Garuda - Garba Rujukan Digital

REKONSEPTUALISASI PERADILAN ADAT DALAM MENYELESAIKAN KONFLIK TANAH ULAYAT YANG BERDASARKANTRI HITA KARANA I WAYAN EKA ARTAJAYA S.H.,M.Hum.; I GUSTI NGURAH ANOM,S.H.,M.H.
Jurnal Hukum Saraswati (JHS) Vol 2 No 2 (2020): Jurnal Hukum Saraswati
Publisher : Faculty of Law, Mahasaraswati University, Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Rekonseptualisasi Peradilan Adat Dalam Menyelesaikan Konflik tanah Ulayat/tanah adat yang berdasarkan TriHita Karana. Penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh peradilan adat Kerta Desa dalam menyelsaikan sengketa tanah ulayat di Bali yang mengacu pada Pasal 18 B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Peraturan Daerah Provisi No 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat. Perlu adanya rekonseptualisisi terhadap sistem peradilan adat, mulai dari putusan peradilan adat, sistem dari peradilan adat, serta sistem aturan yang lebih tinggi, yang nantinya memberikan kekuatan hukum kepada putusan dari peradilan adat khusus sengketa tentang tanah Ulayat untuk tidak dapat diajukan Kembali kesistem peradilan negeri. Penyelesiaan sengketa tanah Ulayat diharapkan kedepannya dapat diatur dalam sistem perundang-undangan, untuk memberikan hak sepenuhnya terhadap peradilan adat untuk menyelesaikan sengketa berdasarkan filosofis dari Tri Hita Karana.

EFEKTIFITAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM NOMOR 17 TAHUN 2012 TERHADAP PERTAMBANGAN GALIAN GOLONGAN C DI DESA PEMPATAN KECAMATAN RENDANG KABUPATEN KARANGASEM I Gusti Ngurah Anom
Jurnal Bakti Saraswati (JBS): Media Publikasi Penelitian dan Penerapan Ipteks Vol. 6 No. 1 (2017): Jurnal Bakti Saraswati (JBS) : Media Publikasi Penelitian dan Penerapan Ipteks
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan (Institute for Research and Community Empowerment) Universitas Mahasaraswati Denpasar Bali

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Mining is considered the most destructive compared to other natural resource exploitation activities, especially mining on sand excavation, since mining work is nothing more than an excavation activity to extract mining objects. Natural resource management including land use for sand mining shall refer to Law Number 32 Year 2009 on Environmental Protection and Management (UU PPLH) and Law Number 4 Year 2009 on Mineral and Coal Mining, together with all other implementing regulations, such as Bali Province Regional Regulation No. 16 of 2009 on Spatial Planning of Bali Province 2009-2029, and Regional Regulation of Karangasem Regency No. 13 of 2012 on Management of Rock Mining Business. Regional Regulation of Karangasem Regency Number 17 Year 2012 About Spatial Planning of Regency of Karangasem Year 2012-2032. Article 71 letter (a) point 1 of the Regional Regulation of Karangasem Regency states "it is prohibited to carry out activities of non-metallic minerals and rocks in areas with an altitude of more than 500 meters above sea level. But in the level of implementation of the local regulation has not been effective.

PROGRAM PENGEMBANGAN PADI ORGANIK DI DESA MENGANI KECAMATAN KINTAMANI KABUPATEN BANGLI PROVINSI BALI Putu Eka Pasmidi Ariati; I Ketut Widnyana; I Gusti Ngurah Anom; Ni Wayan Ekayanti
Ngayah: Majalah Aplikasi IPTEKS Vol. 9 No. 2 (2018): Ngayah: Majalah Aplikasi IPTEKS
Publisher : Forum Layanan IPTEKS Bagi Masyarakat (FLipMAS) Wilayah Bali

