Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.357
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia JURNAL PIONIR Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat CITRA JUSTICIA : Majalah Hukum dan Dinamika Kemasyarakatan JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana
Ismail
Fakultas Hukum Universitas Asahan
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 19 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 19 Documents
Search

 1   2 
TINJAUAN YURIDIS PRAPERADILAN TERHADAP STATUS TERSANGKA DALAM HUKUM ACARA PIDANA Pritamy Irsana; Ismail Ismail; Emiel Salim Siregar
JURNAL PIONIR Vol 6, No 1 (2020): Januari
Publisher : Universitas Asahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (184.814 KB) | DOI: 10.36294/pionir.v6i1.1065

Abstract

Praperadilan adalah lembaga peradilan yang menjadi wewenang mengadili bagi Pengadilan Negeri untuk menilai sah atau tidaknya penahanan, penyitaan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum. Adapun rumusan masalah 1. Bagaimanakah status tersangka dalam putusan praperadilan dikaitkan dengan undang-undang hukum acara pidana. 2. Bagaimana kekuatan hukum dari putusan praperadilan tentang status penetapan tersangka. Penelitian ini adalah penelitian hokum yuridis normative yaitu dilakukan dengan melakukan analisis terhadap permasalahan melalui pendekatan terhadap asas-asas hokum serta mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Kesimpulan didalam penelitian ini yaitu Peradilan merupakan kewenangan suatu lembaga untuk menyelesaikan perkara untuk dan atas nama hukum demi tegaknya hukum dan keadilan Lembaga Praperadilan diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHAP dan ditempatkan dalam Bab X, Bagian Kesatu, sebagai salah satu bagian ruang lingkup wewenang mengadili bagi Pengadilan Negeri. Kata Kunci: praperadilan, status, tersangka
KEKUATAN ALAT BUKTI DALAM TINDAK PIDANA CYBER ismail Ismail; Syahril Siahaan; Thomy Faisal; Syamsuar R W
JURNAL PIONIR Vol 7, No 2 (2021): Juli
Publisher : Universitas Asahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36294/pionir.v7i2.2952

Abstract

Pengaturan alat bukti yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronika dapat memberikan kemudahan dan kepastian hukum bagi apatar penegak hukum untuk membuktikan pelaku tindak pidana dunia maya untuk dapat dipertanggungjawabankan secara pidana. Dengan adanya penyimpangan alat bukti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan instrumen hukum bagi aparat penegakan hukum dalam rangka untuk mengungkapakan kejahatan dunia maya sebagai suatu kejahatan inkonvensional dengan cara yang khusus dan membutuhkan keahlian tertentu untuk dapat mengungkapkan sekaligus menjerat pelakunya. Kata Kunci: Alat Bukti, Tindak Pidana Dunia Maya, Transaksi Elektronik
MEKANISME PEMUSNAHAN BARANG BUKTI NARKOTIKA DI KEJAKSAAN Suriani Suriani; ismail ismail; Nur aisyah
Citra Justicia : Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 24, No 1 (2023): Februari 2023
Publisher : Universitas Asahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36294/cj.v24i1.3263

Abstract

Narkotika di Indonesia dilarang untuk diedarkan dan dipergunakan untuk disalahgunakan, hal ini sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Narkotika dijadikan barang bukti dalam persidangan atas perintah putusan pengadilan yang telah berkekutan hukum tetap. Selanjutnya barang bukti narkotika tersebut akan dilakukan pemusnahan oleh kejaksaan sesuai dengan ketentuan Pasal 91 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yang dimana penelitian hukum empiris adalah suatu model penelitian ilmiah baik kualitatif maupun kuantitatif yang bersifat empirical-sosio-legal, untuk menjawab pertanyaan dan hitpotesis yang terlebih dahulu telah disusun secara deduktif. Lokasi penelitian di Kejaksaan Negeri Asahan. Mekanisme pemusnahan barang bukti narkotika di Kejaksaan Negeri Asahan dilakukan dengan melibatkan beberapa instansi Pemerintahan Daerah terkait seperti : BNN, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup yang dimana barang butki dimusnahakan dengan cara : di bakar, di blender, di buang kelaut. Hambatan – hambatan dalam pemusnahan barang bukti narkotika di Kejaksaan Negeri Asahan adalah kurangnya sumber daya manusia, Alat-alat yang kurang memadai dan kurangnya anggaran untuk melakukan pemusnahan Narkotika.
Implementasi Upaya Hukum Banding Online pada Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Kisaran Kelas I B Ismail Ismail; Indra Perdana Tanjung; Ribka Ginting
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (278.351 KB) | DOI: 10.36418/syntax-literate.v7i6.7420

