Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
3.869
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL ILMIAH SIMANTEK Jurnal Darma Agung JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Abdimas Bina Bangsa Jurnal Pengabdian Masyarakat Hablum Minannas PKM Maju UDA JURNAL RETENTUM
Alusianto Hamonangan
UNIVERSITAS DARMA AGUNG
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 25 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 25 Documents
Search

 1   2   3 
PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI (PPJB) DALAM TRANSAKSI PERALIHAN HAK ATAS TANAH DAN ATAU BANGUNAN Alusianto Hamonangan; Mhd. Taufiqurrahman; Rosma Mediana Pasaribu
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 3 No 2 (2021): EDISI BULAN JULI 2021
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v3i2.1180

Abstract

The process of transferring land rights based on the power of attorney to sell made by a notary is 3 months until the expiration of the principal credit agreement. In general, if the SKMHT is not upgraded to APHT within a certain time, then the SKMHT becomes null and void within 1 month after it is given. This research uses normative juridical, namely reviewing the laws and regulations. The conclusion is that a power of attorney to impose Mortgage is not immediately followed up with the making of a Deed of Granting Mortgage by the bank within a certain period of time specified in the Mortgage Law. If there are signs that the debtor will default, the position of SKMHT is changed to APHT and registered at the National Land Office so that it meets the requirements for the principles of speciality and publicity. This condition makes SKMHT in Article 15 UUHT upgraded to APHT in order to have executorial power over the objects guaranteed by the debtor.
PERANAN KURATOR TERHADAP KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS Alusianto Hamonangan; David Tambunan
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 3 No 1 (2021): EDISI BULAN JANUARI 2021
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v3i1.820

Abstract

Perseroan terbatas yang dinyatakan pailit tidak serta merta berhenti dan bubar melainkan masih eksis sebagai badan hukum. Dalam keadaan tertentu masih eksis menjalankan usahanya seperti lazimnya perseroan terbatas tidak terjadi kepailitan dan tetap dapat melakukan kegiatan usahanya. Hal ini diakibatkan perseroan dinyatakan pailit mempunyai nilai ekonomis (economic value) yang jauh lebih tinggi dibanding nilai aset perusahaan tesebut. Oleh karena kepailitan sebenarnya diperuntukkan terhadap perusahaan yang mempunyai aset negatif. Namun demikian, keputusan untuk melanjutkan perseroan pailit mengakibatkan kekuasaan direksi dalam suatu perseroan terbatas.. Namun dengan adanya pernyataan pailit, debitor demi hukum kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus harta kekayaannya yang dimasukkan ke dalam harta pailit terhitung sejak hari putusan pernyataan pailit tersebut. Penelitian ini menggunakan metode normatif yuridis, yaitu segala sumber di ambil dari kepustakaan, undang-undang dan media lainnya. Dalam hal terjadinya kepailitan perseroan terbatas, kurator memilki kewajiban untuk dapat mengurus dan membereskan segala harta pailit dan menyimpan semua dokumen yang berkaitan. Akibat hukum yang terjadi dari kepailitan perseroan terbatas maka diharapkan kepada pengurus perseroan melakukan tugas dan wewenangnya semaksimalnya agar terhindar dari kepailitan yang berakibat kerugian besar perusahaan, terutama kerugian yang terjadi kepada debitur.
ASPEK HUKUM PAJAK TENTANG PEMBERIAN INSENTIF PAJAK UNTUK WAJIB PAJAK YANG TERDAMPAK PANDEMI COVID - 19 SESUAI DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 9/PMK.03/2021 ALUSIANTO HAMONANGAN; NANCI YOSEPIN SIMBOLON; RITA .
JURNAL ILMIAH SIMANTEK Vol 6 No 1 (2022): JURNAL ILMIAH SIMANTEK
Publisher : LP2MTBM MAKARIOZ

