Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.138
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Sriwijaya Law Review Nagari Law Review Abdi Laksana : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Pamulang Law Review Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah) PENGABDIAN SOSIAL International Journal of Integrative Sciences Sinergi International Journal of Law RechtIdee Indonesian Journal of Law Research Legalis : Journal of Law Review International Journal of Law and Society International Journal of Law Analytic Jurnal Legislasi Indonesia
Nani Widya Sari
Universitas Pamulang
Religion Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Industrial & Manufacturing Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 25 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 25 Documents
Search

 1   2   3 
Can Judges Ignore Justifying and Forgiveness Reasons for Justice and Human Rights? Oksidelfa Yanto Yanto; Imam Fitri Rahmadi; Nani Widya Sari
Sriwijaya Law Review Volume 6 Issue 1, January 2022
Publisher : Faculty of Law, Sriwijaya University, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/slrev.Vol6.Iss1.1054.pp122-142

Abstract

In the criminal law system in Indonesia, there are two reasons why an individual suspected of having committed a crime must be released. These two reasons are justifying and forgiveness reasons. In practice, these two reasons are linked to the elimination of criminal acts based on legal justice and human rights. This article discusses the legal consequences when the judge rejects the justifying and forgiveness reasons that can eliminate the sentence. The method used in this research is normative juridical by analysing norms, principles and rules of law with a case approach. As a result, this research shows that judges in practice have the authority given by law to determine whether an action can be categorised as justifying and forgiveness reasons that eliminate punishment by referring to the principles and legal regulations for justice and human rights. However, when the judge ignores these two reasons due to considerations of lack of justice and respect for human rights, this practice can be carried out by the judge with the consequence that this decision will cause harm, suffering and misery for the accused. This article argues that to protect the public interest from wrong decisions is necessary to reform the Criminal Procedure Code (KUHAP) to provide objectivity, honesty, and justice that rely on legal principles and rules.
Implementasi Nilai Pancasila Dalam Membangun Kesatuan Bangsa Ditengah Polemik Covid-19 di Yayasan Darul Furqon Ramadhan Bogor Mohamad Anwar; Pendi Ahmad; Turkamun Turkamun; Sylvia Hasanah Thorik; Nani Widya Sari
Abdi Laksana : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 1, No 3 (2020): Edisi Oktober
Publisher : LPPM Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/al-jpkm.v1i3.6874

Abstract

By carrying out Community Service (PKM) with the theme Implementation of Pancasila Values in Building Nation Unity in the Midst of Polemic Covide-19 at the Darul Furqon Ramadhan Foundation in Bogor, in addition to fulfilling the duties of the Tri Dharma of Higher Education, the service team also had the opportunity to provide material presentation on the implementation of the Darul Furqon Ramadhan Foundation in Bogor. Pancasil values to the management of foundations and students in the midst of the co-19 polemic while still obeying the rules set by the government. The importance of understanding and implementing Pancasila values for the foundation's management and students is needed to ensure that reducing physical contact and going out of the house is one of the things included in applying the value of the Pancasila of the Indonesian Unity. Pancasila as the basis of the state and also as a characteristic of the Indonesian nation cannot be separated from community activities in carrying out daily activities as well as in handling a problem. Therefore, a deeper understanding of the values of Pancasila is the most important thing in the pre-emptive effort so that the board administrators and students at the Darul Furqon Ramadhan Foundation. does not violate government regulations related to the settlement and handling of Covid-19 in Indonesia. At the end of the Community Service activity, it was closed with a photo with the head of the foundation, students, local residents and D3 lecturer at the University of Pamulang Secretariat. Hopefully what has been done together can bring blessings to all of us, it is never too late to fulfill our duties and responsibilities to move forward together to maintain a sense of unity and mutual ownership.Keywords: Pancasila Values, National Unity, and Covid-19 Polemic
MELINDUNGI HAK ANAK DARI TINDAKAN KEKERASAN DAN SANKSI HUKUMNYA Nani Widya Sari
Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol 7, No 2 (2020): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/SKD.v7i2.y2020.9210

