Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
3.869
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL ILMIAH SIMANTEK Jurnal Darma Agung JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Abdimas Bina Bangsa Jurnal Pengabdian Masyarakat Hablum Minannas PKM Maju UDA JURNAL RETENTUM
Alusianto Hamonangan
UNIVERSITAS DARMA AGUNG
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 25 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 25 Documents
Search

 1   2   3 
ABSTRAK TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA ATAS KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA (STUDI KASUS DI PT. CINTA MAJU SEJAHTERA Hendrawan Bu’ulolo; Berkat Susanto Jaya Ndruru; Jaminuddin Marbun; Alusianto Hamonangan
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 5 No 1 (2023): EDISI BULAN JANUARI
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i1.2601

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana erlindungan Hukum bagi ekerja atas keselamatan dan kesehatan kerja di PT. Cinta Maju Sejahtera, bagaimana pelaksanaan penanganan program keselamatan dan kesehatan yang diberikan terhadap pekerja PT. Cinta Maju Sejahtera, apa saja hambatan dan upaya dalam pelaksanaan perlindungan Hukum atas keselamatan dan kesehatan kerja pekerja PT. Cinta Maju Sejahtera. Penelitian ini tergolong pada tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya, perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll secara holistik, dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. (1). Pelaksanaan perlindungan Hukum atas program Keselamatan dan Kesehatan Kerja bagi pekerja / buruh di PT. Cinta Maju (2). Bentuk perlindungan yang diberikan terhadap tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja yang tidak terdaftar dalam program BPJS bagi pekerja di PT. Cinta Maju Sejahtera adalah dengan upaya perlindungan represif yaitu memberikan santunan yang besaran nominalnya akan dilihat dari berapa banyak biaya pengobatan yang dikeluarkan PT. Cinta Maju Sejahtera akan mempertimbangkan apakah biaya akan ditanggung sepenuhnya atau 80 % saja setengah dari biaya pengobatan tersebut.(3).A dapun faktor-faktor penghambat pemenuhan kewajiban yang dialami pihak bagi pekerja / buruh di PT. Cinta Maju Sejahtera, Faktor pihak perusahaan belum mampu menanggung semua biaya BPJS para karyawannya, jadi yang terdaftar dalam program BPJS tersebut hanya orang yang sudah lama bekerja di wong solo. Kedua Faktor pekerja yang baru beberapa bulan bekerja, dan yang ketiga Faktor kurangnya pengetahuan pekerja mengenai BPJS, selain itu hambatan dari perilaku karyawan terhadap penggunaan APD. Upaya yang dilakukan adalah menerapkan program-program yang meliputi: safety induction, training and coaching, re-training, counseling, peringatan lisan/teguran, dan pengawasan oleh manajemen ini.
KEDUDUKAN PEREMPUAN DALAM HUKUM WARIS ADAT BATAK TOBA (DESA UNTEMUNGKUR KECAMATAN MUARA) Wahila N Sianturi; Grace Theresia Hutahaean; Gomgom T.P. Siregar; Alusianto Hamonangan
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 5 No 1 (2023): EDISI BULAN JANUARI
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i1.2634

