Garuda - Garba Rujukan Digital

SOSIALISASI BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN DALAM RANGKA KESADARAN HUKUM Artaji Artaji; Hazar Kusmayanti; Ali Abdurachman
Jurnal Pengabdian Dharma Laksana Vol 3, No 2 (2021): JPDL (Jurnal Pengabdian Dharma Laksana)
Publisher : LPPM Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/j.pdl.v3i2.8803

ABSTRAK Lembaga bantuan hukum lahir karena adanya suatu harapan baru dalam membantu masyarakat berhadapan dengan hukum yang tidak mampu baik secara ekonomi maupun kedudukan strata sosial serta minimnya pengetahuan hukum mereka, selain itu terdorong karena keinginan dalam mewujudkan supremasi hukum bagi seluruh warga Negara, keberadaannya pun sangat penting ditengah-tengah masyarakat mengigat prinsip persamaan di depan hukum. Dalam pengabdian pada masyarakat ini nantinya akan membicarakan seputar kegiatan Sosialisasi Bantuan Hukum Gratis Bagi Masyarakat Miskin merupakan upaya untuk memaksimalkan program bantuan hukum gratis bagi masyarakat miskin sebagai pemenuhan akses keadilan bagi masyarakat kurang mampu. Metode yang dipergunakan dalam kegiatan ini adalah diskusi terarah dengan sasaran masyarakat diskusi ini diikuti oleh semua unsur yang berkepentingan. Berdasarkan hasil penyuluhan didapat hasil terjadinya peningkatan pengetahuan, pemahaman serta kemampuan para masyarakat di Desa Sayang Kecamatan Jatinangor Sumedang mengenai prosedur bantuan hukum gratis untuk masyarakat miskin. Kata Kunci : Lembaga Hukum, Masyarakat Miskin, Jatinangor.

IMPLEMENTASI SISTEM E-COURT DALAM PENEGAKAN HUKUM DI PENGADILAN NEGERI Annisa Dita Setiawan; Artaji; Sherly Ayuna Putri
Jurnal Poros Hukum Padjadjaran Vol. 2 No. 2 (2021): JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23920/jphp.v2i2.352

ABSTRAK Sistem terobosan yang diberi nama sistem E-Court merupakan salah satu inovasi Mahkamah Agung dalam menghadapi tantangan terkait perkembangan kehidupan manusia yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. Sistem ini dibuat untuk menjembatani kendala geografis Indonesia, membuat sistem peradilan lebih sesuai dengan asas yang ada, dan memicu peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum dan keadilan yang dilakukan oleh lembaga peradilan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dengan data dianalisis secara kualitatif dan spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukan bahwa Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik di beberapa Pengadilan Negeri sebagian besar sudah terlaksana dengan efektif, namun beberapa fitur seperti pemanggilan secara elektronik dan persidangan secara elektronik belum sepenuhnya diterapkan karena masih terdapat perdebatan terkait asas hukum. Kata kunci: e-court; penegakan hukum; persidangan elektronik. ABSTRACT The E-Court system is one of the Supreme Court's innovations in facing challenges related to the development of human life, regulated in the Regulation of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 1 of 2019 concerning the Administration of Cases and Trials in Courts electronically. This system was designed to solve Indonesia's geographic constraints, make the judicial system simpler and faster, reduce court costs, and increase public confidence in the judiciary in upholding law and justice. This study used an empirical juridical approach to the specifications of the research carried out in a descriptive analytical manner with data analyzed qualitatively. The results show that the implementation of Supreme Court Regulation No.1 of 2019 concerning Electronic Case and Trial Administration in District Courts has mostly been carried out effectively, but features such as electronic summons (E-Summon) and electronic trials (E-Litigation) have not fully implemented. There are still obstacles such as the trial schedule not appearing. The current E-Court regulations do not regulate access to court for the public, additional evidence, and fee refunds. Public trust in the security of the E-Court system is still low, so further socialization is needed to the public and judicial apparatus to maximize E-Court users. Keywords: e-court; law enforcement; electronic trial.

Kedudukan Kreditor yang Tidak Terdaftar Pada Putusan Perdamaian PKPU Dalam Mengajukan Permohonan Pernyataan Pailit Adam Barnini; Nyulistiowati Suryanti; Artaji Artaji
Media Iuris Vol. 4 No. 2 (2021): MEDIA IURIS
Publisher : Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/mi.v4i2.26286