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tax incentives are generally a fiscal stimulus given to taxpayers who are experiencing difficulties with the aim of easing thetax burden on taxpayers. The tax incentives given this time are due to the Corona Virus Disease 2019 pandemic which isendemic throughout the world and also Indonesia. To deal with the pandemic that eroded the economy, the governmentissued many policies. One of the policies issued is tax incentives for taxpayers affected by the 2019 Corona Virus Diseasepandemic as stated in the Minister of Finance Regulation Number 9/PMK.03/2021. The problems that will be examined inthis thesis include, among others, to find out what are the policy factors provided by the government for providing taxincentives to taxpayers who are affected by the Covid-19 pandemic, how to regulate and implement policies for providingBusiness Entity Tax Incentives based on Minister of Finance Regulation No. . 9/PMK/03/2021. The type of research used inthis thesis is normative and empirical legal research. The research technique obtained in this thesis is by conducting libraryresearch. A research conducted by collecting data related to the research topic in the form of primary legal materials,secondary legal materials, and tertiary legal entities. It can be concluded that this COVID-19 tax incentive can be a stimulusto the national economy. Due to the COVID-19 that is endemic in Indonesia, it has disrupted the economic conditions oftaxpayers. The tax incentives provided can reduce the suffering of taxpayers who are directly or indirectly affected by theCOVID-19 pandemic.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR PADA PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN Risma Wati Sitompul; Nathanael Sitorus; Ria Sintha Devi; Alusianto Hamonangan
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 4 No 1 (2022): EDISI BULAN JANUARI 2022
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v4i1.1445

Abstract

Penelitian ini mengkaji mengenai bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada kreditur dalam Perjanjian Kredit dengan jaminan Hak Tanggungan saat debitur wanprestasi menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah; serta Penafsiran ketentuan Pasal dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah yang memberikan perlindungan hukum kepada kreditur ketika debitur wanprestasi. Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder (secondary data), yaitu data yang tidak diperoleh secara langsung dari lapangan atau masyarakat, tetapi melalui studi kepustakaan dengan mengkaji dan mempelajari buku, literatur, jurnal, dan data internet. Pendekatan penelitian yang dipergunakan adalah pendekatan terhadap sistematik hukum, yaitu penelitian yang dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tercatat. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah studi kepustakaan, sedangkan teknik analisis datanya dilakukan secara kualitatif. Hasil yang diperoleh dari penelitian hukum ini adalah bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada kreditur saat debitur wanprestasi menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 yaitu perjanjian kredit yang dituangkan dalam bentuk akta, baik berupa akta di bawah tangan maupun akta autentik sesuai dengan Penjelasan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996, bahwa dengan diterbitkannya Sertifikat Hak Tanggungan oleh Kantor Pertanahan sebagai tanda bukti adanya Hak Tanggungan, yang memiliki irah-irah dan mempunyai kekuatan eksekutorial sama seperti putusan hakim berkekuatan hukum tetap, maka apabila debitur cidera janji atau wanprestasi, dapat meminta bantuan secara langsung kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat untuk melakukan eksekusi melalui pelelangan umum guna memperoleh pelunasan piutang kreditur. Serta penafsiran dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 yang memberikan perlindungan hukum kepada kreditur, yaitu ketentuan Pasal 1 angka 1 tentang hak preference seorang kreditur; Pasal 6, Pasal 14 ayat (1), (2), dan (3) serta Pasal 20 ayat (2) dan (3) tentang eksekusi Hak Tanggungan; Pasal 11 ayat (2) tentang janji yang harus dicantumkan dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) untuk melindungikreditur ketika debitur wanprestasi, serta ketentuan Pasal 7 tentang asas droit desuite yang menyatakan bahwa Hak Tanggungan tetap menjamin objeknya sekalipun beralih kepada pihak ketiga sehingga akan tetap menjamin pelunasanpiutang kreditur.
ANALISIS PENERAPAN ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (Studi Putusan No. 3194/Pid.B/2019/PN Mdn) Eventlius Lingga; Sari Mula Matheus Situmorang; Alusianto Hamonangan
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 4 No 1 (2022): EDISI BULAN JANUARI 2022
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v4i1.1440

