Claim Missing Document
Check
Articles

Found 30 Documents
Search

Analisis Kualitas Isi Website Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Di Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat Sri Gati Ardiansyi; Agung Nurrahman
Jurnal Teknologi dan Komunikasi Pemerintahan Vol 7 No 1 (2025): Jurnal Teknologi dan Komunikasi Pemerintahan
Publisher : Program Studi Teknologi Rekayasa Informasi Pemerintahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jtkp.v7i1.5583

Abstract

Keterbukaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 menuntut badan publik menyediakan akses informasi secara transparan. Website PPID Kabupaten Sambas berperan sebagai media utama pelayanan informasi publik digital, namun masih menghadapi kendala pada penurunan pemohon informasi dan rendahnya performa website. Kondisi tersebut mendorong perlunya analisis kualitas website untuk meningkatkan efektivitas pelayanan informasi publik. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis kualitas isi website Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Sambas. Metode penelitian yang digunakan adalah metode mix method. Alasan penelitian ini menggunakan mix method dengan desain explanatory sequential. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Website tersebut dinilai memiliki kualitas isi yang baik berdasarkan 13 indikator intrinsik. Kualitas isi website dinilai berdasarkan enam indikator operasional, yaitu ketersediaan, aksesibilitas, keterverifikasian, kerahasiaan, portabilitas, dan pemulihan. Kualitas isi dari website dinilai dari berbagai indikator kontekstual, yang mencakup keabsahan, nilai tambah, relevansi, spesialisasi, kegunaan, efisiensi, efektivitas, ketertelusuran, kepatuhan, dan presisi informasi. Kesimpulannya, Website menunjukkan kualitas isi yang baik dengan informasi yang akurat, kredibel, dan sesuai kebutuhan masyarakat, serta sistem yang efisien dan mudah diakses. Untuk peningkatan lebih lanjut, disarankan agar Pemerintah Kabupaten Sambas mengembangkan kompetensi petugas, melakukan sosialisasi rutin, dan memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak. Kata Kunci: Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, Kualitas Isi, Kualitas Website.
Analisis Penerapan Smart Governance di Kabupaten Polewali Mandar Muh. Hidayat Basri; Agung Nurrahman
Jurnal Teknologi dan Komunikasi Pemerintahan Vol 7 No 2 (2025): Jurnal Teknologi dan Komunikasi Pemerintahan
Publisher : Program Studi Teknologi Rekayasa Informasi Pemerintahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jtkp.v7i2.5810

Abstract

Adanya penurunan nilai indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik dari tahun 2020 ke 2021, yang diperoleh Kabupaten Polewali Mandar, menunjukkan bahwa terdapat permasalahan mendasar dalam kapasitas tata kelola digital, dan kesiapan infrastruktur dalam penerapan smart governance di Kabupaten Polewali Mandar. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan smart governance di Kabupaten Polewali Mandar. Metode penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Smart governance, seperti masyarakat, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di Polewali Mandar, dan beberapa Perusahaan. Adapun antusias masyarakat masih tergolong rendah atau kurang karena akses ke platform government masih sedikit namun telah menunjukkan progres yang positif secara menyeluruh diantaranya dengan adanya beberapa kali pemerintah melaksanakan sosialisasi terkait digitalisasi dan pemanfaatan TIK dan Rapat Musrenbang yang melibatkan masyarakat dan stakeholder pemerintah. Pemerintah telah menyediakan layanan online melalui website atau aplikasi pemerintah yang dapat diakses semua kalangan; masih diperlukan infrastruktur tambahan seperti ruang atau bangunan command center, untuk memaksimalkan fungsi koordinasi, pemantauan, dan proses pengambilan keputusan strategis; pemerintah telah menyediakan website atau aplikasi, instagram dan youtube untuk memberikan berbagai informasi kepada masyarakat. Dan memiliki sarana prasarana fisik pendukung lainnya untuk menyebarkan informasi seperti kendaraan, videotron, dan baligho; hasil akuntabilitas tercermin pada sasaran strategis Polewali Mandar tahun 2023 dimana menunjukkan bahwa telah tercapai dengan baik; belum adanya kebijakan khusus dalam penerapan smart city di Kabupaten Polewali Mandar. Kesimpulannya, penerapan smart governance terselenggara dengan cukup baik, dan memiliki potensi peningkatan dalam penerapannya. Kata Kunci: Partisipasi Pengambilan Keputusan, Pelayanan Publik dan Sosial, Transparansi Pemerintah, Strategi dan Perspektif Politik.
Employee Performance in Enhancing Public Service Delivery in Mendawai District, Katingan Regency Suroyo Siswo Raharjo; Annisa Rahmadanita; Agung Nurrahman
Jurnal MSDA (Manajemen Sumber Daya Aparatur) Vol. 13 No. 1 (2025): JURNAL MSDA (Manajemen Sumber Daya Aparatur)
Publisher : Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jmsda.v13i1.5444