This article will examine the position of creditors who are not registered in the peace agreement that has been ratified in filing a bankruptcy statement and the strength of the homologation decision against creditors who are not registered in the peace agreement. The research method used is juridical normative by referring to written legal materials by reviewing secondary data in the form of primary, secondary and tertiary legal materials relating to bankruptcy and suspension of payment. The results of this study conclude that first, creditors who feel disadvantaged because they are not registered in the peace agreement cannot file a bankruptcy statement. Second, the homologation decision still has legal force against creditors who are not registered in the homologation decision.Keywords: Suspension Of Obligation For Payment Of Debt; Homologation Decision; Creditors are Not Registered in the Peace Agreement.Penelitian ini akan membahas mengenai kedudukan kreditor yang tidak terdaftar dalam perjanjian perdamaian yang telah disahkan dalam mengajukan permohonan pernyataan pailit dan kekuatan putusan homologasi terhadap kreditor yang tidak terdaftar dalam perjanjian perdamaian. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan merujuk pada bahan-bahan hukum tertulis dengan mengkaji data sekunder yang berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang berkaitan dengan kepailitan dan PKPU. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pertama, terhadap kreditor yang merasa dirugikan karena tidak terdaftar dalam perjanjian perdamaian tidak dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit. Kedua, putusan homologasi tetap memiliki kekuatan hukum terhadap kreditor yang tidak terdaftar dalam putusan homologasi.Kata Kunci: PKPU; Putusan Homologasi; Kreditor Tidak Terdaftar; Perjanjian Perdamaian.

Praktik Pemeriksaan Saksi Dengan Menggunakan Teleconference Pada Pengadilan Agama Demi Mewujudkan Asas Sederhana Cepat Dan Biaya Ringan Vidya Khairina Utami; Artaji Artaji; Hazar Kusmayanti
Jurnal Sains Sosio Humaniora Vol. 6 No. 1 (2022): Volume 6, Nomor 1, Juni 2022
Publisher : LPPM Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/jssh.v6i1.19428

Pengadilan Agama adalah pengadilan yang mengadili perkara privat antar individu yang beragama Islam dan menggunakan syariat hukum Islam dalam proses beracaranya. Ketentuan pada Pasal 54 Undang-Undang Peradilan Agama menyebutkan bahwa apabila terdapat suatu hal yang tidak diatur secara khusus pada Undang-Undang Peradilan Agama, maka akan tetap mengacu kepada hukum acara perdata yang berada di lingkungan Peradilan Umum, yaitu salah satunya HIR/Rbg. Perkembangan teknologi yang terjadi membuat munculnya PERMA No.1 Tahun 2019 dan membuat perubahan pada litigasi terutama pembuktian, yaitu pemeriksaan keterangan saksi menggunakan teleconference. Praktik ini menimbulkan perbedaan dan kendala dengan syarat formil dalam sahnya alat bukti saksi pada HIR/Rbg. Efektifitas dan efisiensi beracara dengan menggunakan teleconference dalam pemeriksaan saksi menggunakan teleconference agar dapat terwujudnya asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Penelitian dilaksanakan dengan menggunakan metode yuridis normatif dengan metode analisis yuridis kualitatif, yaitu menggabungkan data primer yang didapatkan di Pengadilan Agama Jakarta Pusat dan Pengadilan Agama Jakarta Barat dengan data sekunder. Pemeriksaan saksi dengan menggunakan teleconference pada dasarnya tetap dilaksanakan secara langsung dan dalam waktu yang bersamaan pada saat persidangan, meskipun saksi hadir secara virtual. Praktik ini tidak bertentangan dengan HIR dan Rbg. PERMA No.1 Tahun 2019, HIR, dan Rbg dianggap kurang efektif dan efisien dalam membantu terwujudnya asas cepat, sederhana dan biaya ringan. Perwujudan asas sederhana, cepat dan biaya ringan tetap terpenuhi dalam praktik pemeriksaan saksi dengan menggunakan teleconference, baik dari segi prosedur administrasi, prosedur pemeriksaan, jangka waktu, dan biaya perkara. Kebutuhan dari seluruh Pengadilan Agama dalam melaksanakan pemeriksaan saksi dengan menggunakan teleconference perlu diperhatikan kembali oleh Mahkamah Agung.

Pelanggaran Kesepakatan Hak Asuh Anak Dihubungkan Dengan Asas Pacta Sunt Servanda Dan Peraturan Perundang-Undangan Terkait: Studi Kasus Putusan MA No. 2021k/Pdt/2020 Eurika Hasana Rohmah; Artaji Artaji
Jurnal Sains Sosio Humaniora Vol. 6 No. 1 (2022): Volume 6, Nomor 1, Juni 2022
Publisher : LPPM Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/jssh.v6i1.19494