Abstract

Metode penelitian ini adalah yuridis normative. Adapun rumusan masalah yang diteliti adalah Bagaimana penerapan asas praduga tak bersalah terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada kasus putusan No. 3194/Pid.B/2019/PN Mdn; Bagaimana pertimbangan hukum hakim dan analisis terhadap putusan No. 3194/Pid.B/2019/PN Mdn.Adapun hasilnya adalahUntuk mengetahui dan memahami bagaimana penerapan asas praduga tak bersalah terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada kasus putusan No. 3194/Pid.B/2019/PN Mdn; Untuk mengetahui dan memahami bagaimana pertimbangan hukum hakim dan analisis terhadap putusan No. 3194/Pid.B/2019/PN Mdn.
ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA HIBAH DI PENGADILAN TINGGI MEDAN (Studi Kasus Putusan No.142/PDT/2015/PTMDN) Ria Sintha Devi; Alusianto Hamonangan; Emi Rafika Sitepu
Jurnal Darma Agung Vol 29 No 1 (2021): APRIL
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Darma Agung (LPPM_UDA)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/ojsuda.v29i2.944

Abstract

This gift is regulated in article 1882 of the Civil Code which states, among other things, that the gift must be made with a notary deed, especially for immovable property, while for movable property it can be granted just like that, a gift made outside of it is canceled. Likewise, a grant cannot be renewed, even if it is made with a notary deed, which means that updates on the grant or by making changes or additions from the time the grant was originally made are not allowed. Regarding the reasons for the cancellation of the grant, the cancellation of this grant is regulated by Article 1666 of the Civil Code, which states that a grant cannot be withdrawn or canceled because of it. The problems that will be investigated are: How do you prove the validity of a grant deed in the Case Study of Decision No. 142 / PDT / 2015 / PT.Mdn ?, Why can't a grant be withdrawn but can be canceled? decide the case No. 142 / PDT / 2015 / PT-MDN ?. This study uses a normative legal approach. Normative legal research in this research is carried out on the procedure for settlement of grant disputes through courts. The type of data used in this legal research is secondary data. Secondary data sources in this legal research were obtained from: Primary legal materials, among others: Civil Code, Law No. 48/2009 concerning Judicial Power, Decision No.142 / PDT / 2015 / PTMDN. In proving the validity of a Grant Deed, it must have physical, formal and material evidentiary strength, and the process of making a Grant Deed meets the elements stipulated by Article 1868 of the Civil Code. Basically, a grant is irrevocable but can be canceled based on exceptions that have been determined based on statutory regulations. The Legal Considerations of the Medan High Court Judge against the Simalungun District Court Decision No.55 / Pdt.G / 2014 / PN-Sim regarding the settlement of grant disputes in this case were declared incorrect and wrong because the appellate's memory of appeal is very reasonable based on law and can prove that the object of the dispute is the right of the appellant whose truth cannot be denied by the party being appealed against in the counter memorandum of appeal.
PERLINDUNGAN LINGKUNGAN MELALUI PENANAMAN MANGROUVE DI KAWASAN PESISIR DAN PANTAI Nanci Yosepin Simbolon; Lestari Victoria Sinaga; Alusianto Hamonangan; Ria Sintha Devi
JPKM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 1 No. 3 (2022): Januari
Publisher : LEMBAGA KAJIAN ILMU SOSIAL DAN POLITIK (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penegakan hukum dalam hal pengawasan dan pengendalian pengelolaan kawasan hutan manggrove di pesisir pantai ternyata masih rendah. Hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya hutan mangrove terhadap lingkungan perairan. Kawasan pesisir rentan terhadap abrasi membutuhkan pengelolaan berkelanjutan dan perlindungan hutan mangrove. Komitmen terhadap pelestarian lingkungan kawasan pesisir dan pantai menjadi program terdepan yang dilaksanakan dan dikembangkan di masa depan. Hal ini sebagai bentuk komitmen dan kolaborasi bersama antara akademisi dan masyarakat terhadap upaya perlindungan lingkungan di wilayah pesisir melalui penanaman mangrove.selain itu, kesadaran hukum masyarakat juga muncul secara alamiah dengan pengetahuan dan pemahaman tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara preventif dan represif.
MENINGKATKAN KEWASPADAAN TERHADAP KEJAHATAN CYBER CRIME DIMASA PANDEMI COVID 19 Ria Sintha Devi; Alusianto Hamonangan; Ayu Pradaning Ratri
Jurnal PKM Hablum Minannas Vol. 1 No. 1 (2022): Edisi bulan Maret 2022
Publisher : Jurnal PKM Hablum Minannas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (529.214 KB)

