Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

Pengaruh Faktor Individu, Sosial, Ekonomi dan Lingkungan terhadap Pemilihan Makanan Sehat pada Siswa SMA N 1 Polokarto, Sukoharjo Palupi, Fitria Hayu; Sulistyorini , Etik; Handayani , Sri; Ropitasari
Indonesian Journal of Public Health and Nutrition Vol. 5 No. 2 (2025)
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ijphn.v5i2.23234

Abstract

Latar Belakang: Pemilihan makanan sehat pada remaja dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berinteraksi, seperti faktor individu, sosial, ekonomi, dan lingkungan. Remaja cenderung mengikuti tren dan pengaruh teman sebaya dalam menentukan pola makan, sehingga pemahaman mendalam terhadap faktor-faktor yang memengaruhi pemilihan makanan sehat sangat penting, khususnya pada masa transisi menuju kedewasaan. Tujuan: Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh faktor individu, sosial, ekonomi, dan lingkungan terhadap pemilihan makanan sehat di kalangan siswa SMA N 1 Polokarto. Metode: Penelitian ini menggunakan desain kuantitatif analitik dengan pendekatan cross sectional, populasi seluruh siswa di SMA N 1 Polokarto sejumlah 500 siswa, sampel dengan aksidental sampling 78 siswa dengan kriteria inklusi siswa aktif kelas X,XI,XII dan bersedia mengisi kuesioner, berusia 14-19 tahun, sedangkan kriteria eksklusi adalah tidak bersedia menjadi responden, mengisi kuesioner secara tidak lengkap dengan uji statistik regresi linear ganda. Alat ukur yang digunakan adalah kuesioner terstruktur berdasarkan variabel independen faktor individu, faktor sosial, faktor ekonomi, faktor lingkungan dan variabel dependen pemilihan makanan sehat yang telah dilakukan uji validitas dan reliabilitas. Hasil: Mayoritas responden berada pada kelompok usia 16–17 tahun (59 siswa), disusul usia 14–15 tahun (18 siswa), dan hanya satu siswa berusia 18–19 tahun. Hasil analisis regresi menunjukkan nilai R sebesar 0,814 dan R square sebesar 0,663, artinya 66,3% variasi pemilihan makanan sehat dijelaskan oleh keempat faktor tersebut. Nilai F sebesar 35,924 dengan signifikansi 0,000 menunjukkan bahwa model regresi sangat signifikan. Estimasi standard error sebesar 4,448 menunjukkan tingkat kesalahan prediksi model yang relatif rendah. Secara spesifik, faktor individu memiliki pengaruh positif yang signifikan (p = 0,023), faktor sosial memiliki pengaruh negatif yang signifikan (p = 0,017), faktor ekonomi memiliki pengaruh positif yang sangat signifikan (p = 0,001), dan faktor lingkungan juga memiliki pengaruh positif yang signifikan (p = 0,027). Analisis juga menunjukkan bahwa siswa perempuan, sebagai mayoritas responden, cenderung memiliki kesadaran gizi lebih tinggi dan lebih selektif dalam memilih makanan sehat dibandingkan siswa laki-laki. Kesimpulan: Faktor individu, sosial, ekonomi, dan lingkungan memiliki pengaruh signifikan terhadap pemilihan makanan sehat di kalangan siswa SMA N 1 Polokarto. Faktor individu dan ekonomi berperan positif dalam mendorong pola makan sehat, sementara faktor sosial justru menjadi hambatan. Faktor lingkungan, seperti kebijakan sekolah dan akses terhadap makanan sehat, turut berkontribusi terhadap pembentukan kebiasaan makan sehat. Hasil ini memberikan dasar penting bagi pengembangan strategi intervensi gizi berbasis sekolah dan komunitas yang mempertimbangkan keberagaman faktor yang memengaruhi perilaku makan remaja.
Pemeriksaan Setempat (Local Inspection) dalam Sengketa Harta Bersama: Analisis Normatif Peran Hakim dalam Perspektif Asas Hakim Pasif Risandra, Salsabila Arza; Syifa , Fathimah; Salsabila , Adinda Amirah; Handayani , Sri
Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN : 3031-8882 Vol. 3 No. 2 (2026): Januari-Juni
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62379/3f40j565

Abstract

Marriage within the Indonesian legal system entails various legal consequences, one of which concerns the existence of marital property acquired during the marriage. In judicial practice, marital property disputes following a divorce often present complex evidentiary issues, especially when the objects of the dispute consist of immovable property such as land and buildings. These conditions require judges to obtain an accurate factual overview of the disputed objects, not only through conventional evidence but also through the mechanism of local inspection. The implementation of local inspection raises specific legal concerns when associated with the principle of judicial passivity in civil procedural law.This study uses a normative legal research method with a descriptive analytical approach through the examination of statutory regulations, doctrines, and relevant legal literature. The research findings indicate that local inspection is not positioned as formal evidence but rather as judicial knowledge that serves to complement and strengthen the assessment of evidence submitted by the parties. Within the context of the principle of judicial passivity, local inspection remains permissible as long as it does not exceed the limits of judicial authority, specifically by not shifting the burden of proof between the parties and not placing the judge in an active role to seek evidence for the interest of a single party. Consequently, local inspection plays an important role in the evidentiary process of marital property disputes, provided it is applied proportionally and in harmony with the principle of judicial passivity to ensure justice, legal certainty, and the utility of the judgment.
Lingkup Penerapan Asas Hakim bersifat Pasif dan Aktif dalam Pembuktian pada Perkara Perdata di Indonesia Kamila , Alya Nur; Rohmah , Jundiyah Aqilah; Alya , Falin Kharisma; Handayani , Sri
Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN : 3031-8882 Vol. 3 No. 2 (2026): Januari-Juni
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62379/fw4dy055

Abstract

The purpose of this research is to find out and analyze the evidentiary mechanism in Indonesian  civil procedure and the application of the passive and active judge principles within civil adjudication. The study departs from the doctrinal tension between the principles of verhandlungs maxime, dominus litis, and ultra petita partium, which emphasize judicial passivity, and the normative mandates requiring judges to ensure legal certainty (rechtssicherheit), justice (gerechtigkeit), dan usefulness (zweckmassigkeit). The objective of this research is to construct a systematic conceptual reconciliation between judicial passivity in determining the scope of disputes and judicial activism in managing and evaluating the evidentiary process. This research applies a normative juridical method through statutory, conceptual, and principle approaches, analysing the HIR , RBg , Rv, the Civil Code, and Law No. 48 of 2009 on Judicial Power, supported by relevant legal doctrines. The findings show that Indonesian civil procedure is grounded in the pursuit of formal truth under the principle of actori incumbit probatio, whereby judges are bound by the claims and evidence presented by the parties. Nevertheless, judges inevitably exercise an active role in procedural control, evidentiary assessment, and limited fact clarification. The study concludes that judicial passivity and activism function complementarily within a proportional framework to balance legal certainty, justice, and usefulness in civil proceedings.