Garuda - Garba Rujukan Digital

Problems of Supevision of Buying Circulations Medicine Online Dewiwaty Dewiwaty; Iriansyah Iriansyah; Bagio Kadaryanto
Unram Law Review Vol 5 No 2 (2021): Unram Law Review (ULREV)
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ulrev.v5i2.182

Drugs are pharmaceutical preparations that are much needed during the pandemic, such as today. There are so many pharmaceutical preparations circulating through internet-based media, which are not in accordance with applicable regulations so that they have big potential to cause bad impacts. There are various obstacles faced by the government in carrying out supervision of pharmaceutical preparations through the Food and Drug Supervisory Agency, especially related to online drug buying and selling activities. Some of these obstacles include good access to Indonesia's territory, the low level of public knowledge about drugs, low cross-sectoral supervision, and weak legislation. These weaknesses then become a gap for business actors to conduct online buying and selling transactions without complying with applicable regulations. Thus, further supervision is needed by the Food and Drug Supervisory Agency as a form of responsibility and the realization of legal certainty in order to improve justice and public safety as consumers.

IMPLEMENTASI STANDAR PELAYANAN KESEHATAN TERHADAP PASIEN PADA PUSKESMAS DI KABUPATEN KAMPAR Das'at Zulhendra; Ardiansah Ardiansah; Iriansyah Iriansyah
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol 5, No 2 (2022): June 2022
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v5i2.938

Abstract: Health Service Standards in Kampar Regency are very important in improving health-based development for communities throughout the country. In accordance with Permenkes 43 of 2019 concerning Puskesmas, it is hoped that they can implement health service standards for patients at the Kampar district health center. This study aims to determine the implementation of service standards at the puskesmas to patients and to review the legal aspects of responsibility for health services at the puskesmas. This research is normative juridical based on studies of legislation, books, various articles and electronic media that are closely related to health service standards at the Kampar District Health Center. For this reason, it is very necessary to have awareness and affirmation of regulations for health workers in providing health service standards for patients at the Kampar District Health Center in order to increase the degree of community welfare. Keywords: Services, Health Center, Kampar Abstrak: Standar Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Kampar sangat penting dalam meningkatkan pembangunan berbasis kesehatan bagi masyarakat di seluruh wilayah tanah air. Sesuai dengan Permenkes 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas sangat diharapkan bisa mengimplementasikan standar pelayanan kesehatan terhadap pasien di puskesmas kabupaten Kampar. Penelitan ini bertujuan untuk mengetahui implementasi standar pelayanan di puskesmas terhadap pasien dan meninjau aspek tanggung jawab dari sisi hukum bagi layanan kesehatan di puskesmas. Adapun penelitian ini bersifat Yuridis Normatif berdasarkan kajian dari perundang-undangan, buku-buku, berbagai artikel dan media elektronik yang erat kaitannya dengan standar pelayanan kesehatan di Puskesmas Kabupaten Kampar. Untuk itu sangat diperlukan adanay kesadaran dan penegasan terhadap peraturan bagi tenaga kesehatan dalam memberikan standar pelayanan kesehatan bagi pasien di puskesmas Kabupaten Kampar agar bisa meningkatkan derajad kesejahteraan masyarakat. Kata kunci: Pelayanan, Puskesmas, Kampar

BATASAN RESUSITASI JANTUNG PARU (RJP) BEDASARKAN PERMENKES NO 37 TAHUN 2014 TENTANG PENENTUAN KEMATIAN DAN PEMAMFAATAN ORGAN DONOR Ricko Alvis; Iriansyah Iriansyah; Bahrun Azmi
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol 5, No 3 (2022): October 2022
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v5i3.1015

Abstract: The act of refusing to do CPR is known as DNR (Do Not Resucitate). This often overlaps with euthanasia. In many countries, there are still many doubts about performing CPR on patients. So we need a limit and legal certainty in conducting CPR. This study uses normative legal methods. From the results of the study, it was found that the appropriate Indonesian law regarding Termination of Cardiopulmonary Resuscitation (CPR) in the Law of the Republic of Indonesia Number 36 of 2009 concerning Health in Article 5 Junto of the Minister of Health Number 37 of 2014 Article 14 paragraph (5) In the process of discontinuing CPR there are indications things that need to be considered include if the patient has not given a stable response, the pupil is maximally dilated, there is no spontaneous response after CPR for 15 - 30 minutes, the electrocardiogram (ECG) is flat, and if the patient has a DNR order. Approval or rejection of the medical action needs to be stated in a written form. The order not to do CPR issued by this patient is irrefutable, this includes the refusal of medical action which is protected by law as one of the patient's rights.Keywords: Cardiopulmonary Resuscitation; DNR; EuthanasiaAbstrak: Tindakan menolak dilakukannya RJP dikenal dengan istilah DNR (Do Not Resucitate). Hal ini sering tumpang tindih dengan euthanasia. Di berbagai negara pun masih banyak keraguan dalam melakukan RJP pada pasien. Sehingga diperlukan suatu batasan dan kepastian hukum dalam melakukan RJP. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif. Dari hasil penelitian didapatkan Hukum Indonesia yang sesuai tentang hal Penghentian Resusitasi Jantung Paru (RJP) dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan pada Pasal 5 Junto Permenkes Nomor 37 tahun 2014 Pasal 14 ayat (5) Pada proses penghentian RJP terdapat indikasi yang perlu diperhatikan diantaranya yaitu jika penderita sudah tidak memberikan respon yang stabil, pupil mengalami dilatasi maksimal, tidak ada respon spontan setelah RJP selama 15 - 30 menit, gambaran elektro kardiografi (EKG) sudah flat, serta apabila pasien memiliki perintah DNR. Persetujuan ataupun penolakan terhadap tindakan kedokteran tersebut perlu dituangkan dalam suatu form tertulis. Perintah untuk tidak dilakukannya RJP yang dikeluarkan oleh pasien ini sifatnya tidak terbantahkan, hal ini termasuk penolakan tindakan medis yang dalam undang-undang dilindungi sebagai salah satu hak pasien.Kata Kunci: Resusitasi Jantung Paru; DNR; Euthanasia