Abstract

Bagi bangsa Indonesia, eksistensi hukum tidak bisa dilepaskan dari rangkaian sejarah panjang keberadaan hukum adat yang menjadi bagian yang tidak tak terpisahkan masyarakat Indonesia berabad-abad silam. Keberadaan adat tersebut tersebar di berbagai daerah di Indonesia, yang mana satu dengan yang lain berbeda- beda meskipun dalam rumpun satu bangsa.Perbedaan tersebut menunjukkan eksistensi hukum adat di daerah tersebut senantiasa berkembang dan masih mengikuti perkembangan zaman. Sistem pembagian waris di Adat Batak Toba itu sendiri banyak diskiriminasi yang didapat oleh perempuan Batak Toba, sehingga seiring perkembangan zaman banyak kaum perempuan Batak yang menggugat untuk mendapatkan hak sebagai ahli waris ke pengadilan dan telah diiringi dengan putusan- putusan hakim di pengadilan yang memberikan persamaan dan kedudukan perempuan dalam pembagian warisan pada masyarakat Batak Toba. Ketimpangan hak pada anak perempuan yang menimbulkan polemik dan perdebatan dalam pembagian warisan kepemilikan tanah dalam masyarakat Batak Toba dewasa ini sehingga menyebabkan aturan-aturan adat akan ditinggalkan atau tidak dipakai lagi,Penelitian ini menggunakan metode normatif yuridis, yaitu segala sumber di ambil dari kepustakaan, undang-undang, jurnal dan media lainnya. Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (KUHPer) menegaskan pembagian harta warisan baru bisa dilakukan apabila terjadi kematian. Ada dua jalur untuk mendapatkan warisan secara adil, yaitu melalui pewarisan absentantio dan pewarisan testamentair. Pewarisan absentantio merupakan warisan yang didapatkan berdasarkan undang-undang. Kedudukan wanita batak sangat erat kaitannya dengan hak mereka dengan mempunyai hak milik. Wanita batak tidak berhak sebagai ahli waris, dikarenakan jika ia kawin ia akan jadi anggota keluarga lain. Wanita batak hanya mungkin memperoleh sedikit bagian dari harta bapaknya sebagai hadiah atau pemberian berupa “holong ni ate-ate” atau berupa ulos naso ra buruk maupun untuk keperluan kehidupannya. Tetapi dengan keluarnya Putusan Makamah Agung tanggal 31 Januari 1968 No.136K/Sip/1967.
PERAN ADVOKAT PENANGANAN KASUS HUKUM PERDATA(STUDI KASUS PERKARA PERDATA NOMOR 10/PDT.G.S/2021/PN MDN) Dianus Laia; Yarman Yarman; Jaminuddin Marbun; Alusianto Hamonangan
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 5 No 1 (2023): EDISI BULAN JANUARI
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i1.2608

Abstract

Kewajiban Pemberi Bantuan Hukum dalam konsep Undang-Undang Bantuan Hukum bukan hanya menyangkut status organisasi, tetapi juga mekanisme pertanggungjawaban keuangan. Advokat sebagai salah satu profesi penegak hukum sudah seharusnya melaksanakan aturan-aturan tersebut dengan penuh tanggung jawab. Selain advokat memberikan jasa hukum di dalam persidangan, advokat juga memberikan jasanya diluar sidang pengadilan. Tanggung jawab Kantor Hukum Law Firm S A & Partners sendiri dalam penanganan dan penyelesaian perkara perdata yaitu, bertanggungjawab sebagai perusahaan/ yayasan dan individu/personal yaitu, advokat.48 Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah No. 83 Tahun 2008 disebutkan bantuan hukum secara cuma-cuma adalah jasa hukum yang diberikan advokat tanpa menerima pembayaran honorarium meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan.Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui Bagaimana Prosedur Layanan dan pemberian Bantuan Hukum Oleh Kantor Hukum Firm S A dan Partners, Untuk mengetahui Bagaimana Peran Kantor Hukum Firm S A dan Partners dalam Penyelesaian dan Penanganan Kasus Perkara Perdata, Untuk mengetahui Bagaimana Tanggung Jawab Kantor Hukum Firm S A dan Partners dalam Penanganan Perkara Perdata. Prosedur pelayanan dan pemberian bantuan hukum ditangani dan diselesaikan oleh pemberi Kantor Hukum Law Firm S A & Partners dengan syarat-syarat yang ditentukan yaitu menuliskan permohonan bantuan hukum dan kasus hukum akan diselesaikan sampai kasus hukum tersebut selesai melalui jalan nonlitigasi maupun litigasi sampai ada ketetapan hukum yang mengikat.Tanggung jawab Kantor Hukum Law Firm S A & Partners sendiri dalam penanganan dan penyelesaian perkara perdata ada 2 yaitu, bertanggung jawab sebagai lembaga/yayasan dan bertanggungjawab sebagai individu/personal yaitu, advokat.Kendala-kendala yang sering dihadapi oleh Kantor Hukum Law Firm S A & Partners dalam penanganan perkara perdata adalah masalah akomodasitetapi dalam hal ini masih bisa diatasi dan masalah kekurangan personil sehingga terkadang kalau kebanyakan kasus akan berakibat kurangnya penanganan dengan baik.
TANGGUNGJAWAB BANK TERHADAP PERLINDUNGAN BARANG AGUNAN KREDIT Fajarius Harefa; Yosafat Laia; Jaminuddin Marbun; Alusianto Hamonangan
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 5 No 1 (2023): EDISI BULAN JANUARI
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i1.2814