Abstract

Perkembangan digitalisasi sangat pesat saat ini yaitu pada era revolusi industri 4.0 sehingga mempengaruhi setiap aspek kehidupan manusia. Baik dalam bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan dan juga hukum. Dalam bidang hukum saat ini sudah banyak menggunakan teknologi informasi untuk mempermudah akses dalam keterbukaan informasi. Dengan adanya aplikasi e-Court memberikan banyak manfaat yang dapat digunakan oleh para pihak dalam pendaftaran perkara maupun dalam hal mengajukan upaya hukum yaitu sistem peradilan menjadi lebih sederhana, murah dan lebih cepat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi Dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik yang menyatakan bahwa pengajuan upaya hukum yang diajukan oleh para pihak yang mempergunakan aplikasi e-Court terhadap suatu putusan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan disebut sebagai upaya hukum secara elektronik atau online. Pada penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dan melakukan studi di Pengadilan Negeri Kisaran Kelas I B. Pada penelitian hukum ini menggunakan data primer, yaitu: Wawancara dengan mendalam (deft interview). Data sekunder yaitu : data yang digunakan untuk melengkapi data primer. Upaya hukum banding online pada perkara perdata yaitu pengajuan upaya hukum melalui aplikasi e-Court oleh para pihak atau kuasanya dan segala proses nya dilakukan secara elektronik. Proses nya dimulai dari (e-Filling) yaitu pendaftaran upaya hukum banding online, pembayaran biaya panjar banding (e-payment), notifikasi memori banding online dan kontra memori banding online, memeriksa berkas (inzage), dan pengiriman dokumen-dokumen berkas banding secara elektronik serta putusan banding online dilampirkan secara elektronik. Keterlambatan dalam proses upload memori banding dan kontra memori banding serta pelaksanaan inzage yang terjadi disebabkan kurangnya penguasaan teknologi oleh para pihak yang mengajukan upaya hukum banding online.
PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP PEKERJA WARGA NEGARA ASING DI INDONESIA Ismail Ismail
JURNAL PIONIR Vol 9, No 1 (2023): Januari
Publisher : Universitas Asahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36294/pionir.v9i1.3416

Abstract

Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) (PP 34 Tahun 2021) mengatur tentang tugas dan larangan Pemberi Kerja TKA, permohonan, perpanjangan, dan perubahan Persetujuan RPTKA, pengaturan DKPTKA, penerbitan izin tinggal bagi TKA, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kerja bagi TKA-TKA, pendidikan dan pelatihan bahasa Indonesia bagi tenaga kerja asing, pelaporan, pembinaan, dan pengawasan, serta sanksi administratif atas pelanggaran aturan penggunaan tenaga kerja asing. Kata Kunci : Penerapan, Sanksi, Administrasi, Pekerja, Asing
MELIBATKAN GENERASI MUDA DALAM MENINGKATKAN LITERASI KEUANGAN DAN INVESTASI Emiel Salim Siregar; Ismail Ismail; Syahrunsyah Syahrunsyah; Harmayani Harmayani; Ilham Juanda; M. Syaman; Iswahyudi Iswahyudi; Laila Eka Sari; M. Alfarezi; Sabungan Butar- Butar
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 5 No. 4 (2024): Volume 5 No. 4 Tahun 2024
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v5i4.33088

