Garuda - Garba Rujukan Digital

TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PRENUPTIAL AGREEMENT ATAU PERJANJIAN PRA NIKAH Ahmad Assidik; A. Qadir Gassing
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 1 No 1
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/qadauna.v1i1.11424

AbstrakPerjanjian pra nikah (prenuptial agreement) adalah perjanjian yang dibuat sebelum pernikahan dilangsungkan dan mengikat kedua belah pihak. Perjanjian ini mengatur bagaimana harta kekayaan pasangan suami-istri akan dibagi jika seandainya terjadi perceraian, kematian dari salah satu pasangan. Penelitian ini akan membahas bagaimana pelaksanaan perjanjian ini dilakukan dan bagaimana kedudukannya dalam hukum Islam dan hukum positif. Dalam analisis digunakan penelitian kepustakaan (library research) yaitu suatu penelitian yang datanya berupa teori, konsep pemikiran dan ide. Bahwa hasil analisa menunjukkan perjanjian pra nikah dilakukan seacara tertulis atas persetujuan kedua belah pihak. Hal ini menimbulkan konsekuensi hukum yang berarti para pihak telah mengikatkan diri pada perjanjian tersebut dan tidak boleh melanggar perjanjian ini. Para pihak harus menaaati perjanjian tersebut. Sebagai sebuah perjanjian maka bila salah satu pihak melakukan pelanggaran (inkar janji) dapat dilakukan gugatan baik gugatan cerai atau ganti rugi. Oleh karena itu, diharapkan kepada pemerintah untuk membuat aturan yang mengatur secara khusus tentang perjanjian perkawinan sehingga dapat digunakan secara nasional di Indonesia. Terkhusus kepada calon suami istri sebelum melakukan perjanjian perkawinan harus memahami hakikat keberadaan perjanjian perkawinan tersebut.Kata Kunci: Hukum Islam, Perjanjian, Pra Nikah.AbstractPrenuptial agreement is an agreement made before the marriage is held and binds for both parties. This agreement regulates how the assets of a married couple will be divided, in case of divorce, the death of one of the spouses. This research will discuss how the implementation of this agreement is carried out and how its position in Islamic law and positive law. In the analysis used library research (library research) which is a study whose data in the form of theories, concepts of thought and ideas. The analysis shows that the prenuptial agreement was carried out in writing with the agreement of both parties. This has legal consequences which means the parties have entered into the agreement and may not violate this agreement. The parties must obey the agreement. As an agreement, if one of the parties violates (fails to promise), a claim can be made, either divorced or compensation. Therefore, the government is expected to make rules that specifically regulate marriage agreements so that they can be used nationally in Indonesia. Especially for prospective husband and wife before entering into a marriage agreement must understand the nature of the existence of the marriage agreement.Keywords: Islamic Law, Agreement, Pre-Marriage.

PERBANDINGAN KINERJA BNI SYARIAH SEBELUM DAN SETELAH PEMISAHAN (SPIN OFF) DARI BNI KONVENSIONAL (STUDI KASUS BNI SYARIAH CABANG PETTARANI MAKASSAR) Rufinah Fathah; A. Qadir Gassing
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 1 No 3
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/qadauna.v1i3.13140

