Articles
APLIKASI/PENERAPAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
Petrus Atong
FOKUS : Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas Kapuas Sintang. Vol 16, No 1 (2018): Fokus: Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas K
Publisher : Universitas Kapuas Sintang
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51826/fokus.v16i1.144
Penelitian tentang Aplikasi/penerapan implementasi kebijakan pemungutan pajak bumi dan bangunan di wilayah Kecamatan Sintang. Penelitian ini menjelaskan tentang penyebab tidak tercapainya target penerimaan pemungutan pajak bumi dan bangunan empat tahun terakhir. Data penelitian digali melalui metode kualitatif. Tujuan penelitian mengekplor atau menggali tentang fenomena tentang aplikasi pada saat kebijakan pajak bumi dan bangunan dilaksanakan. Penelitian ini membandingkan bagaimana implementor (Tim intensifikasi,Camat/staf, Lurah/staf, Kepala Desa/staf) dari berbagai latar belakang kewenangan yang berbeda,yaitu: penanggungjawab, pengelola administrasi, penyampai dan pemungut dalam mengimplementasikan kebijakan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa:ketidak-keberhasilan pencapaian target penerimaan karena: Aspek aplikasi/penerapan tidak tersedia secara memadai pembiayaan dan perlengkapan kebijakan. Dengan demikian aspek aplikasi implementasi kebijakan tidak selamanya berjalan dengan baik, tetapi tergantung juga pada aspek aktivitas pendekatan struktural berupa komitmen organisasi pelaksana. Dari kesimpulan penelitian itu, oleh peneliti dipersepsikan dengan konsep baru yang dapat ditambahkan sebagai penguatan dalam teori implementasi adalah:”pendekatan struktural berupa komitmen organisasi pelaksana sebagai salah satu faktor penting dalam mewujudkan keberhasilan implementasi kebijakan pemungutan pajak bumi dan bangunan di Wilayah Kecamatan Sintang”.
Peran Pemerintah Desa dalam Pengembangan Ekowisata Danau Jemelak
Nikodimus Nikodimus;
Gradila Apriani;
Petrus Atong
SOCIETAS Vol 9 No 1 (2020): Societas : Jurnal Ilmu Administrasi Dan Sosial
Publisher : Universitas Musamus, Merauke, Papua
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35724/sjias.v9i1.2748
Ekowisata adalah salah satu cara pembangunan berkelanjutan yang melibatkan masyarakat lokal. Peranpemerintah desa sebagai ujung tombak pembangunan sangat diperlukan dalam pengembangan ekowisata.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi, pembangunan infrastruktur dan kebijakan Desa JeroraSatu Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat dalam mendukungpengembangan Ekowisata Danau Jemelak. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatifdeskriptif. Data dikumpulkan menggunakan angket, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Analisisdata menggunakan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa persepsi Pemerintah DesaJerora Satu terhadap ekowisata Danau Jemelak masih tergolong sedang namun disisi lain mereka yakinbahwa ekowisata akan dapat menjadi salah satu penyolong pendapatan asli desa dimasa depan.Pembangunan infrastruktur penunjang ekowisata Danau Jemelak masih belum ada namun denganpartisipasi semua pihak, penyediaan infrastruktur dapat tercukupi. Kebijakan pemerintah desa belum adayang mendukung pengembangan ekowisata Danau Jemelak, namun kebijakan adat yang sudah ada sejaklama dapat menjadi dasar dalam mendukung kelestarian wilayah Danau Jemelak dan aliran sungai disekitarnya. Pemerintah desa Jerora Satu sedang gencar dalam memberikan penyadaran terhadap wargaakan manfaat menjaga lingkungan salah satunya sebagai destinasi ekowisata yang digunakan sebagaisumber pendapatan masa depan masyarakat.
Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Di Wilayah Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang
Petrus Atong
Proyeksi: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 19, No 1 (2014): PROYEKSI, Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (284.004 KB)
|
DOI: 10.26418/proyeksi.v19i01.919
Implementasi kebijakan pemungutan pajak bumi dan bangunan di wilayah Kecamatan Sintang, menjelaskan tentang faktor penyebab realisasi penerimaan pemungutan pajak bumi dan bangunan yang belum mencapai target selama empat tahun. Data penelitian digali melalui metode kualitatif. Penelitian ini membandingkan bagaimana implementor dari berbagai latar belakang kewenangan yang berbeda dalam mengimplementasikan kebijakan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: ketidak-keberhasilan pencapaian target penerimaan, ditentukan oleh beberapa aspek, yaitu: aspek organisasi tidak memadai atau tidak tercukupi, petugas rangkap pekerjaan, jumlah petugas terbatas, beban perkerjaan bertambah dan tidak fokus, aspek interpretasi/penafsiran terdapat kesalahan menerbitkan surat pemberitahuan pajak terhutang dan data base tidak akurat, aspek aplikasi/penerapan tidak tersedia secara memadai pembiayaan dan perlengkapan kebijakan. Hal lain ketidak keberhasilan, karena penetapan target tidak didukung koordinasi dan informasi data base yang akurat, lemah penerapan sanksi kelalaian pembayaran pajak serta tidak terlihat pendekatan struktural dan komunikasi top-down dan bottom-up dalam implementasi kebijakan pemungutan pajak bumi dan bangunan. Kata kunci: Organisasi, Interpretasi, Aplikasi
AKUNTABILITAS PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR KELURAHAN KAPUAS KANAN HULU
Emiliani Nindy Diana Rusega Sim;
Petrus Atong
FOKUS : Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas Kapuas Sintang. Vol 20, No 2 (2022): FOKUS : Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas
Publisher : Universitas Kapuas Sintang
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51826/fokus.v20i2.651
Akuntabilitas pelayanan publik Kantor Kelurahan Kapuas Kanan Hulu dalammengimplementasikan pelayanan publik sebagai upaya mendukung dan mengetahui aktivitaspenyelenggaraan aparatur negara sesuai ketentuan yang berlaku. Metode penelitian yang digunakandeskriptif kualitatif. Subyek penelitian terdiri atas Lurah, kepala seksi pemerintahan, ketentraman,ketertiban dan pelayanan umum serta dua orang anggota warga masyarakat. Teknik dan alat pengumpulandata penelitian menggunakan wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Teknik analisis data kualitatif.Hasil penelitian mengungkapkan bahwa aspek akuntabilitas pelayanan publik berupapertanggungjawaban kewajiban pelayanan publik, telah terimplementasikan dengan dukungan peranankepemimpinan bidang kerja, uraian tugas, kewajaran kejelasan tugas serta keseimbangan otoritaspelaporan pertanggungjawaban bidang pelayanan. Kesimpulan penelitian dinyatakan bahwa akuntabilitaspelayanan publik di Kelurahan Kapuas Kanan Hulu sudah terimplementasikan dengan baik. Sarandisampaikan bahwa akuntabilitas pelayanan publik yang sudah baik dipertahankan dan dikembangkan,kemudian untuk yang akan datang perlu didorong semangat pegawai agar berkemampuanmengembangkan standar kompetensi pemberian pelayanan publik guna tercapai prestasi kerja standarpelayanan minimal.
KINERJA PELAYANAN PUBLIK
Emiliani Nindy Diana Rusega Sim;
Petrus Atong
FOKUS : Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas Kapuas Sintang. Vol 21, No 1 (2023): FOKUS : Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas
Publisher : Universitas Kapuas Sintang
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51826/fokus.v21i1.716
Kinerja pelayanan publik yang dikaji dan diungkapkan yang berkaitan denganpenyelenggaraan pelayanan publik. Metode penelitian yang digunakan deskriptif kualitatif. Subyekpenelitian terdiri Lurah dan anggota warga masyarakat sebagai sasaran pelayanan. Teknik dan alatpengumpulan data penelitian menggunakan wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Teknik analisisdata kualitatif. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa aspek kinerja pelayanan publik telahmencerminkan tersedianya kepastian hukum, transparan persyaratan, mekanisme, prosedur, jangkawaktu penyelesaian pengurusan administrasi, pemberian rekomendasi dan permohonan serta telah puladidukung sarana dan parasarana yang memadai. Kesimpulan bahwa kinerja pelayanan publik sudahterimplementasikan dengan baik. Saran disampaikan bahwa kinerja pelayanan publik yang sudah baikdipertahankan dan dikembangkan, kemudian untuk yang akan datang perlu didorong semangat pegawaiagar berkemampuan mengembangkan standar kompetensi pelayanan minimal.
