Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

MELINDUNGI HAK ANAK DARI TINDAKAN KEKERASAN DAN SANKSI HUKUMNYA Nani Widya Sari
Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol 7, No 2 (2020): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/SKD.v7i2.y2020.9210

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan pada anak. Kemudian juga untuk mengetahui bentuk perlindungan hak anak dari tindak kekerasan dan sanksi hukum. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan penelitian melalui studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat banyak faktor penyebab terjadinya tindak kekerasan kepada anak diantaranya, ketidaktahuan orangtua, maupun guru sebagai pendidik anak-anak. Meniru atau mengimitasi dari orangtua, teman, siaran televisi, video game, film. Ada juga karena persepsi yang salah tentang cara mendidik anak dan juga kondisi keluarga yang tidak harmonis. Perlindungan dari negara harus menjadi yang paling utama. Sebab hal ini telah menjadi kewajiban negara yang diimplemtasikan lewat undang-undang. Tentunya dengan memberikan sanksi hukum bagi mereka yang melakukan kekerasan terhadap anak sebagaimana diatur secara khusus dalam pasal-pasal undang-undang perlindungan anak.
KEWENANGAN KEJAKSAAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA Nani Widya Sari
Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol 4, No 2 (2017): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (417.388 KB) | DOI: 10.32493/SKD.v4i2.y2017.1068

Abstract

Abstrak Korupsi telah menciderai rasa keadilan masyarakat secara berkepanjangan. Korupsi juga telah meruntuhkan citra Indonesia sebagai negara hukum. Wibawa hukum menjadi tercoreng, seakan stigma Indonesia sebagai negara hukum tidak memiliki makna apa-apa. Untuk itu, adalah tugas negara untuk memberantas korupsi sampai keakar-akarnya. Salah satu tugas negara tersebut dibebankan dipundak institusi kejaksaan Republik Indonesia, disamping Komisi Pemberantasan Korupsi. Hal tersebut diatur di dalam Undang-Undang tentang Kejaksaan Republik Indonesia  yang berbunyi; di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang Undang. Berdasarkan Undang-Undang Kejaksaan ini, kejaksaan harus dapat menjadi ujung tombak penegakan hukum. Jaksa agung adalah kunci penegakan hukum. Inilah tantangan berat yang harus segera dijawab jajaran kejaksaan bersamaan dengan instansi penegak hukum lainya.Kata kunci: Kewenangan, kejaksaan, korupsi.
KEJAHATAN CYBER DALAM PERKEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI BERBASIS KOMPUTER Nani Widya Sari
Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol 5, No 2 (2018): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (717.649 KB) | DOI: 10.32493/SKD.v5i2.y2018.2339

Abstract

Abstrak “Penelitian ini bertujuan  untuk mengetahui bentuk kejahatan yang berhubungan erat dengan penggunaan teknologi informasi yang berbasis utama komputer dan jaringan telekomunikasi. disamping itu juga ingin mengetahui pengaturan hukum mengenai cyber crime dalam pusaran teknologi informasi berbasis komputer yang dihubungkan dengan internet. Adapun metode yang penulis gunakan dalam peneltian ini adalah  metode penelitian yuridis normatif dengan mengumpulkan bahan-bahan pustaka yang terhimpun dalam data sekunder. Data sekunder di dapat dari berbagai macam sumber referensi seperti bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan teknologi informasi berbasis komputer telah memunculkan kejahatan cyber dengan menggunakan data atau informasi ke internet. Seperti misalnya kejahatan dengan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting. Terdapat ketentuan hukum yang mengatur mengenai kejahatan dalam teknologi informasi. Dalam beberapa Pasalnya dijelaskan mengenai kejahatan dengan menggunakan teknologi informasi berbasis internet yang disambungkan melalui komputer.”“Kata kunci: Cyber, teknologi informasi, komputer.”
Criminal Responsibility of Corporations in Criminal Acts of Corruption Nani Widya Sari; Oksidelfa Yanto; Suhendar; Samuel Soewita; Henny Nuraeny
IJOLARES : Indonesian Journal of Law Research Vol. 3 No. 1 (2025): IJOLARES : Indonesian Journal of Law Research
Publisher : CV Tirta Pustaka Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60153/ijolares.v3i1.122

Abstract

At this time, the existence of corporations is felt to be increasingly important and strategic, in addition to being able to help turn the wheels of the economy, corporations have also reached almost all spheres of life. Corporations do not only carry out activities that aim to achieve their goals based on the provisions of the laws and regulations that govern them but in certain cases, many corporations commit criminal acts of corruption. Corruption is developing in various sectors, including state-owned companies.  The purpose of this study is to determine the criminal liability of corporations in the crime of corruption. The research method used is normative juridical, where this research was conducted by examining library materials in the form of secondary data obtained from various legal materials. The research results show the law must be interpreted as a regulation that is real and applies to all humans without exception. All acts of corruption committed by corporations must be subject to sanctions if they are contrary to applicable legal regulations. So that the law will function in order to achieve the objectives of the law, namely certainty, justice and benefit.  That that corporations are responsible as legal subjects in criminal acts of corruption. Legal subjects are not only individuals or individuals but legal entities such as corporations that can be held accountable. The existence of an error is an absolute element that can result in a corporation being held criminally responsible.