Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

PELATIHAN KETERAMPILAN PEMBUAATAN KERUPUK IKAN TAMBAN MASYARAKAT PANTAI ALAM SERDANG BAHARI GUNA MENINGKATKAN PEREKONIMIAN MASYARAKAT PESISIR Ningrum, Dhea Agusty; Tomy Sun Siagian; Maya Puspita Ningrum; Dian Inda Sari; MHD. Andi Rasyid; Abu Salim
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 11 No. 4 (2025): 2025 Juni
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v11i4.451

Abstract

The number of visitors to ASB Beach Ecotourism has not sufficiently supported the livelihoods of the MFFG ASB community post-COVID-19 and amidst ongoing coastal abrasion. To address this issue, an initiative is required to enhance the income of MFFG ASB by leveraging local resources, specifically through the processing of fresh fish into crackers. Tamban fish, abundant in the Pantai Labu sub-district, has significant but underutilized economic potential for this purpose. The goal of this community service project is to empower MFFG ASB to increase its income by transferring technology via tamban fish cracker-making training. This training, held on August 5, 2024, featured trainers from the Marine Service and included 15 participants, along with lecturers, Marine Service staff, students, and MFFG ASB members. The training resulted in the production of savory and delicious crackers, although there remain areas for improvement, particularly concerning the moisture content of the final product. It is anticipated that this initiative will not only enhance the viability of MFFG ASB in managing ASB Beach Ecotourism but also contribute positively to the local economy and community well-being in the future. Kedatangan penunjung ke Ekowisata Pantai ASB belum bisa memberikan kontribusi yang memadai kepada kehidupan KTHM ASB paska Covid 19 dan Abrasi Pantai. Dibutuhkan suatu kegiatan yang bisa meningkatakan pendapatan KTHM ASB dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di sekitarnya seperti pengolahan Ikan segar menjadi kerupuk. Ikan Tamban adalah bahan utama kerupuk yang digunakan dan merupakan potensi yang berlimpah namun non ekonomis di kecamatan pantai labu, tempat domisili Pantai ASB. Tujuan PkM ini adalah KTHM ASB bisa meningkatkan pendapatannya melalui transfer teknologi melalui pelatihan pembuatan kerupuk ikan tamban agar bisa menjadi cikal bakal produk UMKM yang bisa bersaing di pasaran. Pelatihan dilakukan pada tanggal 5 Agustus 2024 dengan menghadirkan pelatih dari Dinas Kelautan. Peserta yang berpartisipasi berjumlah 15 orang ditambah Dosen, Staf Dinas Kelautan, mahasiswa dan anggota KTHM ASB. Hasil pelatihan kerupuk menghasilkan kerupuk yang gurih dan lezat walaupun perlu beberapa hal yang terus dievaluasi dan diperbaiki. Diharapkan kegiatan ini bisa membuat KTHM ASB sembari mengelola Ekowisata Pantai ASB juga eksis dan sukses dimasa yang akan datang dan mampu memproduksi kontribusinya kepada ekonomi dan masyarakat.
From Social Media To E-Commerce: The Legal Implications Of Minister Of Trade Regulation Number 31 Of 2023 On The Separation Of Social Media And E-Commerce Komalasari, Komalasari; Ningrum, Maya Puspita; Roza, Ahmad Fadhly; Zebua, Yefita
JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah Vol 10, No 1 (2025): February 2025, Disaster and Disease in History
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jimps.v10i1.33903

Abstract

TikTok Shop is a clear example of the convergence trend between social media and e-commerce into a social commerce phenomenon, where social media platforms integrate e-commerce functions seamlessly, allowing users to interact socially and conduct transactions or conduct Trading Through Electronic Systems (PMSE) in one application. This phenomenon not only changes the way people shop but also poses new challenges in the aspects of regulation and business competition. There is a significant gap between das soll (should) and das sein (reality) in the regulation of e-commerce in Indonesia. Regulation of the Minister of Trade Number 31 of 2023 concerning Business Licensing, Advertising, Guidance, and Supervision of Business Actors in E-Commerce is a reflection of the government's efforts to improve the gap in e-commerce governance. TikTok Shop in Indonesia was officially deactivated on October 04, 2023, but on Harbolnas December 12, 2023, TikTok Shop returned with a merger with Tokopedia as a juridical implication of Trade Number 31 of 2023
EFEKTIVITAS E-COURT DALAM PENYELESAIAN PERKARA DI PENGADILAN AGAMA TERHADAP KEMUDAHAN AKSES KEADILAN DAN KENDALA PRAKTIK BERACARA Ahmad Fadhly Roza; Komala Sari; Arifin Saleh; Maya Puspita Ningrum
Case Law : Journal of Law Vol. 8 No. 1 (2026): Case Law : Journal of Law
Publisher : Program Studi Hukum Program Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