Abstract

Literasi keuangan adalah pemahaman tentang konsep keuangan dengan tujuan membantu orang menjadi lebih stabil secara finansial. Pengetahuan tentang manajemen keuangan dan investasi telah menjadi sangat penting di era ini dan tidak boleh diabaikan seperti sebelumnya. Salah satu komponen yang mempengaruhi investasi adalah peningkatan pendapatan nasional, atau pertumbuhan ekonomi. Tujuan dari penegabdian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peningkatan investasi terhadap peningkatan pendapatan dan bagaimana pertumbuhan ekonomi mempengaruhi investasi. Metode yang digunakan dalam sosialisasi ini adalah sebagai berikut: 1) Metode ceramah digunakan untuk menjelaskan materi tentang keterlibatan generasi muda dalam meningkatkan literasi keuangan dan investasi (2) Metode diskusi digunakan untuk memperdalam materi yang dibahas dengan tanya jawab yang disampaikan peserta sosialisasi. (3) Metode soal pre-test dan post-test untuk mengetahui peningkatan pemahaman peserta sebelum dan sesudah sosialisasi. Terjadinya peningkatan pemahaman mengenai materi keterlibatan generasi muda dalam meningkatkan literasi keuangan dan investasi sebanyak 30-40 persen dari keseluruhan sampel peserta sosialisasi. Ini menandakan adanya jumlah peningkatan setelah adanya sosialisasi meskipun tidak terlalu signifikan.
SOSIALISASI HUKUM PEMASARAN PRODUK MAKANAN HASIL UMKM MELALUI DIGITAL Ismail Ismail; Bahmid Bahmid; Dicky Apdillah; Zairul Abdi Siagian; Cici Rahma Alia Simanjuntak; Deviana Dewi Sirait; Nadila Br Nadapdap
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 5 No. 5 (2024): Vol. 5 No. 5 Tahun 2024
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v5i5.35933

Abstract

Program pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tentang regulasi hukum yang harus dipenuhi dalam memasarkan produk makanan secara digital. Dilaksanakan di Desa Banjar, Kabupaten Asahan, kegiatan ini melibatkan sosialisasi hukum mengenai pentingnya izin edar, keamanan pangan, dan perlindungan konsumen dalam pemasaran produk makanan melalui platform digital. Tim memberikan penyuluhan mengenai berbagai sertifikasi dan izin yang diperlukan, seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), Sertifikat Produksi Industri Rumah Tangga (P-IRT), dan sertifikasi halal. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan bahwa pelaku UMKM di Desa Banjar memiliki minat yang besar untuk memanfaatkan teknologi digital namun masih membutuhkan pendampingan dalam mematuhi regulasi hukum yang berlaku. Diharapkan melalui kegiatan ini, UMKM dapat memasarkan produk mereka dengan lebih legal, aman, dan kompetitif di pasar digital.
MENUMBUHKAN KESADARAN PELAJAR DALAM PERLINDUNGAN SUMBER DAYA LAUT DAN PENEGAKAN ATURAN KELAUTAN Emiel Salim Siregar; Ismail Ismail; Dicky Apdillah; M.Rajuddin Saragih; Rienda Syuhaila; Putri Julia Nabila; Dinda Azura Panjaitan; Putri Putri
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 5 No. 6 (2024): Vol. 5 No. 6 Tahun 2024
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v5i6.39829