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan pada anak. Kemudian juga untuk mengetahui bentuk perlindungan hak anak dari tindak kekerasan dan sanksi hukum. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan penelitian melalui studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat banyak faktor penyebab terjadinya tindak kekerasan kepada anak diantaranya, ketidaktahuan orangtua, maupun guru sebagai pendidik anak-anak. Meniru atau mengimitasi dari orangtua, teman, siaran televisi, video game, film. Ada juga karena persepsi yang salah tentang cara mendidik anak dan juga kondisi keluarga yang tidak harmonis. Perlindungan dari negara harus menjadi yang paling utama. Sebab hal ini telah menjadi kewajiban negara yang diimplemtasikan lewat undang-undang. Tentunya dengan memberikan sanksi hukum bagi mereka yang melakukan kekerasan terhadap anak sebagaimana diatur secara khusus dalam pasal-pasal undang-undang perlindungan anak.
KEWENANGAN KEJAKSAAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA Nani Widya Sari
Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol 4, No 2 (2017): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (417.388 KB) | DOI: 10.32493/SKD.v4i2.y2017.1068

Abstract

Abstrak Korupsi telah menciderai rasa keadilan masyarakat secara berkepanjangan. Korupsi juga telah meruntuhkan citra Indonesia sebagai negara hukum. Wibawa hukum menjadi tercoreng, seakan stigma Indonesia sebagai negara hukum tidak memiliki makna apa-apa. Untuk itu, adalah tugas negara untuk memberantas korupsi sampai keakar-akarnya. Salah satu tugas negara tersebut dibebankan dipundak institusi kejaksaan Republik Indonesia, disamping Komisi Pemberantasan Korupsi. Hal tersebut diatur di dalam Undang-Undang tentang Kejaksaan Republik Indonesia  yang berbunyi; di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang Undang. Berdasarkan Undang-Undang Kejaksaan ini, kejaksaan harus dapat menjadi ujung tombak penegakan hukum. Jaksa agung adalah kunci penegakan hukum. Inilah tantangan berat yang harus segera dijawab jajaran kejaksaan bersamaan dengan instansi penegak hukum lainya.Kata kunci: Kewenangan, kejaksaan, korupsi.
PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI RAKYAT MISKIN SEBAGAI IMPLEMENTASI ASAS EQUALITY BEFORE THE LAW Nani Widya Sari; Sugeng Samiyono; Guntarto Widodo; Dian Ekawati
Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol 6, No 2 (2019): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (497.261 KB) | DOI: 10.32493/SKD.v6i2.y2019.4001

Abstract

Abstract Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peraturan yang mengatur tentang bantuan hukum serta untuk mengetahui bentuk dan tujuan pemberian bantuan hukum bagi rakyat miskin sebagai implementasi asas equality before the law. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitin hukum normatif dengan menggunakan data sekunder melalui studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat berbagai macam peraturan yang menjelaskan mengenai hak mendapatkan bantuan hukum. Secara garis besar Undang-Undang Bantuan Hukum (UUBH) mengatur tata cara pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum yang didalamnya adalah orang atau kelompok orang miskin yang menghadapi masalah hukum. Bantuan Hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang menghadapi masalah hukum. Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi. Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum dengan tujuan untuk menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum dalam mendapatkan akses keadilan secara konstitusional.Kata Kunci: Bantuan hukum, rakyat miskin, asas equality before the law
KEJAHATAN CYBER DALAM PERKEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI BERBASIS KOMPUTER Nani Widya Sari
Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol 5, No 2 (2018): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (717.649 KB) | DOI: 10.32493/SKD.v5i2.y2018.2339

