Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.778
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Tadulako Law Review Hasanuddin Law Review Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Jurnal de jure Indonesian Comparative Law Review Mulawarman Law Review Risalah Hukum Journal of Comprehensive Science Innovative: Journal Of Social Science Research
Muhamad Muhdar
Fakultas Hukum Universitas Mulawarman
Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Electrical & Electronics Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Public Health Social Sciences Other

Published : 15 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

 1   2 
Integrasi Perencanaan Spasial Desa sebagai Safeguard dalam Upaya Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Lokal Ria Anjani; Fiki Nicola Rangga; Muhamad Muhdar
Jurnal de jure Vol 14, No 2 (2022): Jurnal Dejure
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36277/jurnaldejure.v14i2.724

Abstract

This study aims to addressing the urgency of regulating spatial plans or village spatial planning as a safeguard in efforts to climate change mitigation and adaptation, as well as the legal position of village spatial planning in statutory regulations. Because Indonesia's involvement in various international conferences and has declared itself to be committed to reducing the effects of greenhouse gases also influences the direction of state policy. This commitment is contained and interpreted into various regulations that form the basis of development. In overcoming the rate of climate change, it must be in line with national to local scale policies. The relationship between the rate of climate change and mitigation and adaptation efforts starts from the structure of the smallest administrative area of the state, namely the village. Villages in the context of spatial planning are given the authority to regulate their land use according to local wisdom. In the regulatory aspect, village spatial planning requires regulations that can be used as guidelines and technical guidelines for village spatial planning by implementing sustainable and environmentally friendly development.
Konstruksi Hukum Diversi Pada Tahap Pelaksanaan Peradilan Anak Sumiati; Muhamad Muhdar; Ivan Zairani Lisi
Jurnal Mulawarman Law Review Vol 3 No 2: Mulawarman Law Review - December 2018
Publisher : Faculty of Law, Mulawarman University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30872/mulrev.v3i2.85

Abstract

Penelitian ini membahas konsekuensi hukum dalam proses peradilan bilamana penerapan diversi tidak dilakukan pada tingkat penyidikan, dan proses yang meniadakan penerapan diversi mempengaruhi perlindungan kepentingan hukum bagi pelaku tindak pidana. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah social legal research dengan membangun variable sebagai dasar pengukuran isu hukum yang dibangun. Dalam pendekatan ini, variabel mengenai perdebatan dalam kerangka teori, perdebatan pada tingkat relasi antar norma dan perdebatan pada tingkat kepentingan korban dalam proses penerapan diversi. Konsekuensi hukum dalam proses peradilan anak bilamana penerapan diversi tidak dilakukan pada tingkat penyidikan bahwa tidak ada konsekuensi hukum bagi penyidik yang tidak melakukan upaya diversi pada saat proses pemeriksaan perkara yang dilakukan karena secara normatif tidak ada ketentuan yang dilanggar selama proses penyidikan. Peniadaan penerapan diversi bagi pelaku tindak pidana khususnya untuk anak tentunya tidak memberikan rasa keadilan bagi anak, dikarenakan hak-hak anak yang dijamin oleh undang-undang tidak terpenuhi.
Environmental Justice in Intra Generations: An Overview of Aristotle's Distributive Justice to Coal Mining Endyka, Yovi Cajapa; Muhdar, Muhamad; Sabaruddin, Abdul Kadir
Indonesian Comparative Law Review Vol 3, No 1 (2020)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/iclr.v3i1.11234

