Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
7.341
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL HUKUM Pembaharuan Hukum Law Development Journal Sultan Agung Notary Law Review Jurnal Ilmiah Sultan Agung MILRev: Metro Islamic Law Review Jurnal Konstatering TABELLIUS Rule of Law Studies Journal
Nanang Sri Darmadi
Universitas Islam Sultan Agung Semarang
Religion Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Electrical & Electronics Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 57 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 57 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Notary's Authority in Making Deeds Related to the Takeover of Collateral (AYDA) as an Alternative for Resolving Bad Credit Agustina, Saptarina Dian; Sri Darmadi, Nanang
Sultan Agung Notary Law Review Vol 5, No 4 (2023): December 2023
Publisher : Program Studi Master of Notary Law (S2), Faculty of Law, Universitas Islam SUltan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/sanlar.v5i4.34258

Abstract

This research aims to analyze: 1) The authority of notaries in the Notary Position Law (UUJN) regarding the making of collateral takeover deeds (AYDA) as an alternative for resolving bad credit. 2) Procedures that must be followed by notaries in assisting in resolving bad debts through AYDA. The approach used in this research is the statutory approach. This type of research is normative legal research. The type and source of data in this research is secondary data. obtained by literature study. The analysis in this research is prescriptive. The results of the research are concluded: 1) The authority of a notary in the Notary Position Law (UUJN) is related to making a collateral takeover deed (AYDA) as an alternative for resolving bad credit, namely making authentic deeds to transfer collateral belonging to customers who receive facilities. The bank must legally have a legal basis for the transfer of collateral. The deeds made by the Notary in the implementation of AYDA are the Deed of Sale and Purchase Agreement, the Deed of Authorization to Sell, and the Deed of Settlement Agreement for problematic financing with the voluntary delivery of collateral. Notaries also play a role in the process of changing the name of collateral, PPJB, and matters relating to Mortgage Rights (SKMHT and APHT), carrying out the roya process for objects to be mortgaged at the National Land Agency, to ensure that the collateral objects are not bound by any agreement. For the process of selling collateral through an auction at the State Property and Auction Services Office, hereinafter referred to as KPKNL, the notary acts as a Class II Auction Officer as the official who makes the Deed of Auction Minutes. In connection with the implementation of AYDA in banking, of course there is still a need for a notary as an official who has the authority to make authentic deeds as per their authority in Article 15 UUJN. 2) The procedures that must be followed by notaries in assisting in resolving bad debts through AYDA are examining documents and information, verifying ownership and authority, coordinating between related parties, preparing legal deeds, registering and archiving documents and providing legal certainty. Notaries have the responsibility to ensure that the process of resolving bad debts and making deeds occurs in accordance with applicable law. This includes ensuring the validity of documents and clarity of the legal processes involved.
PENGARUH DESAKAN PUBLIK TERHADAP INDEPENDENSI HAKIM DALAM MENANGANI PERKARA PENISTAAN AGAMA (Studi Kasus Putusan Nomor 1537/Pid.B/2016/PN JKT.UTR. pada Kasus Basuki Tjahaja Purnama alias AHOK) Darmadi, Nanang Sri; Pratiwi, Intan Betta
Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa Vol 2, No 3 (2023): Desember 2023
Publisher : Jurnal Ilmiah Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Independensi hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman merupakan instrumentarium hukum bagi hakim dalam melaksanakan fungsinya mengadili dan memutus suatu perkara. Hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) pada Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Kekuasaan kehakiman yang mandiri dan bebas merupakan sifat yang universal, terdapat dimana saja dan kapan saja, artinya bahwa hakim dalam melaksanakan peradilan pada dasarnya harus bebas, yakni bebas dalam mengadili dan memeriksa perkara serta bebas dari campur tangan kekuasaan manapun. Sikap independensi hakim yang seharusnya diutamakan, namun pada kenyataannya seringkali seorang hakim terpengaruh oleh banyak hal di luar kendalinya. Dalam penelitian bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk desakan publik yang dapat mempengaruhi keindependensian hakim dan untuk mengetahui pengaruh dari adanya desakan-desakan publik terhadap independensi hakim dalam memutus perkara. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah menggunakan jenis penelitian yuridis normatif (hukum normatif). Pendekatan penelitian hukum yang akan digunakan dalam penulisan ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan metode penelitian yang memberikan penjelasan lebih analisis dan bersifat subjektif. Hasil dari penelitian ini adalah bentuk-bentuk dari desakan publik terkait kasus penistaan agama Al-Maidah 51 yang dilakukan oleh Ahok pada tahun 2016 dinilai tidak memberikan pengaruh terhadap keindependensian hakim dalam memutus perkara. Terdapat faktor-faktor pendukung yang dapat menjadi alasan kuat dan bukti bahwa Ahok telah melakukan pelanggaran pidana penistaan agama. Dalam putusan hakim yang diberikan pada Ahok, majelis hakim menyatakan bahwa Ahok terbukti secara sah dan benar sudah melakukan penistaan agama.Kata Kunci : Desakan Publik, Independensi Hakim, Penistaan Agama.
