Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.208
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum JURNAL ILMIAH SIMANTEK Jurnal Darma Agung JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Abdimas Bina Bangsa Jurnal Pengabdian Masyarakat Hablum Minannas PKM Maju UDA JURNAL RETENTUM Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan
Alusianto Hamonangan
UNIVERSITAS DARMA AGUNG
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 27 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 27 Documents
Search

 1   2   3 
PENYULUHAN HUKUM DALAM UPAYA PENINGKATAN KESADARAN HUKUM BERLALULINTAS MELALUI PEMAHAMAN TERHADAP ISI UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN Nanci Yosepin Simbolon; Mhd. Ansori Lubis; Alusianto Hamonangan; Lestari Victoria Sinaga
Jurnal Abdimas Bina Bangsa Vol. 4 No. 1 (2023): Jurnal Abdimas Bina Bangsa
Publisher : LPPM Universitas Bina Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46306/jabb.v4i1.496

Abstract

The development of science and technology in the field of transportation has an impact on human life, where currently the use of motorized vehicles is increasing rapidly in supporting various community activities. In addition to providing benefits, an increase in the number of motorized vehicles on the highway can cause traffic jams and is also directly proportional to the increase in the number of traffic violations that occur on the highway which can be one of the causes of traffic accidents, where traffic violations occur due to lack of knowledge and understanding of the law that causes low awareness and compliance with public law in traffic on the highway. For this reason, it is important to carry out community service activities in the form of legal counseling regarding the culture of orderly traffic on the highway according to Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation, so as to provide legal knowledge and understanding to the public and then will raise awareness and legal compliance with traffic regulations on the highway. The research method used is a normative juridical approach, descriptive analytical research specifications. The research phase was carried out through a literature study to examine primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Data collection techniques were carried out through document studies, and data analysis methods were carried out through normative qualitative. The results of the study show that understanding the contents of Law No. 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation is difficult to measure the level of legal awareness of citizens because there are other influencing factors, namely the role model of officials and oversight mechanisms also determine it
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PETUGAS PEMADAM KEBAKARAN ATAS RISIKO DALAM PELAKSANAAN TUGAS (Studi Kasus Dinas Pencegah Dan Pemadam Kebakaran Kota Medan) Nita Safira Panjaitan; Endhitatri Br Tarigan; Alusianto Hamonangan; Onan Purba
JURNAL RETENTUM Vol 4 No 2 (2022): SEPTEMBER
Publisher : Pascasarjana UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/retentum.v4i2.2786