DOI : 10.25157/caselaw.v8i1.6151 ABSTRACTE-Court merupakan instrumen modernisasi administrasi perkara dan persidangan elektronik yang dimaksudkan untuk memperkuat asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan di lingkungan peradilan Indonesia, termasuk Pengadilan Agama. Artikel ini menganalisis efektivitas e-Court dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama, terutama terhadap kemudahan akses keadilan dan kendala praktik beracara. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analitis. Bahan hukum utama meliputi Undang-Undang Peradilan Agama, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022, serta literatur tentang hukum acara, efektivitas hukum, dan penerimaan teknologi. Hasil kajian menunjukkan bahwa e-Court efektif pada aspek administratif karena memudahkan pendaftaran perkara, pembayaran panjar biaya, pemanggilan, pertukaran dokumen persidangan, serta akses informasi perkara. Namun efektivitas substantifnya belum merata karena masih dipengaruhi literasi digital pencari keadilan, ketersediaan sarana, kesiapan pengguna lain non-advokat, pemahaman atas domisili elektronik, keterbatasan jaringan, dan kebutuhan pendampingan pada perkara keluarga yang sensitif. Artikel ini menegaskan bahwa keberhasilan e-Court tidak cukup diukur dari digitalisasi prosedur, tetapi harus dilihat dari kemampuan sistem tersebut menjamin akses yang inklusif, perlindungan hak beracara, kepastian prosedural, dan pelayanan yang manusiawi bagi pihak berperkara di Pengadilan Agama.
PROBLEMATIKA PENERAPAN PEMBUKTIAN SEDERHANA DALAM PERMOHONAN PERNYATAAN PAILIT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 Ahmad Fadhly Roza; Gindo Nadapdap; M.Y.F. Hafidz Nasution; Hendrik Agus Sutiawan; Maya Puspita Ningrum; Komalasari Komalasari; Mhd. Rajab Perangin Angin
Law Jurnal Vol 7, No 1 (2026)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/lj.v7i1.9622

Abstract

Pembuktian sederhana merupakan karakteristik utama dalam penyelesaian perkara kepailitan di Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Ketentuan tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan asas penyelesaian perkara secara cepat, sederhana, dan berbiaya ringan melalui mekanisme pembuktian terhadap syarat-syarat kepailitan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1). Akan tetapi, dalam praktik peradilan niaga masih ditemukan berbagai persoalan akibat tidak adanya batasan normatif mengenai makna pembuktian sederhana sehingga memunculkan inkonsistensi penerapan oleh hakim. Perbedaan penafsiran tersebut mengakibatkan putusan terhadap perkara yang memiliki karakteristik serupa sering menghasilkan amar yang berbeda sehingga mengurangi kepastian hukum bagi para pihak. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan pembuktian sederhana dalam permohonan pernyataan pailit, mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya inkonsistensi putusan hakim, serta merumuskan konsep ideal pembuktian sederhana dalam hukum kepailitan Indonesia. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku, dan artikel ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep pembuktian sederhana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 masih menyisakan kekosongan norma karena tidak memberikan indikator yang jelas mengenai parameter kesederhanaan pembuktian. Kondisi tersebut menyebabkan hakim memiliki ruang diskresi yang sangat luas dalam menentukan terpenuhi atau tidaknya syarat pembuktian sederhana. Akibatnya, kepastian hukum menjadi terganggu dan tujuan pembentukan Pengadilan Niaga sebagai lembaga penyelesaian sengketa bisnis secara cepat belum sepenuhnya tercapai. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi konsep pembuktian sederhana melalui penyempurnaan norma dalam Undang-Undang Kepailitan maupun penyusunan pedoman teknis oleh Mahkamah Agung yang memuat indikator objektif mengenai pembuktian sederhana.
Rekayasa Teknik Guludan sebagai Upaya Rehabilitasi Ekosistem Mangrove di Ekowisata Pantai Alam Serdang Bahari, Pantai Labu, Sumatera Utara Dian Inda Sari; Nur Subiantoro; Riri Rezeki Hariani; Maya Puspita Ningrum; Abu Salim
Agrokreatif: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 10 No. 3 (2024): Agrokreatif Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Institut Pertanian Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/agrokreatif.10.3.372-378

Abstract

Abrasion at Alam Serdang Bahari Beach (ASB) is increasingly worrying, causing the reduction of mangrove forests on the coast. ASB Beach is located in Regemuk Village, Labu Beach. The ASB Mangrove Forest Farmers Group (KTHM) has made many efforts to continue to exist morally and materially to survive in the ecotourism industry and is trying to re-green the beaches to minimize the impact of abrasion. The results of a field assessment involving lecturers, village officials, and KTHM ASB obtained a roadmap for a sustainable development village with a solution to prevent prolonged abrasion using the simplest and most economical way through engineered bund techniques to protect mangrove plants and also act as a wave breaker. Implementing this PKM aims to make new efforts to plant mangrove trees as coastal abrasion protection. Implementing activities uses a participatory action research (PAR) approach. KTHM, as the partner, carried out the construction of the bund enclosure, and the PKM team was the drafter and supervisor. The results of the PKM implementation are three plots of bunds in the shape of a ship's bow as an effort to break the beach waves using the Rhizopora sp. propagules collected from mangrove seeds by KTHM ASB. This innovation is still early to assess because it requires ongoing monitoring. It is hoped that this effort will better protect newly planted mangrove plants from fierce waves and abrasion as a joint effort to prevent abrasion on ASB Beach.