Peran Pemerintah Desa dalam Pengembangan Ekowisata Danau Jemelak
Nikodimus Nikodimus;
Gradila Apriani;
Petrus Atong
SOCIETAS Vol 9 No 1 (2020): Societas : Jurnal Ilmu Administrasi Dan Sosial
Publisher : Universitas Musamus, Merauke, Papua
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35724/sjias.v9i1.2748
Ecotourism is part of a sustainable development which focusing in empowerment of local people. Therole of Village government as the spearhead of development is indispensable in the development ofecotourism. This research was aim to understand the perception, infrastructure management and policyof Jerora Satu village Sintang Subdistrict Sintang Regency West Kalimantan Province in support thedevelopment of Jemelak Lake Ecotourism. Qualitative descriptive method was used in this research. Datais gathered through questionnaire, in-depth interview, and documentation. Data analysis used descriptiveanalysis technic. The results shows that perception from the government of Jerora Satu village aboutJemelak Lake ecotourism is in medium level (38,1% = doubt) but in the other way they believe thatecotourism can be the potential village income in the future. Infrastructure development in supportJemelak Lake Ecotourism is still absence but through collaboration of many stakeholders its can be fitup the needs of Eco tourist which visit there. Village policy in support Jemelak Lake ecotourism is stilllack but traditional rules (aturan adat) is a good foundation to maintain the Jemelak Lake ecosystem tobecome the ecotourism destination. Village government is still on the move to campaign the local peopleto protect their environment which potential as their extra income in future through ecotourism.
IMPLEMENTASI PELAYANAN PUBLIK
Petrus Atong;
Emiliani Nindy
FOKUS : Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas Kapuas Sintang. Vol 16 No 2 (2018): Fokus: Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas Ka
Publisher : Universitas Kapuas Sintang
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51826/fokus.v16i2.205
Implementasi pelayanan publik, mampu mengungkapkan Kinerja pelayanan publik yang mencerminkan tersedianya kepastian hukum, transparan persyaratan, mekanisme, prosedur, jangka waktu penyelesaian pengurusan administrasi, pemberian rekomendasi dan permohonan serta telah pula didukung sarana dan parasarana yang memadai. Kemudian dalam mengimplemetasikan pelayanan publik, harus mencerminkan Akuntabilitas pelayanan publik yang mengungkapkan bahwa lingkungan akuntabilitas berupa pertanggungjawaban kewajiban pelayanan publik, telah terimplementasikan dengan dukungan peranan kepemimpinan bidang kerja, uraian tugas, kewajaran kejelasan tugas serta keseimbangan otoritas pelaporan pertanggungjawaban bidang pelayanan. Kesimpulan penelitian dinyatakan bahwa implementasi pelayanan publik dengan aspek kinerja dan aspek akuntabilitas pelayanan publik di Kelurahan Kapuas Kanan Hulu sudah terimplementasikan dengan baik. Saran disampaikan bahwa kinerja dan akuntabilitas pelayanan publik yang sudah baik dipertahankan dan dikembangkan, kemudian untuk yang akan datang perlu didorong semangat pegawai agar berkemampuan mengembangkan standar kompetensi pemberian pelayanan publik guna tercapai prestasi kerja standar pelayanan minimal.
PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN DESA DI DESA BIKA NAZARET
Petrus Atong
FOKUS : Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas Kapuas Sintang. Vol 19 No 1 (2021): FOKUS : Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas K
Publisher : Universitas Kapuas Sintang
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51826/fokus.v19i1.471
Pelaksanaan dan penyelengaraan pembangunan di desa, antara lain menjadi salah satu fungsidan tanggung jawab kepala desa. Peranan penting pelaksanaan pembangunan di desa adalah Kepala Desaharus mampu meningkatkan kegiatan koordinasi dan partisipasi masyarakat dan badan perwakilan desauntuk bersatu padu melaksanakan pembangunan di desa. Pelaksanaan pembangunan desa yang telahdilakukan berupa peningkatan koordinasi, sosialisasi pemeliharaan hasil pembangunan serta peningkatanpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan pemanfaatan dan pemeliharaan hasil pembangunan desa.Aspek penting seperti keikutsertaan dalam perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan dan pemanfaatanhasil pembangunan.