Abstract

Indonesia is a country with abundant natural resources, ranging from sand. Tin, copper, coal, iron ore to gold. Therefore, the State should provide environmental justice to create reserves with wise and sustainable management of natural resources. This study uses a doctrinal method in order to answer the problem under study. This study will examine how Aristotle's distributive justice can sharpen the concept of justice for coal mining management. This study will focus on environmental justice in intra-generational terms in terms of Aristotle's distributive justice to coal mining. Protection of access (conservation of access) reflects the allocation of rights and access to natural resources balanced between different generations and fellow members of the current generation. Thus, access to protection provides fair and non-discriminatory rights for every citizen of the current generation to use environmental resources. However, in using these resources, each member of the current generation has an obligation (equitable duties) to ensure that his actions will not reduce future generations' access to these resources. The state through mining or environmental policies has not provided justice for the community, where the community accepts more risks such as social injustice, environmental and health harm from coal mining activities than receiving the benefits.
Kebijakan Tata Ruang Kawasan Pertanian Sebagai Sumber Ketahanan Pangan Dalam Perspektif Keadilan Lingkungan Muttaqin, Jaenal; Muhdar, Muhamad; Kadir Sabarudin , Abdul
Journal of Comprehensive Science Vol. 3 No. 1 (2024): Journal of Comprehensive Science (JCS)
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/jcs.v3i1.591

Abstract

Perspektif keadilan lingkungan dalam rangka pemerataan kesejahteraan melalui kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan disinkronkan dengan kebijakan penataan ruang harus benar-benar menunjukkan keberhasilan penataan ruang yang melibatkan seluruh kepentingan masyarakat dan terciptanya kapasitas yang memadai untuk memenuhi rasa keadilan tersebut. Melalui pendekatan penelitian doktrinal; Menelusuri seperangkat aturan dan mengaitkannya dengan fakta yang ada, untuk menangkap tingkat keberhasilan aturan tersebut dalam mencapai ketahanan pangan sebagai bentuk keadilan lingkungan serta aturan yang dibuat. Hasil analisis dalam penelitian ini menunjukkan adanya kesenjangan antara aturan yang ada dengan fakta di lapangan setelah satu dekade aturan tersebut ada, sehingga diperlukan kajian yang lebih mendalam untuk menemukan permasalahan utama yang menghambat pencapaian kebijakan dalam rangka penciptaan sumber pangan. keamanan dan lingkungan hidup dalam perspektif keadilan lingkungan hidup.
Aspects of Environmental Justice in Construction Regulations for New Renewable Energy Development in Remote Villages in Indonesia Sipayung, Baren; Muhdar, Muhamad; Sabaruddin, Abdul Kadir
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 3 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research (Special Issue)
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i3.10227

Abstract

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan pemerintah saat ini tidak menjamin akses listrik bagi masyarakat lokal di desa-desa terpencil dan tertinggal, karena ketergantungan pada PT. (Persero) PLN, infrastruktur konektivitas yang belum memadai, dan ketimpangan penduduk di desa-desa terpencil. Oleh karena itu, upaya dilakukan untuk memastikan perlakuan adil terhadap lingkungan dan masyarakat lokal dalam konteks proyek energi terbarukan di daerah pedesaan. RUU EBT diharapkan dapat menjadi payung hukum yang kuat bagi desa-desa yang belum memiliki listrik, dengan mengutamakan penggunaan energi lokal dan mengatasi permasalahan perizinan, akses, insentif investasi, perlindungan lingkungan, partisipasi masyarakat dan distribusi manfaat yang adil. Analisis untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam mencapai keadilan lingkungan dalam pengembangan energi baru terbarukan di lingkungan pedesaan Indonesia dalam meningkatkan struktur sosial yang mendukung pembangkitan energi lokal berkelanjutan dengan manfaat sosial dan ekonomi bagi penduduk lokal.
Co-Authors Abdul Kadir Sabaruddin Agatha Sevilla Maharani Al Hidayah, Rahmawati Andi Nur Charisma Putri Iskandar Devan Filia Pratama Endyka, Yovi Cajapa Fiki Nicola Rangga Haris Retno Susmiyati Ivan Zairani Lisi Ivan Zairani Lisi Kadir Sabarudin , Abdul Mawaddaturrokhmah Mohamad Nasir Muttaqin, Jaenal Ria Anjani Rini Apriyani Rosdiana Sipayung, Baren Sopialena . Sumiati