Garuda - Garba Rujukan Digital

Penerapan Sistem Antrian Online Pada Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Makassar Putra, Kurniawan Ade; Tompo, Natsir; Sore, Uddin B.
Publician: Journal of Public Service, Public Policy, and Administrastion Vol. 4 No. 1 (2025): PUBLICIAN: Journal of Public Service, Public Policy, and Administrastion, Janua
Publisher : Program Studi Administrasi Negara Universitas Bosowa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/jp.v4i1.2370

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah sistem antrian berpengaruh terhadap kepuasan layanan pada kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Makassar. Jenis dan pemdekatan penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Pengumpulan dta yaitu melalui penyebaran kuesioner (angket). Metode analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah uji validitas, uji reabilitas, uji asumsi klasik, yang disertai dengan analisis regresi sederhana dan uji hipotesis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem antrian online berpengaruh signifikan terhadap kepuasan layanan pada kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Makassar. Berdasarkan perhitungan thitung sebesar 2,067 > 1,660 dengan nilai signifikan = 0,029 < 0,05 maka Ho ditolak dan H1 diterima. The study arms to determine whether the online queuing system has aneffect on service satisfaction at the Makassar Employment BPJS office. The type and approach of this reserch is descriptive quantitative. Data collection is through the distribution of questionnaires (quesutionnaire. The data analys method used by the research is validity test, reability test, classical assumption test, which is accompanted by simple regression analysis and hypothesis testing. The result showed that the online queuing system had a significant effecton service satisfaction at the Makassar Employment BPJS office. Based on rhe tcount calculation of 2,067 >1,660 with a significant value =0,029<0,05, Ho is rejected and H1 is accepted.

Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur Restyani, Restyani; Mustapa, Zainuddin; Tompo, Natsir
Publician: Journal of Public Service, Public Policy, and Administrastion Vol. 4 No. 1 (2025): PUBLICIAN: Journal of Public Service, Public Policy, and Administrastion, Janua
Publisher : Program Studi Administrasi Negara Universitas Bosowa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/jp.v4i1.3206

