Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal de jure
Bruce Anzward
Universitas Balikpapan
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Analisis Terhadap Pengaturan Retribusi Pelayanan Pasar Dalam Perda Kota Balikpapan Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum Sebagaimana Diubah Dengan Perda Kota Balikpapan Nomor 4 Tahun 2017 Mohammad Nasir; Bruce Anzward
Jurnal de jure Vol 13, No 1 (2021): Jurnal De Jure
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36277/jurnaldejure.v13i1.529

Abstract

Menurut Pasal 81 Perda Kota Balikpapan Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana diubah dengan Perda Kota Balikpapan Nomor 4 Tahun 2017, tarif retribusi pelayanan pasar ditinjau kembali paling lama tiga tahun sekali. Dalam konteks peninjauan kembali tersebut, artikel ini menganalisis bagaimana seharusnya perubahan tarif tersebut dilakukan, termasuk melakukan analisis terhadap pasal-pasal terkait retribusi pelayanan pasar yang terdapat dalam  Perda tersebut. Tulisan ini menjawab dua pertanyaan, pertama, apa permasalahan hukum yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kota Balikpapan pelaksanaan retribusi pelayanan pasar. Kedua, ketentuan apa saja yang seharusnya diubah terkait pengaturan mengenai retribusi pelayanan pasar dalam Perda tersebut. Dengan menggunakan pendekatan normatif dalam analisis, artikel ini menyimpulkan bahwa pertama, permasalahan hukum dalam pelaksanaan retribusi jasa pasar adalah ketentuan tarif yang tidak lagi mengikuti indeks harga dan perkembangan ekonomi di Balikpapan; ketentuan mengenai objek dan subjek retribusi yang terdapat dalam beberapa pasal terkait baik memperluas maupun mempersempit pengertian yang terkandung dalam pasal lain. Kedua, pemerintah daerah harus mengubah Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32 beserta penjelasannya, dan Lampiran VI Peraturan Daerah tersebut. Perubahan tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa ketentuan dalam satu atau beberapa pasal memperluas atau mempersempit pengertian pasal lain. Selain itu, struktur dan besaran tarif retribusi jasa pasar yang ada sudah tidak lagi mengikuti indeks harga dan perkembangan ekonomi di Balikpapan.
EKSISTENSI BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN PASCA LAHIRNYA LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN INDONESIA Wahyu Tri Yuliana; Bruce Anzward; Merina Kencana Dewi
Jurnal de jure Vol 11, No 1 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (639.125 KB) | DOI: 10.36277/.v11i1.45

Abstract

Pembangunan perekonomian tidak terlepas dari kegiatan perbankan sehingga tidak menutup kemungkinan dengan adanya sengketa yang akan terjadi. Salah satu cara penyelesaian sengketa perbankan yaitu, melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI) yang berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga resmi OJK berdasarkan Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2014. Sebelum lahirnya LAPSPI, sudah adanya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sebagai alternatif penyelesaian sengketa konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Oleh karena itu, hadirnya LAPSPI dan BPSK sebagai bentuk lembaga penyelesaian sengketa untuk perlindungan konsumen terjadi tumpang tindih kewenangannya, sehingga menimbulkan permasalahan mengenai eksistensi BPSK pasca lahirnya LAPSI. 
ANALISIS HUKUM TERHADAP PENGAKUAN SEPIHAK PENUNJUKAN YERUSALEM SEBAGAI IBUKOTA ISRAEL OLEH NEGARA AMERIKA SERIKAT BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL Rizky Atsar Maulana; Bruce Anzward; Elsa Aprina
Jurnal de jure Vol 10, No 2 (2018): Jurnal Cetak De Jure
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (589.342 KB) | DOI: 10.36277/.v10i2.30

Abstract

Pengakuan sepihak oleh Amerika Serikat bersamaan dengan relokasi kedutaan besarnya yang secara resmi mengakui status Yerusalem sebagai bagian dari Israel merupakan sebuah tindakan yang banyak menuai protes di masyarakat internasional, karena dikhawatirkan mempengaruhi proses penanganan konflik serta mempengaruhi proses perdamaian bagi negara-negara di timur tengah khususnya antara Israel dan Palestina yang berkaitan dengan wilayah. Pada penelitian ini penulisan akan menganalisis apakah tindakan pengakuan sepihak penunjukan Yerussalem sebagai ibukota Israel oleh Amerika Serikat tersebut dibenarkan dalam hukum internasional. Peneliti akan mengkaji berbagai teori dan sumber hukum internasional yang relevan untuk mengkaji tindakan yang dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap Yerussalem tersebut.
Polemik Ganti Rugi Pengadaan Tanah Atas Kepemilikan Lahan Di Kawasan Sempadan Sungai Ardiansyah Ardiansyah; Bruce Anzward; Hasan Basri
Jurnal de jure Vol 16, No 1 (2024): Jurnal Dejure
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36277/jurnaldejure.v16i1.940

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk memperjelas kembali adanya kawasan sempadan sungai yang telah terbit sertipikat hak atas tanah surat pernyataan penguasaan fisik jika ditinjau dari peraturan perundang-undangan harusnya mendapatakan ganti kerugian namun dalam pelaksanaannya Pemerintah Kabupaten Majene ragu untuk memberikan ganti kerugian karena kawasan sempadan Sungai merupakan tanah negara yang seharusnya tidak dapat terbit sertipikat Hak Atas tanah. Permasalahan dalam penelitian ini adalah  dasar pertimbangan Pemerintah Kabupaten Majene tidak berani memberikan ganti kerugian kepada masyarakat yang memiliki hak atas tanah di di Kawasan sempadan sungai dan perlindungan hukum masyarakat yang memiliki alas hak atas tanah di Kawasan sempadan sungai. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif yaitu dengan melakukan kajian hukum terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Tanah untuk kepentingan Umum disertai dengan wawancara pihak pemerintah Kabupaten Majene sebagai pihak yang melakukan kegiatan pengadaan tanah. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa semua pihak yang berhak baik yang memiliki sertipikat hak atas tanah dan maupun yang hanya memiliki Surat Pernyataan Penguasaan Fisik, berhak untuk mendapatkan ganti kerugian atas tanah mereka walaupun saat ini bidang tanah mereka masuk dalam garis sempadan sungai, karena hak yang mereka miliki adalah hak yang diakui oleh negara dan keberadaan mereka sudah ada di lokasi tersebut sebelum adanya ketentuan tentang garis sempadan sungai di daerah tersebut. 
Co-Authors Adi Hermawansyah Ardiansyah Ardiansyah Azzam Marwan Chlara Novita Dinda Selfiawati Elsa Aprina Hasan Basri Indra Rahayu Merina Kencana Dewi Mohammad Nasir Nico Gerry Prisca Cisca Pongtiko Putri wahyu Kholifah Rizky Atsar Maulana Wahyu Tri Yuliana Yanzil Azizil Yudaruddin