Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.152
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Jurnal Thengkyang International Journal of Community Service JUDGE: Jurnal Hukum Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Help: Journal of Community Service
Mila Surahmi
Unknown Affiliation
Religion Humanities Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Public Health Social Sciences Other

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
Perlindungan Hukum bagi Korban Penipuan Investasi (Strudi Kasus di Kota Palembang) adm-jurnal adm-jurnal; mila surahmi
Jurnal Tengkhiang Vol 2 No 1 (2019): Edisi Juni 2019 Jurnal Thengkyang
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sjakhyakirti Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Developments in Economic field bring big impact on crime in community. One mode that develops is a fraud with an effort to compile a fund to benefit through investments with the lure of a big yield. But in the attempt, such assessment is nothing but a returns to the investor profits. These developments were not accompanied by an adequate knowledge and understanding of the economic and financial on business of community. So many are popping up due to business investment mode. Legal protection for victims is essential because in fact, the resolution of criminal cases found less crime victims obtain adequate legal protection. This has to be one of problems in this research, especially in this case, investments found victim protection in Palembang often got barriers. Thus, required the formulation of the victims protection concept which can provide adequate judicial protection not only by providing penalties on crime perpetrators but also victims recovery so as to create a balance and bring a sense of peace within the community and embodied justice. This research is empirical. Data were collected through interviews and a literatre study. Using the sociological approach. From this research results, legal protection of investment fraud victims in Palembang got barriers due to several factors including: (a) legislation: in practice often got barriers in the process of handling crime on this investment fraud; (b) public awareness are reluctant to provide reports and testimony; (c) facilities and infrastructure; (d) law enforcement officers that number is still lacking. From some of the barriers and challenges that exist, it necessary law reform to provide legal protection of victims.
TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK DALAM KONTRAK KERJA KONSTRUKSI MENURUT UNDANG - UNDANG TENTANG JASA KONSTRUKSI Citra Dewi Saputra; Mila Surahmi
Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Vol 11, No 2 (2022): November 2022
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/rpt.v11i2.2470

Abstract

Ketentuan umum dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi. Dalam pekerjaan konstruksi tentunya perlu dibuat sebuah kontrak kerja konstruksi. Kontrak kerja konstruksi merupakan pedoman bagi para pihak yaitu pengguna jasa konstruksi dan penyedia jasa konstruksi dalam melaksanakan suatu proyek pembangunan konstruksi. Perjanjian ini mengatur hubungan hukum antara para pihak yang berisi hak dan kewajiban.. Kontrak Kerja Konstruksi tersebut menjadi instrumen yang penting baik dalam mengakomodasi maupun membatasi hak dan kewajiban dari kontraktor maupun Pemerintah selama terselenggaranya proses pembangunan. Pada kenyataannya dalam proses pelaksanaan kontrak tersebut, sering dijumpai wanprestasi dari kontraktor berupa terlambatnya pelaksanaan atau tidak dilakukannya pekerjaan tersebut. Namun tidak jarang pula pemerintah wanprestasi dalam melakukan pembayaran yang tidak tepat waktu dan tidak sesuai prestasinya. Penelitian yang bersifat normatif atau perpustakaan ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada diperpustakaan. Penelitian ini dikaji berdasarkan peraturan perundang-undangan, yakni Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi. Jurnal ini membahas mengenai pengaturan serta aspek-aspek terkait Kontrak Kerja Konstruksi dan pelaksanaan pekerjaan konstruksi, bilamana diketahui Kontrak Kerja Konstruksi itu dapat berakhir dan seperti apa tanggung jawab para pihak serta bentuk pertanggungjawabannya dalam hal terjadinya wanprestasi dalam pelaksanaan Kontrak Kerja Konstruksi.
Legal Counseling On Civil Rights Due To Marriage Different Religions In Ogan Ilir Regency – South Sumatra Province Junaidi; Mila Surahmi; Desmawaty Romli; Citra Dewi Saputra; Liza Nofianti
International Journal Of Community Service Vol. 1 No. 3 (2021): November 2021 (Indonesia - Malaysia)
Publisher : CV. Inara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51601/ijcs.v1i3.39

