Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Kertha Semaya Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Acta Comitas
I Gusti Ayu Agung Ari Krisnawati
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 18 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 18 Documents
Search

 1   2 
UPAYA MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PELANGGARAN HAK CIPTA Dewa Gede Yudi Putra Wibawa; I Gusti Ayu Agung Ari Krisnawati
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 10 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pelanggaran terhadap hak eksklusif pencipta maupun pemilik hak terkait, akan berpengaruh buruk bagi motivasinya untuk berkreasi. Pengaturan penyelesaian sengketa pelanggaran Hak Cipta yang terdiri lebih dari satu dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 terdapat kekaburan mengenai pilihan penyelesaian sengketa yang sesuai dengan ranah pelanggaran Hak Cipta, terutama mengenai upaya mediasi yang dimaksud masih implisit, sehingga perlu untuk diteliti. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pengaturan Pasal 95 penyelesaian sengketa pelanggaran Hak Cipta dalam ranah hukum perdata dapat diselesaikan melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa, Arbitrase, dan Pengadilan Niaga sedangkan dalam ranah hukum pidana dapat diselesaikan melalui Pengadilan Negeri. Khusus mengenai upaya mediasi dapat dilakukan upaya mediasi penal bagi pelanggaran Hak Cipta dalam ranah hukum pidana yaitu selain pembajakan dengan bantuan wewenang diskresi, dan mediasi sukarela apabila terjadi pelanggaran Hak Cipta dalam ranah hukum perdata. Dengan demikian, penyelesaian sengketa pelanggaran Hak Cipta berdasarkan Pasal 95 disesuaikan dengan ranah hukum pelanggarannya, mengenai upaya mediasi dapat dilakukan mediasi penal untuk penyelesaian tindak pidana Hak Cipta selain pembajakan dan mediasi sukarela untuk penyelesaian sengketa pelanggaran Hak Cipta dalam ranah hukum perdata. Kata kunci: Hak Cipta, Pelanggaran Hak Cipta, Mediasi.
PERAN ASURANSI KEPADA PERUSAHAAN PENGANGKUTAN BARANG MELALUI DARAT YANG MENGALAMI KERUSAKAN ATAU KEHILANGAN BARANG Gusti Ayu Putu Damayanti; I Gusti Ayu Agung Ari Krisnawati
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 4 No 1 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (217.949 KB)

Abstract

Penulisan ini membahas peran asuransi kepada perusahaan pengangkutan barang melalui darat yang mengalami kerusakan atau kehilangan barang. Permasalahan yang terjadi bahwa dalam pengangkutan barang melalui darat masih rentan akan resiko yang dapat menimbulkan kerusakan atau kehilangan barang yang diangkut. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk menjelaskan peran asuransi dan bentuk ganti rugi kepada perusahaan pengangkutan apabila barang yang diangkut mengalami resiko yang mengakibatkan kerugian. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode normatif, dengan mengkaji dan menganalisis peraturan-peraturan tertulis yang ada dan berbagai literatur. Peran asuransi bagi perusahaan pengangkutan barang adalah sebagai pengalihan resiko atas barang yang diangkut. Bentuk ganti rugi yang dapat diberikan oleh perusahaan asuransi kepada perusahaan pengangkutan barang yaitu harga barang, laba yang diharapkan oleh perusahaan pengangkutan, dan segala macam utang pengeluaran yang masuk akal untuk melindungi barang yang diasuransikan.
TANGGUNG JAWAB ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DALAM PERSEROAN ATAS KELALAIAN MELAKSANAKAN TUGAS PENGAWASAN I Made Rika Gunadi; I Gusti Ayu Agung Ari Krisnawati
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 5 No 1 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (173.102 KB)

Abstract

Jurnal ini berjudul Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris Dalam Perseroan Atas Kelalaian Melaksanakan Tugas Pengawasan. Tujuan dari penulisan ini, untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab anggota Dewan Komisaris dalam perseroan atas kelalaian melaksanakan tugas pengawasan. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif yang mengkaji aspek normatif peraturan perundang – undangan. Kesimpulan pada penulisan ini adalah pertanggungjawaban yuridis anggota Dewan Komisaris atas kelalaian menjalankan tugas pengawasan, telah diatur pada Pasal 114 Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
KAJIAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN PENETAPAN HARGA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT Ni Luh Gede Wulansari; I Gusti Ayu Agung Ari Krisnawati
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 03, Mei 2015
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tulisan ini berjudul Kajian Yuridis Terhadap Perjanjian Penetapan Harga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui perjanjian penetapan harga sebagai bentuk perjanjian yang dilarang berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan pendekatan hukum yang digunakan dalam perjanjian penetapan harga berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Tulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu dikaji dengan pendekatan perundang-undangan. Perjanjian penetapan harga merupakan bentuk perjanjian yang dilarang berdasarkan Pasal 5 sampai dengan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Perjanjian penetapan harga dikaji dengan menggunakan pendekatan hukum per se illegal dan rule of reason.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA DI BIDANG PROGRAM KOMPUTER Ni Putu Indri Wirapratiwi; I Gusti Ayu Agung Ari Krisnawati
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 6 No 3 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (291.73 KB)

