Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

PENYULUHAN HUKUM TENTANG BAHAYA NARKOBA DI SMA NEGERI 4 PASARWAJO KABUPATEN BUTON Nurcahyo, Edy; Gurusi, La; Suhartono, Rizki Mustika; Ernawati, Ernawati
Empowerment Vol. 3 No. 02 (2020): Empowerment
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/empowerment.v3i02.3608

Abstract

This community service aims to provide knowledge and understanding of the dangers of narcotics for SMA Negeri 4 Pasarawajo. This community service is expected to be able to provide legal awareness to students about the dangers of drugs from a legal and health perspective. The methods used in the implementation of activities are counseling, lectures and discussions. The results and discussion, namely Community Service is legal counseling by involving students to practice providing legal education in front of students of SMA 4 Pasarwajo, Buton Regency. Legal education about the dangers of drugs is needed for the youth generation, considering that adolescents are easily influenced by deviant behavior, including the abuse of illegal drugs.Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang bahaya narkotika terhadap siswa SMA Negeri 4 Pasarawajo. Pengabdian kepada masyarakat ini diharapkan mampu memberikan kesadaran hukum terhadap siswa akan bahaya narkoba dari prespektif hukum dan kesehatan. Metode yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan adalah penyuluhan, ceramah dan diskusi. Hasil dan pembahasan yaitu Pengabdian Kepada masyarakat ini adalah penyuluhan hukum dengan  melibatkan mahasiswa untuk praktek memberikan penyuluhan hukum di hadapan siswa-siswa SMA 4 Pasarwajo Kabupaten Buton. Penyuluhan hukum tentang bahaya narkoba sangat dibutuhkan bagi generasi remaja, mengingat usia remaja mudah sekali terpengaruh pada perilaku menyimpang, termasuk dalam penyalahgunaan obat-obatan terlarang.
Immunity Rights of Experts Who Provide Statements in Trials (Study Decision No: 47/Pdt.G/LH/2018/PN Cbi) Mansyah, Muh Sutri; Suhartono, Rizki Mustika; Salad, Hariasi; Dewi, Rasmala; Bimasakti, David Haryo
The Digest: Journal of Jurisprudence and Legisprudence Vol 4 No 2 (2023): The Digest, December 2023
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/digest.v4i2.75767

Abstract

This paper investigates the critical issue of immunity rights for experts who provide statements in trials, with a specific focus on the analysis of Decision No: 47/Pdt.G/LH/2018/PN Cbi. Employing a normative research approach, the study adopts a comprehensive methodology, encompassing a case and statutory perspective alongside grammatical and systematic interpretation. The pivotal finding of the research centers on the rejection of a lawsuit by the Panel of Judges, attributing it to the absence of relative competence in the presented case. Notably, the decision contains a notable directive, proposing that "experts in the future should have the right not to be prosecuted criminally." This forward-looking perspective accentuates the significance of extending immunity rights to experts. The paper underscores the urgent need for recognizing and formalizing these rights within the legal framework, advocating for the incorporation of immunity provisions for experts in the Witness and Victim Protection Law. The research contributes to the broader discourse on legal reforms, highlighting the evolving landscape concerning the legal status and protection of experts involved in legal proceedings. In navigating these complex legal dynamics, this paper calls for a proactive approach from policymakers and legislators to address and safeguard the immunity rights of experts, ensuring a fair and conducive environment for their participation in legal processes.
Comparative Legal Study on Gender Equality and Female Leadership in Indonesian and Dutch Higher Education Suhartono, Rizki Mustika; Mashendra, Mashendra; Ribeiro, Leonito; Suhartono, Mutia Aprilia; Rachman, Sulyanti
SASI Volume 31 Issue 3, September 2025
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pattimura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47268/sasi.v31i3.3035

Abstract

Introduction: This article explores the ongoing global issue of gender equality and female leadership in higher education. While many countries have adopted gender-inclusive policies, practical implementation remains inconsistent. Western countries such as the Netherlands demonstrate measurable progress, whereas Southeast Asian nations like Indonesia face persistent cultural and structural barriers. Prior studies tend to focus on sociological or institutional aspects, with limited comparative legal analysis.Purposes of the Research: The aim of this study is to explore and compare legal guarantees, national policies, and institutional practices that affect women's access to leadership positions in universities in Indonesia and the Netherlands, to identify legal barriers and propose normative strategies in support of more inclusive academic leadership.Methods of the Research: This research employs normative legal methods with a comparative law approach. It analyzes constitutional provisions, gender equality statutes, higher education regulations, and leadership policies from both countries, supported by literature review and document study.Results of the Research: The findings show that the Netherlands has established stronger legal enforcement for gender equality in academic leadership through comprehensive legal instruments and monitoring mechanisms. In contrast, Indonesia, despite recognizing gender equality in its legal framework, lacks effective implementation mechanisms. The novelty of this research lies in its comparative legal perspective and its recommendation to integrate normative legal approaches with contextual cultural values to promote inclusive governance in higher education.
Tata Cara Pembentukan Peraturan Desa Dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa Di Desa Wasuemba, Kecamatan Wabula, Kabupaten Buton Salad, Hariasi; onny, Fajrin T; Supriyanto, Hadi; Suhartono, Rizki Mustika
Journal Of Human And Education (JAHE) Vol. 4 No. 1 (2024): Journal Of Human And Education (JAHE)
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jh.v4i1.532

