Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

PENGAWASAN PEMDA TERHADAP TENAGA KERJA ASING UNTUK MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN KESEMPATAN KERJA BAGI TENAGA KERJA LOKAL Inggiz, Rio Trifo; Iskandar, Rusli K.; Chotidjah, Nurul
Jurnal Dialektika Hukum Vol 7 No 2 (2025): Jurnal Dialektika Hukum
Publisher : Law Department Jenderal Achmad Yani University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jdh.v7i2.5068

Abstract

Di Indonesia warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan kesejahteraan bagi warganya, terutama dalam hal penyediaan pekerjaan yang layak. Kehadiran tenaga kerja asing tidak boleh merampas hak-hak tenaga kerja lokal dari segi penempatan kerja dan perlindungan kesempatan kerja yang berada di masing-masing daerah, pengawasan oleh pemerintah daerah sangat penting untuk mengatasi permasalahan perlindungan kesempatan kerja bagi tenaga kerja lokal. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Metode pendekatan Yuridis Normatif yaitu suatu penelitian yang secara deduktif dimulai analisa terhadap produk hukum dan fakta di lapangan yang digunakan sebagai acuan untuk menyelesaikan permasalahan di atas dan menggunakan Metode Analisis Normatif Kualitatif yaitu menguraikan data yang diolah secara rinci ke dalam bentuk kalimat-kalimat (deskriptif). Pemerintah Daerah perlu melakukan pengawasan yang ketat terhadap tenaga kerja asing legal maupun ilegal yang ada di wilayahnya salah satunya dengan mengeluarkan kebijakan dan dukungan untuk perluasan kesempatan kerja bagi tenaga kerja lokal, sehingga tidak merugikan kesempatan kerja bagi tenaga kerja lokal.
REASSESSING ABSOLUTE JURISDICTION: LEGAL ACCOUNTABILITY AND INSTITUTIONAL IMMUNITY OF INDONESIA’S CONSTITUTIONAL COURT Abdul Rohman; Neni Ruhaeni; Efik Yusdiansyah; Nurul Chotidjah
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 17, No 2 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/al-adl.v17i2.19088

Abstract

As the guardian of the constitution, Indonesia’s Constitutional Court (MK) exercises absolute judicial authority, with decisions that are final and binding. However, in practice, the Court also performs institutional administrative actions, such as appointing officials and managing internal structures. This study examines the jurisdictional boundary between the Court’s judicial and administrative functions, questioning whether the latter can be subject to administrative judicial review before the Administrative Court (PTUN). Using a normative legal approach supported by a case study (Decision No. 604/G/2023/PTUN.JKT) and comparative analysis from Germany, India, and South Korea, the study finds that constitutional immunity does not extend absolutely to administrative actions of judicial bodies. Administrative decisions that are concrete, individual, and have legal consequences must adhere to the principles of administrative law and good governance (AAUPB). The findings highlight the importance of a functional distinction between judicial and administrative authority and emphasize the need for legal oversight to ensure accountability of constitutional bodies in a democratic rule of law state.