Di Indonesia salah satu intitusi yang menujukkan Pelaksanaan system demokraasi tidak langsung adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Lembaga perwakilan rakyat daaerah selanjutnya disebut dengan DPRD. DPRD yang memegang peranan penting dalam system demokrasi. Otonomi Daerah menempatkan DPRD sebagai institusi atau Lembaga perwakilan rakyat paling berperan dalam menentukan proses demokratisasi di berbagai daerah. Walaupun dalam kenyataannya DPRD masih belum sepenuhnya dapat menjalankan fungsinya dengan baik, bahkam dalam prakteknya DPRD sering mengaburkan makna demokrasi itu sendiri. mengingat era Reformasi berbeda dengan era sebelumnya di Zaman Orde Baru, banyak anggota dewan setelah terpilih menjadi anggota legislatif bekerja seenaknya tanpa ada orang lain yang mempedulikan, apalagi mengawasinya, misalnya jarang berdinas sebagai anggota Dewan dan jarang mengahadiri sidang atau rapat-rapat, padahal masalah yang dibahas dalam rapat-rapat itu berkaitan dengan kepentingan konstituennya, yang dalam hal ini adalah rakyat. Kalaupun mereka masuk paling-paling hanya sekedar mangisi absen dan lagi untuk melakukan kegiatan atau bisnis di tempat lain. Keadaan ini tentu saja akan merusak citra lembabaga legislatif di mata publik. Hal ini mendorong peneliti untuk untuk mengetahui pelaksaan tugas dan fungsi legislatif dengan menjadikan DPRD Kabupaten Luwu Timur sebagai tempat penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deduktif yang mengkaji fenomena secara umum untuk menemukan hasil yang spesifik melalui wawancara, observasi dan dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 3 faktor dalam Pembentukan Perda Yakni Tantangan, Kendala, Mekanisme, dan akomodasi tuntutan masyarakat, Kendala minimnya pendidikan sumberdaya manusia dan ketersediaan anggaran, dan akomodasi ranperda yang di buat oleh gabungan komisi atau bamperda yang di serahkan kepada pimpinan DPRD, APBD Disepakati dan di rencanakan di paripurna bersama pemerintah daerah sebelum pembuatan program tanpa adanya intervensi dari Bupati, melainkan melalui musyawarah pembahasan anggaran antara Pemda dan DPRD, tanpa hubungan hormonisasi fungsi anggaran tidak berjalan sebagai mana mestinya, DPRD tidak memiliki kendala dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan tetapi memiliki tantangan tersendiri yakni kemampuan sumberdaya manusia khusunya di bidang pemerintahan dan pengelolaan keuangan. In Indonesia, one of the institutions that shows the implementation of an indirect democratic system is the Regional People's Representative Council as a regional people's representative body, hereinafter referred to as DPRD. DPRD plays an important role in a democratic system. Regional Autonomy places the DPRD as an institution or people's representative body that has the most role in determining the process of democratization in various regions. Even though in reality the DPRD is still not fully able to carry out its functions properly, even in practice DPRD often obscures the meaning of democracy it self. considering that the Reformation era was different from the previous era in the New Order Era, many council members after being elected to the legislature worked as they pleased without anyone others who care about it, let alone supervise it, for example, rarely serve as members of the DPR and rarely attend sessions or meetings, even though the issues discussed at the meetings relate to the interests of their constituents, which in this case are the people. Even if they come in, at best they are just absent and returning to carry out activities or business elsewhere. This situation will of course damage the image of the legislative body in the public eye. This encourages researchers to find out the implementation of the duties and functions of the legislature by making the DPRD of East Luwu Regency the place of research. This study uses a qualitative approach with a deductive method that examines phenomena in general to find specific results through interviews, observations and documents. The results of the study show that 3 factors in the formation of regional regulations namely challenges, constraints, mechanisms, and accommodation of community demands, constraints on the lack of human resource education and availability of the budget, and accommodation on regional regulations made by a combination of commissions or bamperda which are submitted to DPRD leaders, APBD is agreed and planned in plenary with the local government prior to making the program without intervention from the Regent, but through deliberations discussing the budget between the Regional Government and the DPRD, without a hormonal relationship the budget function does not work as it should, the DPRD has no problems in carrying out its supervisory duties and functions but has a separate challenge, namely the ability of human resources, especially in the field of government and financial management.

Analisis Pengaruh Kompensasi Terhadap Kinerja Pegawai Pada PT Pelindo (Persero) IV Hera, Jordanus Igo; Nurkaidah, Nurkaidah; Tompo, Natsir
Publician: Journal of Public Service, Public Policy, and Administrastion Vol. 3 No. 2 (2024): PUBLICIAN: Journal of Public Service, Public Policy, and Administrastion, Juli
Publisher : Program Studi Administrasi Negara Universitas Bosowa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/jp.v3i2.3351

