Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

MEMBANGUN COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI DESA CILEUNYI KULON KECAMATAN CILEUNYI KABUPATEN BANDUNG Bonti, Bonti; Bekti, Herijanto; Utami, Sawitri Budi; Setiawan, Tomi; Pancasilawan, Ramadhan; Halim, Hilman Abdul
Sawala : Jurnal pengabdian Masyarakat Pembangunan Sosial, Desa dan Masyarakat Vol 5, No 1 (2024): Sawala : Jurnal pengabdian Masyarakat Pembangunan Sosial, Desa dan Masyarakat
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/sawala.v5i1.51344

Abstract

Pengelolaan sampah di daerah Bandung Raya (Kota Bandung, Kab. Bandung dan Kab Bandung Barat) pada bulan Agustus 2023 mengalami kondisi darurat. Hal ini ditandai dengan overload yang dialami Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah yang sudah tidak sanggup lagi menampung pembuangan sampah, terutama sampah yang berasal dari kawasan Bandung Raya. Berdasarkan hal tersebut maka tim PPM merasa terpanggil untuk berkontribusi dalam menjadi bagian dalam solusi mengatasi sampah dari hulunya. Tim PPM memutuskan untuk berkontribusi dalam pengelolaan sampah pada level Desa di wilayah Kab. Bandung. Adapun desa yang Tim PPM pilih untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat adalah Desa Cileunyi Kulon, yang terletak di Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Metode kajian dan pengabdian kepada masyarakat yang digunakan dalam kegiatan PPM pada tahap ke-1 ini adalah dengan melakukan kegiatan FGD, pendampingan penyusunan roadmap dan rencana aksi pengelolaan sampah Desa. Hasil dari kegiatan ini adalah terbentuknya terbukanya komunikasi  dan transparansi informasi terkait permasalahan di wilayah masing-masing peserta, serta terbentuknya komitmen untuk menyusun rencana aksi lebih lanjut untuk memperbaiki tata kelola pengelolaan sampah di Desa Cileunyi Kulon. Waste management in the Greater Bandung area (Bandung City, Bandung Regency and West Bandung Regency) will experience an emergency in August 2023. This is characterized by the overload experienced by the final waste disposal site (TPA) which is no longer able to accommodate waste disposal, especially waste originating from the Greater Bandung area. Based on this, the PPM team feels called to contribute to being part of the solution to dealing with waste from upstream. So the PPM Team decided to contribute to waste management at the village level in the district area. Bandung. The village that the PPM Team chose to carry out community service is Cileunyi Kulon Village, which is located in Cileunyi District, Bandung Regency, West Java Province. The method of study and community service used in PPM activities at stage 1 is by carrying out FGD activities, assisting in the preparation of roadmaps and action plans for village waste management. The result of this activity is the formation of open communication and transparency of information regarding problems in each participant's area, as well as the formation of a commitment to develop further action plans to improve waste management governance in Cileunyi Kulon Village.
PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL DALAM PENGEMBANGAN KAPASITAS BUDAYA DIGITAL DI DESA CILEUNYI KULON KABUPATEN BANDUNG Bonti, Bonti; Nurasa, Heru; Kudus, Imanudin; Halim, Hilman Abdul
Sawala : Jurnal pengabdian Masyarakat Pembangunan Sosial, Desa dan Masyarakat Vol 5, No 2 (2024): Sawala : Jurnal pengabdian Masyarakat Pembangunan Sosial, Desa dan Masyarakat
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/sawala.v5i2.51343