Abstract

inas Pemadam Kebakaran merupakan salah satu instansi yang bertugas dan diberi wewenang untuk melakukan proses penyelamatan korban bencana kebakaran dan memadamkan api serta menyelidiki penyebab terjadinya kebakaran. Dinas Pemadam Kebakaran membutuhkan sistem manajemen keselamatan kerja dan kesehatan kerja yang baik sehingga mampu mendukung pencapaian tujuan dari instansi secara optimal serta dapat memberi kenyaman dan keamanan bagi para pegawai Dinas Pemadam Kebakaran. Keselamatan kerja merupakan suatu daya upaya yang dilakukan dalam mencegah, menanggulangi dan mengurangi terjadinya kecelakaan. Keselamatan kerja merupakan suatu daya upaya yang dilakukan dalam mencegah, menanggulangi dan mengurangi terjadinya kecelakaan. Pengendalian berbagai macam bahaya dengan menerapkan pengendalian bahaya secara tepat dalam melaksanakan keselamatan dan perlindungan kerja.. Penelitian ini menggunakan metode normatif empiris, yaitu segala sumber di ambil dari kepustakaan, undang-undang dan studi lapangan lansung dengan melakukan wawancara. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah pertama, kendala yang sering dihadapi oleh petugas pemadam kebakaran dalam melaksanakan tugas di lapangan, kedua, upaya pencegahan dan penanggulangan terjadinya kebakaran dan ketiga perlindungan hukum bagi petugas pemadam kebakaran atas risiko dalam pelaksanaan tugas di Kota Medan. Belum memadainya sarana dan prasarana dibandingkan luas dan karakteristik kondisi lapangan wilayah kerja dinas, sumber daya mnanusia yang belum optimal secara kuantitas dan kualitas, masih terbatasnya jumlah dan kualitas aparat dalam mendukung pelaksanaan tugas, masih lemahnya sistem pendataan/informasi, kurang tersedianya anggaran yang memadai dalam rangka penanggulangan bencana, belum optimalnya koordinasi pelaksanaan penanggulangan bencana kebakaran, masih terbatasnya sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, masih kurangnya infrastruktur mitigasi bencana, kurangnya kesiapan dalam menghadapi bencana, kurangnya sosialisasi masyarakat tentang penanggulangan bencana. Upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran lebih dititikberatkan kepada warga masyarakat, agar meningkatkan tingkat keamanan dan kelayakan segala perlengkapan maupun peralatan rumah apapun yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari agar terhindar dari bahaya kebakaran. Bentuk perlindungan terhadap pekerja pada Dinas Pencegah Pemadam Kebakaran kota Medan mencakup perlindungan sosial, teknis, dan ekonomis.
MENINGKATKAN KEWASPADAAN TERHADAP KEJAHATAN CYBER CRIME DIMASA PANDEMI COVID 19 Ria Sintha Devi; Alusianto Hamonangan; Ayu Pradaning Ratri
Jurnal PKM Hablum Minannas Vol. 1 No. 1 (2022): Edisi bulan Maret 2022
Publisher : LPPM Yayasan Pendidikan Islam Tholabul Ilmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47652/jhm.v1i1.119

Abstract

Teknologi informasi dan komunikasi telah dimanfaatkan dalam kehidupan sosial masyarakat, dan telah memasuki berbagai faktor kehidupan baik sektor pemerintahan, bisnis, perbankan, pendidikan, kesehatan, dan kehidupan pribadi. Manfaat teknologi informasi dan komunikasi selain memberikan dampak positif juga disadari memberi peluang untuk dijadikan sarana melakukan kejahatan baru (cyber crime). Sehingga dapat dikatakan bahwa teknologi informasi dan komunikasi bagaikan pedang bermata dua, dimana selain memberikan kontribusi positif bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, juga menjadi sarana potensial dan sarana efektif untuk melakukan perbuatan melawan hukum. Metode yang digunkan dalam pengabdian ini adalah dengan metode pemaparan secara langsung dengan memberikan penyuluhan Hukum kepada murid bela diri Silat Elang Putih Indonesia mengenai Meningkatkan Kewaspadaan Terhadap Kejahatan Cyber Crime Dimasa Pandemi Covid 19. Hasil yang akan dicapai diharapkan para remaja dapat mengetahui kejahatan cybercrime menjadi salah satu bentuk tindak kriminal yang harus diwaspadai oleh masyarakat di masa Covid-19 Modus dari kejahatan cybercrime saat ini juga kian beragam di masa Covid-19.
GUGATAN GANTI KERUGIAN TERHADAP PERBUATAN INGKAR JANJI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI TANAH (Analisis Putusan Perkara No. 1570 K/Pdt/2018) Rizki Permana; Alusianto Hamonangan; Lestari Victoria Sinaga
JURNAL RETENTUM Vol 5 No 2 (2023): SEPTEMBER
Publisher : Pascasarjana UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/retentum.v5i2.3793

