Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.715
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Advokasi International Journal of Law Reconstruction Vyavahara Duta Aktual Justice Jurnal Hukum Saraswati International Journal of Applied Science and Sustainable Development (IJASSD) JUMAHA YUSTHIMA
Made Emy Andayani Citra
Universitas Mahasaraswati Denpasar
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 20 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 20 Documents
Search

 1   2 
UPAYA PENYELESAIAN PERJANJIAN KREDIT MACET DENGAN ANGGUNAN DI MASA PANDEMI COVID-19 PADA KSU. BIOSRISEDANA GIANYAR I Nyoman Suandika; Made Emy Andayani Citra
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 2 No. 1 (2022): EDISI APRIL
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (275.51 KB)

Abstract

Lembaga keuangan dalam memberikan kredit, wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan, serta harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat karena kredit yang diberikan oleh lembaga keuangan mengandung resiko. Faktor penyebab terjadinya kredit macet pada KSU. Biosrisedana Gianyar adalah adanya kegagalan atau musibah yang menimpa usaha nasabah karena adanya pandemi Covid-19, juga karena adanya itikad tidak baik dari pihak nasabah, adanya pinjaman kredit tanpa sepengetahuan keluarga yang menyebabkan lemahnya tanggung jawab. Upaya yang ditempuh oleh KSU. Biosrisedana Gianyar dalam menyelesaikan kredit macet di masa pandemi Covid-19 adalah melalui jalur negosiasi, dengan memperpanjang jangka waktu kredit atau angsuran, tidak dikenakan denda keterlambatan pembayaran, memberikan persyaratan kembali dengan merubah persyaratan kembali dengan merubah persyaratan yang ada dalam perjanjian baik jangka waktu, maupun jangka pembayaran angsuran beserta penurunan suku bunga sesuai hasil negosiasi. Cara negosiasi jika tidak berhasil, maka pihak koperasi akan menempuh upaya penyitaan barang jaminan nasabah.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK (E-COMMERCE) ATAS PENILAIAN BURUK KONSUMEN YANG DITIMBULKAN DARI KESALAHAN KONSUMEN SENDIRI Made Emy Andayani Citra; Ni Komang Sutrisni; Chandra Dwi Dewantara(
Jurnal Hukum Saraswati (JHS) Vol. 5 No. 1 (2023): JURNAL HUKUM SARASWATI , MARET 2023
Publisher : Faculty of Law, Mahasaraswati University, Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Teknologi yang semakin berkembang membuat kebiasaan masyarakat menjadi berubah, disaat teknologi mengubah perilaku masyarakat yang awalnya melakukan transaksi secara tatap muka dan kemudian berubah menjadi transaksi melalui platform online (e-commerce). Perubahan-perubahan ini membuat kemampuan konsumen untuk menilai suatu produk terhadap keputusan pembelian akan berubah. Yang awalnya membeli dan menyentuh barang secara langsung serta mengetahui kualitas barang, kemudian berubah menjadi tidak dapat melihat barang serta menyentuhnya. Kemudian dengan adanya teknologi e-commerce, terbentuklah sistem yang dinamakan rating dan review yang membantu para konsumen untuk melihat barang serta kualitas barang melalui foto serta video dari konsumen yang sudah pernah melakukan transaksi barang tersebut. Konsumen juga berhak untuk berpendapat terkait barang yang dibelinya lewat online, dari kualitas, harga, serta pelayanan yang diberikan oleh pelaku usaha. Dalammemberikan pendapat konsumen diharapkan menggunakan bahasa yang baik, benar dan sopan, sesuai dengan norma-norma kesusilaan agar tidak terjadi permasalahan atau kesalah pahaman antar sesama.
IMPLEMENTASI HUKUM ISLAM TERHADAP PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR PADA MASYARAKAT SASAK DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH Made Natalia Supadmi; Made Emy Andayani Citra
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 3 No. 1 (2023): EDISI APRIL
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Marriage is a physical and spiritual bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a happy and eternal family, therefore marriage is considered something sacred, noble and monumental, underage marriage is an event that is considered normal by some Indonesian people. however, underage marriage can become an issue that attracts public attention and continues to become a legal case, marriage is something that is natural in every human instinct, through marriage humans can maintain the continuity of their lives, marriage is considered one of the phases of life that is almost occurs in every marriage in this thesis research in carrying out marriages in terms of marriage law and child protection has a relationship so that there are no different points of view in its implementation so that the author can review the implementation of Islamic marriage law in legal cases Winan is a minor in the Sasak community in Central Lombok district.
Peranan Desa Adat Dalam Pengembangan Desa Wisata Di Desa Penglipuran Ni Kadek Ristini; Made Emy Andayani Citra
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 2 No. 02 (2022): Edisi Oktober
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Desa Adat Penglipuran merupakan salah satu dari sejumlah desa di Bali. Desa Penglipuran dikembangkan menjadi salah satu objek dan daya tarik wisata budaya yang menonjolkan ciri khas tersendiri denganbentuk arsitektur bangunan rumah tradisional yang serupa dan tersusun rapi mulai dari ujung utama desa sampai bagian hilir desa. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah empiris. Berdasarkan hasil analisa yang dilakukan maka disimpulkan bahwa landasan utama kepariwisatan Bali adalah kebudayaan Bali, untuk mempertahankan kelangsungan pariwisata Bali Pemerintah Provinsi Bali menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2012 tentang Kepariwisataan Budaya Bali, (selanjutnya disebut Perda Kepariwisataan Budaya Bali).
The Indonesian Legal Policy on Prostitution, Could it be Legalized? Ni Luh Gede Yogi Arthani; Made Emy Andayani Citra
International Journal of Law Reconstruction Vol 7, No 1 (2023): International Journal of Law Reconstruction
Publisher : UNISSULA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26532/ijlr.v7i1.27763