Abstract

Pelanggan maupun perusahaan meimiliki kaitan satu sama lain dalam pengertiannya perusahaan dan pelanggan adalah mempunyai peranan dalam melaksanakan kegiatan dalam perusahaan tersebut. Dan memiliki 2 dasar, adalah yang pertama kaitan peraturan yang kedua kaitan kepastian.. perusahaan merupakan suatu tempat untuk melaksanakan kegiatan dan menciptakan suatu produk serta meberikan penawaran kepada pelanggan. Rasa solidaritas harus dilaksanakan guna untuk memebrikan perlindungan kepada masyarakat atau individu untuk menjaga keselamatan dan hak setiap oramg. Dalam perkara ini diminta keseriusan bank dalam pertanggugjawaban barang agunan kredit terhadap nasabah, dalam melakukan pertanggungjawaban yang sepenuhnya dan perlindungan terhadap barang agunan kredit sehingga masyarakat merasa terpercaya dan terlindungi barang agunan kredit.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAPOR TINDAK PIDANA NARKOTIKA Pebri Hansen Hutasoit; Tatang Sofyan; Alusianto Hamonangan; Rudolf Silaban
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 5 No 1 (2023): EDISI BULAN JANUARI
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i1.2820

Abstract

Tingginya angka peredaran narkotika di Indonesia tidak bisa di pungkiri, karena minim nya bantuan atau laporan dari masyarakat terkait adanya tindak pidana narkotika yang ada di sekitar mereka. Padahal Tindak Pidana Narkotika, kerap terjadi di sekitar lingkungan masyarakat itu sendiri. Untuk menekan angka peredaran narkotika yang terjadi di Indonesia, sangat dibutuhkan peran serta dari masyarakat, untuk membantu kinerja Kepolisian dan BNN untuk mengungkap dan menekan angka pedaran narkotika. Oleh karena itu Masyarakat harus diberikan sosialisasi dan edukasi, bahwa setiap orang yang mengetahui dan melaporkan adanya penyalahgunaan narkotika, akan di beri perlindungan kepada dirinya oleh Undang-undang, melalui Kepolisian, BNN dan LPSK. Dengan adanya edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, diharapkan dapat menekan dan membantu angka peredaran narkotika di Indonesia, Sehingga pemilihan Judul Artikel Ilmiah saya ini adalah “Perlindungan Hukum Terhadap Pelapor Tindak Pidana Narkotika” untuk menjelaskan secara rinci tentang Undang-Undang Yang Mengatur perlindungan Hukum bagi Masyarakat yang melapor tindak pidana narkotika.
ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DITINJAU DARI UU PERLINDUNGAN ANAK (STUDI PUTUSAN NOMOR 12/PID.SUS-ANAK/2019/PN.AMB) Arianto Putratama Rajagukguk; Samuel Simanjuntak; Alusianto Hamonangan; Syawal Amry Siregar
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 5 No 1 (2023): EDISI BULAN JANUARI
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i1.2823

Abstract

Anak-anak adalah wajah dan harapan dari masa depan bangsa dan negara, sebagai generasi penerus yang akan mengendalikan jalannya roda pembangunan dan pemerintahan negara kita dimasa yang akan datang. Penyebab umum timbulnya kejahatan seksual di antaranya: Film porno saat ini sangat mudah diakses karena kedekatan antara pelaku dan korban, karena lingkungan korban berhubungan dengan narkoba, karena korban sering ditinggal sendiri oleh keluarga lain, kurangnya pendidikan agama sejak kecil. UU Perlindungan Anak mengatur berbagai sanksi sebagai bentuk pertanggungjawaban bagi pelaku pemerkosaan anak. Pergaulan yang bebas oleh anak muda dan berkembangnya budaya Barat yang sering terjadi di kalangan anak muda menyebabkan banyak anak menjadi pelaku pemerkosaan anak. Oleh karena itu, pemantauan internal dan eksternal lebih lanjut diperlukan untuk mengatasi kejahatan pelecehan seksual anak ini. Sehingga pemilihan judul skripsi ini adalah “Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Anak Ditinjau Dari Uu Perlindungan Anak (Studi Putusan Nomor 12/Pid.Sus-anak/2019/PN.amb)”.
KAJIAN HUKUM PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT (Studi Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 341/Pid.B/2017/PN Pdg) Roland Aldini Hutahaean; Dani Dizky M; Alusianto Hamonangan; Nanci Yosepin Simbolon
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 5 No 1 (2023): EDISI BULAN JANUARI
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i1.2818