Abstract

This research was conducted to address the complaints from the community regarding public services at Mendawai District Office, Katingan Regency, highlighting the need to improve employee performance. The research aims to provide an overview of employee performance in enhancing public services and employs a quasi-qualitative method, collecting primary data through observation, interviews, and documentation. The findings indicate that employee performance is influenced by five key factors: quality, quantity, effectiveness, timeliness, and interpersonal relationships. Challenges identified include a shortage of human resources and uneven participation in technical guidance and training, resulting in some employees delivering services without adequate skill development. Despite these challenges, public services in Mendawai District have generally been functioning well. The research recommends increasing the number of employees in line with actual needs, providing regular technical guidance and training, and ensuring sufficient budget allocation to support public service activities, thereby improving overall service quality and employee performance.
ANALYSIS OF THE ENFORCEMENT OF REGIONAL REGULATIONS ON PUBLIC ORDER, PEACE, AND COMMUNITY PROTECTION IN BANDUNG CITY Annisa Rahmadanita; Agung Nurrahman
Jurnal Tatapamong Jurnal Tatapamong, Vol. 6, No. 2, September 2024
Publisher : Fakultas Hukum Tata Pemerintahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jurnaltatapamong.v6i2.5041

Abstract

Public order, peace, and community protection are under the responsibility of the Civil Service Police Unit (Satpol PP). The high prevalence of violations requires effective enforcement of the Regional Regulation on Public Order, Tranquility, and Community Protection. This research was conducted to analyze the implementation and enforcement of Bandung City Regional Regulation Number 9 of 2019 using a quasi-qualitative method with an inductive approach. Bandung City Government has established clear regulations regarding the matter. Unfortuantely, several challenges resulting from inadequate facilities and incentives for regional regulation enforcers persist, particularly for members of the sub-district Linmas and Linmas task forces at sub-district and city levels. This research shows that the implementation of relevant regulation by Satpol PP is categorized fairly good. Several aspects in the implementation can be further improved. Keywords: Regional Regulation, Law Enforcement, Public Order, Peace And Community Protection
Analisis Pengamanan Aset Tetap Tanah Menggunakan Sistem Informasi Manajemen Aset di Kabupaten Klaten Tumija Tumija; Hafiz Al Fallah Zaiwa; Agung Nurrahman
Jurnal Media Birokrasi Jurnal Media Birokrasi, Vol. 7 No. 2, Oktober, 2025
Publisher : PRODI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH FAKULTAS MANAJEMEN PEMERINTAHAN IPDN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jmb.v7i2.5886

Abstract

Aset tanah milik Pemerintah Kabupaten Klaten merupakan potensi daerah yang perlu diamankan agar dapat dimanfaatkan secara optimal. Namun, masih terdapat permasalahan yaitu masih ada aset tetap tanah yang belum bersertifikat dan pencatatan belum sepenuhnya mencerminkan kondisi nyata di lapangan. Selain itu, terdapat kesenjangan penelitian, satu sisi teknologi informasi dianggap sebagai faktor utama yang berkontribusi terhadap efektivitas pengelolaan aset, sementara di sisi lain, dampaknya tidak selalu signifikan tanpa adanya dukungan aspek lain. Oleh karena itu, celah penelitian yang penulis lakukan terkait aspek pengamanan dan hambatan implementasi SIM-Aset. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan pengamanan aset tetap tanah menggukan SIM Aset di Kabupaten Klaten. Metode yang digunakan adalah kuasi kualitatif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara semi terstruktur dengan tiga informan, observasi partisipatif pasif, dan dokumentasi berupa pengambilan foto dengan menggunakan smartphone, sedangkan teknik analisis datanya dimulai dari pengorganisasian data, pembacaan menyeluruh, pengkodean, penemuan tema, hingga interpretasi makna, guna memperoleh pemahaman utuh dan mendalam terhadap fenomena yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SIM Aset lebih berfokus pada pengamanan administrasi, sementara kontribusinya terhadap pengamanan fisik dan hukum bersifat komplementer. Faktor penghambat pengamanan aset terbagi menjadi internal, seperti kurangnya regenerasi pegawai dan keterbatasan anggaran, serta eksternal, seperti lambatnya sertifikasi dan klaim masyarakat terhadap aset. BPKPAD mengatasi hambatan ini dengan koordinasi dengan masyarakat, kerja sama dengan BPN, serta pengembangan sistem informasi menuju E-BMD terintegrasi. Kesimpulannya pengamanan aset tetap tanah menggunakan SIM Aset oleh BPKPAD Kabupaten Klaten telah berjalan cukup baik meskipun terdapat hambatan, yang diatasi dengan solusi terkoordinasi dan inovatif. Kata Kunci: Pengamanan; Aset Tetap Tanah; SIM Aset.
Efektivitas Program Identitas Kependudukan Digital Di Kabupaten Ciamis Agung Nurrahman; Sabaruddin; Eem N Nurnawati; Dedhy Guntoro
Registratie Vol 7 No 2 (2025): Registratie
Publisher : Program Studi Studi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jurnalregistratie.v7i2.5942