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Mengani Village, Kintamani Subdistrict, Bangli Regency, is a partner village of the Faculty of Agriculture, Mahasaraswati University, Denpasar. The distance to the subdistrict capital is 17 km, and to the capital of Bangli Regency is 37 km, while the distance to the provincial capital is around 50 km. The land area of Mengani village is 437 hectares, of which 25 hectares are paddy fields, and the rest are plantations and yards. The Mengani village farmers have been planting well-adapted rice on the highlands, namely the Red Pilian variety which is rice with a red grain. But there is a belief that has been believed for generations that rice cultivation does not need to be fertilized either organic fertilizer or chemical fertilizers or pesticides. As a result, production per land area is very low at around 2-3 tons per hectare. Seeing such conditions, it is necessary to make efforts to increase the productivity of “Pilian Merah” rice organically through the making of organic rice demonstration plots by applying a good cultivation system that is good soil cultivation, planting young seedlings, planting only 2 seedlings, minimal water, fertilizing with organic fertilizer local, and the use of vegetable pesticides for the control of rice pests and diseases. The method of implementing science and technology is carried out through socialization, training, assistance, demonstration of organic rice plots. The results of the activity showed that there was an increase in farmers' knowledge about organic farming, from the initial 50% of farmers who did not understand to 100% understanding of organic farming, understanding of the dangers of synthetic chemical fertilizers to soil and environment from 70% of farmers who did not understand 100% understanding , understanding of the dangers of synthetic chemical pesticides to useful insects and the environment from the beginning 70% of farmers did not understand increased to100% understanding. Besides that, there was an increase in the skills of farmers in making organic fertilizers, which was originally 30% unskilled to 80% skilled, the skills of farmers in making organic pesticides originally 100% unskilled increased to 50% quite skilled. The conclusion that can be drawn from the implementation of science and technology is that the activities carried out related to the understanding and skills of farmers in supporting organic farming have succeeded in increasing farmers' understanding and skills so that sustainability in the field will run well.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DALAM PERKAWINAN DENGAN SIMBUL KERIS PERSPEKTIF UU NO.1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN I Gusti Ngurah Anom; I Wayan Eka Artajaya
Jurnal Hukum Saraswati (JHS) Vol. 1 No. 2 (2019): Jurnal Hukum Saraswati
Publisher : Faculty of Law, Mahasaraswati University, Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Sebagai mahluk sosial manusia pasti melakukan hubungan dengan manusia lain. Hubungan tersebut dapat berupa hubungan yang bersifat bisnis, sosial, tetapi sering dibarengi dengan perkawinan. Masalah perkawinan sudah diatur dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Secara umum Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki laki dengan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.Jadi Perkawinan dilangsungkan antara seorang istri dengan seorang pria. Dalam kenyataan di masyarakat ada perkawinan yang dilangsungkan dengan simbul, dimana karena sesuatu hal seorang perempuan dikawinkan dengan memakai simbul yang berupa sebilah kris, yang disebut dengan perkawinan dengan kris. Perkawinan dengan simbul kris dari perspektif hukum adat dianggap sah karena merupakan tradisi yang diterima dari zaman kerajaan pada masa lalu.Perkawinan dengan simbul keris terjadi apabila pihak calon suami tidak hadir dan sudah tidak ada (meninggal) pada saat upacara perkawinan itu dilangsungkan, tetapi perkawinan tetap dilangsungkan di rumah suami dengan memakai simbul keris. Jadi perkawinan dilangsungkan hanya dihadiri oleh pihak istri, sehingga akan sangat berdampak pada psikologis isteri tersebut. Disisi lain Undang Undang Perkawinan yang berlaku di Indonesia menyatakan bahwa perkawinan dianggap ada apabila calon suami istri ada pada saat perkawinan dilangsungkan. dan tidak mengenal adanya perkawinan dengan simbul simbul, dan apabila dikaitkan dengan perkawinan dengan simbul keris akan menimbulkan permasalahan terhadap keabsahan dari perkawinan tersebut.

REKONSEPTUALISASI PERADILAN ADAT DALAM MENYELESAIKAN KONFLIK TANAH ULAYAT YANG BERDASARKANTRI HITA KARANA I WAYAN EKA ARTAJAYA S.H.,M.Hum.; I GUSTI NGURAH ANOM,S.H.,M.H.
Jurnal Hukum Saraswati (JHS) Vol. 2 No. 2 (2020): Jurnal Hukum Saraswati
Publisher : Faculty of Law, Mahasaraswati University, Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36733/jhshs.v2i2.1374

Rekonseptualisasi Peradilan Adat Dalam Menyelesaikan Konflik tanah Ulayat/tanah adat yang berdasarkan TriHita Karana. Penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh peradilan adat Kerta Desa dalam menyelsaikan sengketa tanah ulayat di Bali yang mengacu pada Pasal 18 B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Peraturan Daerah Provisi No 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat. Perlu adanya rekonseptualisisi terhadap sistem peradilan adat, mulai dari putusan peradilan adat, sistem dari peradilan adat, serta sistem aturan yang lebih tinggi, yang nantinya memberikan kekuatan hukum kepada putusan dari peradilan adat khusus sengketa tentang tanah Ulayat untuk tidak dapat diajukan Kembali kesistem peradilan negeri. Penyelesiaan sengketa tanah Ulayat diharapkan kedepannya dapat diatur dalam sistem perundang-undangan, untuk memberikan hak sepenuhnya terhadap peradilan adat untuk menyelesaikan sengketa berdasarkan filosofis dari Tri Hita Karana.

