Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

SOSIALISASI DAN PELATIHAN E-LITIGASI DI LEMBAGA BANTUAN HUKUM UNGGUL TANGERANG SELATAN GUNA MENINGKATKAN PROFESINALISME DALAM RANGKA PENDAMPINGAN MASYARAKAT PENCARI KEADILAN MELALUI APLIKASI KOMPUTER Oksidelfa Yanto; Susanto Susanto; Yoyon M. Darusman; Bambang Wiyono; Rizal S. Gueci
Jurnal Abdimas Tri Dharma Manajemen Vol 1, No 2 (2020): ABDIMAS
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/ABMAS.v1i2.p1-9.y2020

Abstract

Tujuan dari pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang berjudul “Sosialisasi dan Pelatihan E-Litigasi di Lembaga Bantuan Hukum Unggul Tangerang Selatan Guna Meningkatkan Profesionalisme dalam Rangka Pendampingan Masyarakat Pencari Keadilan Melalui AplikasiKomputer” adalah sebagai upaya pemenuhan kewajiban Tri Dharma Perguruan Tinggi. Pengabdian Kepada Masyarakat dilakukan di LBH Unggul yang berdomisili kantor di Villa Pamulang Jl. Ismaya II Blok U 11 No 29 Pamulang, Tangerang Selatan, Banten pada tanggal 24 November 2019.Berdasarkan hal di atas, kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan memberikan informasi dan atau tambahan pengetahuan mengenai sistem e-litigasidalam rangka mendukung penggunaan teknologi di Pengadilan merupakan suatu hal yang bermanfaat. sebagai wujud eksistensi Perguruan Tinggi yang bertujuan untuk memberikan konstribusi besar kepada pengembangan dan penerapan ilmu kepada masyarakat.Metode yang digunakan pada Pengabdian Kepada Masyarakat ini berupa ekspositori yaitu penyampaian materi secara verbal dan inquiry yaitu pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir kreatif kritis dan analitis terkait penggunaan sistem elitigasidalam peradilan cepat untuk menghindari pungutan liar serta peluang korupsi yang mungkin terjadi di Pengadilan.Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat yang diperoleh adalah beberapa pengacara yang tergabung dalam LBH Unggul sudah mulai mendaftarkan akun e-courtnya dan menambah pengetahuan dalam penggunaan fitur-fitur dalam sistem e-court dan elitigation.Kegiatan ini diharapkan mampu memberikan gambaran serta informasi berkaitan dengan cara penggunaan sistem e-litigation sebagai fasilitas berbasis teknologi dalam upaya pembayaran perkara serta birokrasi lainnya dengan basis online kepada pengacara di LBH agar dapat menyelesaikan kasus perkara lebih efisien dan cepat.Kata Kunci : Pengabdian, E-Litigation, Pengadilan, Teknologi
Prostitusi Online Sebagai Kejahatan Kemanusiaan terhadap Anak: Telaah Hukum Islam dan Hukum Positif Oksidelfa Yanto
AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah Vol 16, No 2 (2016)
Publisher : Universitas Islam Negeri Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/ajis.v16i2.4449

Abstract

Online Prostitution as Humanity Crimes against Children: in the Perspective of Islamic Law and Positive Law. Disclosure of online prostitution case is a clear proof that social media is becoming a powerful tool for prostitution promotion. Prostitution is a result of the unlimited use of online social media. Therefore, as a country with Muslim population as majority, the state must take steps against any form of prostitution. If prostitution is not eradicated, it will be fast-growing business. Also, it will make Indonesia considered as a country that maintains immoral behaviors.DOI: 10.15408/ajis.v16i2.4449
Legal Protection of the Rights of the Child Victims in Indonesian Juvenile Criminal Justice System Oksidelfa Yanto; Yoyon M. Darusman; Susanto Susanto; Aria Dimas Harapan
JURNAL YUSTIKA: MEDIA HUKUM DAN KEADILAN Vol. 23 No. 01 (2020): Jurnal Yustika: Media Hukum dan Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24123/yustika.v23i01.2818