Asas pacta sunt servanda sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata menegaskan bahwa para pihak dalam suatu perjanjian yang telah dibuat secara sah harus tunduk dan patuh melaksanakan isi dari perjanjian tersebut karena perjanjian mengikat seperti undang-undang bagi para pihaknya. Dengan adanya asas ini pula pihak ketiga atau hakim diharuskan menghormati perjanjian yang telah sah dibuat oleh para pihak dengan tidak melakukan intervensi terhadap substansi dari perjanjian tersebut. Namun, dalam praktiknya seperti yang termuat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2021 K/Pdt/2020 mengenai sengketa perebutan hak asuh anak, Majelis Hakim melakukan intervensi terhadap substansi dari perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak dengan memutuskan memberikan hak asuh anak hanya kepada salah satu pihak saja (sole custody) yang mana hal ini menyimpang dari kesepakatan hak asuh anak secara bersama (joint custody) yang telah dibuat oleh para pihak sebelumnya. Putusan Mahkamah Agung tersebut didasarkan atas dalil bahwa asas pacta sunt servanda yang terkandung dalam suatu perjanjian dapat disimpangi apabila ada kepentingan negara melindungi warganya dan melindungi kepentingan anak. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa putusan Mahkamah Agung Nomor 2021K/Pdt/2020 yang menetapkan hak asuh anak hanya diberikan kepada pihak Ibu saja telah sesuai dengan hukum positif di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 serta beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung terkait, yang mana di Indonesia lebih mengenal konsep pengasuhan anak secara tunggal (sole custody) sehingga khususnya untuk anak dibawah umur, pengasuhan anak diberikan kepada pihak Ibu atas dasar kepentingan terbaik bagi anak. Sementara itu, terkait perjanjian hak asuh anak dengan konsep pengasuhan bersama (joint custody) yang telah dibuat oleh para pihak sebelumnya di Amerika Serikat, berdasarkan Pasal 1338 ayat 3 KUHPerdata dan Pasal 436 Rv, asas pacta sunt servanda memang dapat dikesampingkan dan hakim memiliki diskresi untuk melakukan hal tersebut apabila bertentangan dengan keadilan atau kepatutan yang dalam kasus mengenai kepentingan anak.

Keabsahan Akta Otentik Yang Mengandung Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Alat Bukti Acara Perdata Atika Nabila; Artaji Artaji; Rai Mantili
Jurnal Sains Sosio Humaniora Vol. 6 No. 1 (2022): Volume 6, Nomor 1, Juni 2022
Publisher : LPPM Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/jssh.v6i1.19729

Akta otentik dalam hukum acara perdata merupakan alat bukti utama yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat di persidangan. Untuk dinyatakan sebagai bukti yang memiliki pembuktian sempurna dan mengikat maka akta otentik harus dibuat sebagaimana ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Adapun dalam praktiknya masih ditemukan terdapat notaris sebagai pejabat yang berwenang untuk membuat akta otentik yang turut membantu terkait pembuatan akta yang mengandung unsur penyalahgunaan keadaan. Penelitian ini memuat dua permasalahan yakni, bagaimana keabsahan pada akta otentik yang mengandung unsur penyalahgunaan keadaan sebagai alat bukti dan pertimbangan hakim dalam pemeriksaan akta otentik yang mengandung unsur penyalahgunaan keadaan sebagai alat bukti. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis, dengan menggunakan perkara pada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dikaitkan dengan asas-asas, norma hukum, dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyalahgunaan keadaan.

Penyuluhan Hukum Terkait Anak Sebagai Konsumen Teknologi Informasi di Era Digital di SMPN 1 Jatinangor Kabupaten Sumedang Susilowati Suparto; Elisatris Gultom; Artaji Artaji; Hazar Kusmayanti; Deviana Yuanitasari
Jurnal PADMA: Pengabdian Dharma Masyarakat Vol 3, No 1 (2023): PADMA Januari 2023
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/jpdm.v3i1.28292

Teknologi Informasi dan Komunikasi telah menjadi hal baru bagi masyarakat untuk memperoleh informasi secara otonom. pembatas informasi pun tidak ada pembatasannya dikarenakan inisiatif kuat individu yang ingin mengetahui lebih jauh apa yang terjadi sekitarnya. Bagi masyarakat, baik di bidang ekonomi, Ilmu Pengetahuan, maupun bidang sosial dan budaya. Namun selain membawa dampak positif, ada dampak negatifnya. Penyuluhan hukum Anak Sebagai Konsumen Teknologi Informasi Di Era Digital Di Smpn 1 Jatinangor Kabupaten Sumedang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum pada siswa siswi SMPN 1 Jatingor di Kabupaten Sumedang. Metode yang digunakan yaitu ceramah dan diskusi terarah melalui tatap muka dengan protocol kesehatan yang ketat. Dengan penyuluhan hukum ini Siswa siswi SMPN 1 Jatinangor Kabupaten Sumedang khususnya mempunyai kesadaran hukum untuk mengimplementasikan materi anak sebagai konsumen teknologi dan informasi dalam menggunakan media sosial secara baik dan benar. Terbukti pada mulanya Para pelajar SMPN 1 Jatinangor kurang memahami ataupun tidak paham dampak negative dari media social dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan, namun setelah dilakukan penyuluhan para pelajar SMPN 1 Jatinangor Kabupaten Sumedang bertambah wawasan.