PENANGGULANGAN KENAKALAN REMAJA TERHADAP TINDAK PIDANA PELANGGARAN LALU LINTAS DI KOTA SEMARANG Studi Kasus SATLANTAS POLRESTABES Semarang Fitriana, Intan Nur; Darmadi, Nanang Sri
Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa Vol 2, No 3 (2023): Desember 2023
Publisher : Jurnal Ilmiah Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Remaja merupakan aset masa depan suatu bangsa. Namun saat ini banyak sekali yang terjadi pada diri remaja, pelanggaran lalu lintas. Hal ini merupakan masalah yang sudah tidak asing lagi. Kenakalan remaja meliputi semua perilaku yang menyimpang dari norma-norma hukum pidana yang dilakukan oleh remaja. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor utama seorang remaja melakukan tindak pidana pelanggaran lalu lintas, upaya pihak kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pelanggaran lalu lintas dan hambatan pihak kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh remaja.Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, dengan menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya. Pendekatan yuridis mengacu pada prinsip-prinsip hukum yang tercantum dalam peraturan-peraturan tertulis, sementara pendekatan sosiologis bertujuan untuk memperjelas situasi yang sebenarnya ada dan muncul dalam masyarakat terkait dengan masalah yang diteliti atau memberikan makna penting pada langlah-langkah observasi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor utama seorang remaja melakukan pelanggaran meliputi faktor internal yaitu diri sendiri dan faktor eksternal meliputi orang tua, pergaulan dan gengsi atau konsumtif. Pihak kepolisian dalam menanggulangi hal tersebut menggunakan 3 upaya, represif, preventif dan pre-emtif. Sedangkan hambatan pihak kepolisian dalam menangani permasalahan ini meliputi kurang memadahinya jumlah personil kepolisian, sikap berkendara pengemudi dan kurang terealisasikannya peraturan perundang-undangan.Kata Kunci: Kenakalan Remaja, Tindak Pidana, Pelanggaran Lalu Lintas
TINJAUAN YURIDIS KODE ETIK KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DALAM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA Darmadi, Nanang Sri; Yustina, Isna Putri
Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa Vol 3, No 3 (2024): September 2024
Publisher : Jurnal Ilmiah Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan salah satu lembaga penegak hukum yang memegang peran penting dalam Negara. Setiap negara tentunya menginginkan para penegak hukum menjalankan profesi di bidang hukum untuk bertindak dengan cara yang benar dan bertanggung jawab. Sehingga Profesi polri harus memiliki kode etik yang ditujukan untuk seluruh anggota kepolisian. Kode etik kepolisian menjadi panduan bagi perilaku polisi terkait dengan warga sosial serta dalam pelaksanaan tanggung jawab penegakan hukum mereka. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kode etik terhadap anggota polri dan mengetahui penerapan kode etik polri dalam penegakan hukum di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analisis berfokus secara sistematis, faktual dan akurat mengenai kode etik kepolisian dalam penegakan hukum di Indonesia. Sumber data penelitian ini menggunakan data sekunder, yang berisi tentang bahan primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik studi pustaka.Berdasarkan hasil penelitian, Kode Etik Profesi Kepolisian diatur secara hukum melalui Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan diperkuat melalui Peraturan Kapolri, Kode Etik Kepolisian memiliki dampak yang signifikan terhadap perilaku anggota Polri, termasuk sebagai pedoman moral dan etika, memastikan akuntabilitas dan transparansi, mencegah penyalahgunaan wewenang, meningkatkan profesionalisme, serta memperkuat pemahaman dan kepatuhan terhadap hukum, dan membantu mengembangkan budaya organisasi yang positif. Dalam penerapan Kode Etik Profesi Polri, penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor penting yang saling terkait dan menjadi pusat dari proses penegakan hukum. faktor tersebut yaitu: faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor masyarakat, serta faktor kebudayaan yang berlaku di dalam lingkungan Polri dan juga di masyarakat umum. Faktor tersebut sangat penting untuk memastikan bahwa Kode Etik Profesi Polri diterapkan dengan efektif dan membantu dalam menciptakan sistem penegakan hukum yang adil dan bertanggung jawab. Kata Kunci: Kode Etik, Kepolisian, Penegakan Hukum
