Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.376
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Jurnal Iman dan Spiritualitas Journal of Indonesian Islamic Studies Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam Jurnal Multidisiplin West Science QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies
Yana Sutiana
UIN Sunan Gunung Djati Bandung
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
Sundanese Muslim Community's Understanding of Sufism: A Phenomenological Approach Yana Sutiana; Afif Muhammad; Dadang Kahmad; Muhtar Solihin
Jurnal Iman dan Spiritualitas Vol 2, No 4 (2022): Jurnal Iman dan Spiritualitas
Publisher : UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/jis.v2i4.20811

Abstract

This study examined the Sundanese ethnic understanding of Sufism and its implications in social life. The research approach is a phenomenological study in the scientific paradigm of religious studies, which is descriptive qualitative empirical and uses grounded research methods. The research data comes from Sundanese Muslim leaders, cultural figures, and academic figures. This research finds that according to Islamic Sundanese figures, ethnic Sufism is a development of understanding of every society's religious thoughts, attitudes, and practices in dealing with the problems of modernity. Also, ethnic Sufism is a form of penetration of Sundanese ethnic local wisdom into religion. This study also suggests that the elements of Sufism influence the esoteric understanding of Sundanese Muslim religion based on the understanding of Sufism from Sundanese leaders, whether from religious leaders, cultural leaders, or academic figures. Sundanese ethnic Sufism is still preserved in the traditions of modern Sundanese society, for example, first, in the practice of the ritual traditions of the South Coast Sundanese ethnicity. This coastal area is very thick with the early process of the entry of Islam.
INDIKASI DOMINASI PASAR : BENTUK USAHA GOGGLE Ikhwan Aulia Fatahillah; Syamsul Falah; Bobang Noorrisnan; Yana Sutiana; Fahmi Ihsan Margolang; Aziz Sholeh
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 4 (2023): Volume 4 Nomor 4 Tahun 2023
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v4i4.19669

Abstract

Indonesia sebagai Negara yang menganut konsep hukum normatif, dengan memiliki Undang-Undang terkait penstabilan ekonomi, yaitu terdapat pada UU No.5 Tahun 1999 yang secara tegas mengatur terkait persaingan usaha tidak sehat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk usaha Goggle di Indonesia, dengan meneliti aspek normatif terkait persaingan usaha tidak sehat, dengan meneliti bentuk-bentuk usaha goggle tersebut terdapat beberapa indikasi dominasi pasar yang dilakukan oleh Goggle di Indonesia, seperti pada halnya adanya sistem aplikasi bawaan yang dipasang pada sistem android, kemudian sistem iklan yang mengganggu juga dimonopoli oleh pihak Goggle, maka dengan indikasi awal ini, diharapkan menjadi perhatian yang cukup serius untuk melakukan pengawasan pada Goggle.
The Role of Database Management in the Accreditation of Study Programs at State Islamic Higher Education Institutions Ikhwan Aulia Fatahillah; Dedah Jubaedah; Yana Sutiana
Jurnal Multidisiplin West Science Vol 3 No 12 (2024): Jurnal Multidisiplin West Science
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jmws.v3i12.1872

Abstract

This study aims to analyze the management of databases at State Islamic Higher Education Institutions (PTKIN) in supporting the accreditation of study programs. The research adopts a descriptive qualitative approach, employing data collection methods such as interviews, observations, and documentation. Data were obtained from several PTKIN institutions in the Java region, including UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, UIN Sultan Maulana Hasanuddin, and IAIN Pekalongan. The findings reveal that database management plays a crucial role in enhancing the accreditation scores of study programs by providing valid and relevant data. Strategic policies, such as strengthening human resources, implementing independent academic information systems, and conducting accreditation simulations by Quality Assurance Institutions, have proven effective in preparing study programs for assessment by the National Accreditation Board for Higher Education (BAN-PT). The study also highlights challenges, such as limited human resources and inconsistencies in reporting data, which can be addressed through technological innovations and continuous training. This research underscores the importance of integrated database management in supporting the quality of higher education at PTKIN.
Implementasi Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 970/Kep.154-Bapenda/2025 Tentang Pembebasan Tunggakan Atas Pokok Dan Denda Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Bandung Perspektif Siyasah Dusturiyah Moch Andika Satria Piningit; Yana Sutiana; Lutfi Fahrul Rizal
Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam Vol. 5 No. 2 (2025): Staatsrecht Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/staatsrecht.v5i2.4563

