Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

Legal Gaps in Protecting Children Born of Rape: Assessing the Implementation of Indonesia's TPKS Erma Hari Alijana; Sayang Bidul; Rufaidah Rufaidah
DiH: Jurnal Ilmu Hukum Volume 22 Nomor 2 Agustus 2026
Publisher : Doctor of Law Study Program Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Children born from rape face a vulnerable legal position because their civil rights are often regulated under the general legal framework for children born outside marriage, despite the distinct circumstances surrounding their birth. This situation creates uncertainty in the fulfillment of their fundamental civil rights, including birth registration, inheritance, health protection, and identity privacy. This study aims to analyze the implementation of legal protection and legal certainty concerning the civil rights of children born from rape based on Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection. This study employs normative legal research using an analytical-interpretative approach to examine the relevant legal norms concerning the protection and civil rights of children born from rape. The results indicate that the existing legal framework has not provided comprehensive protection due to legal gaps and overlapping regulations. Children born from rape tend to be equated with children born outside marriage in general, resulting in structural victimization, social stigma, emotional vulnerability, and limitations in accessing fundamental civil rights. The novelty of this study lies in the need to establish a specific legal framework that separates the fulfillment of the civil rights of children born from rape from the general legal regime governing children born outside marriage. Based on the best interests of the child and the principle of equality before the law, legal reform is necessary to guarantee automatic protection from birth, including free birth registration, scientific determination of biological relationships, special health protection, and strict protection of identity and privacy.
Peran Masyarakat Luas Terhadap Anak-anak Ditinjau Dari Undang-undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Erma Hari Alijana; Nur Sa'adah
Pamulang Law Review Vol. 3 No. 1 (2020): Agustus 2020
Publisher : Prodi Hukum S1 - Fakultas Hukum - Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/palrev.v3i1.6527

Abstract

Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat atas perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa “Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak dilaksanakan dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan, akademisi, dan pemerhati Anak. Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif yang bersifat yuridis normatif yaitu penelitian yang ditujukan untuk menemukan dan merumuskan argumentasi hukum dalam analisis terhadap pokok permasalahan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami peran masyarakat terhadap kejahatan yang dilakukan oleh anak menurut undang-undang perlindungan anak dan mengetahui penerapan hukum terhadap kejahatan yang dilakukan oleh anak menurut undang-undang perlindungan anak.
Kedudukan Atas Peran Masyarakat Terhadap Kejahatan Seksual yang Terjadi Kepada Anak Erma Hari Alijana
Pamulang Law Review Vol. 5 No. 1 (2022): Agustus 2022
Publisher : Prodi Hukum S1 - Fakultas Hukum - Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/palrev.v5i1.23615

Abstract

Sudah saatnya Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat atas perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa “Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak dilaksanakan dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan, akademisi, dan pemerhati Anak.” Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif yang bersifat Empiris yaitu penelitian yang ditujukan untuk menemukan dan merumuskan argumentasi hukum dalam analisis terhadap pokok permasalahan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami peran masyarakat terhadap kejahatan yang dilakukan oleh pelaku pada anak  menurut undang-undang perlindungan anak dan mengetahui penerapan hukum terhadap kejahatan yang dilakukan oleh anak menurut undang-undang perlindungan anak
The Role of Indonesian Child Protection Commission (KPAI) in Legal Protection and Prevention of Child Trafficking Crimes Erma Hari Alijana
Legalis : Journal of Law Review Vol. 2 No. 2 (2024): April 2024
Publisher : PT Penerbit Ilmiah Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61978/legalis.v2i2.305

Abstract

Human trafficking is a criminal phenomenon that significantly captures public attention, especially concerning child victims, which is most urgent. The aim of this research is to assess the role of the Indonesian Child Protection Commission (KPAI) in light of the increasing cases of child trafficking throughout 2024. This research method utilizes a normative juridical approach, whereby issues emerging in the field are examined through legal materials such as books or articles discussing human trafficking. The type of research conducted is qualitative research, utilizing a descriptive phenomenological approach. Human trafficking is categorized as a specific criminal offense and has been regulated in various legal provisions. These provisions encompass prohibitions and eradication measures as stipulated in legislation and the Convention on Human Trafficking. The research findings highlight efforts in preventing child trafficking crimes. Insufficient awareness among stakeholders both centrally and locally results in overlapping regulations regarding child trafficking crimes.