Abstract

Pemerintah Desa Cileunyi Kulon telah memanfaatkan media sosial dalam aktivitasnya. Namun observasi awal  Tim Pengabdian Pada Masyarakat (PPM) menemukan bahwa Profil Desa belum ditampilkan dalam platform digital online secara memadai. Salah satunya adalah profil Desa Cileunyi Kulon yang didapati adalah pada platform Wikipedia belum menampilkan informasi profil desa secara memadai. Persiapan awal terdiri atas survei awal dan persiapan kegiatan lapangan di Desa Cileunyi Kulon. Kegiatan PPM dilaksanakan dengan focus group discussion (FGD) Kegiatan ini upaya membangun kesadaran penggunaan media sosial dalam pengembangan kapasitas budaya digital di Desa Cileunyi Kulon berbasis pada konsep Collaborative Governance. Kegiatan PPM ini Dibangun dari empat langkah utama untuk menemukan beragam konseptualisasi e-Government, yaitu :  (1) pemanfaatan TIK (2) adanya tindakan pemerintah, seperti penyediaan informasi, barang dan/atau pelayanan publik (3) peningkatan hubungan antara pemerintah dan warga negara dan (4) adanya strategi untuk menciptakan nilai bagi peserta. Desa Cileunyi Kulon memperluas konten di media sosial. Hasil dari kegiatan PPM adalah FGD menghasilkan komitmen peserta untuk meningkatkan publikasi kegiatan positif serta inovasi yang dilakukan peserta pada media sosial pribadi dan di link kepada media sosial milik Desa Cileunyi Kulon untuk semakin menyemarakan media sosial Desa Cileunyi Kulon.  Saran dari PPM ini adalah bahwa dalam menyusun Roadmap dan Rencana Aksi pada peserta di Desa Cileunyi Kulon tidak cukup dengan melakukan 1 kali FGD, memerlukan paling tidak 2 hingga 3 kali proses FGD dan pendampingan lapangan.
DINAMIKA COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DI KOTA BEKASI Lusiana, Monica; Candradewini, Candradewini; Bonti, Bonti
JANE - Jurnal Administrasi Negara Vol 16, No 1 (2024): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Agustus 2024
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jane.v16i1.43082

Abstract

Penelitian yang berjudul “Dinamika Collaborative Governance Dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di Kota Bekasi” dilatarbelakangi oleh masalah perselisihan hubungan industrial di Kota Bekasi yang masih tinggi dan semakin kompleks terutama pada tahun 2021 dengan jumlah kasus perselisihan pemutusan hubungan kerja (PHK) sebanyak 70 kasus dan perselisihan hak sebanyak 23 kasus. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana dinamika collaborative governance dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial di Kota Bekasi.Dasar teori yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teori Collaborative Governance Regime oleh Emerson, Nabachi & Balogh pada tahun 2012. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dengan cara melakukan studi kepustakaan dan studi lapangan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan. The research entitled "The Dynamics of Collaborative Governance in the Settlement of Industrial Relations Disputes in Bekasi City" is motivated by the problem of industrial relations disputes in Bekasi City which is still high and increasingly complex, especially in 2021 with 70 cases of termination of employment disputes (PHK) and disputes rights as many as 23 cases. The purpose of this study is to determine and analyze how the dynamics of collaborative governance in the settlement of industrial relations disputes in Bekasi City.The theoretical basis used in this study uses the Collaborative Governance Regime theory by Emerson, Nabacthi & Balogh in 2012. The research method used in this study is a qualitative research method with a descriptive approach. Data collection techniques by conducting literature studies and field studies through interviews, observation, and documentation. The data analysis technique used in this study uses data reduction, data presentation, and drawing conclusions.The results of the study indicate that the dynamics of collaborative governance in the settlement of industrial relations disputes in Bekasi City have not run optimally. It was found that mutual trust was not fully high, the time for settlement did not match, the human resources of the mediator section were still minimal, and knowledge related to dispute resolution mechanisms was still minimal.Hasil penelitian menunjukkan bahwa dinamika collaborative governance dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial di Kota Bekasi belum berjalan dengan optimal. Ditemukan kepercayaan bersama belum sepenuhnya tinggi, ketidaksesuaian waktu penyelesaian, sumber daya manusia bagian mediator masih minim, serta pengetahuan terkait mekanisme penyelesaian perselisihan yang masih minim.
Analisis Hukum Administrasi Negara atas Kebijakan Pajak Kendaraan Bermotor Tambahan dalam UU No. 1 Tahun 2022 Setiawan, Tomi; Mughits, Muhammad Hamam; Bonti, Bonti; Halim, Hilman Abdul
Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 5 No. 4 (2025): Volume 5 Nomor 4 Tahun 2025
Publisher : Actual Insight

