Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.978
P-Index
This Author published in this journals
All Journal UIR LAW REVIEW Jurnal Pengabdian UntukMu NegeRI JOURNAL EQUITABLE KERTHA WICAKSANA Kosmik Hukum Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum JURNAL PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah Innovative: Journal Of Social Science Research Harmonization
Raja Desril
Universitas Muhammadiyah Riau
Religion Aerospace Engineering Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 15 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search
Journal : JOURNAL EQUITABLE

 1 
PENEGAKAN HUKUM POLDA RIAU DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DARI TINDAK PIDANA NARKOTIKA Desril, Raja; Sari, Ainun
JOURNAL EQUITABLE Vol 4 No 1 (2019)
Publisher : Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (368.162 KB)

Abstract

Keberhasilan penegak hukum dalam menangani tindak pidana pencucian uang berasal dari tindak pidana narkotika merupakan keberhasilan pertama dalam kepolisian khususnya Ditres Narkoba Polda Riau. Dalam keberhasilan tersebut terdapat beberapa upaya penegakan hukum yang dilakukan Ditres Narkoba Polda Riau yaitu upaya penyelidikan dan penyidikan. Dalam melakukan upaya penegakan hukum tersebut terdapat beberapa hambatan yang dihadapi pihak penyelidik dan penyidik. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diketahui bahwa upaya penegak hukum dalam melakukan penanganan tindak pidana pencucian uang berasal dari tindak pidana narkotika dibagi atas dua tahap yaitu penyelidikan dan penyidikan. Secara keseluruhan upaya Ditres Narkoba Polda Riau dalam menangani perkara tindak pidana pencucian uang berasal dari tindak pidana narkotika terdiri atas empat tindakan yaitu membuat laporan polisi, mengamankan barang bukti untuk selanjutnya melakukan penyitaan barang bukti, mencatat atau mencari saksi dan melakukan pemblokiran terhadap rekening terlapor dan rekening lainnya yang dicurigai.
PENEGAKAN HUKUM POLDA RIAU DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DARI TINDAK PIDANA NARKOTIKA Raja Desril; Ainun Sari
JOURNAL EQUITABLE Vol 4 No 1 (2019)
Publisher : Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37859/jeq.v4i1.1373

Abstract

Keberhasilan penegak hukum dalam menangani tindak pidana pencucian uang berasal dari tindak pidana narkotika merupakan keberhasilan pertama dalam kepolisian khususnya Ditres Narkoba Polda Riau. Dalam keberhasilan tersebut terdapat beberapa upaya penegakan hukum yang dilakukan Ditres Narkoba Polda Riau yaitu upaya penyelidikan dan penyidikan. Dalam melakukan upaya penegakan hukum tersebut terdapat beberapa hambatan yang dihadapi pihak penyelidik dan penyidik. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diketahui bahwa upaya penegak hukum dalam melakukan penanganan tindak pidana pencucian uang berasal dari tindak pidana narkotika dibagi atas dua tahap yaitu penyelidikan dan penyidikan. Secara keseluruhan upaya Ditres Narkoba Polda Riau dalam menangani perkara tindak pidana pencucian uang berasal dari tindak pidana narkotika terdiri atas empat tindakan yaitu membuat laporan polisi, mengamankan barang bukti untuk selanjutnya melakukan penyitaan barang bukti, mencatat atau mencari saksi dan melakukan pemblokiran terhadap rekening terlapor dan rekening lainnya yang dicurigai.
KEBIJAKAN FORMULASI PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA robyanugrah; Raja Desril
JOURNAL EQUITABLE Vol 6 No 1 (2021)
Publisher : Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37859/jeq.v6i1.2683

Abstract

Perbuatan melawan hukum merupakan suatu kaidah dalam hukum pidana yang berguna untuk menentukan apakah suatu perbuatan dapat atau tidaknya diberikan sanksi pidana. Dalam hukum pidana positif Indonesia saat ini pedoman penentuan suatu perbuatan merupakan perbuatan melawan hukum atau bukan ditentukan berdasarkan Pasal 1 ayat (1) KUHP yang dikenal dengan sebutan asas legalitas. Penentuan suatu perbuatan sebagai perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana Indonesia sering kali berbenturan dengan konsep melawan hukum yang dianut oleh masyarakat. Indonesia sebagai negara hukum yang sedang melakukan pembaharuan hukum pidana terutama lewat pembentukan KUHP Nasional berusaha untuk merumuskan konsep perbuatan melawan hukum yang sesuai dengan nilai-nilai social, yuridis dan filosofis bangsa Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan formulasi perbuatan melawan hukum dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia di masa sekarang, dan menganalisis kebijakan formulasi perbuatan melawan hukum yang dicita-citakan pada masa akan datang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yang bersifat yuridis normative dan spesifikasi penelitian diskriptif analitis
IMPLIKASI PRINSIP SYARI’AH TERHADAP PENGATURAN ASURANSI DALAM SEKTOR TRANSPORTASI DI INDONESIA Nugraha, Muhammad Al Haadi; Desril, R
JOURNAL EQUITABLE Vol 10 No 3 (2025)
Publisher : LPPM, Universitas Muhammadiyah Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37859/jeq.v10i3.10133

Abstract

Sharia insurance emerges as an alternative to address the issues found in conventional insurance practices, which contain elements of gharar (ambiguity), riba (interest), and maisir (gambling). The transportation sector in Indonesia, with its high risks such as accidents and cargo damage, requires insurance protection based on sharia principles. This study aims to analyze the provisions of sharia insurance that conflict with conventional insurance in the transportation sector and the implementation of sharia principles in this sector. The research method used is normative legal research with a descriptive-analytical approach, analyzing applicable regulations and related literature. The findings show that sharia insurance prioritizes justice, transparency, and mutual assistance among participants. The main challenge is the lack of public understanding of this system. Recommendations for the government and insurance companies include strengthening regulations and conducting education to promote sharia insurance in the transportation sector.
Co-Authors Ainun Sari Aksar Aksar Aksar Aksar Aksar, Aksar Ali Ismail Shaleh Desi Sommaliagustina Dinata, Umar Elviandri, Elviandri Hari Sutra Disemadi Mulia Akbar Santoso Nugraha, Muhammad Al Haadi Rachman, Miftahur Raihana Raihana Raihana Raihana Roby Anugrah Roby Anugrah robyanugrah Salsabila Rabbani Sari, Ainun Tri Wahyuni Lestari Triwahyuni Lestari