Outsourcing and Labour Justice in Indonesia: Integrating Contemporary Islamic Legal Principles with the National Regulatory Framework Arpangi; Gunarto; Nanang Sri Darmadi; Trubus Wahyudi
MILRev: Metro Islamic Law Review Vol. 4 No. 2 (2025): MILRev: Metro Islamic Law Review
Publisher : Faculty of Sharia, IAIN Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32332/milrev.v4i2.11157

Abstract

This study examines the practice of outsourcing labour in Indonesia by integrating contemporary Islamic legal principles with national labour regulatory frameworks. Using a qualitative approach with field study methods, data were collected through in-depth interviews with outsourced workers, entrepreneurs, labour activists, and Islamic law experts in several industrial areas. The findings indicate that although national laws and regulations, particularly Law Number 13 of 2003 on Manpower and its amendments, formally regulate outsourcing mechanisms, their practical implementation often fails to ensure substantive justice for workers. Many outsourced employees continue to face significant challenges, including job insecurity, unpaid wages, and limited access to social security, which collectively undermine their welfare and dignity. From the perspective of Islamic law, especially when viewed through the framework of maqāṣid al-sharī’ah, the protection of workers’ rights and dignity is an integral objective of the shari‘a, which emphasises justice, public benefit, and the safeguarding of vulnerable groups. This perspective highlights that the ethical and humane treatment of workers is not only a legal responsibility but also a moral imperative grounded in religious principles. By examining the intersection between Islamic legal norms and positive labour law, this study proposes a more ethical and contextual model of employment justice that responds to both regulatory shortcomings and socio-economic realities. The findings contribute to the development of more equitable and sustainable labour policies in Indonesia. Academically, this research enriches the discourse on Islamic law and labour studies by bridging normative theory with empirical realities and offering a framework for future comparative studies on outsourcing practices in Muslim-majority countries.
Bankruptcy of Husband Over Joint Property (Case Study of Decision Number 165/PDT.SUS.PKPU/2018/PN.NIAGA.JKT.PST) Pratiwi, Salma Rahmi; Sri Darmadi, Nanang
Jurnal Konstatering Vol 3, No 4 (2024): October 2024
Publisher : Master of Notarial Law, Faculty of Law, Sultan Agung Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The research aims to analyze the legal implications of husband's bankruptcy on rights and obligations regarding joint property in terms of Decision Number 165/Pdt.Sus.PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst. The research method used is normative legal research with statutory and case approaches. The results indicate that by the implementation of the unity of property, bankruptcy experienced by the husband is treated as bankruptcy of joint property. The legal implications of the husband's bankruptcy on the rights and obligations regarding joint property that are reviewed from Decision Number 165/Pdt.Sus.PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst, the husband and wife, Ikhwan Andi Mansyur and Ir. Indah Sari, lost their right to manage and control the assets including revocation of Personal Guarantees, because those are part of bankruptcy assets.