Abstract

Identitas Kependudukan Digital merupakan salah satu wujud digitalisasi pelayanan publik, yang bertujuan memudahkan akses dokumen kependudukan bagi masyarakat. Namun, capaian aktivasinya di Kabupaten Ciamis belum memenuhi target capaian nasional. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas program Identitas Kependudukan Digital di Kabupaten Ciamis. Metode penelitian adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program Identitas Kependudukan Digital di Kabupaten Ciamis didominasi oleh aspek sosialisasi yang telah dilakukan secara offline dan online, juga didukung oleh layanan jemput bola. Tujuan dan sasaran penerapannya telah sesuai dengan arahan dari pemerintah pusat. Adapun pemantauan program dilakukan melalui rapat rutin dan penetapan prosedur. Kesimpulannya, efektivitas program Identitas Kependudukan Digital terselenggara cukup baik, dan masih menghadapi tantangan ketersediaan anggaran untuk penguatan infrastruktur jaringan dan kesenjangan digital masyarakat dalam mengakses layanan.
Inovasi Pelayanan Publik Di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Batulicin: (Studi Pada Aplikasi M-Paspor Dan Layanan Micin Darurat) Muhammad Riduan; Annisa Rahmadanita; Agung Nurrahman
Jurnal Media Birokrasi Jurnal Media Birokrasi, Vol. 5 No. 2, Oktober, 2023
Publisher : PRODI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH FAKULTAS MANAJEMEN PEMERINTAHAN IPDN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jmb.v5i2.3766

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kesulitan yang dihadapi oleh kelompok rentan, seperti individu yang sakit, disabilitas, dan Lansia di atas 65 tahun, yang ingin membuat paspor di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Batulicin. Oleh sebab itu, Kantor Imigrasi perlu mengembangkan inovasi untuk mempermudah proses bagi kelompok tersebut yang tidak dapat mengunjungi kantor secara langsung. Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran tentang inovasi layanan publik yang dikhususkan pada beberapa aplikasi sebagai contoh. Dengan menggunakan data dan deskripsi rinci, pendekatan kualitatif digunakan untuk mencapai tujuan ini. Wawancara, observasi, dan pendokumentasian dengan menggunakan analisis reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan digunakan sebagai pendekatan pengumpulan dan analisis data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inovasi layanan publik di Kantor Imigrasi Batulicin dilakukan dengan menyediakan inovasi M-Paspor dan Layanan Micin Darurat. Dari keenam dimensi yang digunakan dalam penelitian, terdapat 2 (dua) dimensi yang masih kurang baik yaitu aspek kesesuaian dan aspek kerumitan. Sementara itu 4 (empat) aspek lainnya sudah terselenggara dengan baik. Kesimpulannya, penyelenggaraan inovasi pelayanan publik yang di Kantor Imigrasi Batulicin, terselenggara dengan baik. Kata Kunci: Aplikasi M-Paspor, Inovasi Pelayanan Publik, Layanan Micin Darurat.
Analisis Bibliometrik Tren Riset Brain drain dalam Perspektif Kependudukan: Tantangan dan Implikasinya bagi Indonesia Agung Nurrahman
Registratie Vol 8 No 1 (2026): Registratie
Publisher : Program Studi Studi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jurnalregistratie.v8i1.6576