Abstract

Abstrak “Penelitian ini bertujuan  untuk mengetahui bentuk kejahatan yang berhubungan erat dengan penggunaan teknologi informasi yang berbasis utama komputer dan jaringan telekomunikasi. disamping itu juga ingin mengetahui pengaturan hukum mengenai cyber crime dalam pusaran teknologi informasi berbasis komputer yang dihubungkan dengan internet. Adapun metode yang penulis gunakan dalam peneltian ini adalah  metode penelitian yuridis normatif dengan mengumpulkan bahan-bahan pustaka yang terhimpun dalam data sekunder. Data sekunder di dapat dari berbagai macam sumber referensi seperti bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan teknologi informasi berbasis komputer telah memunculkan kejahatan cyber dengan menggunakan data atau informasi ke internet. Seperti misalnya kejahatan dengan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting. Terdapat ketentuan hukum yang mengatur mengenai kejahatan dalam teknologi informasi. Dalam beberapa Pasalnya dijelaskan mengenai kejahatan dengan menggunakan teknologi informasi berbasis internet yang disambungkan melalui komputer.”“Kata kunci: Cyber, teknologi informasi, komputer.”
PENERAPAN NILAI-NILAI PANCASILA DALAM BERETIKA DI YAYASAN PESANTREN DAN RUMAH YATIM RUHAMA – GUNUNG SINDUR JAWA BARAT Dyas Mulyani Benazir; Pendi Ahmad; Nurhayati Nurhayati; Nani Widya Sari
PENGABDIAN SOSIAL Vol 2, No 1 (2022): JURNAL PENGABDIAN SOSIAL
Publisher : Universiitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (146.431 KB) | DOI: 10.32493/pbs.v2i1.18441

Abstract

ABSTRACTIn educational institutions, both schools and educational foundations have formulated and implemented a code of ethics for students, a system of norms, values and written professional rules that explicitly state what is right and good and what is not good for professionals. and also the values of Pancasila. But in reality, there is still a lack of awareness of students to obey existing regulations. And parents also blame educational institutions for the moral decline of students. Therefore, efforts are needed to restore these conditions, by teaching and reminding students of the importance of learning the values of Pancasila in ethics to instill good morals, this cannot be separated from the participation of parents and teachers.The method of implementing Community Service activities is dialogue-participatory education by explaining the importance of learning the values of Pancasila in ethics at the Ruhama Pesantren and Orphanage,. In addition, this activity also involves Foundation educators who have been teaching ethics to students.The results of this activity the students were explained about the application of Pancasila values in ethics. Besides that, it also raises the awareness of students to apply ethics at the Ruhama Pesantren and Orphanage, because the value of Pancasila in ethics should be the main goal in the education system in Indonesia. So that students become moral and ethical. Keywords: ethics, Pancasila, students ABSTRAK Di lembaga pendidikan, baik di sekolah-sekolah maupun yayasan pendidikan telah merumuskan dan menerapkan kode etik peserta didik yaitu suatu sistem norma, nilai dan juga aturan profesional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan baik dan apa yang tidak benar dan tidak baik bagi profesional dan juga nilai-nilai Pancasila. Namun pada kenyataannya, masih kurangnya kesadaran para peserta didik untuk mentaati peraturan yang ada. Dan orang tua pun menyalahkan lembaga pendidikan akan penurunan moral peserta didik. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk memulihkan kondisi tersebut, dengan mengajarkan dan mengingatkan kembali kepada peserta didik akan pentingnya mempelajari nilai-nilai Pancasila dalam beretika untuk menanamkan moral yang baik, hal ini tidak luput dari peran serta orang tua dan para pengajar.  Metode pelaksanaan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat bersifat edukasi dialog-partisipatif dengan cara menerangkan mengenai pentingnya mempelajari nilai-nilai Pancasila dalam beretika di Yayasan Pesantren dan Rumah Yatim Ruhama. Selain itu, kegiatan ini juga melibatkan pendidik Yayasan  yang selama ini telah mengajarkan etika kepada peserta didik.Hasil kegiatan ini para peserta didik dijelaskan mengenai penerapan nilai-nilai Pancasila dalam beretika. Disamping itu juga menumbuhkan kesadaran peserta didik untuk menerapkan etika di Yayasan Pesantren dan Rumah Yatim Ruhama, karena nilai Pancasila dalam beretika sudah seharusnya menjadi tujuan utama dalam sistem pendidikan di Indonesia. Agar peserta didik menjadi bermoral dan beretika. Kata Kunci : etika, Pancasila, peserta didik
PELATIHAN MEMBERIKAN EDUKASI SOFT SKILL KOMUNIKASI PADA MASYARAKAT DALAM BERWIRAUSAHA DI KANTOR DESA SUKARAME CARITA - PANDEGLANG Katry Anggraini; Sewaka Sewaka; Nani Widya Sari
PENGABDIAN SOSIAL Vol 2, No 2 (2022): JURNAL PENGABDIAN SOSIAL
Publisher : Universiitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (305.764 KB) | DOI: 10.32493/pbs.v2i2.23140