Abstract

Prostitution is an eternal business throughout the history of human civilization. This activity has existed since the royal era until now. In terms of finance, the business of prostitution brings a huge turnover of money. Prostitute income per day is even higher than the applicable minimum wage in each district and city. This business continues to grow even though many countries prohibit prostitution. This study aims to examine regarding the causes and dimensions of violence in prostitution and the state's legal policy on prostitution. This research is a normative legal research that examines the possibility of legalizing or prohibiting prostitution. The research was conducted using statutory approaches, legal concepts and comparative law. The analysis was carried out qualitatively. The findings of this study are prostitution is influenced by educational, economic, social, legal and political factors. This activity can involve women, men, LGBT, both adults and children. However, the greatest involvements as the sex workers are women and children. Indonesia is a country that prohibits prostitution as regulated in Article 296 and 506 of the Criminal Code, as well as several other special provisions. To overcome prostitution, the Indonesian Government issued a number of policies to disband the red-light districts. There are countries in the world that prohibit prostitution like Indonesia, some allow it with strict restrictions, and some even allow state revenue from taxes.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM PERJANJIAN JASA PENGIRIMAN BARANG PT. TIKI JALUR NUGRAHA EKA KURIR (JNE) DI KOTA TABANAN Prabayanti, Desak Putu Prima; Citra, Made Emy Andayani
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 3 No. 02 (2023): EDISI OKTOBER : JURNAL HUKUM MAHASISWA
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perlindungan konsumen adalah perangkat hukum yang diciptakan untuk melindungi dan terpenuhinya hak konsumen. JNE merupakan perusahaan pengiriman barang milik swasta yang bergerak dibidang jasa. Banyaknya penduduk yang saling mengirim barang dari tempat yang jauh membuat jasa pengiriman barang ini menjadi sangat penting. Selama proses pengiriman barang kadang tidak selalu berjalan dengan lancar, misalnya kemungkinan terjadinya bencana, baik yang berasal dari alam, perbuatan manusia maupun dari sifat barang itu sendiri. Keberadaan perusahaan pengiriman barang mempermudah pekerjaan manusia. Namun jasa pengiriman barang ini memiliki beberapa kendala, salah satunya apabila barang yang diperjanjikan sampai dalam waktu tertentu mengalami keterlambatan dan kerusakan. Kewajiban perusahaan adalah menyiapkan barang yang akan dikirim dengan rapi, mengantarkan barang/dokumen sampai ketempat yang dituju, dan melindungi barang/dokumen agar tidak rusak dan hilang.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM TRANSAKSI KONTRAK DAN BISNIS ELEKTRONIK Armaswari, Luh Gede Putri Kanaya; Citra, Made Emy Andayani
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 4 No. 1 (2024): EDISI APRIL: JURNAL HUKUM MAHASISWA
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Trade through high technology such as E-commerce has fundamentally changed traditional trading systems and conventional business paradigms in shaping interactions between producers and consumers in the digital world. The purpose of this research is to understand efforts to protect customers from potential losses in these transactions. This research method uses a normative approach by analyzing literature and secondary data to discuss consumer legal protection in the context of E-commerce. Law Number 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions (UU ITE) is seen as one solution to provide protection to consumers.
KESEIMBANGAN PELAKSANAAN DHARMA AGAMA DAN DHARMA NEGARA MENUJU KEHARMONISAN SOSIAL Hengki, I Gusti Bagus; Citra, Made Emy Andayani; Lestari, Anak Agung Adi
Jurnal Yusthima Vol. 2 No. 2 (2022): YUSTHIMA : Jurnal Prodi Magister Hukum FH Unmas Denpasar
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Scientific writing this expected could know how " Balance " Implementation of the Dharma of Religion and the Dharma of the State Towards Harmony social in the Unitary State Republic of Indonesia, with methodology study normative with use type approach normative applied about tree discussion with data collection is done by studies library. In The Constitution of the Republic of Indonesia as provision in Article 29 concerning Religion and Belief is implementation of the Dharma Religion for whole Indonesian nation , while in provision Article 30 regarding Defense and Security is implementation of the National Dharma for whole Indonesian nation . The discussion that will analyzed preceded with introduction / background back , then solved through base theoretical , state ideology Pancasila and implementation tree discussion , so obtained conclusions and suggestions. Penulisan ilmiah ini diharapkan dapat mengetahui bagaimana “Keseimbangan” Implementasi Dharma Agama dan Dharma Negara Menuju Kerukunan Sosial di Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan metodologi kajian normatif dengan menggunakan jenis pendekatan normatif yang diterapkan tentang pohon pembahasan dengan pengumpulan data adalah dilakukan oleh studi pustaka. Dalam UUD 1945 sebagaimana ketentuan Pasal 29 tentang Agama dan Keyakinan merupakan pelaksanaan Dharma Agama bagi seluruh bangsa Indonesia, sedangkan ketentuan Pasal 30 tentang Pertahanan dan Keamanan merupakan pelaksanaan Dharma Nasional bagi seluruh bangsa Indonesia. Pembahasan yang akan dianalisis didahului dengan pendahuluan/latar belakang, kemudian dipecahkan melalui landasan teoritis, ideologi negara Pancasila dan pokok bahasan implementasi, sehingga diperoleh kesimpulan dan saran.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HASIL PRODUKSI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH MELALUI PENDAFTARAN HAK MEREK DI KABUPATEN GIANYAR Anggreni, Ni Made Manik; Citra, Made Emy Andayani
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 4 No. 02 (2024): EDISI OKTOBER : JURNAL HUKUM MAHASISWA
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The purpose of this research is to find out, understand how legal protection is for MSME products in Gianyar Regency and to find out what influences business actors not to register their trademarks. The research used in this research is a type of empirical legal research. The problem approach used by the author in writing this legal research is using the fact approach (The Fact Approach) and the Statute Approach. The fact approach is an approach whose implementation uses data collection techniques based on facts regarding real conditions or actual conditions that occur. in the field. Brand protection is provided when there is a brand violation committed by a party who does not have the rights to a brand. The factors that influence business actors not to register their trademarks are external and internal factors.
THE POSITION OF DAUGHTERS IN BALINESE CUSTOMARY INHERITANCE SYSTEM FROM GENDER EQUALITY PERSPECTIVE Asih, Ni Made Sumerti; Citra, Made Emy Andayani
International Journal of Law Reconstruction Vol 5, No 2 (2021): International Journal of Law Reconstruction
Publisher : UNISSULA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26532/ijlr.v5i2.12668