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui berpengaruh Kompensasi (Upah dan gaji, Tunjangan dan Fasilitas terhadap Kinerja Pegawai pada PT Pelindo (Persero) IV. jenis data dalam penelitian ini adalah data kuantitatif menggunakan analisis korelasi pearsonproductmoment, koefisien determinasi dan uji t. sedangkan sumber data adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data wawancara dan kuesioner. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukankesimpulanya adalah sebagai berikut;1) Kompensasi upah dan gaji (X1), Nilai koefisien korelasi (r) diperoleh = 0,217 nilai koefisien determinasi (r²) = 47%, nilai t hitung = 1,954> t tabel = 1,301. Berarti pengaruh pemberian Kompensasi berupa Upah dan Gaji berpengaruh signifikan terhadap kinerja Pegawai pada PT Pelindo (Persero) IV, 2) Kompensasi Tunjangan (X2), Nilai koefisien korelasi (r) diperoleh = 0,227 nilai koefisien determinasi (r²) = 51%, nilai t hitung = 2,137> t tabel = 1,301. Berarti pengaruh pemberian Kompensasi berupa Tunjangan berpengaruh signifikan terhadap kinerja Pegawai pada PT Pelindo (Persero) IV, 3) Kompensasi Fasilitas (X3), Nilai koefisien korelasi (r) diperoleh = 0,226 nilai koefisien determinasi (r²) = 51%, nilai t hitung = 2,116> t tabel = 1,301. Berarti pengaruh pemberian Kompensasi berupa Fasilitas berpengaruh signifikan terhadap kinerja Pegawai pada PT Pelindo (Persero) IV, 4) Kompensasi upah dan gaji, Tunjangan dan fasiilitas (X), Nilai koefisien korelasi (r) diperoleh = 0,295 nilai koefisien determinasi (r²) = 87%, nilai t hitung = 5,365> t tabel = 1,301. Berarti pengaruh pemberian Kompensasi berupa Upah dan Gaji, Tunjangan dan Fasilitas berpengaruh signifikan terhadap kinerja Pegawai pada PT Pelindo (Persero) IV. This research aims to determine the effect of Compensation (Wages and salaries, Allowances and Facilities on Employee Performance at PT Pelindo (Persero) IV. The type of data in this research is quantitative data using Pearson product moment correlation analysis, coefficient of determination and t test. While the data source are primary data and secondary data. Data collection methods are interviews and questionnaires. Based on the results of the research conducted, the conclusions are as follows: 1) Wage and salary compensation (X1), the correlation coefficient value (r) is obtained = 0.217, the value of the coefficient of determination (r²) = 47%, calculated t value = 1.954> t table = 1.301. This means that the effect of providing compensation in the form of wages and salaries has a significant effect on employee performance at PT Pelindo (Persero) IV, 2) Compensation allowances (X2), the correlation coefficient value (r) is obtained = 0.227, the coefficient of determination value (r²) = 51%, the t value count = 2.137> t table = 1.301. This means that the effect of providing compensation in the form of allowances has a significant effect on employee performance at PT Pelindo (Persero) IV, 3) Facility Compensation (X3), the correlation coefficient value (r) is obtained = 0.226, the coefficient of determination value (r²) = 51%, the calculated t value = 2.116> t table = 1.301. This means that the effect of providing compensation in the form of facilities has a significant effect on employee performance at PT Pelindo (Persero) IV, 4) Wage and salary compensation, allowances and facilities (X), the correlation coefficient value (r) obtained = 0.295, the coefficient of determination value (r²) = 87 %, calculated t value = 5.365> t table = 1.301. This means that the influence of providing compensation in the form of wages and salaries, allowances and facilities has a significant effect on employee performance at PT Pelindo (Persero) IV.

Tatakelola Penerimaan Retribusi Pasar Sentral Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Enrekang Tana, Wahida; Tompo, Natsir; Afrisal, Ade Ferry
Publician: Journal of Public Service, Public Policy, and Administrastion Vol. 4 No. 1 (2025): PUBLICIAN: Journal of Public Service, Public Policy, and Administrastion, Janua
Publisher : Program Studi Administrasi Negara Universitas Bosowa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/jp.v4i1.3559