Abstract

Pembangunan desa merupakan strategi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang ada di desa, pembangunan dilakukan harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembangunan dapat dilakukan dengan melakukan akselarasi peningkatan sumber daya manusia agar pembangunan fisik dapat saling mengimbangi dan melengkapi, khususnya kualitas aparatur pada pemerintahan desa yang merupakan penyelenggara pemerintahan di desa. Tujuan dilaksanakan penyuluhan hukum ini yaitu diharapkan agar aparatur desa dapat memahami standar yang baik dalam penyusunan pembentukan peraturan desa yang dimulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan dan pengundangan serta memiliki landasan hukum yang dapat mengakomidir dan melindungi segala kepentingan masyarakat. Metode yang digunakan yaitu dengan cara ceramah dan diskusi kemudian diakhiri dengan tanya jawab. Hasil yang diperoleh dari pengabadian kepada masyarakat ini yaitu aparatur desa memahami secara teknis dan teoritis tentang pembuatan peraturan desa maupun peraturan kepala desa serta peraturan lainnya yang berada di lingkup pemerintahan desa. Pengetahuan dan keterampilan aparatur pada pemerintahan desa dalam pembuatan sangat diperlukan agar dapat menciptakan produk hukum yang dapat bermanfaat dan menjamin keseimbangan keberlangsungan hidup antara anggota masyarakat.
Ajudikasi Non Litigasi Atas Pelanggaran Over Stay Pada Kantor Imigrasi Kota Baubau Sari, Yeti Purnama; Supriyanto, Hadi; Suhartono, Rizki Mustika
Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton Vol. 10 No. 1 (2024): Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton
Publisher : Lembaga Jurnal dan Publikasi Universitas Muhammadiyah Buton

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35326/pencerah.v10i1.4958

Abstract

Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui Ajudikasi Non Litigasi Atas Pelanggaran Over Stay Pada Kantor Imigrasi Kota Baubau. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini dikelompokan menjadi 2 (dua) kelompok, yakni kelompok pertama berupa data Kualitatif yakni data yang bersumber dari hasil wawancara dan obervasi sedangkan kelompok data kedua adalah data Kuantitatif. Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui studi kepustakaan dan dokumentasi guna menunjang dara primer yang telah diperoleh. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, dimana data dari hasil penelitian diolah/disusun secara sistematis dianalisis secara faktual untuk mencapai kejelasan permasalahan terhadap pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran visa yang over stay. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: 1) Pemerintah Indonesia memberikan dokumen izin masuk sementara kepada orang asing yang ingin masuk ke Indonesia yang dikenal dengan visa on arrival; 2) Overstay adalah jumlah total hari yang dihabiskan seorang pengunjung di Indonesia melebihi waktu yang diizinkan oleh visa mereka yang sah (dikeluarkan); 3) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Tarifnya Bagi warga negara asing yang berada di Indonesia lebih dari 30 hari setelah berakhirnya izin tinggalnya akan dikenakan denda sebesar Rp 1.000.000,- per hari, menurut Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Tinjauan Yuridis Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Dalam Proses Pembentukan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kabupaten Buton Darmawan, Darmawan; Zeldi Putra, L.M. Ricard; Suhartono, Rizki Mustika; Nur, AL Hiday
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 1 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i1.8839

Abstract

Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah, pertama adalah bagaimana peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buton dalani proses pembentukan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Kedua adalah apa saja faktor penghambat peran DPRD Kabupaten Buton dalam pembentukan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Tujuan dari penelitian ini, pertama adalah untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buton dalam proses pembentukan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Kedua adalah untuk mengetahui dan menganalisis faktor penghambat yang dialami DPRD Kabupaten Buton dalam pembentukan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Hasil penelitian penulis, yang pertama adalah peran dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) kabupaten buton dalam proses pembentukan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah adalah legislasi, anggaran dan pengawasan. Kedua adalah faktor penghambat dprd kabupaten buton dalam proses pembentukan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah yaitu terkait dengan jumlah dana, faktor waktu, faktor komunikasi dan faktor kesibukan.
Legal Counseling: Preventing Crime through a Local Wisdom Approach: Penyuluhan Hukum: Mencegah Kejahatan melalui Pendekatan Kearifan Lokal Salam, Safrin; Suhartono, Rizki Mustika; Karim, La Ode Muhammad; Yusran, Yusran; Azhar, Eko
Indonesian Journal of Law and Economics Review Vol. 18 No. 3 (2023): August
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21070/ijler.v18i3.929

Abstract

This scientific article aims to explore the role of local wisdom in strengthening law enforcement and preventing crime in Buton community. By employing a research methodology adhering to academic standards, the study identifies the forms of local wisdom and its implications for crime prevention. The research findings highlight the significance of cultural festivals, particularly the "pesta kampung" tradition, which embodies values such as communal harmony, compassion, and mutual cooperation. These values contribute to raising legal awareness and fostering a sense of responsibility among the community. The results underscore the potential of local wisdom approaches as effective tools for crime prevention. The implications of this study can inform policymakers, legal practitioners, and researchers worldwide, shedding light on the importance of incorporating local cultural practices into legal frameworks to promote law-abiding behaviors and enhance community well-being. Highlights: Local wisdom plays a vital role in preventing crime through community engagement. Cultural festivals serve as platforms to reinforce law enforcement values and promote legal awareness. Incorporating local wisdom into crime prevention strategies can enhance community well-being and foster a sense of responsibility among individuals. Keywords: Crime prevention, local wisdom, cultural festivals, law enforcement, community engagement.