Abstract

Dalam suatu badan peradilan hakim memiliki peran penting karena hakimlah yang berhak memutus suatu perkara yang terjadi di dalam persidangan. hakim selalu berpegang pada prinsip-prinsip peradilan yang bebas atau tidak memihak. Sebagai salah satu dari pelaksana hukum yaitu hakim diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk menerima, memeriksa serta memutus suatu perkara pidana. Pertimbangan putusan terdiri dari dua bagian, yaitu pertimbangan tentang fakta hukum dan pertimbangan hukumnya. Pertimbangan tentang fakta diperoleh dengan cara memeriksa alat bukti seecara empiris dalam persidangan. Fakta-fakta yang terungkap di persidangan selanjutnya diuji menggunkan teori kebenaran koresponden untuk memperoleh fakta hukum dan petunjuk. Putusan yang melepaskan terdakwa (onslag van alle rechtvervolging) menurut KUHAP diatur dalam Pasal 191 ayat (2) yang menyatakan, bahwa: “Jika pengadilan berpendapat jika perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum Penelitian ini menggunakan metode normatif yuridis, yaitu segala sumber di ambil dari kepustakaan, undang-undang, putusan dan media lainnya.Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah pertama, bagaimana pengaturan tindak pidana pemalsuan surat, Kedua, bagaimana penerapan penjatuhan putusan lepas dari segala tuntutan hukum oleh hakim? (Studi Putusan Pengadilan Padang Nomor 341/Pid.B/2017/PN Pdg) dan ketiga bagaimana pertimbangan hukum dalam menjatuhkan putusan. Pengaturan tindak pidana pemalsuan surat dalam hukum pidana bahwa pemalsuan surat diuraikan dalam Pasal 263 sampai dengan Pasal 276 KUHP. Pada tiap pasal yang bersangkutan terdapat unsur yang terkandung didalamnya. Penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat dalam putusan Nomor 341/2017/PN Pdg) telah terbukti melakukan perbuatan, namun perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana. Dan pertimbangan hukum oleh hakim kemudian hakim memutuskan melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (Onslag van alle recht vervolging). Pertimbangan hukum dalam menjatuhkan putusan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu pertimbangan hukum hakim secara yuridis dan non-yuridis. Secara yuridis dengan melihat fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, sedangkan nonyuridis dengan melihat latar belakang dari terdakwa.
TINJAUAN YURIDIS NON FUNGIBLE TOKEN (NFT) DARI ASPEK HUKUM BENDA DAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL Alfonsus Syukur Hadirat Ziliwu; Utusama Ndruru; Jaminuddin Marbun; Alusianto Hamonangan
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 5 No 1 (2023): EDISI BULAN JANUARI
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i1.2962

Abstract

Hadirnya Industri 4.0 dan memasuki Society 5.0 memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap lahirnya jenis aset baru, yaitu aset-aset yang berbasis digital. Tidak dapat dipungkiri bahwa semakin tingginya minat terhadap NFT. Transaksi NFT yang diperdagangkan secara internasional membuatnya semakin populer. Namun disisi lain, NFT juga sering digunakan oleh pihak ketiga untuk mengkomersialisasi karya seniman tanpa izin seniman tersebut. Seiring perkembangan NFT, ada banyak kegiatan yang berkaitan dengan transaksi NFT sehingga diperlukan adanya perangkat hukum yang dapat mengatur NFT. Maka dalam penelitian ini penulis inggin mengakji bagaimana pengaturan NFT dalam hukum positif Indonesia dengan judul : “Tinjauan Yuridis Non Fungible Token (NFT) Dari Aspek Hukum Benda Dan Hak Kekayaan Intelektual”.
PERANAN KURATOR TERHADAP KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS Alusianto Hamonangan; Muhammad Ansori Lubis; Mhd Taufiqurrahman; Rudolf Silaban
PKM Maju UDA Vol 2 No 1 (2021): Edisi bulan APRIL 2021
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung (UDA) Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (361.446 KB) | DOI: 10.46930/pkmmajuuda.v2i1.1182