Abstract

ABSTRACT The Covid-19 pandemic has brought changes in teaching activities in the school environment, as well as teaching and learning activities (KBM) within the Jame Pekojan Islamic Education Foundation which are carried out online at their respective homes. At times like this, there needs to be more intense coordination between the head of the foundation and staff, staff and staff and staff and students. Coordination can run well if done with good communication. Good communication is communication that is carried out in two directions and conveys messages from the sender of the message to the recipient of the message, for example messages from the chairman of the foundation to staff, messages from staff to staff, or messages from staff to students. Although learning activities are carried out online, there are some staff who sometimes have to come to the Foundation to complete work that cannot be done at home, so the Health protocol must be implemented while outside the home. The COVID-19 prevention health protocols include the 5M, namely: wearing masks, washing hands with soap and running water, maintaining a minimum distance of 1 meter, staying away from crowds and limiting mobilization and interaction. The foundation must socialize the prevention by using a persuasive approach so that staff, educators, students and all parties within the Jame Pekojan Islamic Education Foundation can get used to and be disciplined in carrying out health protocols. Keywords: Covid-19 Pandemic, Health Protocols, Teaching and Learning Activities (KBM) ABSTRAK Kewirausahaan merupakan trend yang terus mengalami perubahan sesuai dengan kemajuan zaman dan kecanggihan teknologi sehingga menjadikan masyarakat Desa Sukarame Carita tidak hanya harus bisa menguasai ilmu kewirausahaan (hardskills), tetapi lebih dari itu juga harus menguasai kemampuan lunak (softskills) dalam hal berkomunikasi. Kemampuan softskills komunikasi memungkinkan seseorang untuk bersaing ketika memasuki dunia usaha. Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini memberikan edukasi berupa pelatihan bertujuan untuk membangun konstruksi proposisi dalam menjelaskan tentang peningkatan kemampuan softskill komunikasi dalam berwirausaha. Wirausahawan atau entreprenership merupakan orang yang siap dan berani menerima risiko serta dapat mengambil peluang usaha di berbagai kesempatan. Wirausahawan selalu berpikir untuk mencari keuntungan dan selalu berkembang dengan cara mencari dan memanfaatkan peluang usaha yang ada. Pelatihan soft skill komunikasi untuk materi pengembangan jiwa kewirausahaan diperlukan oleh masyarakat agar mereka tetap semangat dalam melakukan kegiatan usahanya tanpa khawatir untuk terus melakukan pengembangan usahanya. Untuk mencapai tujuan kegiatan ini digunakan metode pelatihan dengan cara memberi penjelasan tentang materi kewirausahaan dan pengembangan jiwa kewirausaahaan dengan berbagai contoh serta berdiskusi dari permasalahan yang dihadapi dalam kegiatan usahanya. Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) dilakukan dengan cara edukasi dalam memberikan pelatihan sehingga dapat mengolah informasi dari masyarakat dan dari beberapa hasil Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) terkait dengan melatih kemampuan softskills berkomunikasi. Hasil yang didapat dalam edukasi pelatihan ini adalah akan adanya rasa tanggung jawab, komitmen, berani mengambil resiko, dan berorientasi pada tindakan berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan kemampuan softskill berkomunikasi dalam berwirausaha. Kata Kunci: Pandemi Covid-19, Protokol Kesehatan, Kegiatan Belajar Mengajar (KBM)
MEMBANGUN SINERGI PENGELOLAAN BANK SAMPAH DALAM RANGKA PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP Nani Widya Sari; Sylvia Hasanah Thorik; Sri Utami Ningsih; Mohamad Anwar
PENGABDIAN SOSIAL Vol 1, No 1 (2021): JURNAL PENGABDIAN SOSIAL
Publisher : Universiitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (124.801 KB) | DOI: 10.32493/.v1i1.9824