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 970/Kep.154-Bapenda/2025 yang mengatur tentang pembebasan tunggakan atas pokok dan denda pajak kendaraan bermotor di Kota Bandung, serta meninjaunya dalam perspektif Siyasah Dusturiyah (politik ketatanegaraan Islam). Kebijakan ini hadir sebagai respon atas rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dan menumpuknya tunggakan pajak kendaraan di wilayah Jawa Barat, khususnya Kota Bandung. Dalam pelaksanaannya, wajib pajak diberikan insentif berupa pembebasan seluruh tunggakan dan denda hingga tahun 2024, dengan syarat membayar pajak tahun berjalan (2025) dalam periode yang ditentukan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui studi dokumentasi, wawancara, dan observasi langsung di beberapa titik pelayanan Samsat, baik offline maupun digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara administratif, kebijakan ini telah diterapkan melalui berbagai kanal layanan publik seperti Samsat Induk, Drive Thru, Samsat Keliling, serta aplikasi digital (Sambara dan SIGNAL). Namun, sosialisasi masih belum merata dan cenderung minim di kalangan masyarakat kelas bawah. Dari perspektif Siyasah Dusturiyah, kebijakan ini mencerminkan prinsip maslahah (kemaslahatan umum) dan taqnin (regulasi) dalam pemerintahan Islam, di mana penguasa diberi wewenang untuk menetapkan kebijakan fiskal demi keadilan sosial dan kemudahan rakyat. Di sisi lain, pelaksanaan yang belum optimal menunjukkan perlunya peningkatan pada aspek komunikasi publik, evaluasi kebijakan, serta konsistensi penegakan hukum pasca berakhirnya masa pemutihan.Penelitian ini merekomendasikan agar Pemerintah Provinsi Jawa Barat, khususnya BAPENDA dan instansi terkait, lebih aktif melakukan sosialisasi terpadu, penguatan sistem digital, dan pengawasan terhadap pelaksanaan lapangan, agar kebijakan ini benar-benar menjadi instrumen efektif dalam meningkatkan kepatuhan pajak dan mendorong stabilitas fiskal daerah secara berkelanjutan.
WEWENANG DEWAN PENGAWAS KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) TERHADAP KINERJA KPK DALAM MELAKSANAKAN TUGAS DAN WEWENANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019 DALAM PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH Chandra Dimuka Suharno; Yana Sutiana; Budi Tresnayadi
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 4 No. 4 (2026): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, Juni 2026
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v4i4.1297

Abstract

Pembentukan Dewan Pengawas KPK melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 dimaksudkan untuk memperkuat pengawasan dan meningkatkan akuntabilitas lembaga antikorupsi. Namun, kewenangan Dewan Pengawas yang luas, khususnya dalam pemberian izin penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan, menimbulkan persoalan terhadap independensi dan efektivitas kinerja KPK. Penelitian ini menganalisis kedudukan Dewan Pengawas dari perspektif hukum tata negara dan siyāsah dustūriyyah. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa kewenangan Dewan Pengawas berpotensi menimbulkan intervensi dan tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip kemaslahatan dan pengawasan ideal.
IMPLEMENTASI ASAS AKSESIBILITAS DALAM PEMENUHAN HAK POLITIK PENYANDANG DISABILITAS PADA PEMILU 2024 DI KOTA BANDUNG: PERSPEKTIF SIYĀSAH DUSTŪRIYYAH Syifa Mardhiah Hanifah; Ending Solehudin; Yana Sutiana
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 6 (2026): 2026 Juni
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i6.912

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi asas aksesibilitas dalam pemenuhan hak politik penyandang disabilitas pada Pemilu 2024 di Kota Bandung dengan menitikberatkan pada aspek kebijakan publik dan praktik di lapangan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara dengan penyandang disabilitas dan petugas KPPS serta didukung studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi asas aksesibilitas belum berjalan optimal, yang ditandai dengan keterbatasan akses fisik menuju TPS, belum meratanya fasilitas yang ramah disabilitas, serta kurangnya pemahaman petugas dalam memberikan pelayanan yang inklusif. Selain itu, kendala administratif dan belum optimalnya pendataan pemilih disabilitas turut memengaruhi tingkat partisipasi politik kelompok tersebut, sehingga menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan yang telah dirumuskan dengan implementasinya di lapangan. Penelitian ini menegaskan bahwa aksesibilitas dalam Pemilu tidak hanya berkaitan dengan penyediaan fasilitas, tetapi juga menyangkut desain kebijakan, kapasitas penyelenggara, serta pelibatan kelompok disabilitas dalam proses perencanaan, sehingga diperlukan penguatan kebijakan publik yang lebih inklusif melalui peningkatan kualitas pelatihan petugas, perbaikan sistem pendataan, serta penyediaan infrastruktur yang sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas.
The Siyasah Dusturiyyah Perspective on Personal Data Protection in Digital Public Services in Bandung Kidul District, Bandung City, Under Law Number 27 of 2022 Dwi Pandu Wijaksana; Yana Sutiana; Taufiq Alamsyah
Journal of Indonesian Islamic Studies Vol. 5 No. 2 (2026): Journal of Indonesian Islamic Studies (April)
Publisher : Postgraduate Program of the State Islamic Institute of Palopo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24256/jiis.v5i2.11701

Abstract

This study examines the implementation of personal data protection in digital public services at Bandung Kidul District, Bandung City, based on Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection from the perspective of Siyāsah Dustūriyyah. The research employs an empirical juridical approach using a case study method with a descriptive, analytical, and evaluative design. The findings indicate that Bandung Kidul District has implemented personal data protection through standard operating procedures (SOPs) for data management, awareness programs for government personnel, the provision of information to the public prior to data collection, and mitigation procedures in the event of a data breach. However, the implementation has not yet been fully effective due to several constraints, including limited technological infrastructure, budgetary resources, and human resource capacity. From the perspective of Siyāsah Dustūriyyah, personal data protection constitutes part of the government's fiduciary responsibility (amanah) to safeguard the public interest (maslahah) and to protect citizens' dignity and property. Therefore, strengthening technical regulations, enhancing the capacity of government officials, and providing adequate supporting infrastructure are essential to ensure the effective implementation of personal data protection at the district level..
Co-Authors Afif Muhammad Aziz Sholeh Bobang Noorrisnan Budi Tresnayadi Dadang Kahmad Dedah Jubaedah Dwi Pandu Wijaksana Ending Solehudin Fahmi Ihsan Margolang Ikhwan Aulia Fatahillah Lutfi Fahrul Rizal, Lutfi Fahrul Moch Andika Satria Piningit Solihin, Muhtar Suharno Syamsul Falah Syifa Mardhiah Hanifah Taufiq Alamsyah