Abstract

Teknologi informasi dan komunikasi telah dimanfaatkan dalam kehidupan sosial masyarakat, dan telah memasuki berbagai faktor kehidupan baik sektor pemerintahan, bisnis, perbankan, pendidikan, kesehatan, dan kehidupan pribadi. Manfaat teknologi informasi dan komunikasi selain memberikan dampak positif juga disadari memberi peluang untuk dijadikan sarana melakukan kejahatan baru (cyber crime). Sehingga dapat dikatakan bahwa teknologi informasi dan komunikasi bagaikan pedang bermata dua, dimana selain memberikan kontribusi positif bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, juga menjadi sarana potensial dan sarana efektif untuk melakukan perbuatan melawan hukum. Metode yang digunkan dalam pengabdian ini adalah dengan metode pemaparan secara langsung dengan memberikan penyuluhan Hukum kepada murid bela diri Silat Elang Putih Indonesia mengenai Meningkatkan Kewaspadaan Terhadap Kejahatan Cyber Crime Dimasa Pandemi Covid 19. Hasil yang akan dicapai diharapkan para remaja dapat mengetahui kejahatan cybercrime menjadi salah satu bentuk tindak kriminal yang harus diwaspadai oleh masyarakat di masa Covid-19 Modus dari kejahatan cybercrime saat ini juga kian beragam di masa Covid-19.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP AHLI WARIS ATAS UANG PERTANGGUNGAN ASURANSI JIWA (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 10/Pdt.G/2015/PN Lbp) Alusianto Hamonangan; Ria Sintha Devi; Melky Saro Bulyan Zebua
Jurnal Darma Agung Vol 29 No 1 (2021): APRIL
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Darma Agung (LPPM_UDA)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/ojsuda.v29i2.945

Abstract

Life insurance is an insurance, whereby an insurer binds himself to an insured person, by receiving a premium, to provide reimbursement due to a death event. Study and analyze the heirs whose names do not recommend as beneficiaries in a life insurance policy to which the heirs have responded as heirs. Indication of wishes to the insured party's wishes submitted in the SPAJ and agreed upon in an agreement document called an Insurance Policy. In this study raised the title Legal Protection Against Inheritance Who Is Not Designated in Life Insurance Policy (Study District Court Decision Number: 10 / Pdt.G / 2015 / PN Lbp). The formulation of the problem in this research, first how are the beneficiaries in life insurance after the insured dies (District Court Decision Number: 10 / Pdt.G / 2015 / PN Lbp)? Second, how are the legal efforts of the heirs appointed to get the right to money? life insurance coverage as inheritance (District Court Decision Number: 10 / Pdt.G / 2015 / PN Lbp)?, three, how is the legal protection in the decision that decides the inheritance rights to life insurance coverage money (District Court Decision Number: 10 / Pdt.G / 2015 / PN Lbp)?. This type of research is a normative legal approach method, the nature of this research is descriptive in accordance with the problem and research objectives.The results of the study investigated the consideration that the judge's consideration in making the decision number: 10 / Pdt.G / 2015.PN Lbp, based on several considerations, the judge examined arguments, letters, certificates and decided that the sum insured was an inheritance that the panel of judges ordered and passed guided by arguments, evidence and evidence submitted in the trial. The judge's decision obtains a stipulation regarding the legal heir for the party who wins the case, obtains legal certainty regarding the status of inheritance ownership in the form of compensation from life insurance. As a recipient of life insurance funds, they have an administration because the heirs are actually the heirs regulated in the Civil Code and determined by a judge's decision. The judge's decision obtains a stipulation regarding the legal heir for the winning party in the case, obtains legal certainty regarding the status of inheritance ownership in the form of compensation from life insurance to the legal heir.
TINJAUAN YURIDIS WANPRESTASI HUTANG PIUTANG (Putusan No 58/PDT.G/2019/PN-KBJ) Rizli Alfindo; Muhammad Shadikin Sihombing; Alusianto Hamonangan
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 3 No 1 (2021): EDISI BULAN JANUARI 2021
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v3i1.1876