Paradigm Shift Regarding The Meaning of Appearing Before a Notary in The Cyber Notary Context Fidiyani, Nuraeni; Darmadi, Nanang Sri
Jurnal Konstatering Vol 4, No 1 (2025): January 2025
Publisher : Master of Notarial Law, Faculty of Law, Sultan Agung Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

 Abstract. Paradigm shift can refer to a fundamental change in the form of perspective, mindset, or conceptual framework used to understand, explain, or solve a problem. The essence of cyber notary itself can be interpreted as a notary who carries out his duties or authority based on information technology, this is not only the legality of using a cell phone for communication between a notary and his client but also relates to the duties and functions of a notary, especially in making deeds. This study uses a normative legal research method. The approach methods in this study are the statutory approach, the conceptual approach, and the theoretical approach. The data sources used in this study are secondary data sources, while the data analysis used is prescriptive data analysis. The results of this study are First, regarding the paradigm shift regarding the meaning of appearing before a notary in the context of cyber notary, it cannot be described in detail and in detail how the shift takes place because the Notary Law, the Civil Code itself has not regulated the existence of digital face-to-face in the concept of cyber notary, so it can only be described roughly regarding the use of video teleconferences such as zoom, cameras, cell phones, CCTV but it is emphasized that the parties must remain present. Second, regarding legal certainty regarding deeds made in the cyber notary concept, it can be seen that there is no legal certainty because the Notary Law does not regulate notaries working as cyber notaries.Keywords: Cyber Notary; Facing Digitally; Paradigm Shift.
Implementation of Credit Restructuring as a Step for Bank Financial Rescue Sulistianto, Bayu; Darmadi, Nanang Sri; Hasana, Dahniarti
Jurnal Konstatering Vol 2, No 4 (2023): October 2023
Publisher : Master of Notarial Law, Faculty of Law, Sultan Agung Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

One effort to minimize potential losses from problem loans is that banks can carry out credit restructuring. Implementing credit restructuring for problem loans means that debtors can again fulfill their obligations to the bank, namely in the form of paying principal installments and/or credit interest which has been given relief tailored to the debtor's capabilities. The result of credit restructuring is that the debtor's business continuity becomes viable again so that the debtor can fulfill his obligations to the bank. The obstacles that arose in the restructuring process were able to be overcome by the bank optimally and proportionately. The solution adopted is also a method that is profitable for both parties, so that both parties (debtor and creditor) avoid the element of loss.
The Occurrence of a Difference Between the Actual Transaction Price and the Transaction Price Listed in the Notary's Deed of Sale and Purchase in Semarang Regency Zahra, Nabila Kartika; Darmadi, Nanang Sri
Jurnal Konstatering Vol 4, No 1 (2025): January 2025
Publisher : Master of Notarial Law, Faculty of Law, Sultan Agung Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract. The land sale and purchase process must be made in the form of an authentic deed made by an authorized official, in this case a Notary and/or PPAT (Land Deed Making Official). In a sale and purchase, there is a transaction price that must be stated in the deed. However, the price stated in the Sale and Purchase Agreement deed does not match the actual transaction price. The purpose of this study is to analyze: 1) Why There Is a Difference Between the Actual Transaction Price and the Transaction Price Listed in the Deed of Sale and Purchase Agreement. 2) How to Anticipate So That There Is No Difference Between the Actual Transaction Price and the Transaction Price Listed in the Deed of Sale and Purchase Agreement.This type of research is empirical legal research. The approach method in this research is a Qualitative approach. The types and sources of data in this research are primary and secondary data obtained through interviews and literature studies. The analysis in this research is Descriptive Analytical. The results of the study found that the factor of the difference in transaction prices was to avoid high taxes so that the parties wanted to include a cheaper price in the Notary Sale and Purchase Agreement compared to the actual transaction price. To anticipate this, namely by integrating the National Land Agency (BPN) with the Regional Finance Agency (BKUD), this will make it easier to carry out land sales and purchases.Keywords: Buying; Notary; Selling; Transaction.