Abstract

A limited company that is declared bankrupt does not immediately stop and dissolve but still exists as a legal entity. Under certain circumstances it still exists to run its business, as usual, a limited liability company does not go bankrupt and can still carry out its business activities. This is because the company is declared bankrupt and has an economic value that is much higher than the value of the company's assets. Because bankruptcy is actually intended for companies that have negative assets. However, the decision to continue the bankruptcy company resulted in the power of the board of directors in a limited company. However, with the bankruptcy declaration, the debtor for the sake of law loses the right to control and manage his assets which are included in the bankruptcy estate as of the day of the declaration of bankruptcy. This study uses a juridical normative method, in which all sources are taken from literature, laws and other media. In the event of a limited liability company bankruptcy, the curator has the obligation to be able to manage and settle all bankruptcy assets and keep all related documents. As a result of the law that occurs from the bankruptcy of a limited liability company, it is hoped that the management of the company will carry out their duties and authority to the maximum in order to avoid bankruptcy which results in large losses to the company, especially losses incurred to debtors.
TINJAUAN KRIMINOLOGI MENGENAI KETIMPANGAN RELASI KUASA DAN RELASI GENDER DALAM KASUS KEKERASAN SEKSUAL Nanci Yosepin Simbolon; Ria Sintha Devi; Alusianto Hamonangan; Muhammad Yasid
PKM Maju UDA Vol 3 No 3 (2022): Edisi Bulan OKTOBER
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung (UDA) Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (280.863 KB) | DOI: 10.46930/pkmmajuuda.v3i3.1916

Abstract

Saat ini sedang banyak terjadi kekerasan seksual di lingkungan pendidikan, dengan rata-rata korban adalah seorang perempuan dan rata-rata pelaku kekerasan seksual adalah orang yang dikenal oleh korbannya ataupun orang terdekat korban. Dimana dalam terjadinya kekerasan seksual ini selalu berkaitan dengan adanya ketimpangan relasi gender dan relasi kuasa yang selalu membuat pelakunya berada dalam posisi superior dan korbannya berada dalam posisi inferior. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Dalam terjadinya kekerasan seksual di lingkungan pendidikan maka korban sebagai pihak yang dirugikan membutuhkan suatu perlindungan, dan pemerintah telah berusaha memberikan perlindungan melalui beberapa peraturan perundang-undangan seperti Permendikbud Nomor 30 tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS). Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (UU PKS) dan peraturan- peraturan lainnya serta beberapa teori sebab-sebab terjadinya kejahatan dari para tokoh kriminolog.
Co-Authors Alfonsus Syukur Hadirat Ziliwu Arianto Putratama Rajagukguk Ayu Pradaning Ratri Berkat Susanto Jaya Ndruru Dani Dizky M David Tambunan Dianus Laia Emi Rafika Sitepu Endhitatri Br Tarigan Eventlius Lingga Fajarius Harefa Gomgom TP Siregar Grace Theresia Hutahaean Hendrawan Bu’ulolo Jaminuddin Marbun Lestari Victoria Sinaga Lubis, Mhd. Ansori Melky Saro Bulyan Zebua Mhd Taufiqurrahman Muhammad Shadikin Sihombing Nanci Simbolon Nanci Yosepin Simbolon Nathanael Sitorus Nita Safira Panjaitan Onan Purba Pebri Hansen Hutasoit Ramsi Meifati Barus Ria Sintha Devi Risma Wati Sitompul RITA . Rizki Permana Rizli Alfindo Roland Aldini Hutahaean Rosma Mediana Pasaribu Samuel Simanjuntak Sari Mula Matheus Situmorang Silaban, Rudolf Siregar, Syawal Amry Tatang Sofyan Taufiqurrahman, Mhd. Utusama Ndruru Wahila N Sianturi Yarman Yarman Yosafat Laia