PENGESAMPINGAN KOMPETENSI RELATIF OLEH ASAS HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PERDATA (KAJIAN TERHADAP PUTUSAN NOMOR: 446/Pdt.G/2018/PN.DPS) Gusti Ngurah Anom; Made Emy Andayani Citra
Jurnal Aktual Justice Vol 6 No 2 (2021): Aktual Justice
Publisher : Magister Hukum Pascasarjana Univeristas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47329/aktualjustice.v6i2.767

To carry out a more flexible market expansion, usually a company will open a branch office. This branch office is a representation of the head office in a certain area. The branch office is an extension of the head office, so that if a dispute arises in business relations and the resolution of the problem reaches the court, the branch office is often positioned as a party to the case, even though according to the provisions in the Law on PT which represents the company in dispute is the head office. The purpose of this paper is to find out whether the lawsuit filed by the plaintiff to the branch office does not violate the court's relative competence, and to determine the relevance of simple, fast and lowcost judicial principles in resolving the case. In this study, this type of research uses normative research by examining Court Decisions, the approach method is by intensively studying material facts (ratio decidendi) in the application of the basis for a lawsuit against the law in Civil Lawsuit No: 466/Pdt.G/2018/PN.DPS. In Denpasar, the results showed that the filing of a lawsuit at the branch office of a company in the form of a Limited Liability Company did not violate the Court's Relative Competence, because the branch office is an extension of the Board of Directors in the head office and carries out duties for the benefit of the head office. The principle of a simple, fast and low-cost trial is very relevant to be applied in this case because the implementation of the case can be more effective and efficient, because the case is handled by the Denpasar District Court so that it can save time, energy and costs.

MOTHERS’ ACTIVE CONTRIBUTION AGAINST YOUNG GENERATIONS IN PREVENTING THE SPREAD OF COVID-19 PANDEMIC I Gusti Bagus Hengki; Made Emy Andayani Citra; I Gusti Ngurah Anom; I Made Kariyasa
International Journal of Applied Science and Sustainable Development (IJASSD) Vol. 3 No. 1 (2021): International Journal of Applied Science and Sustainable Development (IJASSD)
Publisher : Lembaga Penelitian dan `Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (163.304 KB)

The active contribution of a mother/woman in activities to prevent the spread of the Covid-19 pandemic is very necessary because mothers have a natural role as the primary and first educators for children from the time the fetus is in the womb to growing and developing into the younger generation. To carry out the prevention of Covid-19 persuasively and educationally, it is necessary to have two-way communication between mothers and children, between mothers and husbands, between mothers and other family members. Besides communication through the family line, communication is also carried out through the school and community channels. Groups of women/mothers based on different professions, cultures, customs, languages , and ancestral (ethnic) ties also have a role in preventing the spread of the Covid-19 pandemic to all generations of the nation. The program carried out is to socialize health protocols: wear masks, wash hands, cover mouth when sneezing and coughing, social distancing and adequate rest and nutritious eating. The juridical foundation for mothers/women to actively contribute to the younger generation in preventing the spread of the Covid-19 pandemic is based on the ideological foundation of the Republic of Indonesia, namely Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and Human Rights and laws and regulations relating to legal protection and equality of gender roles in state life. This study used a normative legal research methodology with an applied normative. The data were analyzed qualitatively on the natural roles of mothers/women in the family, the gender roles of mothers/women in school, and the gender roles of mothers/women in society. This study found that mothers/women have a natural role to actively participate in preventing the spread of Covid-19.