Abstract

Fenomena brain drain ini menjadi tantangan kependudukan global khususnya bagi negara berkembang seperti Indonesia yang tengah menghadapi bonus demografi. Diperlukan pemetaan literatur yang komprehensif untuk memetakan posisi riset secara global. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi tren penelitian terkait brain drain dalam perspektif kependudukan, memetakan klasterisasi isu utama, dan menganalisis tantangan dan implikasinya bagi Pemerintah Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan bibliometric dengan sumber database akademik Scopus, diperoleh sejumlah 290 dokumen publikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dominasi riset diduduki oleh Amerika Serikat (65 dokumen) sementara Indonesia masih absen dalam peta kontributor utama, dan hal tersebut mengindikasikan adanya celah riset (knowledge gap). Analisis overlay menunjukkan pergeseran tren riset mutakhir pada tahun 2020-an ke atas yang kini berfokus pada pasar kerja global, populasi muda, dan strategi migrasi Kembali. Analisis density menyatakan bahwa penelitian brain drain spesifik di Asia Tenggara dan kebijakan kependudukan masih sangat jarang dieksplorasi. Kesimpulannya, Indonesia menghadapi tantangan structural berupa risiko kehilangan generasi muda produktif di era bonus demografi. Implikasinya diperlukan penguatan tata kelola sirkulasi talenta (brain circulation) melalui reformasi iklim riset, kepastian karier, dan penguatan meritokrasi yang transparan.
PEMETAAN BIBLIOMETRIK PENELITIAN BERTEMA PERLINDUNGAN MASYARAKAT DI INDONESIA TAHUN 2016–2026 Annisa Rahmadanita; Agung Nurrahman
Jurnal Tatapamong Vol. 8 No. 1 (2026): Jurnal Tatapamong, Maret 2026
Publisher : Fakultas Hukum Tata Pemerintahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jurnaltatapamong.v8i1.6486

Abstract

Perlindungan masyarakat merupakan salah satu urusan pelayanan wajib dasar yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala umum yang dihadapi meliputi kendala sumber daya manusia, anggaran, dan sarana prasarana. Berbagai penelitian ilmiah telah diakukan dalam menganalisis hal tersebut, namun belum banyak penelitian yang melakukan pemetaan untuk menentukan arah perkembangan tren riset ini secara komprehensif. Tujuan penelitian adalah untuk mengisi celah metodologis tersebut dengan memetakan perkembangan penelitian ilmiah perlindungan masyarakat di Indonesia. Metode yang digunakan adalah analisis bibliometrik dengan menggunakan tools VosViewer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tren penelitian mengalami peningkatan yang positif signifikan dari tahun ke tahun dan mencapai puncak publikasi pada tahun 2022. Hasil visualisasi jaringan dan peta kepadatan menunjukkan adanya ketimpangan fokus kajian, bahwa literatur saat ini didominasi oleh isu regulasi darurat pascapandemi dan penegakan hukum formal. Kesimpulannya, penelitian ini berhasil mengidentifikasi adanya ketimpangan fokus kajian ilmiah dan merekomendasikan orientasi riset masa depan menuju penguatan perlindungan masyarakat yang integrasi berbasis ekologis dan kearifan lokal di berbagai daerah. Kata Kunci: Perlindungan Masyarakat, Satuan Perlindungan Masyarakat, Satlinmas, Ketertiban Umum, Ketenteraman Umum
Validasi dan Verifikasi Data Kemiskinan Melalui Website BANGKIT di Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka Mochammad Najih Miftahul Akhyar; Agung Nurrahman; Annisa Rahmadanita
Community Empowerment : Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Vol. 4 No. 1 (2026): Community Empowerment : Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat
Publisher : Fisip UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/commen.v4i1.3187

Abstract

Poverty alleviation in Majalengka Regency requires valid data so that programs can be implemented effectively. One of the sub-districts requiring valid data is Lemahsugih Subdistrict. Therefore, data verification and validation are required through the BANGKIT website. The objective of this activity is to obtain the results of poverty data verification and validation that can be used as a basis for poverty alleviation policies in Lemahsugih Sub-district. The method is carried out through data verification and validation through the website. This community service project revalidated data on 3,934 poor households using the BANGKIT digital system, with the participation of village officials and the community. The findings show that 462 (11.7%) are very poor, 1580 (40.2%) are poor, 1319 (33.5%) are vulnerable to poverty, 340 (8.6%) are not poor, and 233 (5.9%) have died or moved. Theoretically, this study contributes to a data-driven poverty alleviation model that minimizes inclusion errors through a field triangulation approach. In conclusion, after verification and revalidation, it was found that the poverty rate in Lemahsugih District decreased because many heads of families no longer met the criteria for poor families. Verification results from the BANGKIT website demonstrate the need for regular data updates to ensure that poverty alleviation policies in Lemahsugih Subdistrict are more targeted, through the allocation of specific interventions, such as social assistance for the extremely poor and economic empowerment programs for vulnerable groups, to prevent budgetary inefficiencies.