Abstract

Kedudukan para pihak dalam perjanjian jual beli menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing. Suatu bentuk ganti rugi atas pelanggaran janji oleh salah satu pihak dalam kontrak jual beli, di mana salah satu pihak dalam kontrak jual beli dapat diminta untuk membatalkan kontrak dengan biaya, ganti rugi dan bunga. . Dapat juga dijelaskan bahwa pelanggar hanya dapat dimintai pertanggung jawaban ganti rugi hanya apabila ia diwajibkan untuk mengganti atau melaksanakan kontrak. Peninjauan kembali hakim terhadap putusan perkara no. 1570 K/Pdt/2018 tentang ganti kerugian atas ingkar janji dalam kontrak jual beli tanah dimana hukum diterapkan secara tidak benar Judex Facti (Pengadilan Negeri Bandung dan Pengadilan Tinggi Bandung) berpendapat bahwa surat Perjanjian antara penggugat dan tergugat tertanggal 12 September 2012 dipahami sebagai hubungan hukum antara para pihak dengan pinjaman dengan jaminan sertifikat d'homme (SHM). Bertepatan dengan penandatanganan perjanjian akuntansi, pada tanggal yang sama, 12 September 2012, dibuat perjanjian jual beli (PPJB). Jika dalam pasal 8 dicatat perjanjian utang antara lain jika debitur in casu fund tidak mampu membayar utang, maka PPJB akan mengajukan dan tanah tersebut akan menjadi milik penggugat SHM. Hal seperti itu dilarang oleh undang-undang, karena utang yang tidak dapat dibayar otomatis menjadi hubungan jual beli.
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR: 25/1992 TENTANG PERKOPERASIAN DI SIMPAN PINJAM KARYA BARU KECAMATAN PANCURBATU Ramsi Meifati Barus; Nanci Simbolon; Ria Sintha Devi; Alusianto Hamonangan
Jurnal PKM Hablum Minannas Vol. 3 No. 2 (2024): Edisi Oktober 2024
Publisher : LPPM Yayasan Pendidikan Islam Tholabul Ilmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47652/jhm.v3i2.519

Abstract

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan berlandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan). Kata “gerakan ekonomi rakyat” mengindikasikan bahwa koperasi adalah wadah bagi ekonomi rakyat Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh Koperasi Simpan Pinjam Karya Baru Pancurbatu yang memberikan pencerahan dengan memberikan nasehat dan konsultasi hukum kepada masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan di bidang perekonomian. Salah satu hal yang harus diperhatikan adalah adanya perjanjian pinjam meminjam, dimana diharapkan setiap badan usaha koperasi harus mempunyai perjanjian, dalam hal ini perjanjian pinjam meminjam. Kesepakatan yang dicapai biasanya berupa hal-hal prinsip saja, untuk memenuhi syarat-syarat huku, dalam hal ini Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Permasalahan lain akan dimasukkan dalam perjanjian yang lebih mudah diubah sesuai dengan perkembangan ekonomi. Pada akhirnya, program ini harus mampu memberikan pemahaman dan solusi kepada badan usaha koperasi khususnya Koperasi Simpan Pinjam Karya Baru Pancurbatu agar dapat tetap eksis sebagai badan usaha yang sedang berkembang. Ketika terjadi kasus nasabah tidak bayar kewajiban yang disebut wanprestasi, proses penyelesaian sengketa diupayakan dengan cara musyawarah atau kekeluargaan.
Upaya Hukum Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Studi Putusan Nomor 08/Pdt.Sus-Kppu/2023/Pn Niaga Jakarta Pusat: Pengabdian Susi Meri Junita Sinaga; Alusianto Hamonangan; Ria Sintha Devi
Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Vol. 4 No. 3 (2026): Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Volume 4 Nomor 3 (Januari 202
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jerkin.v4i3.4737

