Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

The Role of Judges in Dealing with Community Development Hasanudin, Maulana
Walisongo Law Review (Walrev) Vol. 2 No. 2 (2020)
Publisher : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21580/walrev.2020.2.2.6597

Abstract

The purpose of this paper is to determine the role of the judge in facing the development of society. Judges are part of the important structure of the judicial power branch in Indonesia. Judicial power is an independent power to administer justice in order to uphold law and justice. Judges are given the power to judge. Judges have an important role as law enforcement officers in the law enforcement process in Indonesia, so they must pay attention to legal objectives. The role of the judge has consequences for the responsibility of the judge which is very heavy, where the judge has responsibility to one God, to the nation and state, to himself, to the law, to the parties and to society. Judges and society are elements that cannot be separated in a legal system. The judge is a product of the society and culture where he comes from and is. The function of the judiciary is to decide disputes between individuals and individuals, individuals and communities, even individuals or society and the state; forming or making a policy or policy.[]Tujuan penulisan ini adalah mengetahui peranan peranan hakim dalam menghadapi perkembangan masyarakat. Hakim merupakan bagian dari struktur penting cabang kekuasaan kehakiman di Indonesia. Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Hakim diberi wewenang untuk mengadili. Hakim memiliki peranan penting sebagai aparat penegak hukum dalam proses penegakan hukum di Indonesia, sehingga harus memperhatikan tujuan hukum. Peranan hakim memiliki konsekuensi terhadap pertanggungjawaban hakim yang sangat berat, dimana hakim memiliki tanggung jawab terhadap tuhan yang maha esa, terhadap bangsa dan negara, terhadap diri sendiri, terhadap hukum, terhadap para pihak dan terhadap mayarakat. Hakim dan masyarakat merupakan unsur yang tidak bisa dilepaskan dalam suatu sistem hukum. Hakim sebagai produk masyarakat dan budaya tempat dia berasal dan berada. Fungsi kehakiman adalah memutus sengketa antara individu dengan individu, individu dengan masyarakat, bahkan individu atau masyarakat dengan negara; membentuk atau membuat policy atau kebijakan.
Hermeneutika dalam Penafsiran Hukum Adat: Implikasi terhadap Hukum Ekonomi Syariah di Era Globalisasi Hasanudin, Maulana; Sururie, Ramdani Wahyu; Rizkia, Nabila Subur; Muslim, Dendi Ramdani
Al - Muamalat: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah Vol 10 No 1 (2025): Al-Muamalat: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syari'ah
Publisher : IAIN Langsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32505/muamalat.v10i1.10218

Abstract

This article aims to analyze the role of hermeneutics in the interpretation of customary law and its implications for Sharia economic law in the era of globalization. This research contributes to revealing how hermeneutics can serve as an adaptive interpretative method to align customary law with the principles of Sharia economic law, ensuring its relevance in modern economic dynamics. This study is categorized as library research with a qualitative approach. The methodology used is a normative-juridical study. Hermeneutics in the interpretation of customary law functions as an interpretative method that ensures customary law remains relevant to social and economic developments without losing its identity. In the context of Sharia economic law in the era of globalization, hermeneutics enables the reinterpretation of customary law to align with Islamic economic principles, allowing it to adapt to the increasingly complex challenges of the global economic system.
Konsekuensi Pidana Dan Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Kenakalan Remaja Sari, Yuliana Indah; Rohman, Abdul; Sulastri, Meti; Anugrah, Dikha; Ridwan, Inayatilah; Trimelawati, Reni; Fudika, Moza Dela; Kurniasih, Esy; Agung, RM. Hasbi Pratama Arya; Tarmedi, Emed; Kurniawan, Aszhari; Arifton, Arifton; Nova, Yuzon Sutrirubiyanto; Nandi, Nandi; Hasanudin, Maulana
ARSY : Jurnal Aplikasi Riset kepada Masyarakat Vol. 6 No. 3 (2025): ARSY : Jurnal Aplikasi Riset kepada Masyarakat
Publisher : Lembaga Riset dan Inovasi Al-Matani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55583/arsy.v6i3.1558

Abstract

Remaja adalah suatu siklus dari masa anak-anak menuju dewasa yang dimulai ketika berusia 12 tahun-18 tahun Remaja bukan lagi anak-anak secara jasmani, sikap, fikiran maupun tindakan, akan tetapi meraka juga bukan orang dewasa yang telah matang dalam segi pola pikirnya. Provinsi Jawa Barat saat ini sedang menghadapi tantangan serius terkait keamanan dan keselamatan sosial akibat meningkatnya aktivitas kriminal yang melibatkan kelompok remaja. Sebagaimana kasus yang terjadi di Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat terjadinya aksi pencurian senilai Rp. 294,000,000 yang dilakukan oleh anak dibawah umur, lalu kasus di kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat terjadinya aksi pembacokan yang dilakukan oleh tiga anak dibawah umur yang berusia, 16 tahun, 14 tahun, dan 13 tahun. Kegiatan penyuluhan hukum ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam kepada siswa siswi SMA Negeri Jatinangor Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat tentang konsekuensi pidana bagi remaja yang melakukan pelanggaran hukum, serta mengedukasi siswa siswa tentang peran kepolisian sebagai aparat penegak hukum untuk memberantas dan menanggulangi kenakalan remaja. Metode yang digunakan dalam pengabdian ini terdiri dari tiga tahapan yaitu Tahap Persiapan, Tahap Pelaksanaan dan Tahap Evaluasi, sementara yang menjadi kesimpulan dari kegiatan ini adalah bahwa siswa siswi SMA Jatinangor yang sebelumnya tidak mengetahui konsekuensi pidana bagi remaja yang melakukan perbuatan pidana dan peran kepolisian dalam menanggulangi kenakalan remaja, setelah mengikuti penyuluhan tersebut, masyarakat mitra yakni siswa-siswi SMA Jatinangor akhirnya menjadi  tahu tindakan kenakalan remaja apa saja yang dapat dikenai sanksi hukum, dan peran kepolisian tidak hanya menghukum seseorang tetapi sebagai pengayom masyarakat.