Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Pleno Jure

Analisis Yuridis Perkawinan Dibawah Umur Melalui Kewenangan Kantor Urusan Agama (Studi Kasus di KUA Kabupaten Bantaeng) Yuli Adha Hamzah; Arianty Anggraeny Mangarengi; Andika Prawira Buana
PLENO JURE Vol 9 No 2 (2020): Pleno Jure, Oktober
Publisher : LL-DIKTI Wilayah IX Sulawesi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37541/plenojure.v9i2.431

Abstract

Dewasa ini marak terjadi perkawinan dibawah umur yang menyebabkan implikasi hukum yang negatif, salah satu daerah yang menjadi tempat maraknya prakter tersebut terdapat di kabupaten bantaeng, dimana perkawinan dibawah umur terus terjadi dan mulai meresahkan masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah ingin mengetahui kewenangan Kantor Urusan Agama terhadap legalitas perkawinan dibawah umur serta untuk mengetahui faktor - faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan dibawah umur. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kabupaten Bantaeng. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak efektifnya pelaksanan Undang - Undang Perkawinan karena masih terdapatnya beberapa perkawinan dibawah umur yang terjadi dengan dalih adanya permohonan dispensasi perkawinan serta masih terdapatnya beberapa penyimpangan - penyimpangan hukum dalam hal prosedur pelaksanaan perkawinan dibawah umur oleh oknum Kantor Urusan Agama, dan hasil penelitian lain menunjukkan terdapat 5 (lima) faktor yang mempengaruhi kewenangan Kantor Urusan Agama terhadap legalitas perkawinan dibawah umur antara lain faktor pengetahuan hukum, faktor aparat hukum, faktor budaya hukum, faktor hamil diluar nikah dan faktor ekonomi. Faktor-faktor tersebut menjadi alasan kuat mengapa perkawinan dibawah umur ini masih terus terjadi. Abstract. Nowadays underage marriages are rampant which causes negative legal implications, one of the areas where this practice is rampant is in Bantaeng district, where underage marriages continue to occur and begin to disturb the community. The purpose of this study was to determine the authority of the Office of Religious Affairs on the legality of underage marriage and to determine the factors that influence the occurrence of underage marriage. This study uses a qualitative research type with an empirical juridical approach. This research was conducted at the Office of Religious Affairs in Bantaeng Regency. The results of this study indicate that the implementation of the Marriage Law is ineffective because there are still several underage marriages that occur on the pretext of the existence of applications for marriage dispensation and there are still several legal irregularities in the procedure for implementing underage marriage by persons in the Office of Religious Affairs, and the results Other research shows that there are 5 (five) factors that influence the authority of the Office of Religious Affairs on the legality of underage marriage, including legal knowledge, law enforcement factors, legal culture factors, extramarital pregnancy factors and economic factors. These factors are strong reasons why underage marriages continue to occur.
Tanggung Jawab Pengembang Terhadap Kualitas Bangunan Yang Telah Terjual di Kota Makassar Muhammad Arsy; Andika Prawira Buana
PLENO JURE Vol 10 No 1 (2021): Pleno Jure, April
Publisher : LL-DIKTI Wilayah IX Sulawesi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37541/plenojure.v10i1.528

Abstract

Tanggung jawab pengembang terhadap kualitas bangunan perumahan yang telah terjual di Kota Makassar, Penelitian ini bertujuan mengetahui bentuk tanggung jawab developer terhadap kualitas bangunan rumah yang telah terjual dan bentuk perlindungan hukum bagi pembeli rumah yang merupakan produk dari perusahaan developer. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative empiric, yaitu penelitian hukum yang objek kajiannya meliputi ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan serta penerapannya pada peristiwa hukum. Metode pengambilan data dan bahan hukum yang digunakan adalah menggunakan teknik wawancara, yaitu melakukan tanya jawab secara langsung kepada informan yang dilakukan oleh penulis kepada objek penelitian yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Hasil penelitian menunjukan bahwa bentuk tanggung jawab developer terhadap bangunan rumah yang telah diberikan oleh perusahaan developer selama 30-100 hari yang disebut dengan masa pemeliharaan. Namun, dalam peraturan perundang-undangan ditetapkan bahwa tanggung jawab dengan masa pemeliharaan bangunan/rumah yang telah dibeli perlu adanya suatu penilai ahli yang independen dalam menentukan suatu kegagalan bangunan akibat kesalahan dari tahap perencanaan, pembangunan, atau pengawasan. Abstract The liability of the developer on the quality of the housing buildings sold in Makassar City. This research aimed (1) to investigate the liability of the developer about the quality of the gouse building having sold: and (2) to investigate the form of illegal liability for the buyers of the house which were the products of the developer company. The research was a legal normative and impirical research, i.e. the legal research of which the objects of studi included the statemen of the regulation of the law and their application in the legal events. The metods of data celections and legal materials used the thecniques of inetrviews with the research object about the problems researched on. The research results indicated that the liability of the developer about the building quality of the house which had been sold was shown by the developer’company in 30 to 100 days called the maintenance priod. However, in regulation of the law it was stated that the liability over the building quality was 10 years the longes. Meanwhile, the legal protections should be given to the buyers of the houses when the building quality of the purchased house decreased by the independent evaluators consisting of experts who should determine if a vuilding failure had happened as the results of the mistakes in the stages of palning, construction, or supervision.