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56393/nomos.v5i4.3468

Abstract

Masalah utama dalam penelitian ini adalah rendahnya pendapatan daerah pada otonomi fiskal melalui desentralisasi. Sehingga, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pajak kendaraan bermotor tambahan sebesar 66% dari pajak dasar yang ditetapkan berdasarkan UU No. 1 Tahun 2022. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan menjadikan asas-asas hukum administrasi negara sebagai dasar analisis. Temuan dari penelitian ini mengungkap bahwa tarif tambahan sebesar 66% berpotensi melanggar asas proporsionalitas karena membebani masyarakat berpenghasilan rendah secara tidak seimbang dengan manfaat yang diterima, serta diperburuk oleh minimnya partisipasi publik dalam perumusan kebijakan yang mengurangi kepercayaan wajib pajak. Secara teoritis, penelitian ini berkontribusi pada penguatan kerangka hukum perpajakan daerah melalui integrasi prinsip due process of law. Simpulan dari penelitian ini menawarkan rekomendasi berupa peningkatan akuntabilitas alokasi pajak dan pengalihan prioritas belanja daerah dari belanja pegawai ke infrastruktur. Pada akhirnya, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap penguatan kerangka hukum perpajakan daerah melalui analisis terhadap asas-asas hukum administrasi negara yang relevan.
DINAMIKA JEJARING KEBIJAKAN DALAM PROGRAM KAWASAN BEBAS SAMPAH DI KELURAHAN CIHARUGEULIS DAN CISARANTEN BINA HARAPAN KOTA BANDUNG Maulana, Muhammad Ihsan; Bonti, Bonti
Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik Vol 9, No 1 (2026): Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/responsive.v9i1.69830

Abstract

Pengelolaan sampah rumah tangga di Kota Bandung menghadapi tantangan serius akibat tingginya timbulan sampah, keterbatasan fasilitas pemrosesan akhir, serta ketergantungan pada perubahan perilaku masyarakat. Program Kawasan Bebas Sampah dikembangkan sebagai respons kebijakan berbasis kawasan untuk mendorong pemilahan dan pengolahan sampah di tingkat sumber. Penelitian ini bertujuan menganalisis dinamika jejaring kebijakan dalam Program Kawasan Bebas Sampah di Kota Bandung dengan melihat variasi dinamika jejaring dan capaian program di Kelurahan Cihaurgeulis dan Kelurahan Cisaranten Bina Harapan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program dibentuk oleh keterkaitan antara pemaknaan aktor terhadap kebijakan, pola relasi sosial yang bersifat strategis, kerangka institusional yang memunculkan tekanan administratif, praktik manajemen jejaring yang pragmatis, perkembangan eksternal berupa kebijakan kota dan krisis persampahan, serta proses interaksi yang berlangsung secara bertahap. Capaian program tidak berkembang secara linier, melainkan melalui kebuntuan dan penyesuaian yang menghasilkan hasil substantif, prosesual, dan institusional yang tidak selalu seimbang antarwilayah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas Program Kawasan Bebas Sampah lebih tepat dipahami sebagai kemampuan jejaring kebijakan untuk beradaptasi, menjaga keberlanjutan interaksi, dan membentuk perubahan praktik secara bertahap di tingkat lokal.  Household waste management in Bandung City faces serious challenges due to high waste generation, limited final processing facilities, and strong dependence on changes in community behavior. The Waste-Free Area Program was developed as an area-based policy response to promote waste separation and processing at the source. This study aims to analyze the dynamics of policy networks within the implementation of the Waste-Free Area Program in Bandung City by examining variations in network dynamics and program outcomes in Cihaurgeulis Subdistrict and Cisaranten Bina Harapan Subdistrict. The study employs a qualitative approach, with data collected through in-depth interviews, field observations, and document analysis. The findings indicate that program implementation is shaped by the interconnection between actors’ interpretations of the policy, strategic social relations, institutional frameworks that generate administrative pressures, pragmatic network management practices, external developments in the form of municipal policies and waste management crises, and interaction processes that evolve incrementally. Program outcomes do not develop in a linear manner, but emerge through periods of stagnation and adjustment that produce substantive, procedural, and institutional results that are uneven across areas. This study concludes that the effectiveness of the Waste-Free Area Program is better understood as the capacity of policy networks to adapt, sustain interactions, and gradually shape changes in local practices.