KINERJA PERANGKAT PEMERINTAH DESA DI DESA BIKA NAZARET
Emiliani Nindy Diana Rusega Sim;
Petrus Atong
FOKUS : Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas Kapuas Sintang. Vol 19 No 2 (2021): FOKUS : Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas K
Publisher : Universitas Kapuas Sintang
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51826/fokus.v19i2.549
Penelitian tentang kinerja perangkat pemerintah desa di desa Biksa Nazaret dalam rangkamenyelanggarakan pemerintahan desa. Penelitian bersifat desktiptif dengan pengolahan analisis databersifat kualitatif. Subyek penelitian terdiri Kepala desa, Sekretaris desa, Kaur desa dan Kepala dusun.Tehnik pengumpulan data dengan komunikasi langsung dan tidak langsung melalui wawancara, observasidan studi komunikasi. Hasil penelitian berkesimpulan bahwa kinerja perangkat desa bidang perencanaan,pelaksanaan, pertanggungjawaban anggaraan dan pembangunan sudah baik, ketersediaan sumber dayasudah memadai serta sikap motivasi bekerja sudah baik. Saran hasil penelitian bahwa kinerja dalammengurus dan mengelola kegiatan perencanaan, pelaksanaan,pertanggujawaban, sumber daya danmotivasi bekerja agar dipertahankan dan ditingkatkan.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI WILAYAH PASAR SUNGAI DURIAN KECAMATAN SINTANG
Emiliani Nindy Diana Rusega Sim;
Petrus Atong
FOKUS : Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas Kapuas Sintang. Vol 20 No 1 (2022): FOKUS : Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas K
Publisher : Universitas Kapuas Sintang
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51826/fokus.v20i1.578
Implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima diatur berdasarkan peraturan daerahtentang penetapan rencana daerah tata ruang Kota Sintan, larangan mendirikan bangunan pada alurjalan Wirapati, terminal Sungai Durian, jalan Brigjen Katamso pinggiran sungai kapuas, serta jalanKolonel Sugiono, tentang ritribusi mendirikan bangunan, tentang perihal larangan berjualan bukan padatempatnya seperti trotoar dan pinggir jalan utama di wilayah Kecamatan Sintang. Kebijakan penataanpedagang kaki lima, antara lain diatur bahwa setiap pedagang kaki lima wajib memiliki izin penggunaanlokasi dan kartu identitas dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk dan setiap pedagang kaki lima dilarangmelakukan kegiatan usaha pada tempat diluar lokasi yang telah ditetapkan. Berdasarkan data KantorDinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM tahun 2014 sampai tahun 2020 jumah pedagangkaki lima yang terdata di Kecamatan Saintang adalah 390 orang yang terdiri 290 orang berada padatempat yang bukan lokasi yang telah ditetapkan dan 100 orang menempati lokasi yang telah disediakan.Kesimpulan pada aspek kebijakan dapat dikatakan pada tataran implementasinya dianggap gagal karenatidak mendapat dukungan dari para PKL. Kemudian implementor harus memiliki sifat tanggungjawabdan komitmen untuk terimplementasikan kebijakan penataan PKL dengan baik sesuai target sasarancapaian kebijakan. Pengalaman dalam penataan PKL, apapun pahitnya dalam kaitan pertumbuhanekonomi merupakan sebuah input yang positif untuk meningkatkan kemampuan penegakan tertib hukum.Saran yang disampaikan perlu melakukan koordinasi, tersedia sumberdaya dukung aksi dilapangan,perlakuan yang sama kelompok sasaran dalam penataan, serta keharusan adanya strategi sosialisasikebijakan penataan PKL.