Abstract

Interfaith marriage is a marriage bond between a man and a woman who have different beliefs and religions. In principle, interfaith marriages are prohibited by every religious teaching. Every religious instruction requires a marriage bond to be carried out in a bond of the same faith (one religion). Based on Article 2 paragraph (1) of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, it is explained that a marriage is considered valid if it is carried out according to their respective religions and beliefs. Legal problems arise due to interfaith marriages, including the validity of marriages that give rise to rights and obligations between husband and wife and children's status due to interfaith marriages on their inheritance rights. Interfaith marriages occur in society but are usually covered up. In the case of interfaith marriages in Ogan Ilir Regency, our Community Service Team, Faculty of Law, Sjakhyakirti University conducted legal counseling to understand the legal consequences of interfaith marriages, especially regarding the validity of marriages, child status, and inheritance.
The Role of the South Sumatera Regional Liaison Office of the Judicial Commission in Monitoring the 2024 Simultaneous Regional Elections Towards a Clean Judiciary Junaidi; M. Martindo Merta; Mila Surahmi; Citra Dewi Saputra; Tri Nugroho Akbar; Patih Ahmad Rafie
Help: Journal of Community Service Vol. 1 No. 2 (2024): September 2024
Publisher : PT Agung Media Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62569/hjcs.v1i2.73

Abstract

The simultaneous implementation of national and regional elections in 2024 presents significant challenges for Indonesia's democratic journey, particularly in ensuring a fair, transparent, and corruption-free process. In this context, the role of the South Sumatera Regional Liaison Office of the Judicial Commission is crucial in overseeing the 2024 Simultaneous Regional Elections towards the establishment of a clean judiciary. This office is responsible for monitoring and maintaining the integrity of judicial processes, particularly in resolving any election disputes that may arise. By enforcing strict oversight of judges' conduct and educating the public on the importance of legal awareness, the Judicial Commission Liaison Office strives to ensure that the electoral process aligns with democratic principles of justice. Through outreach, court monitoring, and receiving public complaints, the office actively works to prevent abuses of power and uphold judicial independence. These efforts are expected to enhance the quality of the election administration and strengthen public trust in the judicial system, thereby creating a conducive and clean legal environment in South Sumatera during the 2024 Simultaneous Regional Elections.
Mewujudkan Keadilan Hak Asasi Manusia dalam Pendidikan Tinggi: Peran LLDIKTI dalam Melindungi Hak Mahasiswa dan Dosen: Penelitian Mila Surahmi; Citra Dewi Saputra; Lidya Cahyani
Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Vol. 4 No. 1 (2025): Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Volume 4 Nomor 1 (Juli 2025 -
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jerkin.v4i1.1889

Abstract

Keadilan hak asasi manusia dalam pendidikan tinggi bukan sekadar pemenuhan formal, melainkan tuntutan moral dan konstitusional dalam negara demokrasi. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) memegang peranan strategis dalam memastikan bahwa seluruh proses pendidikan tinggi berjalan dalam kerangka keadilan, kesetaraan, dan perlindungan hak, baik bagi mahasiswa maupun dosen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) dalam mewujudkan keadilan hak asasi manusia di lingkungan pendidikan tinggi, khususnya dalam perlindungan hak-hak mahasiswa dan dosen. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif, penelitian ini mengkaji peraturan, konsep keadilan hak asasi manusia dalam pendidikan tinggi, dan teori hukum yang relevan, serta peran penting LLDIKTI dalam menciptakan iklim akademis yang berkeadilan dan inklusif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LLDIKTI memiliki peran krusial dalam menetapkan dan mengawasi kebijakan yang menjamin HAM, termasuk perlindungan terhadap diskriminasi, kebebasan berekspresi, dan kesejahteraan akademik. Selain itu, ditemukan bahwa masih terdapat tantangan dalam implementasi kebijakan tersebut, seperti kurangnya sosialisasi dan pemahaman yang mendalam mengenai HAM di kalangan institusi pendidikan. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan pentingnya peran aktif LLDIKTI tidak hanya sebagai pengawas, tetapi juga sebagai pemberdaya bagi mahasiswa dan dosen. Diperlukan kolaborasi yang lebih baik antara LLDIKTI dan institusi pendidikan untuk menciptakan lingkungan akademik yang adil dan berkeadilan.
Disharmoni Pengaturan Dispensasi Kawin dan Konsekuensi Pidana terhadap Pelaku Hubungan Seksual dengan Anak dalam Perkawinan Benny Murdani; Soni Irawan; Mila Surahmi; Yudi Fahrian
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 05 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i05.1930

