Claim Missing Document
Check
Articles

Found 25 Documents
Search

Pengaruh Perbedaan Budaya Dan Tradisi Dalam Pernikahan Antar Etnis Terhadap Stabilitas Rumah Tangga Di Kota Padangsidimpuan Harahap, Amhar Maulana
El-Sirry: Jurnal Hukum Islam dan Sosial Vol 2, No 1 (2024)
Publisher : UIN SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24952/ejhis.v2i1.11016

Abstract

This article seeks to explain the impact of cross-ethnic marriage or different ethnicities and cultures between the two parties. With this type of field research research. With direct data sources to the KUA in Padangsidimpuan City and marriage perpetrators. This research shows that the causes of inter-ethnic marriages in Padangsidimpuan City include physical attraction, similarities in work and economy, place of residence, heterogeneous environment, and education. The negative impacts of inter-ethnic marriages in Padangsidimpuan City include differences in communication methods due to language differences, causing misunderstandings and conflicts that lead to divorce. Apart from that, the lack of acceptance between partners in the early stages of marriage, as well as discrimination against each other's ethnicity and customs, also plays a role in reducing household harmony. However, on the positive side, cross-cultural marriages bring opportunities to learn two different communication tools and cultures, enriching the family's experience and understanding of cultural diversity and strengthening family bonds.
Peran Pegadaian Syariah dalam Mewujudkan Keuangan yang Berkeadilan melalui Pengurangan Praktik Rentenir Maulana Harahap, Amhar
Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah Vol 10 No 5 (2025)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/jms.v10i5.28995

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Pegadaian Syariah dalam mewujudkan keuangan yang berkeadilan melalui pengurangan praktik rentenir di masyarakat. Praktik rentenir yang menawarkan pinjaman berbunga tinggi masih marak terjadi di berbagai daerah, terutama di kalangan masyarakat berpenghasilan rendah dengan tingkat literasi keuangan yang rendah. Kondisi ini muncul akibat keterbatasan akses terhadap lembaga keuangan formal yang memiliki persyaratan ketat dan prosedur kompleks. Pegadaian Syariah hadir sebagai alternatif pembiayaan yang lebih adil, mudah diakses, dan berlandaskan prinsip-prinsip syariah yang melarang praktik riba. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap nasabah serta pihak Pegadaian Syariah Cabang Pematangsiantar. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pegadaian Syariah berperan signifikan dalam menekan praktik rentenir melalui empat aspek utama, yaitu: (1) menyediakan akses pembiayaan yang mudah dan sesuai prinsip syariah, (2) menerapkan sistem transaksi yang transparan dan berkeadilan, (3) berkontribusi dalam peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui pembiayaan produktif, serta (4) meningkatkan literasi dan kesadaran keuangan masyarakat terhadap pentingnya pembiayaan yang halal dan bebas riba. Dengan demikian, Pegadaian Syariah tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pembiayaan, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi dan sosial yang berperan dalam menciptakan sistem keuangan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pemerintah dan lembaga keuangan syariah dalam memperkuat kebijakan inklusi keuangan di Indonesia. Kata kunci: Pegadaian Syariah, Rentenir, Keadilan Ekonomi, Literasi Keuangan, Pembiayaan Syariah
Pelatihan Penanggulangan Perundungan di Kalangan Siswa Di SD Negeri 1505 Pasir Julu Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas Junda Harahap; Nur Hakimah Akhirani Nasution; Amhar Maulana Harahap
Jurnal Transformasi Pendidikan Indonesia Vol. 2 No. 2 (2024): JTPI - April
Publisher : Yayasan Perguruan Kampus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65474/dbxkcy37

Abstract

Acts of violence in the world of education are currently an issue that is widely discussed because it has become quite an alarming phenomenon. On this basis, universities as institutions that have the role of providing enlightenment to the public must provide knowledge to the public regarding the prevention of violence in the world of education. This service activity aims to provide training to prevent bullying to school residents, especially teachers at SDN 1505 Pasir Julu. The method used in this training consists of an introductory phase, a formulation and solution phase, an implementation phase and a monitoring and evaluation phase. Meanwhile, the subjects in this training were teachers, student representatives, school committee and parent representatives at SD 1505 Pasir Julu. Based on the results of the analysis carried out after the implementation of the activities, the results obtained include (1). Prior to the implementation of the training, students, teachers, school committees and parent representatives did not know much about the concept of bullying in the world of education. (2). After being given structured training, information was obtained to increase knowledge and produce creative plans to prevent bullying at SDN 1505 Pasir Julu. The conclusion of this service activity is that violence prevention training is an effective effort to provide knowledge to school residents to increase awareness of bullying prevention in schools.
Religious Differences as a Barrier to Inheritance According to Civil Law Azhari, Musa; Harahap, Amhar Maulana
El-Sirry: Jurnal Hukum Islam dan Sosial Vol 3, No 2 (2025)
Publisher : UIN SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24952/ejhis.v3i2.16440

Abstract

This study discusses problems related to religious differences as an obstacle to inheritance according to Indonesian civil law. In the context of civil law, inheritance is regulated by the Civil Code (KUHPerdata) which includes inheritance rights, how inheritance is distributed, and other provisions. This study uses a normative research method with a focus on three main sub-discussions. First, inheritance law in Indonesian civil law which regulates who is entitled to inheritance after someone dies. Second, how to distribute inheritance according to civil law based on descent or family. Third, religious differences as a barrier to inheritance, which refers to a situation where the heirs who have a religion are different from the deceased. This research aims to explore how Indonesian civil law regulates inheritance in the context of religious differences. The results of this study are expected to contribute to understanding the complexity of inheritance involving religious differences and provide recommendations for relevant legal solutions.
Kebijakan dan Implementasi Digitalisasi Perbankan Syariah di Indonesia dalam Sistem Informasi Perbankan Maulana Harahap, Amhar
Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah Vol 11 No 1 (2026)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/jms.v11i1.30723

Abstract

Percepatan teknologi digital telah memicu perubahan struktural dalam sektor keuangan, termasuk perbankan syariah di Indonesia. Penelitian ini bertujuan mengkaji arah kebijakan dan pelaksanaan sistem informasi dalam pengembangan digital banking syariah yang berpijak pada prinsip maqashid syariah. Penelitian menggunakan metode kualitatif melalui studi literatur dan analisis kebijakan terhadap regulasi, publikasi ilmiah, serta laporan institusi keuangan. Temuan menunjukkan bahwa pertumbuhan digital banking syariah didorong oleh peran aktif pemerintah melalui KNEKS, OJK, dan Bank Indonesia. Meski demikian, tantangan masih muncul dalam bentuk rendahnya literasi digital publik, keterbatasan infrastruktur teknologi, serta ketiadaan standar audit syariah berbasis digital. Karena itu, diperlukan kolaborasi strategis antara regulator, pelaku industri, dan akademisi untuk membangun tata kelola digital syariah yang inklusif, aman, dan berkelanjutan. Kata kunci: Kebijakan, Implementasi, Digitalisasi, Perbankan Syariah, Sistem Informasi Perbankan