Abstract

Hukum persaingan usaha mengatur tentang sengketa antar pelaku usaha yang merasa dirugikan oleh tindakan dari pelaku usaha lainnya. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dibentuk dalam rangka mengawasi pelaksanaan dari undang-undang tersebut. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan mengkaji aturan hukum terkait persaingan usaha menurut perundang-undangan di Indonesia, bentuk dan penerapan pesan-pesan HAM dalam penyelesaian sengketa yang terjadi dalam hubungan kemitraan, baik secara langsung maupun melalui kerja sama atau perjanjian, serta pertimbangan hakim dalam memutus perkara pro dan kontra terhadap pengajuan keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) berdasarkan Putusan Nomor 08/Pdt.Sus-KPPU/2023/PN Niaga Jakarta Pusat. Jenis penelitian ini ialah penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis. Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan pengumpulan data berupa penelitian kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1). Aturan hukum terkait persaingan usaha menurut perundang-undangan di Indonesia telah tercantum dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang menjadi dasar utama untuk menciptakan iklim usaha yang sehat, adil dan kompetitif; 2). Bentuk dan penerapan pesan-pesan HAM dalam penyelesaian sengketa yang terjadi dalam hubungan kemitraan, baik secara langsung maupun melalui kerja sama atau perjanjian menekankan pentingnya prinsip keadilan, kesetaraan, transparansi dan non-diskriminasi dalam setiap proses hukum dan interaksi ekonomi; dan 3). Dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara pro dan kontra terhadap pengajuan keberatan atas putusan KPPU berdasarkan Putusan Nomor 08/Pdt.Sus-KPPU/2023/PN Niaga Jakarta Pusat dilakukan secara cermat dengan memperhatikan aspek formil dan materiil sesuai ketentuan perundang- undangan, Perma, serta peraturan KPPU.
Juridical Study of the Role of the Regional Technical Implementation Unit for the Protection of Women and Children in Ensuring Legal Protection for Child Victims of Sexual Violence After the Birth of Law Number 12 of 2022 Nanci Yosepin Simbolon; Ria Sintha Devi; Alusianto Hamonangan; Muhammad Yasid
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 23 No. 1 (2024): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v23i1.3056

Abstract

Law Number 12 of 2022 concerning Crimes of Sexual Violence exists as the main and first special rule in dealing with Crimes of Sexual Violence and as a complement to Indonesian criminal law instruments used in law enforcement against various Crimes of Sexual Violence. One of the efforts to implement the Crimes of Sexual Violence Law is the establishment of Integrated Service Delivery in the regions through the Regional Technical Implementation Unit for the Protection of Women and Children. This study uses a normative juridical research type with a conceptual approach, which aims to find out the role of the  Regional Technical Implementation Unit for the Protection of Women and Children in accommodating every aspect of handling criminal acts of sexual violence, starting from efforts to prevent, handle, to recovery efforts for Crimes of Sexual Violence victims. The results of this study are: First, the Crimes of Sexual Violence Law is the main special regulation and a complement to Indonesian criminal law instruments for tackling sexual violence crimes. Second, the Crimes of Sexual Violence Law provides legal protection for victims of sexual violence by involving the Regional Technical Implementation Units for the Protection of Women and Children in provinces and districts/cities who have duties and responsibilities in terms of reporting, victim protection, investigations, and in terms of handling, protecting and victim recovery.
Co-Authors Alfonsus Syukur Hadirat Ziliwu Arianto Putratama Rajagukguk Ayu Pradaning Ratri Berkat Susanto Jaya Ndruru Dani Dizky M David Tambunan Dianus Laia Emi Rafika Sitepu Endhitatri Br Tarigan Eventlius Lingga Fajarius Harefa Gomgom TP Siregar Grace Theresia Hutahaean Hendrawan Bu’ulolo Jaminuddin Marbun Lestari Victoria Sinaga Lubis, Mhd. Ansori Melky Saro Bulyan Zebua Mhd Taufiqurrahman Muhammad Shadikin Sihombing Nanci Simbolon Nanci Yosepin Simbolon Nathanael Sitorus Nita Safira Panjaitan Onan Purba Pebri Hansen Hutasoit Ramsi Meifati Barus Ria Sintha Devi Risma Wati Sitompul RITA . Rizki Permana Rizli Alfindo Roland Aldini Hutahaean Rosma Mediana Pasaribu Samuel Simanjuntak Sari Mula Matheus Situmorang Silaban, Rudolf Siregar, Syawal Amry Susi Meri Junita Sinaga Tatang Sofyan Taufiqurrahman, Mhd. Utusama Ndruru Wahila N Sianturi Yarman Yarman Yosafat Laia