Penyuluhan Hukum Terkait Anak Sebagai Konsumen Teknologi Informasi di Era Digital di SMPN 1 Jatinangor Kabupaten Sumedang Susilowati Suparto; Elisatris Gultom; Artaji Artaji; Hazar Kusmayanti; Deviana Yuanitasari
Jurnal PADMA: Pengabdian Dharma Masyarakat Vol 3, No 1 (2023): PADMA Januari 2023
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/jpdm.v3i1.28292

Teknologi Informasi dan Komunikasi telah menjadi hal baru bagi masyarakat untuk memperoleh informasi secara otonom. pembatas informasi pun tidak ada pembatasannya dikarenakan inisiatif kuat individu yang ingin mengetahui lebih jauh apa yang terjadi sekitarnya. Bagi masyarakat, baik di bidang ekonomi, Ilmu Pengetahuan, maupun bidang sosial dan budaya. Namun selain membawa dampak positif, ada dampak negatifnya. Penyuluhan hukum Anak Sebagai Konsumen Teknologi Informasi Di Era Digital Di Smpn 1 Jatinangor Kabupaten Sumedang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum pada siswa siswi SMPN 1 Jatingor di Kabupaten Sumedang. Metode yang digunakan yaitu ceramah dan diskusi terarah melalui tatap muka dengan protocol kesehatan yang ketat. Dengan penyuluhan hukum ini Siswa siswi SMPN 1 Jatinangor Kabupaten Sumedang khususnya mempunyai kesadaran hukum untuk mengimplementasikan materi anak sebagai konsumen teknologi dan informasi dalam menggunakan media sosial secara baik dan benar. Terbukti pada mulanya Para pelajar SMPN 1 Jatinangor kurang memahami ataupun tidak paham dampak negative dari media social dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan, namun setelah dilakukan penyuluhan para pelajar SMPN 1 Jatinangor Kabupaten Sumedang bertambah wawasan.

Perlawanan Pihak Ketiga Pemegang Sertifikat Hak Pakai Atas Sita Eksekusi Tanah Sriwedari Azmi Hawari Sunny; Artaji Artaji; Betty Rubiati
Widya Yuridika Vol 6, No 2 (2023): Widya Yuridika: Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Widya Gama Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31328/wy.v6i2.4097

Third party resistance according to Article 195 Paragraph (6) of HIR regulate the legal standing of the applicant party, namely based on rights of ownership. However, the Surakarta City Government filed a third party resistance based on the ownership of Right of Use. Therefore, this research aims to analyze the resistance of third party filed based in the ownership of Right of Use and the settlement of Sriwedari land dispute. This research is based on a normative juridical approach and then analyzed by qualitative juridical methods. The result of the research shows that a third party resistance based on the ownership of rights other than rights of ownership can be accepted as the legal standing of the party. However, the legal standing of the Surakarta City Government as applicant of third party resistance was not met subjective requirements. Futhermore, Sriwedari land disputes can be resolved through non-litigation dispute resolution by negotiation or mediation. Using this dispute resolutions, the parties obtain legal certainty in resolving Sriwedari disputes without any party feel defeated, minimize losses and social impacts.

Perlindungan Hukum Bagi Pihak Yang Beritikad Baik Dalam Perjanjian Apabila Terdapat Unsur Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) Dian Dwi Jayanti; Artaji Artaji; Pupung Faisal
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Suatu perikatan timbul dengan adanya pihak-pihak yang saling mengikatkan diri maka dari itu suatu perjanjian merupakan sebuah kesepakatan antara para pihak. Namun terdapat juga perjanjian yang didalamnya mengandung penyalahgunaan keadaan. Penyalahgunaan keadaan adalah dimana pihak yang lemah secara sosial ekonomi dimanfaatkan oleh pihak lainnya sehingga terbujuk untuk melakukan suatu perjanjian dan hal tersebut melanggar asas itikad baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah hukum di Indonesia telah memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang beritikad baik apabila dalam perjanjian tersebut terdapat unsur penyalahgunaan keadaan, karena perlindungan hukum merupakan upaya negara untuk melindungi hak warga negaranya. Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Data sekunder menjadi sumber data dalam penelitian ini dengan bahan hukum yang digunakan ialah bahan hukum primer. Hasil penelitian menunjukan hukum di Indonesia sudah memberikan perlindungan hukum secara umum melalui KUHPerdata dan berupa yurisprudensi bagi pihak yang beritikad baik apabila dalam suatu perjanjian terdapat penyalahgunaan keadaan.

Title

Found 16 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 16 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 16 Documents
Search