Juridical Analysis of Letter C as the basis for rights in obtaining proof of ownership of land rights Dekafela, Karina Via; Darmadi, Nanang Sri
Jurnal Konstatering Vol 2, No 3 (2023): July 2023
Publisher : Master of Notarial Law, Faculty of Law, Sultan Agung Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The Letter C quote is proof of tax payments in the colonial period which used the fiscal cadaster system, namely a land registration system oriented towards tax collection. However, after the Indonesian nation became independent, what applied was recht cadaster, namely land registration which prioritizes legal ownership of land rights. This research aims to determine the position of Letter C as a basis for rights in legislation and jurisprudence and to determine the factors that influence the use of Letter C as a basis for rights in obtaining proof of ownership of land rights. The type of research used is normative juridical, the Statute Approach method, using secondary data with data collection methods for primary, secondary and tertiary legal materials, using prescriptive data analysis. Based on the research it was found that: (1) There are differences between the statutory provisions, namely the ATR Ministerial Regulation No.3 of 1997 and the Agrarian Ministerial Regulation No. 2 of 1962 which places Letter C as the basis for rights in obtaining proof of ownership of land rights while the Supreme Court Decision dated 10 February 1960 No.34/K/Sip/1960 views Letter C only as proof of tax payments. (2) Factors hindering the use of Letter C as a basis for rights in obtaining proof of ownership of land rights include: (a) Differences in the accuracy of land measurements (b) The community still considers Letter C as proof of land ownership (c) The community considers land registration require high costs.
Co-Authors Achmad Arifulloh, Achmad Aditya Nugraha, I Gede Putu Dharma Agustina, Histy Tria Agustina, Saptarina Dian Amalia, Dwi Nadrita Ananta Prakarsa, Tegar Andi Aina Ilmih Anis Mashdurohatun Areta, Azzahra Lintang Arpangi Ary Patria Wisnu Atmoko, Dwi Aurelia, Gina Aziza, Adela Fitri Bambang Tri Bawono Carki Carki Dekafela, Karina Via Djunaedi Djunaedi Faddil, Zainulloh Fahryan, Ahmad Febramadhani, Intan Fidiyani, Nuraeni Fitriana, Intan Nur Gunarto Hafidh, Muhammad Hasana, Dahniarti Heldawati, Eka Putri Hilmi, Faisal Ibnu Adi Prasetyo Jawade Hafidz Luthfi, Muhammad Rifaldi Mahmudah, Santriany Mardiana, Fitri Mashuri Mashuri Mazwar, Mazwar Mi’rajiah, Dessy Muliani Zabir, Andi Sri Nuriska, Citra Pradana, Yuda Sony Adhi Pratiwi, Intan Betta Pratiwi, Salma Rahmi Purwandini, Dewi Fitriasih Purwantoko, Gilang Riyan Purwiningsih, Septya Putri, Ainaya Qalbina Rahmawati, Desy Tri Riyanto, Taufan Fajar Rusilah, Eni Santa, Bagus Ariyanto Setyawati Setyawati Shinta Rahmatika Damayanti Sri Kusriyah, Sri Sugiyono Sugiyono Sujiyanto, Daniel Adi Sulaiman, Nurcholis Sulistianto, Bayu Sulistiawati Sulistiawati Taufiq, Luthfi Nurahmad Teja Aulia Tri Bawono, Bambang Tria Agustina, Histy Trubus Wahyudi Tumanggor, Evans Ricardo Utami, Fitri Pujianti Wahyuni, Ayuni Sri Widayati Widayati Widhi Handoko, Widhi Yasozisokhi Zebua Yulianto Timang Yustina, Isna Putri Zahra, Nabila Kartika