Tujuan Penelitian untuk mengetahui sistem pemungutan dan pengawasan retribusi Pasar Sentral Enrekang. Sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan dua pendekatan pengumpulan data pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Enrekang. menganalisis hal-hal yang mengikat secara hukum, seperti undang-undang, atau bahan-bahan yang berkaitan erat dengan topik yang dibahas, metode penelitian kepustakaan (disebut juga penelitian normatif) dapat digunakan untuk mengumpulkan data sekunder dari perpustakaan atau dari sumber primer. Dalam menggunakan teknik wawancara, metode penelitian lapangan (penelitian empiris) mengumpulkan informasi terkait data yang dibutuhkan. Tiga alur penerapan proses analisis data, reduksi data, tampilan data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi data menggunakan teknik analitis dan deskriptif. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa Tatakelola Penerimaan Retribusi Pasar Sentral Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Enrekang secara umum sudah baik, namun ada beberapa hal yang perlu diubah, antara lain tata cara pengawasan dan kegigihan sussung pasar dalam memungut retribusi. Hal ini dapat dihindari dengan meningkatkan pemantauan dan evaluasi, serta mengembangkan cara yang lebih baik untuk menilai kebenaran data, pemahaman pembayar retribusi mengenai nilai pembayaran retribusi pasar, dan sebagainya. The research objective is to determine the Enrekang Central Market levy collection and supervision system. The nature of this research is descriptive qualitative using two data collection approaches at the Enrekang Industry and Trade Service. By analyzing legally binding matters, such as laws, or materials that are closely related to the topic being discussed, library research methods (also called normative research) can be used to collect secondary data from libraries or from primary sources. In using interview techniques, field research methods (empirical research) collect information related to the required data. Three flows of implementing the data analysis process, data reduction, data display, and drawing conclusions/data verification using analytical and descriptive techniques. The findings of this research indicate that the management of Central Market Retribution Receipts in Increasing Original Regional Income in Enrekang Regency is generally good, but there are several things that need to be changed, including the monitoring procedures and the persistence of local markets in collecting levies. This can be avoided by improving monitoring and evaluation, as well as developing better ways to assess the veracity of data, levy payers' understanding of the value of market levy payments, and so on.

Sistem Pelayanan Kesehatan Di BLUD RS H.M Djafar Harun Kabupaten Kolaka Utara Latifah, Putri; Nurkaidah, Nurkaidah; Tompo, Natsir
Publician: Journal of Public Service, Public Policy, and Administrastion Vol. 3 No. 2 (2024): PUBLICIAN: Journal of Public Service, Public Policy, and Administrastion, Juli
Publisher : Program Studi Administrasi Negara Universitas Bosowa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/jp.v3i2.3577

Pokok masalah dari penelitian ini adalah Kualitas Pelayanan Kesehatan di BLUD RS H.M Djafar Harun Kabupaten Kolaka Utara dalam dimensi kualitas dan factor yang mempengaruhi dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Rumah Sakit H.M Djafar Harun Kabupaten Kolaka Utara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mengungkapkan informasi sehingga lebih menenkankan pada masalah dan makna dengan mendeskripsikan suatu masalah. Hasil wawancara di peroleh dari beberapa informaan dengan menggunakan Teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi yakni dengan para perangkat BLUD RS H.M Djafar Harun, informan yang terdiri masyarakat yang sedang menjalankan pengobatan dan masyarakat yang telah melakukan pengobatan di Rumah Sakit H.M Djafar Harun Kabupaten. Kolaka Utara. Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu dengan cara pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi data. Hasil dalam penelitian ini, diketahui bahwa Kualitas Pelayanan Kesehatan di BLUD RS H.M Djafar Harun Kabupaten Kolaka Utara yang diukur dengan dimensi kualitas pelayanan sepenuhnya sudah berjalan dengan baik. Namun, ada beberapa indikator yang belum sesuai dengan harapan sebagai seorang pasien. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan pihak rumah sakit selalu memberikan bimbingan dan pelatihan kepada perawat dan petugas lainnya, menciptakan kerja sama antar pegawai atau perawat. Fasilitas yang masih kurang menjadi salah satu penghambat dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan, tetapi pihak Rumah Sakit H.M Djafar Harun selalu berusaha untuk memberikan pelayanan yang baik kepada pasien dan masyarakat. The main problem of this research is the quality of health services at the BLUD of H.M Djafar Harun Hospital, North Kolaka Regency in terms of quality dimensions and factors that influence improving the quality of health services at H.M Djafar Harun Hospital, North Kolaka Regency. This study used qualitative research methods. Qualitative research aims to reveal information so that it emphasizes problems and meaning by describing a problem. The results of the interviews were obtained from several informants using observation, interview and documentation techniques, namely with BLUD officials at H.M Djafar Harun Hospital, informants consisting of people who were undergoing treatment and people who had received treatment at H.M Djafar Harun Hospital, Regency. North Kolaka. The data analysis technique in this research is by collecting data, reducing data, presenting data, and drawing conclusions or verifying data. The results of this research show that the quality of health services in the BLUD of H.M Djafar Harun Hospital, North Kolaka Regency, as measured by the dimensions of service quality, is running well. However, there are several indicators that do not meet expectations as a patient. To improve the quality of service, the hospital always provides guidance and training to nurses and other staff, creating cooperation between employees or nurses. Insufficient facilities are an obstacle in efforts to improve the quality of service, but the H.M Djafar Harun Hospital always tries to provide good service to patients and the community.

Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima Di Kota Makassar Indasri, Indasari; Maldun, Syamsuddin; Tompo, Natsir
Publician: Journal of Public Service, Public Policy, and Administrastion Vol. 3 No. 2 (2024): PUBLICIAN: Journal of Public Service, Public Policy, and Administrastion, Juli
Publisher : Program Studi Administrasi Negara Universitas Bosowa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/jp.v3i2.4288

Tujuan penelitian untuk mengetahui penertiban pedagang kaki lima (PKL) oleh Satpol PP Kota Makassar, realitas perlindungan dalam pengawasan PKL yang dilakukan Satpol PP Kota Makassar, norma hukum yang dihormati oleh Satpol PP Kota Makassar. Satpol PP dalam penertiban PKL oleh Satpol PP Kota Makassar. Pendekatan Penelitianan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan tinjauan pustaka. Jenis data yang digunakan adalah data primer yaitu data yang diperoleh dari observasi dan wawancara kepada Satpol PP dan PKL dan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. The purpose of the study was to determine the control of street vendors (PKL) by Satpol PP Makassar City, the reality of protection in the supervision of Street Vendors (PKL) carried out by Satpol PP Makassar City, legal norms respected by Satpol PP Makassar City. Satpol PP in the control of Street Vendors (PKL) by Satpol PP Makassar City. The research approach used is descriptive qualitative with a literature review approach. The type of data used is primary data, namely data obtained from observations and interviews with Satpol PP and Street Vendors (PKL) and secondary data obtained through literature studies.

Peran Aparatur Sipil Negara Dalam Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik Di Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja Siagian, Monica Ramma; Nurkaidah, Nurkaidah; Tompo, Natsir
Publician: Journal of Public Service, Public Policy, and Administrastion Vol. 3 No. 2 (2024): PUBLICIAN: Journal of Public Service, Public Policy, and Administrastion, Juli
Publisher : Program Studi Administrasi Negara Universitas Bosowa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/jp.v3i2.4542

Peran Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik di Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik Pengumpulan data pada penelitian ini yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian ini berfokus pada 6 variabel yaitu produktivitas, responsivitas, akuntabilitas, bukti fisik (Tangibls), kehandalan (Reability), dan empati (Empaty). Hasil penelitian menujukkan bahwa Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam meningkatkan Pelayanan Publik di Kantor Kecamatan Makale dapat di katakan belum berjalan dengan baik. Hal ini disebabkan karena masih ada indikator kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) yang belum optimal yaitu indikator produktivitas dimana masih ada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang melayani masyarakat dengan tidak tepat waktu. Hasil penelitian dari indikator Responsivitas dan Akuntabilitas sudah bisa dikatakan baik. Kualitas Pelayanan Publik di kantor Kecamatan Makale belum sepenuhnya dikatakan baik juga dikarenakan masih ada indikator yang tidak sesuai dengan apa yang masyarakat dapatkan. Dapat dilihat dari indikator Kehandalan mengenai SOP Kantor Kecamatan Makale tidak menetetapkan SOP sehingga tidak adanya pedoman atau panduan untuk melaksanakan kegiatan dalam hal memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kemudian dari indikator empaty dari hasil penelitian belum berjalan sesuai yang diharapkan dikarenakan ASN dalam hal memberikan pelayanan masih membeda-bedakan masyarakat seperti lebih mendahulukan masyarakat yang dikenal. Dari penjelasan diatas, penulis memberikan saran agar Aparatur Sipil Negara (ASN) lebih meningkatkan kinerjanya dengan lebih baik serta menerapkan SOP di kantor, karena SOP sangat penting diterapkan pada instansi untuk acuan agar membertankan kualitas pelayanan. This study aims to determine the Performance of the State Civil Apparatus (ASN) and the Quality of Public Services in Makale District, Tana Toraja Regency. This research uses descriptive research methods with a qualitative approach. Data collection techniques in this research are observation, interview and documentation. This study focuses on 6 variables, namely productivity, responsiveness, accountability, physical evidence (Tangibls), reliability (Reability), and empathy (Empaty). The results showed that the Performance of the State Civil Apparatus (ASN) in improving Public Services at the Makale District Office can be said to have not gone well. This is because there are still performance indicators of the State Civil Apparatus (ASN) that have not been optimized, namely productivity indicators where there are still State Civil Apparatus (ASN) who serve the public in a timely manner. The research results from the Responsiveness and Accountability indicators can be said to be good. The quality of public services at the Makale District office has not been fully said to be good. It can be seen from the Reliability indicator regarding the SOP that the Makale District Office does not establish an SOP so that there are no guidelines or guidelines for carrying out activities in terms of providing services to the community. Then from the empathy indicator from the research results, it has not gone as expected because ASN in terms of providing services still discriminates against the community, such as prioritizing people who are known. From the explanation above, the author suggests that the State Civil Apparatus (ASN) further improve their performance better and implement SOPs in the office, because SOP are very important to be applied to agencies for reference in order to emphasize service quality.

