Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.288
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal DIskresi
RR. Cahyowati
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
Pencalonan Anggota Legislatif Perempuan pada Pemilu Tahun 2024 (Perspektif Undang-Undang Partai Politik) (Studi di Kab. Lombok Timur) Lusiana Damayanti; Rr. Cahyowati; M. Saleh
Jurnal Diskresi Vol. 3 No. 1 (2024): Jurnal Diskresi
Publisher : Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/diskresi.v3i1.5012

Abstract

This research aims to determine the candidacy of female legislative members in the 2024 General Election in East Lombok Regency (Political Party Law Perspective and find out the obstacles and solutions to nominating female legislative members in the 2024 General Election in East Lombok Regency (Political Party Law Perspective). The type of research used is empirical legal research. The research results show that in the nomination of female legislative members in the 2024 elections in East Lombok Regency17, political parties have fulfilled the 30% requirement mandated by Law Number 12 of 2011. There is one political party that has fulfilled its requirements. Where there are no legislative candidates, whether male or female legislative candidates. The nomination of female legislative members has been running well and under the law’s mandate. However, one party has not fulfilled these provisions because they do not have legislative candidates. Keywords: Woman, General Election, Political Parties
Penyalahgunaan Visa On Arrival (VoA) Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian (Studi Di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Mataram) Kamal Hasan Al Hadar; RR. Cahyowati; M. Saleh
Jurnal Diskresi Vol. 3 No. 2 (2024): Jurnal Diskresi
Publisher : Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/diskresi.v3i2.6019

Abstract

Penyalahgunaan Visa on Arrival di Indonesia sering terjadi karena kemudahan untuk masuk ke wilayah Indonesia, berbagai bentuk penyalahgunaan Visa on Arrival yang terjadi baik berbentuk over stay, penyalahgunaan izin tinggal maupun pelanggaran tindak pidana. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja bentuk penyalahgunaan Visa on Arrival dan bagaimana penegakan hukum terhadap penyalahgunaan Visa on Arrival di Indonesia. Metode penelitian, jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis-data diperoleh dengan melakukan wawancara dengan Pejabat Kantor Imigrasi Mataram. Kesimpulan, bentuk-bentuk penyalahgunaan VoA di Kantor Imigrasi Mataram adalah overstay dan penyalahgunaan izin tinggal terdapat 10 (sepuluh) pelanggaran yaitu overstay dan penyalahgunaan izin tinggal tidak ada yang Pro justisia menurut data pada Januari tahun 2024 hingga Juli tahun 2024.
PENCALONAN ANGGOTA PEREMPUAN DAN PEROLEHAN KURSI DI DPRD PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT Aulia, Fathira Hilmi; RR. Cahyowati; Rusnan; Rahmadani
Jurnal Diskresi Vol. 4 No. 1 (2025): Jurnal Diskresi
Publisher : Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/diskresi.v4i1.7389

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan, hambatan dan solusi belum tercapainya 30% keterwakilan perempuan dalam pencalonan anggota perempuan serta perolehan kursi di DPRD Provinsi NTB pada tahun 2024. Metode penelitian, dengan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dan metode pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan sosiologis. Simpulan, alasan tidak terpenuhinya keterwakilan perempuan dalam pencalonan anggota perempuan dan perolehan kursi adalah karena regulasi hukum yang tidak tegas, budaya patriarki, kapasitas perempuan, jaringan sosial, dan otokrasi partai politik. Hambatan dalam pencalonan anggota dan perolehan kursi yakni kepercayaan diri para calon, rendahnya partisipasi dalam politik, pemahaman politik para yang kurang.
PELAKSANAAN ASAS STELSEL AKTIF TERHDAP PEROLEHAN AKTA KELAHIRANMENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (Studi di Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa) Ramadhan, Faras; Rr. Cahyowati; AD. Basniwati
Jurnal Diskresi Vol. 4 No. 2 (2025): Jurnal Diskresi
Publisher : Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/k3f2r086

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan asas stelsel aktif terhadap perolehan akta kelahiran serta faktor penghambat dan pendukung menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Administrasi Kependudukan di Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa penelitian ini menggunakan metode pendekatan undang-undang dan pendekatan sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan asas stelsel aktif melalui Program Silamo dan Program Jango Desa terhadap perolehan akta kelahiran di Kecamatan Utan berjalan cukup baik namum belum efektif. Faktor pendukung ialah faktor hukum dan partisipasi masyarakat. Adapun faktor prnghambat ialah faktor pelaksana hukum dan sarana atau fasilitas.  
EFEKTIVITAS SISTEM PENGAWASAN VISA ON ARRIVAL (VOA) DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN (Studi di Kantor Imigrasi Mataram) Lalu ariyadi saputra; RR. Cahyowati; Khairul Umam
Jurnal Diskresi Vol. 4 No. 2 (2025): Jurnal Diskresi
Publisher : Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/hg8av885