TANGGUNG JAWAB DOKTER TERHADAP PASIEN DALAM PEMBERIAN OBAT (SELF DISPENSING) OLEH DOKTER DI PRAKTEK MANDIRI Naufal Rosar; Iriansyah Iriansyah; Yeni Triana
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol 5, No 3 (2022): October 2022
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v5i3.1008

Abstract: The practice of independent doctors is basically a first-level health service that provides individual assistance by doctors to patients in the form of medical services. Doctors are authorized to provide drug services based on Law No. 29 of 2004 concerning Medical Practice Article 35 paragraph (1) letters i and j concerning the Law on Medical Practice. Based on this provision, it can be said that doctors can store drugs in permitted quantities and types as well as mix and give drugs to those who practice in remote areas and there are no pharmacies. Doctors are given authority in accordance with the education obtained and their competence. However, the existing regulations are not fully followed by health workers. Non-compliance of health workers with these regulations. There are still many health workers who provide health services outside their authority. It is recommended to the Government and independent medical practice to be committed to and apply the rules and procedures set out in the law on medical practice. Keywords: independent doctor practice, doctor's authority, drug service Abstrak: Praktik dokter mandiri pada dasanya merupakan tempat pelayanan kesehatan tingkat pertama yang memberikan bantuan secara individual oleh dokter kepada pasien berupa pelayanan medis. Dokter diberi kewenangan melakukan pelayanan obat berdasarkan Undang-Undang No 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran Pasal 35 ayat (1) huruf i dan j tentang Undang-Undang Praktek Kedokteran. Berdasarkan pada ketentuan ini dapat dikatakan bahwa dokter dapat menyimpan obat dalam jumlah dan jenis yang diizinkan serta meracik dan menyerahkan obat kepada pasien, bagi yang berpraktik di daerah terpencil dan tidak ada apotek. Dokter diberikan kewenangan ini sesuai dengan pendidikan yang diperoleh dan kompetensinya. Namun, Peraturan yang ada tidak sepenuhnya diikuti oleh tenaga kesehatan. Ketidakpatuhan tenaga kesehatan terhadap peraturan tersebut. Tenaga Kesehatan masih banyak yang memberikan pelayanan kesehatan diluar kewenangan. Disarankan kepada Pemerintah dan praktek dokter mandiri agar perlu berkomitmen dan menerapkan aturan dan prosedur yang telah ditetapka di dalam undang-undang praktek kedokteran.Kata kunci: praktik dokter mandiri, kewenangan dokter, pelayanan obat

PERBUATAN MELAWAN HUKUM PERUSAHAAN INVESTASI TERHADAP TRANSPARANSI LAPORAN KEUANGAN INVESTOR Trionesia trionesia; Iriansyah Iriansyah; Yeni Triana
FOKUS : Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas Kapuas Sintang. Vol 20, No 2 (2022): FOKUS : Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas
Publisher : Universitas Kapuas Sintang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51826/fokus.v20i2.654

Perbuatan.melawan hukum merupakan suatu perbuatan yang melanggar hak orang laindikarenakan tidak menjalankan kewajibannya yang telah ditentukan oleh undang-undang ataumenjalankan .suatu tindakan yang bertentangan dengan norma kesusilaan atau sikap kehati-hatiandalam pergaulan masyarakat yang menimbulkan kerugian kepada orang lain, Manipulasi. laporankeuangan. investor oleh perusahaan investasi merupakan perbuatan melawan hukum. Prinsip. transparansimerupakan jaminan bagi invstor untuk terus mendapatkan informasi penting dengan sanksi untukmenghentikan kelalaian yang dilakukan perusahaan investasi yang sengaja memberikan informasi yangmenyesatkan bagi. investor. Pengenaan .sanksi yang termuat dalam Undang-Undang .Nomor 8 Tahun.1995 Tentang Pasar Modal .serta penegakan hukum atas setiap pelanggaran terhadap ketentuanmengenai transparansi ini menjadikan .investor mendapat perlindungan. secara hukum agar tidakmengalami .kerugian dari praktik-praktik yang. memanipulasi atau memberikan. berita bohong pada.investor.