Abstract

The equality of men and women in the inheritance system is a concern in the development of Balinese customary law. Basically, Balinese indigenous people adhere to a patrilineal kinship system. As a consequence, the line is drawn from the father and the heirs are only boys, while girls can only enjoy the assets of their parents as long as they are not married. This condition certainly reduces women's access to economic rights. Whereas, the economic control is very important in life. In this research, two issues are discussed, namely the inheritance system according to Balinese customary law and the struggle for gender equality through the position of women as heirs. Decree of the Pesamuhan Agung Majelis Utama Desa Pakraman Bali Number 01 / KEP / PSM-3 / MDP Bali / X / 2010, dated October 15, 2010 provides opportunities for girls to become heirs with limited provisions. Even so, the position of women as heirs in Balinese customary law is still difficult to be implemented. This is due to a very strong patriarchal culture that places men in higher power relations. 
Co-Authors Anak Agung Adi Lestari Anggreni, Ni Made Manik Armaswari, Luh Gede Putri Kanaya Asih, Ni Made Sumerti Chandra Dwi Dewantara( I GST. BGS. HENGKI, BA,SH,S.PD,MH I Gusti Bagus Hengki I Gusti Ngurah Anom I Made Kariyasa I Made Sudirga I Nyoman Suandika I Wayan Wijana, I Wayan Made Dwijayanti Made Natalia Supadmi Ni Kadek Ristini Ni Komang Sutrisni Ni Luh Gede Yogi Arthani Prabayanti, Desak Putu Prima Yogi Arthani, Ni Luh Gede