Abstract

Permasalahan Kerusakan sumber daya Laut di Desa Bagan Asahan Baru Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang bahaya kerusakan dari sumber daya laut. Permasalahan selanjutnya kurang nya keikutsertaan pemuda dan pemudi untuk peduli akan laut dan juga pengetahuan mengenai ekosistem laut tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kerusakan sumber daya laut, satgas sumber daya laut belum dibentuk dan belum ada pengetahuan mengenai sumber daya laut sehingga satgas sumber daya laut masih minim pengetahuan tentang kerusakana sumber daya laut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan atau field research yakni penelitian yang dilaksanakan secara sistematis untuk mengambil data di lapangan. Dengan pendekatan menggunakan penelitian kualitatif memaparkan yaitu penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilaksanakan dalam menemukan dan mendeskripsikan suatu kegiatan yang dilakukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam kegiatan pengabdian ini adalah berupa kegiatan penyuluhan hukum dalam rangka menumbuhkan kesadaran pelajar dalam perlindungan sumber daya laut dan penegakkan aturan kelautan.Tujuan akhir dari penyuluhan ini diharapkan menimbulkan kesadaran hukum pada Siswa/I SMK Swasta Amal Bakti Sei Kamah Baru. Hukuman nya sangat lah nyata mulai dari hukuman berupa denda maupun hukuman penjara.Kesimpulannya melalui penyuluhan hukum, siswa/i dapat menumbuhkan kesadaran dalam perlindungan sumber daya laut dan penegakkan aturan kelautan.
PENTINGNYA KEPATUHAN SERTA PERAN MASYARAKAT TERHADAP PERATURAN PERIKANAN UNTUK KEBERLANJUTAN LAUT Emiel Salim Siregar; Ismail Ismail; Dicky Apdillah; Amira Harisatul Zannah; Sinta Widari; Yudha Rahmadhi
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 6 No. 1 (2025): Volume 6 No. 1 Tahun 2025
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v6i1.41254

Abstract

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang sangat besar. Namun, pengelolaan sumber daya tersebut secara berkelanjutan masih menjadi masalah yang krusial akibat penangkapan ikan yang berlebihan, kegiatan penangkapan ikan ilegal, dan penegakan hukum yang tidak memadai. Artikel ini mengkaji peran hukum perikanan dalam memastikan pengelolaan sumber daya kelautan yang berkelanjutan, dengan fokus pada kerangka hukum, implementasi, dan tantangannya. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menganalisis ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, beserta instrumen hukum internasional seperti Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) dan Perjanjian Tindakan Negara Pelabuhan (PSMA).Temuan-temuan tersebut mengungkapkan bahwa Indonesia telah mengembangkan kerangka hukum komprehensif yang menggabungkan prinsip-prinsip keberlanjutan, seperti langkah-langkah konservasi, pengelolaan berbasis ekosistem, dan pengelolaan perikanan berbasis masyarakat. Namun demikian, implementasi undang-undang ini menghadapi banyak kendala, termasuk terbatasnya kapasitas kelembagaan, kurangnya koordinasi antar lembaga pemerintah, dan kurangnya partisipasi masyarakat lokal dalam proses pengambilan keputusan. Terlebih lagi, penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (IUU) terus mengancam kelestarian ekosistem laut dan mengganggu stabilitas perekonomian di wilayah pesisir.
Co-Authors Ahmad Nahwiy Amira Harisatul Zannah Azrina Pakpahan Bahmid Cici Rahma Alia Simanjuntak Deviana Dewi Sirait Dicky Apdillah Dinda Azura Panjaitan Eko Parulian Utama Sianipar Elyakim Mangatur Sirait Emiel Salim Siregar Ilham Juanda Indra Perdana Tanjung Irda Pratiwi Iswahyudi Iswahyudi Laila Eka Sari M. Alfarezi M. Syaman M.Rajuddin Saragih Melva Fitri Sialagan Nadila Br Nadapdap Nur Aisyah Pritamy Irsana Putri Julia Nabila Putri Putri Ribka Ginting Rienda Syuhaila Rizky Hardiansyah Sabungan Butar- Butar Salim Fauzi Lubis Sigit Dermawan Sinta Widari Soni Praja Manurung Suriani Suriani Syahril Siahaan Syahrunsyah Syahrunsyah Syamsuar R W Thomy Faisal Tri Tuti Aditama Putri Yudha Rahmadhi Zaid Afif Zairul Abdi Siagian