PEMANFAATAN MEDIA SOSIAL DALAM PEMASARAN PRODUK BAGI PELAKU UMKM DI PASAR TUNJUNG DESA PADANGSAMBIAN KELOD I Gusti Ngurah Anom; I Kadek Gustana Putra
Jurnal AKSES Vol 14 No 1 (2022): Jurnal Akses Juni 2022
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Ngurah Rai

Virus Covid-19 pertama kali muncul di tahun 2019. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah menetapkan virus corona sebagai pandemi. Hal ini membuat pemerintah dan masyarakat dunia makin waspada dengan penyebaran virus corona. Pandemi Covid 19 berdampak pada hampir semua sektor kehidupan, tak terkecuali aktivitas perdagangan yang dilakukan oleh Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di masa pandemi Covid 19 memiliki berbagai masalah seperti penurunan omset penjualan dan permodalan. Oleh karena itu Pelaku UMKM perlu segera menyesuaikan cara bisnisnya dengan menggunakan cara yang sesuai dengan situasi kondisi saat ini. Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) harus memanfaatkan media sosial sebagai sarana pemasaran online untuk meningkatkan omset penjualan produk di masa pandemi Covid 19 . Saat ini media sosial sudah sangat mudah diakses oleh siapapun di seluruh dunia, termasuk para Pelaku UMKM yang menggunakan media sosial sebagai sarana pemberi dan berbagi informasi tentang produk yang ditawarkan kepada konsumen secara online. Tetapi hal ini tidak di dukung dengan kemampuan pelaku UMKM yang cenderung rendah dalam menggunakan teknologi. Sesuai dengan permasalahan yang ada, maka pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pemahaman serta pengetahuan mengenai media sosial sebagai sarana penjualan/pemasaran produk yang efektif dan efisien di masa pandemi Covid 19 saat ini. Selain itu juga pemanfaatan sosial media akan memberikan prospek yang baik untuk meningkatkan omset penjualan produk UMKM yang mengalami dampak pandemi Covid 19.

BUDAYA HUKUM PENGRAJIN PERAK TERHADAP PENDAFTARAN HAK CIPTA SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 (Studi Kasus: Pada Pengrajin Perak di Kabupaten Gianyar) Ni Ketut Suniasih; I Gusti Ngurah Anom
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 1 No. 2 (2021): EDISI OKTOBER
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (549.128 KB)

This study aims to determine the legal culture of the silversmiths of copyright registration which plays a role in providing legal protection for works of creation and can improve the creator's economy. The location of this research covers the Gianyar Regency area, to be precise, it focuses more on Sukawati and Ubud Districts as well as in the Office of the Ministry of Law and Human Rights of Bali Province.Based on the results of the study, it was found that: 1) The legal culture of silver craftsmen in Gianyar Regency is related to the enactment of Law Number 28 of 2014 concerning copyright, namely a culture that emphasizes the principles of mutual cooperation and togetherness, even tends to be communal. 2) There are two factors that affect copyright registration, namely external factors from the government in charge of providing socialization about copyright, internal factors that hinder copyright registration, namely the public mindset that considers copyright registration not urgent, internal factors that encourage knowledge of copyright. rewards and royalties that can be obtained after registering copyright.

TINJAUAN YURIDIS KEPEMILIKAN TANAH DIBALI DENGAN SISTEM PINJAM NAMA ATAU NOMINEE SYSTEM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA DAN UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS I Putu Eddy Arnwan; I Gusti Ngurah Anom
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 2 No. 1 (2022): EDISI APRIL
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (343.765 KB)

Banyak dijumpai suatu praktek penguasaan hak atas lahan di Bali oleh warga negara asing menggunakan nama orang lokal/pinjam nama atau dikenal dengan nominee system, dengan tujuan agar dapat memiliki dan menguasai lahan dengan status Hak Milik atas tanah. Praktek pinjam nama atau nominee sistem tersebut tiada lain dipakai hanya untuk memenuhi syarat secara de jure. Dalam prosesnya tersebut dibantu oleh Notaris sebagai pejabat publik yang berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan atau dikehendaki oleh para pihak dalam hal ini perjanjian pinjam nama atau sistim nomini untuk mengikat suatu penguasaan/kepemilikan hak atas tanah. Pejabat Notaris dalam kewenangan yang dimiliki tidak hanya terbatas dalam pelayanan kepada masyarakat dalam pembuatan akta otentik, namun juga dalam memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat atau klien. Suatu perbuatan hukum yang menyimpang dari aturan hukum yang berlaku tidak bisa dibiarkan begitu saja, karena kepemilikan atau penguasaan tanah yang dimiliki warga negara asing dengan menggunakan sistim nominee, dapat memberikan dampak yang negative bagi Bangsa dan Negara

Title

Found 28 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 28 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 28 Documents
Search