Abstract

This research purposes to observe the development of crimes against children in Indonesia. Firstly, will take a closer look toward the importance of child protection in family, school and the environment from violence and crime. Secondly, will evaluate how far the criminal justice system can give protection toward the children as victims of violence and crime. Thirdly, looking at the state responsibility in giving sanctions through the criminal justice system. The method used in this research is juridical-normative by collecting secondary data related to legislation and materials obtained from books, journals, and other relevant materials. The observation result shown that many children are victims of violence. The victimization is basically everywhere, not only at home, but also at school. Violence in schools is not merely physical violence, but also psychological. The responsibility for protecting, educating, and developing children lies in the environment, family, and school. The function of criminal law to fight crimes against children's rights is a major factor in the success of the juvenile criminal justice system.
Legal Consequences for Perpetrators of Violations of The Economic Rights of The Creator and Efforts to Strengthen The Protection of a Song Copyright Work Oksidelfa Yanto
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 10, No 1: April 2022 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v0i0.1023

Abstract

This study is purposed to determine the legal consequences for someone who commits copyright infringement, especially when the person commercially utilizes the economic rights of a song copyright work. It also wants to know what efforts can strengthen the protection of a song copyright work. The method used in this study is normative juridical method through literature study, with the presentation of data in the form of secondary data. The results showed that the legal consequences for perpetrators of violations of the economic rights of copyright works are punished with imprisonment for a maximum of four years and / or a maximum fine of Rp. 1.000.000.000. In the sanctions, parties other than the creator are prohibited from taking advantage of the economic rights of the creator. The effort to strengthen the protection of a song copyright work is to form a special body that will be in charge of preventing and eradicating all acts that violate the copyright of song works. Then no less important is to apply all the provisions of existing regulations firmly by all law enforcement officers, especially judges in each decision.
Implementation of Remission For Female Prisoner as One of The Rights in The Correction System Oksidelfa Yanto; Rachmayanthy Rachmayanthy; Djoni Satriana
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 7, No 1 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (174.641 KB) | DOI: 10.29303/ius.v7i1.577

Abstract

 The purpose of this study was to find out about the implementation of remission of female prisoners in the Class II A Tangerang Women's Penitentiary and also to find out the obstacles to the implementation of remission against female prisoners in the Penitentiary. The method used in this study is normative and empirical legal research methods by collecting secondary data and primary data related to research problems. The results of the study indicate that remission is the right of prisoners to get a criminal reduction if during good coaching. Remission is the right of the prisoner if the person in question carries out acts such as doing services to the state and taking actions that are beneficial to the state or humanity, as well as committing acts that help the activities of the prison. There are several factors inhibiting remission in the Class II A Tangerang Women's Penitentiary, namely the difficulty of female inmates meeting the special requirements for the implementation of remission, which is paying fines and replacement money in accordance with court decisions.
BIMBINGAN TEKNIS PEMBUATAN PERATURAN DESA DI DESA PEDESLOHOR, KECAMATAN ADIWERNA, KABUPATEN TEGAL, JAWA TENGAH Susanto Susanto; Yoyon M. Darusman; Ali Maddinsyah; Belly Isnaeni; Oksidelfa Yanto
Abdi Laksana : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 2, No 1 (2021): Edisi Januari
Publisher : LPPM Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/al-jpkm.v2i1.8790