Pelayanan Publik Di Kantor Kacamatan Tikke Raya Kabupaten Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat Astri, Andi Novi; Tompo, Natsir; Afrisal, Ade Ferry
Publician: Journal of Public Service, Public Policy, and Administrastion Vol. 4 No. 1 (2025): PUBLICIAN: Journal of Public Service, Public Policy, and Administrastion, Janua
Publisher : Program Studi Administrasi Negara Universitas Bosowa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/jp.v4i1.6220

Pada pelaksanaan implementasi program permasalahan dalam penelitian ini difokuskan pada pelayanan mengenai surat keterangan pindah, surat keterangan ahli waris, surat keterangan tidak mampu di kantor kecamatan Tikke Raya diukur berdasarkan indeks kepuasan masyarakat yang belum diketahui. Penelitian bertujuan untuk mengetahui proses pelayanan serta kepuasaan masyarakat yang menerima jasa layanan di Kantor Kecamatan Tikke Raya Kabupaten Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat. Penelitian ini menggunakan teknik mix method. Dimana kualitatif yaitu Melakukan Wawancara dengan Informan. Kuantitatif adalah mengembangkan metode perhitungan, teori atau hipotesis yang berhubungan dengan fenomena sosial serta proses pengukurannya merupakan bagian yang sangat sentral dalam penelitian kuantitatif, maka dengan itu hal ini memberikan hubungan yang fundamental antara pengamatan empiris dan kuantitatif yang di pergunakan sangat baik dengan ilmu alam maupun sosial. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelayanan publik di Kantor Kacamatan Tikke Raya Kabupaten Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat menujukan kualitas pelayanan yang baik dari survei kepuasan masyarakat maupun dari wawancara di Instasi Pemerintahan Daerah Kacamatan Tikke Raya serta mutu Pelayanan di Kantor Kacamatan Tikke Raya Kabupaten Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat adalah kategori B, yakni kinerja pelayanan yang ada pada kantor Kacamatan Tikke Raya Kabupaten Pasangkayu berada pada kategori Baik. In the implementation of the program, the problems in this study focused on services regarding transfer certificates, heir certificates, certificates of incapacity at the Tikke Raya sub-district office, measured based on an unknown community satisfaction index. This general research aims to determine the service process and the satisfaction of the people who receive services at the Tikke Raya District Office, Pasangkayu Regency, West Sulawesi Province. This study uses a mixed method technique. Where is qualitative, namely conducting interviews with informants. Quantitative is developing methods of calculation, theory or hypotheses related to social phenomena and the measurement process is a very central part in quantitative research, therefore this provides a fundamental relationship between empirical and quantitative observations which are used very well by both natural and social sciences. The results of this study indicate that public services at the Tikke Raya District Office, Pasangkayu Regency, West Sulawesi Province, show good service quality from community satisfaction surveys and from interviews at Tikke Raya Regional Government Institutions and the quality of service at the Tikke Raya District Office, Pasangkayu Regency, West Sulawesi Province is category B, namely the service performance at the Tikke Raya District Office in Pasangkayu Regency is in the GOOD category.