Abstract

ABSTRACT The purpose of this Community Service activity is to see how the management of organic waste at the Clean Griya Asri Integrated Waste Disposal Site in Pamulang Subdistrict. Then also to understand about the benefits of the existing Waste Bank. The method used in this activity is the delivery of material and discussions with the local community. The conclusion of this service is that the Pamulang University academic community, which in this case is coordinated by the Secretarial Study Program lecturers by involving students and the community, can maximize their duties and responsibilities regarding how to educate the public and students about the importance of good and correct waste management through waste banks, so that provide great benefits for people's lives, especially benefits in the economic field. Keywords: Synergy, Waste Bank, Environment. ABSTRAK Tujuan dari kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah untuk melihat bagaimana pengelolaan sampah organik di Tempat Pembuangan Sampah Terpadu Griya Bersih Asri di Kecmatan Pamulang ini. Kemudian juga untuk memahami mengenai manfaat dari Bank Sampah yang sudah ada. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah penyampaian materi dan diskusi dengan masyarakat setempat. Kesimpulan dari pengabdian ini adalah bahwa civitas akademika Universitas Pamulang yang dalam hal ini dikoordinir oleh dosen Program Studi Sekretari dengan melibatkan mahasiswa dan masyarakat dapat memaksimalkan tugas dan tanggungjawabnya mengenai bagaimana mengedukasi masyarakat dan juga mahasiswa tentang pentingnya pengelolaan sampah yang baik dan benar melalui bank sampah, sehingga memberikan manfaat yang besar bagi kehidupan masyarakat, khususnya manfaat dalam bidang ekonomi. Kata Kunci: Sinergi, Bank Sampah, Lingkungan Hidup.
THE ROLE OF INDICTMENT OF PUBLIC PROSECUTORIN ERADICATION OF THE CASE OF CORRUPTIONIN INDONESIAN CRIMINAL JUSTICE SYSTEM Oksidelfa Yanto; Erma Rusdiana; Nani Widya Sari; Yulita Puji lestari
RechtIdee Vol 14, No 2 (2019): December
Publisher : Trunojoyo Madura University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/ri.v14i2.6244

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum bidang penuntutan dan juga ingin mengetahui peran surat dakwaan jaksa penuntut umum dalam penegakan hukum kejahatan korupsi dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Metode yang penulis gunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder yang berasal dari bahan-bahan hukum yang relevan dengan masalah yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran jaksa sebagai lembaga penegak hukum bidang penuntutan yang diberi kewenangan membuat surat dakwaan khususnya dalam hal pemberantasan korupsi memiliki arti yang sangat penting  dalam mewujudkan tercapainya tujuan hukum. Hal ini dikarenakan jaksa merupakan bagian dari sub sistem peradilan pidana yang ada di Indonesia. Sebagai sub sistem jaksa memiliki kewenangan dalam hal pemberantasan korupsi dengan memberikan tuntutan pidana paling berat kepada pelaku korupsi melalui surat dakwaannya.”
Co-Authors Abdul Azis Ahmad, Pendi Alzagladi, Hasan Bhanus Prakash Nunna Bryan Adi Indrasaputra DADANG DADANG Dian Ekawati Dian Ekawati Dian Ekawati Dyas Mulyani Benazir Erma Rusdiana Guntarto Widodo Guntarto Widodo Henny Nuraeny Imam Fitri Rahmadi Inawati Santini Isnu Harjo Prayitno Katry Anggraini Mohamad Anwar Mohamad Anwar, Mohamad Muhamad Iqbal Mulyani Benazir, Dyas Munalar, Sri Siti Nandang Sambas Ningsih, Sri Utami Nurhayati Nurhayati Nurhayati Nurhayati Oksidelfa Yanto Oksidelfa Yanto Oksidelfa Yanto Oksidelfa Yanto Oksidelfa Yanto Oksidelfa Yanto Yanto Pendi Ahmad Prakash Nunna, Bhanu Prayitno, Isnu Harjo Purgito, Purgito Qingqing Cindy Chen Ramadan, Tubagus Ahmad Rejeki , Henlia Peristiwi Samuel Soewita Samuel Soewita Sewaka Sewaka Showiruddin Purnama Sri Utami Ningsih Sugeng Samiyono Suhendar Suhendar Suhendar Sylvia Hasanah Thorik Thorik, Sylvia Hasanah Turkamun Turkamun Turkamun, Turkamun Widodo, Guntarto Yulita Puji lestari Zuwanda, Rifka