Abstract

Imigrasi terhadap Visa on Arrival (VoA) di Wilayah Kantor Imigrasi Mataram Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian. mengetahui faktor penghambat dan solusi dari pelaksanaan penegakkan hukum melalui Pengawasan Keimigrasian terhadap Warga Negara Asing terkait Visa on Arrival (VoA) di Wilayah Kantor Imigrasi Mataram. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan sosiologis. Data dikumpulkan melalui pertanyaan singkat melalui kuesioner dan wawancara dengan pihak terkait dalam hal ini pejabat Kantor Imiigrasi Mataram. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa mekanisme pengawasan keimigrasian telah berjalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian akan tetapi masih ada tantangan dalam hal deteksi dini dan pelanggaran seperti overstay. Faktor utama yang menghambat efektivitas pengawasan VoA di Kantor Imigrasi Mataram meliputi keterbatasan personel keimigrasian, kurang optimalnya penggunaan teknologi informasi dalam sistem pengawasan, serta masih adanya celah dalam pengawasan di beberapa titik masuk wilayah yang menjadi pintu masuk wisatawan asing. Pemerintah harus melakukan revisi dan penegasan kembali terkait batasan aktivitas serta larangan bagi wisatawan asing pemegang VoA. Kantor Imigrasi Mataram perlu melakukan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) khususnya anggota TIMPORA melalui pelatihan khusus terkait profiling WNA. Selain itu, Pejabat Kantor Imigrasi Mataram harus membuat program sosialisasi untuk menjelaskan manfaat dari APOA dalam melakukan pengawasan terhadap orang asing serta memberikan panduan praktis mengenai penggunaan aplikasi.
PERBANDINGAN PENGATURAN SANKSI DALAM PERATURANDAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH ANTARA KOTAMATARAM DAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH Bagaswaras Pramudaryono; RR. Cahyowati; Haeruman Jayadi
Jurnal Diskresi Vol. 5 No. 1 (2026): Jurnal Diskresi
Publisher : Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ehpev375

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan pengaturan sanksi dalam Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 1 Tahun 2019 dan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sampah serta  alasan terjadinya perbedaan pengaturan sanksi dalam kedua regulasi tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah normatif empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perda Kota Mataram mengatur sanksi secara lebih rinci dan tegas, baik terkait bentuk sanksi maupun besaran denda, sehingga memberikan kepastian hukum yang lebih kuat serta memudahkan masyarakat memahami konsekuensi pelanggaran. Sebaliknya, Perda Kabupaten Lombok Tengah mengatur sanksi secara lebih umum dengan merujuk langsung pada ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tanpa merumuskan batasan denda maupun mekanisme pelaksanaannya. Pilihan regulasi ini dilakukan untuk memberikan fleksibilitas agar perubahan teknis dapat dilakukan melalui Peraturan Bupati tanpa harus mengubah peraturan daerah yang memerlukan anggaran besar. Namun, pendekatan ini menyebabkan munculnya kekaburan norma, keterlambatan penerbitan peraturan pelaksana, serta berpotensi menurunkan efektivitas penegakan. Alasan perbedaan pengaturan sanksi dalam kedua Perda dipengaruhi oleh karakteristik daerah, perbedaan kebijakan pemerintah daerah, pertimbangan anggaran, komitmen kelembagaan, serta mekanisme penyusunan peraturan daerah. Kota Mataram memilih pengaturan rinci untuk memperkuat ketertiban dan kepastian hukum, sedangkan Lombok Tengah memilih model regulasi fleksibel yang sepenuhnya bergantung pada pengaturan turunan. Kedua model menunjukkan perbedaan kualitas regulasi berdasarkan kesiapan daerah dalam mengimplementasikan kebijakan pengelolaan sampah. 
BATASAN KEBEBASAN BEREKSPRESI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2024 PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK Gilang Dwie Ajdi Nugroho Yatsal Hakim; RR. Cahyowati; Muh. Alfian Fallahiyan
Jurnal Diskresi Vol. 5 No. 1 (2026): Jurnal Diskresi
Publisher : Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/syfb1g47

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan kebebasan dan batasan kebebasan berekspresi menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 sebagai perubahan kedua atas UU ITE. Kebebasan berekspresi merupakan hak konstitusional yang dijamin UUD NRI 1945, namun dapat dibatasi oleh hukum. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan historis. Hasil penelitian menunjukkan Indonesia telah memiliki dasar hukum yang kuat, tetapi praktiknya menghadapi tantangan perkembangan teknologi digital. UU ITE mengatur aktivitas digital sekaligus membatasi ekspresi tertentu. Pembatasan harus proporsional, berdasarkan asas legalitas, serta berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia dan demokrasi digital nasional.
Co-Authors AD. Basniwati Aulia, Fathira Hilmi Bagaswaras Pramudaryono Gilang Dwie Ajdi Nugroho Yatsal Hakim Haeruman Jayadi Kamal Hasan Al Hadar Khairul Umam Lalu ariyadi saputra Lusiana Damayanti M. SALEH Rahmadani Ramadhan, Faras Rusnan