Abstract

Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa merupakan kerangka hukum dan kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembangunan Desa. Penetapan Peraturan Desa merupakan penjabaran atas berbagai kewenangan yang dimiliki Desa mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sehingga sebagai sebuah produk hukum, Peraturan Desa tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan tidak boleh merugikan kepentingan umum. Salah satu daru alasan di buatnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah pengakuan bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Hal ini disebabkan karena dengan diakuinya desa sebagai sebuah daerah otonom menjadikan desa memiliki peran utama dalam mengelola, memberdayakan dan memajukan sumber daya yang tersedia, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Sehingga pada akhirnya mampu menggerakkan roda pembangunan yang harus diiringi kesadaran akan pemahaman spirit otonomi bagi seluruh penggerak warga desa dan kapasitas perangkat juga masyarakat dalam memahami tata kelola pemerintahan. Kelembagaan Desa/Desa Adat, yaitu lembaga Pemerintahan Desa/Desa Adat yang terdiri atas Pemerintah Desa/Desa Adat dan Badan Permusyawaratan Desa/Desa Adat, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan lembaga adat. Kepala Desa/Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain merupakan kepala Pemerintahan Desa/Desa Adat yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Kepala Desa/Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain mempunyai peran penting dalam kedudukannya sebagai kepanjangan tangan negara yang dekat dengan masyarakat dan sebagai pemimpin masyarakat. Tri Dharma Perguruan Tinggi merupakan visi dari seluruh perguruan tinggi di Indonesia yang terdiri dari pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, serta pengabdian kepada masyarakat. Sebagai upaya untuk mewujudkan visi tersebut, Program studi Magister Hukum Universitas Pamulang dengan melibatkan Dosen dan para Mahasiswa telah mengadakan Pengabdian Masyarakat dalam bentuk memberikan Bimbingan teknis kepada kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa Pedeslohor, Kecamatan Adiwerna dalam penyusunan Peraturan desa yang akan dilakukan di desa Pedeslohor, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal.Kata Kunci: Bimbingan Teknis, Peraturan Desa
SOSIALISASI KEKAYAAN INTELEKTUAL GUNA MENUMBUHKEMBANGKAN USAHA DALAM RANGKA MENGHADAPI PERSAINGAN GLOBAL PADA REVOLUSI 4.0 Oksidelfa Yanto; Susanto Susanto; Agung Nugroho; Bambang Santoso; Rizal S Gueci
Abdi Laksana : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 1, No 2 (2020): Edisi Mei
Publisher : LPPM Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (388.617 KB) | DOI: 10.32493/al-jpkm.v1i2.4976

Abstract

The purpose of the implementation of Community Service entitled "The Socialization of Intellectual Property to Grow Businesses in the Context of Facing Global Competition in the Revolution 4.0" is as an effort to fulfill the obligations of the Higher Education Tri Dharma namely Community Service to be carried out at Bandung Lembang Floating Market on 19 October 2019 up to October 21, 2019. Based on the above, community service activities by providing information and or additional knowledge regarding Intellectual Property Rights. The method used in Community Service is in the form of counseling on the understanding of IPR and the importance of IPR for the business world. The types of IPR are also explained in detail. The Community Service Results obtained are the understanding and desire of PKM objects to administer and register IPR in the interests of their business.Keywords: Dedication, Intellectual Property Rights, Business World
BIMBINGAN TEKNIS PEMBUATAN PERATURAN DESA DI DESA KALIMATI, KECAMATAN ADIWERNA, KABUPATEN TEGAL, JAWA TENGAH Yoyon M Darusman; Susanto Susanto; Oksidelfa Yanto; Bastianon Bastianon; Endi Arofa
Jurnal Abdimas Tri Dharma Manajemen Vol 2, No 1 (2021): ABDIMAS
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/ABMAS.v2i1.p61-66.y2021