Abstract

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menaikkan batas usia minimal menikah menjadi 19 tahun. Namun, Pasal 7 ayat (2) tetap mempertahankan mekanisme dispensasi kawin yang diajukan ke Pengadilan (Pasal 7 ayat 2 UU No. 16 Tahun 2019). Fenomena tingginya angka permohonan dan dikabulkannya dispensasi kawin, yang salah satu alasan didasari oleh kehamilan di luar nikah, memunculkan disharmoni hukum serius dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) serta Undang-Undang Perlindungan Anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis disharmoni regulasi antara ketentuan mengenai dispensasi kawin dalam Undang-Undang Perkawinan dengan ketentuan pidana terhadap pelaku hubungan seksual dengan anak, termasuk dalam ikatan perkawinan, yang diatur dalam UU TPKS dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual.. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian dispensasi kawin yang mengizinkan perkawinan di bawah usia 19 tahun, seringkali menciptakan ruang bagi terjadinya hubungan seksual dengan anak yang secara faktual adalah korban kekerasan seksual. Terdapat kontradiksi hukum dimana di satu sisi negara mengizinkan perkawinan anak melalui dispensasi, namun di sisi lain menjatuhkan pidana bagi suami yang melakukan hubungan badan dengan isteri yang masih anak-anak berdasarkan ketentuan pidana yang lebih khusus. Disharmoni ini berpotensi menyebabkan ketidakpastian hukum, menghambat perlindungan maksimal terhadap anak, dan menimbulkan dilema dalam penegakan hukum. Diperlukan harmonisasi hukum substantif untuk mencegah dispensasi kawin menjadi instrumen "pemutihan" tindak pidana, demi menjamin kepentingan terbaik anak
RISIKO DAN LEGALITAS HUKUM IJAZAH BERMUATAN NAMA LAMA PASCA PENETAPAN PERUBAHAN NAMA OLEH PENGADILAN Mila Surahmi; Citra Dewi Saputra; Erniwati
Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Vol. 14 No. 2 (2025): Repertorium: November 2025
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/rpt.v14i2.5069

Abstract

Perubahan nama seseorang bisa menjadi langkah penting dalam kehidupan pribadi dan profesional seseorang. Perubahan nama seseorang secara hukum diatur dalam sistem hukum Indonesia melalui penetapan pengadilan. Dalam konteks pendidikan, perubahan nama juga berimplikasi pada legalitas dan keabsahan ijazah yang dimiliki. Namun demikian, perubahan ini menimbulkan persoalan ketika ijazah pendidikan yang dimiliki masih mencantumkan nama lama. Penelitian ini mengkaji risiko dan legalitas hukum dari penggunaan ijazah yang masih mencantumkan nama lama setelah adanya penetapan penetapan perubahan nama oleh pengadilan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan, doktrin hukum, dan teori-teori hukum yang berkaitan dengan perubahan nama, legalitas dokumen, dan administrasi kependudukan di Indonesia. Tujuan penelitian adalah untuk mengidentifikasi risiko hukum dan menganalisis legalitas ijazah tersebut dalam berbagai konteks, seperti administrasi kependudukan, kepegawaian, dan pendidikan lanjutan. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun penetapan pengadilan memiliki kekuatan hukum tetap, namun dokumen legal seperti ijazah dengan nama lama tetap memiliki nilai pembuktian hukum jika disertai dengan dokumen pendukung. Risiko hukum tetap ada, terutama dalam proses verifikasi identitas oleh lembaga pendidikan, instansi pemerintahan, maupun sektor swasta. Hal ini berpotensi menimbulkan risiko administratif, diskriminasi, dan tuntutan pidana pemalsuan identitas. Oleh karena itu, ketidaksesuaian ini memerlukan upaya administratif lebih lanjut untuk menghindari risiko di masa depan.
Co-Authors adm-jurnal adm-jurnal Benny Murdani Citra Dewi Saputra Citra Dewi Saputra Desmawaty Romli Erniwati Junaidi Junaidi Lidya Cahyani Liza Nofianti M. Martindo Merta Patih Ahmad Rafie Soni Irawan Tri Nugroho Akbar Yudi Fahrian