Abstract

Tulisan ini berjudul perlindungan hukum terhadap hak cipta di bidang program komputer. Adapaun permasalahan yang akan diteliti dalam tulisan ini antara lain pengaturan perlindungan hukum atas program komputer serta bentuk perlindungan hukum atas hak cipta di bidang program komputer. Tulisan ini merupakan penelitian hukum normatif yang mengkaji masalah normatif hukum dengan mengggunakan pendekatan konsep dan pendekatan perundang-undangan. Metode normatif dalam tulisan ini digunakan untuk menjelaskan tentang perlindungan hukum terhadap hak cipta program komputer. Simpulan tulisan ini antara lain program komputer merupakan ciptaan manusia sehingga berdasarkan pertimbangan filosofis, sosiologis dan yuridis maka hak cipta program komputer diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Perlindungan hukum terhadap hak cipta program komputer berwujud perlindungan preventif dan perlindungan represif.
KEKUATAN PEMBUKTIAN SEBUAH FOTOKOPI ALAT BUKTI TERTULIS Ni Ketut Winda Puspita; I Gusti Ayu Agung Ari Krisnawati
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 5 No 1 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (284.613 KB)

Abstract

Karya ilmiah ini berjudul Kekuatan Pembuktian Sebuah Fotokopi Alat Bukti Tertulis, yang juga menjadi pokok permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini. Latar belakang tulisan ini adalah penggunaan fotokopi alat bukti tertulis demi menjamin hak dan kewajiban para pihak di muka persidangan perdata seiring dengan berkembangnya teknologi mesin fotokopi. Tujuan dari tulisan ini adalah untuk mengetahui kekuatan pembuktian dari sebuah fotokopi alat bukti tertulis di persidangan perkara perdata berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menganalisis Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Putusan Mahkmah Agung Republik Indonesia dan literatur-literatur terkait. Kesimpulan dari penulisan ini adalah Kekuatan pembuktian sebuah fotokopi alat bukti tertulis terletak pada aslinya sebagaimana diatur dalam Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Putusan Mahkamah Agung Nomor 7011 K/Sip/1974 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609 K/Pdt/1985. Sesuai dengan ketentuan tersebut, sebuah fotokopi alat bukti tertulis tidak memiliki kekuatan pembuktian sempurna, namun memiliki kekuatan pembuktian bebas yang artinya diserahkan sepenuhnya kepada pertimbangan hakim.
KAJIAN YURIDIS TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA SWASTA I Gede Yudha Partha Mahendra; I Gusti Ayu Agung Ari Krisnawati
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 02, Mei 2015
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (106.84 KB)

Abstract

PP No. 6 Tahun 1974 tentang Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri Dalam Usaha Swasta merupakan dasar dari pembatasan seorang pegawai negeri memiliki atau menjalankan usaha diluar pekerjaan pokok mereka sebagai pegawai negeri. Terdapat permasalahan yaitu dapatkah pegawai negeri dapat memiliki dan menjalankan usaha swasta. Metode penulisan yang digunakan adalah metode penelitian normatif. Terdapat pasal dalam PP No. 6 Tahun 1974 dan PP No 53 Tahun 2010 yang membatasi usaha swasta pegawai negeri. Peraturan ini dikeluarkan untuk mencegah peluang terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme. untuk sanksi tidak diatur jelas pada PP No. 6 Tahun 1974 tapi dapat dilihat dalam PP No. 53 Tahun 2010. Tetapi pembatasan tersebut sering tidak berfungsi di masyarakat. Hal ini disebabkan lemahnya penegakan hukum di Indonesia dan sulitnya untuk melakukan kontrol terhadap kegiatan usaha dari pegawai negeri sipil itu sendiri jika usaha tersebut itu dilakukan di luar jam kerja atau jika dilakukan oleh isteri dari pegawai negeri.
Kedudukan Suami Berdasarkan Aturan Waris Bali Dalam Perkawinan Nyeburin Di Desa Adat Peliatan Ubud Cok Istri Hemas Widianagari; I Gusti Ayu Agung Ari Krisnawati
Acta Comitas Vol 8 No 01 (2023)
Publisher : Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/AC.2023.v08.i01.p6

Abstract

The purpose of this study was to determine and analyze the husband's position in the Nyeburin marriage according to Awig-Awig in the Peliatan Traditional Village, Ubud and inheritance in the Nyeburin marriage, in the Peliatan Traditional Village, Ubud. Writing in this journal uses empirical research types, statutory approaches and legal concept analysis. Based on the results of the research, the following conclusions can be drawn: (1) the position of the husband as pradana in the marriage of nyeburin according to the village awig-awig, if the marriage is broken up whether the one who lives is still at his wife's residence or has returned to his original residence, no one has clearly discussed it on Indonesian positive law regulations; and (2) inheritance in the Nyeburin marriage in the Peliatan Traditional Village, the position of the male heir is clear, that is, he is not an heir, so his rights as an heir at his home have been lost, and he does not have rights as an heir at his wife's house.
Co-Authors Anak Agung Ngurah Bayu Kresna Wardana Cok Istri Hemas Widianagari Denira Palmanda Sedana Dewa Gede Yudi Putra Wibawa Dewa Nyoman Rai Asmara Putra Gusti Ayu Putu Damayanti I Gede Yudha Partha Mahendra I Gusti Ngurah Adhi Pramudia I Gusti Ngurah Bagus Girindra GM I Ketut Artadi I Made Rika Gunadi I Made Wiyasa Ida Ayu Oka Risma Dwiyanthi Made Nara Iswara Ni Ketut Winda Puspita Ni Luh Gede Wulansari Ni Putu Indri Wirapratiwi Nyoman A Martana Sakina Sakina Wagner Engelenburg Gunther