Abstract

Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BadanPermusyawaratan Desa merupakan kerangka hukum dan kebijakan dalam penyelenggaraanPemerintahan Desa dan Pembangunan Desa. Penetapan Peraturan Desa merupakanpenjabaran atas berbagai kewenangan yang dimiliki Desa mengacu pada ketentuan peraturanperundang-undangan yang lebih tinggi. Sehingga sebagai sebuah produk hukum, Peraturan62Desa tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan tidak boleh merugikankepentingan umum. Salah satu daru alasan di buatnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014tentang Desa adalah pengakuan bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalammengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan citacita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945 Hal ini disebabkan karena dengan diakuinya desa sebagai sebuah daerah otonommenjadikan desa memiliki peran utama dalam mengelola, memberdayakan dan memajukansumber daya yang tersedia, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Sehinggapada akhirnya mampu menggerakkan roda pembangunan yang harus diiringi kesadaran akanpemahaman spirit otonomi bagi seluruh penggerak warga desa dan kapasitas perangkat jugamasyarakat dalam memahami tata kelola pemerintahan. Kelembagaan Desa/Desa Adat, yaitulembaga Pemerintahan Desa/Desa Adat yang terdiri atas Pemerintah Desa/Desa Adat danBadan Permusyawaratan Desa/Desa Adat, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan lembagaadat. Kepala Desa/Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain merupakan kepalaPemerintahan Desa/Desa Adat yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa. KepalaDesa/Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain mempunyai peran penting dalamkedudukannya sebagai kepanjangan tangan negara yang dekat dengan masyarakat dan sebagaipemimpin masyarakat. Tri Dharma Perguruan Tinggi merupakan visi dari seluruh perguruantinggi di Indonesia yang terdiri dari pendidikan dan pengajaran, penelitian danpengembangan, serta pengabdian kepada masyarakat. Sebagai upaya untuk mewujudkan visitersebut, Program studi Magister Hukum Universitas Pamulang dengan melibatkan Dosendan para Mahasiswa telah mengadakan Pengabdian Masyarakat dalam bentuk memberikanBimbingan teknis kepada kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa Kalimati,Kecamatan Adiwerna dalam penyusunan Peraturan desa yang akan dilakukan di desaKalimati, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal.Kata Kunci: Bimbingan Teknis, Peraturan Desa
Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan Pemilihan Umum (PEMILU) Tahun 2019 (Studi Kasus pada Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (POLTEKIP) Kementerian Hukum dan HAM RI, Depok, Jawa Barat) Yoyon M Darusman; Susanto Susanto; RR Dewi Anggraeni; Rizal S Gueci; Oksidelfa Yanto
Jurnal Abdi Masyarakat Humanis Vol 1, No 1 (2019): Jurnal Abdi Masyarakat Humanis
Publisher : LPPM Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/jamh.v1i1.3376

Abstract

Pengabdian ini berjudul Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan Pemilihan Umum (PEMILU) Tahun 2019 (Studi Kasus pada Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (POLTEKIP) Kementerian Hukum dan HAM RI, Depok, Jawa Barat). Tujuan umum dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah memberikan materi-materi tentang Hukum dan Ilmu Perundang-undangan yang berlaku saat ini di dalam sistem hukum Indonesia.  Metode yang digunakan adalah pada Tahap Persiapan menggunakan : Pendekatan dan kunjungan langsung dengan Direktur Poltekip dan para pejabat yang terkait. Pemantapan dan penentuan lokasi PKm dengan mengkoridinasikan dengan para pihak terkait, Direktur Pascasarjana, Ketua Prodi MH, para Dosen, mahasiswa dan alumni. Penyusunan bahan ajar/materi pelatihan dan sosialisasi yang meliputi : Infocus, Slide serta handsout. Pada Tahap Pelaksanaan : Pelatihan serta sosialisasi materi yang bersifat tutorial yang disampaikan langsung oleh para nara sumber. Tanya jawab serta diskusi secara dua arah antara para nara sumber dengan para peserta PKM. Kesimpulan dalam PKM ini bahwa sosialisasi tentang Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan yang disampaikan kepada para ASN dan PNS di lingkungan Poltekip Kementerian Hukum dan HAM RI yang kebetulan sedang melakukan pendidikan dan pelatihan. Dengan pemberian materi-materi tambahan berupa wawasan tentang Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan dapat memberikan wawasan dalam pemahaman tentang hukum kepada para peserta diklat
Legal Consequences for Perpetrators of Violations of The Economic Rights of The Creator and Efforts to Strengthen The Protection of a Song Copyright Work Oksidelfa Yanto
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 10 No. 1: April 2022 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan
Publisher : Magister of Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v10i1.1023

Abstract

This study is purposed to determine the legal consequences for someone who commits copyright infringement, especially when the person commercially utilizes the economic rights of a song copyright work. It also wants to know what efforts can strengthen the protection of a song copyright work. The method used in this study is normative juridical method through literature study, with the presentation of data in the form of secondary data. The results showed that the legal consequences for perpetrators of violations of the economic rights of copyright works are punished with imprisonment for a maximum of four years and / or a maximum fine of Rp. 1.000.000.000. In the sanctions, parties other than the creator are prohibited from taking advantage of the economic rights of the creator. The effort to strengthen the protection of a song copyright work is to form a special body that will be in charge of preventing and eradicating all acts that violate the copyright of song works. Then no less important is to apply all the provisions of existing regulations firmly by all law enforcement officers, especially judges in each decision.