Efektivitas Pengawasan Dinas Sosial Kabupaten Tana Toraja Dalam Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai Di Lembang Paliorong, Kecamatan Masanda, Kabupaten Tana Toraja Ma'dika, Gabriel Kombong; Tompo, Natsir; Afrisal, Ade Ferry
Publician: Journal of Public Service, Public Policy, and Administrastion Vol. 4 No. 2 (2025): PUBLICIAN: Journal of Public Service, Public Policy, and Administrastion, Juli
Publisher : Program Studi Administrasi Negara Universitas Bosowa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/jp.v4i2.2857

Penelitian bertujuan untuk menganalisis efektivitas pengawasan Dinas Sosial Kabupaten Tana Toraja dalam pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Lembang Paliorong, Kecamatan Masanda, Kabupaten Tana Toraja. Program BPNT, yang dirancang untuk meringankan beban pengeluaran keluarga miskin dan memperbaiki gizi, menghadapi berbagai permasalahan di tingkat lokal, meskipun secara nasional program ini menunjukkan tingkat realisasi yang tinggi. Permasalahan ini meliputi ketidaktepatan sasaran, waktu, administrasi, harga, dan kualitas bantuan (prinsip 5T). Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, studi ini mengaplikasikan lima indikator pengawasan dari Handoko (2017) untuk mengevaluasi proses pengawasan di lapangan. Temuan menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Sosial melalui pendamping BPNT kecamatan dan perangkat lembang belum efektif. Hal ini disebabkan oleh minimnya kunjungan langsung ke lapangan saat penyaluran bantuan, ketiadaan perbandingan sistematis antara pelaksanaan dengan standar, serta absennya tindakan korektif terhadap penyimpangan yang berulang. Ketidakmampuan mengatasi masalah-masalah dasar ini secara langsung berkontribusi pada kegagalan pencapaian prinsip 5T di tingkat penerima manfaat. Studi ini menyoroti kesenjangan antara kebijakan program yang dirancang di tingkat pusat dan realitas implementasinya di tingkat lokal, menunjukkan bahwa keberhasilan makro tidak selalu mencerminkan efektivitas mikro. This research aims to analyze the supervision of the Social Service of Tana Toraja Regency in the implementation of the Non-Cash Food Assistance (BPNT) program in Lembang Paliorong, Masanda District, Tana Toraja Regency. The distribution of BPNT still faces various problems, indicated by a lack of supervision from the Social Service through the Sub-District BPNT assistant and Lembang officers, resulting in complaints from Beneficiary Families (KPM) not being followed up. This qualitative descriptive research shows that the supervision carried out by the Tana Toraja Regency Social Service through the Sub-District BPNT assistant has not been effective, marked by various findings that do not comply with the 5T principles (Right Target, Right Amount, Right Time, Right Quality, Right Price/Administration). These findings include targeting inaccuracies, delayed distribution, discrepancies in the amount and quality of goods, and administrative issues. The recommendations from this research include improving coordination, routine evaluation, more intensive socialization, and periodic updating of KPM data to ensure the BPNT program achieves its goals in poverty reduction and welfare improvement.