Abstract

Pada dasarnya suatu perjanjian akan berlangsung dengan baik jika para pihak yang melakukan perjanjian tersebut dilandasi oleh iktikad baik (good faith), namun jika iktikad baik itu tidak dilaksanakan maka akan rentan terhadap sengketa yang terjadi. Dari permasalahan tersebut penulis tertarik untuk membahas mengenai Wanprestasi Perjanjian Hutang Piutang (Studi Kasus Putusan Nomor 58/Pdt.G/2019/Pn.Kabanjahe). Adapun yang menjadi rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah : (1) Bagaimana Pertanggung Jawaban Debitur Dalam Sengketa Wanprestasi Hutang Piutang, Serta (2) Bagaimana Tinjauan Yuridis Terhadap Wanprestasi Perjanjian Hutang Piutang Dalam Putusan Nomor 58/PDT.G/2019/PN.Kbj. Adapun metode penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penlitian hukum yang di pandang dari sudut tujuan penelitian hukum yaitu penelitian hukum yaitu penelitian hukum sosiologis, yang bersifat deskriptif atau menggambarkan. Perbuatan wanprestasi debitur akan menimbulkan akibat hukum yang timbul karena tidak terpenuhinya hak dari pihak yang satu yang menimbulkan kerugian. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa, Pertimbangan hakim (ratio decidendi) dalam putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 58/Pdt.G/2019/PN.Kbj, tentang perbuatan wanprestasi dalam perjanjian hutang piutang dengan jaminan sertipikat hak milik atas tanah, bahwasanya majelis hakim menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima. Bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas atau kabur maka gugatan Para Penggugat telah mengandung cacat formil yaitu gugatan kabur atau tidak jelas (obscuur libel) cacat formil di dalam surat gugatannya mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard),maka Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara.
Co-Authors Alfonsus Syukur Hadirat Ziliwu Arianto Putratama Rajagukguk Ayu Pradaning Ratri Berkat Susanto Jaya Ndruru Dani Dizky M David Tambunan Dianus Laia Emi Rafika Sitepu Endhitatri Br Tarigan Eventlius Lingga Fajarius Harefa Gomgom TP Siregar Grace Theresia Hutahaean Hendrawan Bu’ulolo Jaminuddin Marbun Lestari Victoria Sinaga Lubis, Mhd. Ansori Melky Saro Bulyan Zebua Mhd Taufiqurrahman Muhammad Shadikin Sihombing Nanci Simbolon Nanci Yosepin Simbolon Nathanael Sitorus Nita Safira Panjaitan Onan Purba Pebri Hansen Hutasoit Ramsi Meifati Barus Ria Sintha Devi Risma Wati Sitompul RITA . Rizki Permana Rizli Alfindo Roland Aldini Hutahaean Rosma Mediana Pasaribu Samuel Simanjuntak Sari Mula Matheus Situmorang Silaban, Rudolf Siregar, Syawal Amry Tatang Sofyan Taufiqurrahman, Mhd. Utusama Ndruru Wahila N Sianturi Yarman Yarman Yosafat Laia