Pelaksanaan Perlindungan Hak Disabiltas Mendapatkan Pekerjaan Di Perusahaan Swasta Di Kota Pekanbaru Iriansyah Iriansyah; irfansyah irfansyah; Rezmia Febrina
Jurnal Hukum Respublica Vol. 22 No. 1 (2022): Jurnal Hukum Respublica
Publisher : Faculty of Law Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Bagaimanakah Pelaksanaan Perlindungan Hak Disabiltas Mendapatkan Pekerjaan di Perusahaan Swasta di Kota Pekanbaru? Apa saja hambatan dan Upaya apa yang dapat dilakukan oleh Pemerintah dalam menghadapi hambatan terhadap perlindungan hak mendapatkan pekerjaan di Kota Pekanbaru? Metode penelitian hukum sosiologis. Pelaksanaan Perlindungan Hak Disabiltas Mendapatkan Pekerjaan di Perusahaan Swasta di Kota Pekanbaru Belum Maksimal dilaksanakan oleh perusahaan-perusahaan yg ada di kota Pekanbaru dikarenakan aturan yang mengatur tentang hal tersebut belum berjalan efektif dan sanksi mengenai hal tersebut tidak berjalan efektif sehingga perusahaan swasta banyak tidak mengindahkan aturan tersebut. Hambatan yang terjadi dalam pelaksanaannya kurangnya keseriusan dalam penegakan aturan baik dari pemerintah dan kurangnya kemauan perusahaan menerapkan aturan yang sudah ada terkait keterlibatan warga disabilitas. Sedangkan upaya dalam Pelaksanaannya penerapan dan penegakan aturan dan kemauan dari pihak perusahaan harus di maksimalkan

Syntesis of Glutardehide Crosslinked Superporous Chitosan with Polyphynil Alcohol Addition for Peat Water Humic Acid Absorption Dahlena Ariyani; Uripto T Santoso; Radna Nurmasari; Utami Irawati; Iriansyah Iriansyah
Journal of Wetlands Environmental Management Vol 3, No 2 (2015): July-December
Publisher : Center for Journal Management and Publication

This research aims to synthezise the superporous adsorbent from chitosan using glutaraldehyde as a cross linker, NaHCO3 as a porogen, and polyvinyl alcohol (PVA) as a reinforcing agent. Generally, the reaction of adsorbent synthesis was carried out through four steps: (1) the addition of PVA to the chitosan solution, (2) the addition of porogen, (3) the crosslinking of chitosan, and (4) the releasing of porogen. The obtained adsorbents were characterized by Fourier Transform Infra Red (FTIR) Spectroscopy, photograph of Digital Microscope (DM), and Scanning Electron Microscopy (SEM) to measure the porosity. The adsorbent was then be applied to adsorb of HA for adsorption capacity determination. The results showed that the addition of PVA and porogen during adsorbent synthesis has produced adsorbent with more compact and flexible physical properties and greater porosity. The adsorption test showed that the adsorption capacity of KPG is 33.07 mg/g. However, if the amount of used adsorbent is larger (based on the chitosan mass 1 g), the capacity adsorption of KPG is 141.74 mg/g. The initial concentration of HA contained in peat water was 45.64 mg/L, KPG can adsorb of HA as much as 95%.

PERBUATAN MELAWAN HUKUM PERUSAHAAN INVESTASI TERHADAP TRANSPARANSI LAPORAN KEUANGAN INVESTOR Trionesia trionesia; Iriansyah Iriansyah; Yeni Triana
FOKUS : Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas Kapuas Sintang. Vol 20 No 2 (2022): FOKUS : Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas K
Publisher : Universitas Kapuas Sintang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51826/fokus.v20i2.654

Perbuatan.melawan hukum merupakan suatu perbuatan yang melanggar hak orang laindikarenakan tidak menjalankan kewajibannya yang telah ditentukan oleh undang-undang ataumenjalankan .suatu tindakan yang bertentangan dengan norma kesusilaan atau sikap kehati-hatiandalam pergaulan masyarakat yang menimbulkan kerugian kepada orang lain, Manipulasi. laporankeuangan. investor oleh perusahaan investasi merupakan perbuatan melawan hukum. Prinsip. transparansimerupakan jaminan bagi invstor untuk terus mendapatkan informasi penting dengan sanksi untukmenghentikan kelalaian yang dilakukan perusahaan investasi yang sengaja memberikan informasi yangmenyesatkan bagi. investor. Pengenaan .sanksi yang termuat dalam Undang-Undang .Nomor 8 Tahun.1995 Tentang Pasar Modal .serta penegakan hukum atas setiap pelanggaran terhadap ketentuanmengenai transparansi ini menjadikan .investor mendapat perlindungan. secara hukum agar tidakmengalami .kerugian dari praktik-praktik yang. memanipulasi atau memberikan. berita bohong pada.investor.

Title

Found 8 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 8 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 8 Documents
Search