolescents at SMA Negeri 1 Medan about the importance of anti-corruption education. This activity is motivated by the increasing attention to preventing corruption from an early age, by instilling the values of integrity, honesty, and responsibility in the educational environment. The implementation method includes interactive counseling, group discussions, and case simulations relevant to students' daily lives. Participants consisted of 180 students from grades 11 and 12 who actively participated in each session. The results of the activity showed an increase in students' understanding of the basic concepts of corruption, types of corruption, and the important role of the younger generation in creating an anti-corruption culture. This education is expected to be the first step in shaping students' character with integrity and legal insight from an early age.]]>
<![CDATA[LEGAL PROTECTION FOR COPYRIGHT WORKS OF ART IN THE DIGITAL ERA IN INDONESIA ]]>
<![CDATA[Micael Jeriko Damanik]]>;
<![CDATA[Rolando Marpaung]]>;
<![CDATA[Dikki Saputra Saragih]]>;
<![CDATA[Parlindungan Purba]]>;
<![CDATA[Lidya Lase]]>
<![CDATA[ Journal of International Islamic Law, Human Right and Public Policy Vol. 1 No. 1 (2023): March ]]>
Publisher : <![CDATA[PT. Radja Intercontinental Publishing ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59733/jishup.v1i1.22
<![CDATA[Current technological developments have greatly influenced the field of Intellectual Property Rights. Internet technology with its various conveniences not only provides benefits for copyright but also causes losses which have an impact on increasing violations of copyright law in Indonesia, especially digital copyright. Legal protection for copyright based on digital technology in Indonesia culminates in Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. Copyright law has basically accommodated technological developments in Indonesia, but law enforcement in cases in the digital sector provides protection for copyright based on government law. The law must also be applied appropriately, so that developing digital technology does not damage the basic principles of copyright]]>