Implementasi Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum Kota Makassar Adelia, Nur; Afrisal, Ade Ferry; Tompo, Natsir
Publician: Journal of Public Service, Public Policy, and Administrastion Vol. 4 No. 2 (2025): PUBLICIAN: Journal of Public Service, Public Policy, and Administrastion, Juli
Publisher : Program Studi Administrasi Negara Universitas Bosowa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/jp.v4i2.4154

Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum Dalam Daerah Kota makassar telah mengatur berbagai ketelntuan pemberian wewenang kepada perusahaan untuk pengelolaan parkir tepi jalan umum mengenai klasifikasi pemakaian tempat parkir. Berbagai ketentukan mengenai penggunaan parkir juru parkir telah diatur pada bab 5 pasal 10 Peraturan daerah Kota Makassar Nomor 17 Tahun 2006, yang diantara poinnya berbunyi “Juru parkir wajib memberi karcis parkir kepada pengguna tempat parkir; Juru parkir wajib menggunakan seragam dan atau tanda pengenal yang ditetapkan oleh Direksi”. Mengenai aturan ini, terdapat Perusahaan Daerah Parkir yang bertanggung jawab atas pengaturan, operasional, dan pengelolaan fasiitas parkir yang ada di dalam yurisdiksi pemerinth daerah serta bertujuann utama untuk menciptakan pengelolaan parkir yang teratur dan transparan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kota Makassar Tentang Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan Teknik dalam pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta informan dari penelitian terdiri dari pegawai dari Perusahaan Daerah Parkir Kota Makassar, petugas parkir resmi dan tidak resmi, serta masyarakat sebagap pengguna parkir. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa tingkat kepatuhan Perusahaan Daerah parkir dalam melaksanakan pengawasan terkait juru parkir belum berjalan dengan optimal, Pihak Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya harus memperhatikan penentuan retribusi parkir oleh juru parkir resmi maupun juru parkir tidak resmi, dan kinerja yang dilakukan oleh Perusahaan Daerah Parkir Makassar terbilang masih kurang dan perlu untuk ditingkatkan lagi dalam hal pengawasan, namun melihat jumlah retribusi parkir yang berhasil dikumpulkan melebihi target merupakan suatu hal yang membanggakan. Makassar City Regional Regulatioln Number 17 of 2006 concerning Management of Pubic Roladside Parking in the Makassar City Area has regulated various provisions for granting authority to companies to manage pubic roadside parking regarding the classification of parking space usagel. Various provisions regarding the use of parking attendants have been reguated in chapter 5, articlel 10 olf Makassar City Relgiolnal Relgulatioln Numbelr 17 olf 2006, which amolng thel polints relads "Parking attelndants arel olbligeld tol givel parking tickelts tol parking spacel uselrs; Parking attelndants arel relquireld tol welar unifolrms and/olr idelntificatioln marks deltelrmineld by thel Bolard olf Direlctolrs." Relgarding this relgulatioln, thelrel is a Relgiolnal Parking Colmpany which is relspolnsiblel folr thel relgulatioln, olpelratioln and managelmelnt olf parking facilitiels within thel relgiolnal golvelrnmelnt and thel main aim is tol relalizel olrdelrly and transparelnt parking managelmelnt. This relselarch aims tol find olut holw thel Makassar City Relgiolnal Relgulatiolns Colncelrning Public Roladsidel Parking Managelmelnt arel Implelmelnteld. Thel relselarch melthold useld in this relselarch usels qualitativel meltholds and thel data colllelctioln telchniquels useld arel olbselrvatioln, intelrvielws and dolcumelntatioln, as welll as infolrmants frolm thel relselarch colnsisting olf elmplolyelels olf thel Makassar City Relgiolnal Parking Colmpany, olfficial and unolfficial parking attelndants, as welll as thel public as uselrs. parking. Thel relsults olf this relselarch relvelal that thel lelvell olf colmpliancel olf thel Relgiolnal Parking Colmpany in carrying olut supelrvisioln rellateld tol parking attelndants has nolt beleln olptimal, thel Grelatelr Makassar Relgiolnal Parking Colmpany must pay attelntioln tol thel deltelrminatioln olf parking felels by olfficial parking attelndants and unolfficial parking attelndants, and thel pelrfolrmancel carrield olut by thel Relgiolnal Colmpany Makassar parking is still lacking and nelelds tol bel improlveld in telrms olf supelrvisioln, but seleling thel amolunt olf parking felels colllelcteld elxcelelds thel targelt is solmelthing that melelts thel relquirelmelnts.

Title

Found 20 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 20 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 20 Documents
Search