Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.908
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Warta Ardhia : Jurnal Perhubungan Udara IKAT : The Indonesian Journal of Southeast Asian Studies Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Jurnal Ius Constituendum Jurnal Penelitian Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Jurnal de jure Electoral Governance : Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia Administrative and Environmental Law Review
Mailinda Eka Yuniza
Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada
Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Transportation Other

Published : 18 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Jurnal de jure

 1 
Peluang dan Tantangan Penerapan Keputusan Fiktif Positif Setelah Diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja Mailinda Eka Yuniza; Melodia Puji Inggarwati
Jurnal de jure Vol 13, No 2 (2021): Jurnal Dejure
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36277/jurnaldejure.v13i2.539

Abstract

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) memberikan perubahan pengaturan terkait fiktif positif yakni memperpendek jangka waktu bagi badan dan/atau pejabat pemerintahan untuk membuat keputusan atas permohonan dan menghilangkan peranan pengadilan tata usaha negara (PTUN). Penelitian ini bertujuan menjawab pertanyaan: a) bagaimana permasalahan yang timbul dari implementasi keputusan fiktif positif di Indonesia? dan b) bagaimana peluang dan tantangan keputusan fiktif positif pasca diundangkannya UU Cipta Kerja? Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pengumpulan data berupa studi pustaka dan studi kasus fiktif positif yang dianalisis secara kualitatif. UU Cipta Kerja akan mempercepat kinerja pemerintah dan makin sederhananya prosedur yang harus dilalui untuk mengklaim keputusan fiktif positif. Di sisi lain, pengaturan yang baru akan memperbanyak masyarakat yang mengajukan permohonan fiktif positif tanpa disertai persyaratan yang mencukupi. Tantangan juga muncul terkait kepastian hukum atas klaim masyarakat yang menyatakan permohonannya otomatis berlaku, karena tidak lagi adanya PTUN yang dapat memaksa memaksa pemerintah untuk mengeluarkan keputusan penerimaan permohonan. Pada akhirnya diperlukan lembaga lain untuk menggantikan peran PTUN.
Policy Analysis Of Fuel Subsidy In Indonesia Yuniza, Mailinda Eka; Sekar Nuswantari, Shafa Femalea; Jatmiko, Pius Katon
Jurnal de jure Vol 15, No 2 (2023): Jurnal Dejure
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36277/jurnaldejure.v15i2.841

Abstract

Fuel subsidies have become one of the heaviest burdens in Indonesia's State Budget (APBN), aimed at ensuring equitable accessibility of fuel to all segments of society. However, the mistargeting of the fuel subsidies can lead to the Indonesian population's dependence on subsidised fuel, thus undermining the efforts to address inequitable access to fuel. This study aims to analyse the realization of the fuel subsidy scheme in Indonesia and explore possible measures to achieve a more targeted and volume-appropriate fuel subsidy program. This paper focuses on the analysis of existing regulations concerning fuel subsidies in Indonesia, the weaknesses of these regulations, and the distribution of fuel subsidies as well as its current implementation. A live case study approach was employed. The research examined the gaps between the ideal state (das solen) and the actual state (das sein) of fuel subsidies by first examining the applicable legal norms. Subsequently, an analysis was conducted to determine whether or not the implementation is appropriate. Notably, Presidential Regulation Number 191 of 2014 does not specify the criteria for recipients of subsidised fuel of the JBKP (Special Assignment Fuel Type). This legal absence has resulted in an imprecise targeting and volume of the distribution of subsidised fuel.
Co-Authors Adrianto Dwi Nugroho Aicha Grade Rebecca Aicha Grade Rebecca Aminuyati Ananda Prima Yurista Ant T.T, Andi Sandi Didik Sasono Setyadi Dwi Haryati Dwi Haryati Gilda Talitha Putri Jatmiko, Pius Katon Melodia Puji Inggarwati Melodia Puji Inggarwati Melodia Puji Inggarwati Melodia Puji Inggarwati Muhammad Adib Zain Ni Nengah Dhea Riska Putri Nandita Rohanawati, Ayunita Nur Sekar Nuswantari, Shafa Femalea Triyanto Suharsono Zahlul Pasha Karim