Penelitian ini membahas tentang bagaimana perbandingan kinerja BNI syariah sebelum dan setelah pemisahan dari BNI konvesional. adapun submasalah dalam penelitian ini adalah (1) bagaimana kinerja BNI Syariah cabang pettarani Makassar sebelum dan setelah pemisahan (spin off) dari BNI konvensional? (2) bagaimana komparasi kinerja BNI syariah sebelum dan setelah pemisahan (spin off) dari BNI konvensional? hasil penelitian ini menunjukan bahwa sebelum melakukan pemisahan (spin off) kinerjanya baik hanya saja lebih baik setelah melakukan pemisahan (spin off) karena sebelum melakukan pemisahan (spin off) induknya masih di BNI konvensional dan masalah biaya-biaya masih di kelola oleh BNI konvensional.perbandingan kinerja setelah melakukan pemisahan (spin off) lebih bagus dan lebih efektif menggunakan kinerja setelah melakukan pemisahan (spin off) karena masalah biaya-biaya sudah di kelola sendiri oleh BNI syariah, status BNI syariah sebelum melakukan pemisahan (spin off) dari BNI konvensional adalah masih berstatus badan usaha milik negara atau negeri dan setelah melakukan pemisahan (spin off) dari BNI konvensional BNI syariah sudah berstatus swasta.Kata Kunci: Perbandingan, Kinerja, BNI Syariah, BNI Konvensional, Pemisahan (Spin Off)

Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Penyelesaian Perkara LGBT di Lingkungan Peradilan Militer III-16 Makassar Inawati Inawati; A. Qadir Gassing; Zulfahmi Alwi
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 3 No 1
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/qadauna.v3i1.22194

AbstrakPokok permasalahan dari penelitian ini ialah Perpektif Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Penyelesaian Perkara LGBT Di Lingkungan Peradilan Militer III-16 Makassar . kemudian ada beberapa pokok masalah yang dirumuskan sebagai berikut: 1). Bagaimana proses penyelesaian perkara terhadap kasus LGBT di lingkungan peradilan militer III-16 Makassar?, 2) Bagaimana pertimbangan Hakim hukum militer dalam menjatuhkan putusan serta sanksi yang diberikan terhadap Terdakwa?, 3) Bagaimana Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap kasus LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual Transgender) ?Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 1). pertimbangan Hakim dalam proses penyelesaian perkara LGBT di lingkungan Peradilan Militer cukup tegas untuk memvonis oknum TNI yang melakukan perbuatan Asusila (Homoseksual) atas dasar KUHPM, perbuatan terdakwa dalam hal tersebut melanggar Sapta Marga Tentara Nasional Indonesia. 2) Pandangan Hukum Islam terkait kasus LGBT (homoseksual) telah dikisahkan pada zaman Nabi Luth dalam Qur’an Surah Al-A’raf, yang mengutuk perbuatan hubungan sesama jenis.Implikasi dari penelitian ini yakni, seperti yang kita ketahui semakin maraknya perbuatan asusila terutama LGBT (Lesbian, Gay, Biseks, dan Transgender) di indonesia, sebaiknya pemerintah membuat Undang-Undang Khusus yang mengatur perbuatan asusila tersebut, karena pada dasarnya telah melanggar norma agama, norma kesopanan, dan norma Adat yang berlaku di indonesia. Perbuatan tersebut sangat tidak terpuji dan sebaiknya pemerintah bijak memutus perkara LGBT tersebut.Kata Kunci: LGBT, Peradilan Militer

PAPUA PEOPLE ASSEMBLY CHOOSES NON-MUSLIM LEADERS IN NON-MUSLIM MAYORITY REGIONS IN MASHID SYARI'AH PERSPECTIVE IN JAYAPURA CITY IN PAPUA PROVINCE Sobar Podu; A. Qadir Gassing; Usman Jafar; Abd. Halim Talli
Jurnal Diskursus Islam Vol 8 No 2 (2020): August
Publisher : Pascasarjana UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/jdi.v8i2.12804

This paper elaborates on the Papuan People's Assembly Electing Non-Muslim Leaders in Non-Muslim Majority Areas in the Perspective of Mashid Syari'ah in Jayapura City, Papua Province. The results of this study indicate that the Papuan People's Council (MRP) elects leaders in non-Muslim majority areas in the perspective of maqasid syari'ah in Papua, in its role in the process of organizing the selection of prospective leaders in Papua, has taken away the rights of citizens in general. it is decided by the competent authority of the Papuan People's Assembly (MRP) following what has been decided by formal institutions, such as the General Election Commission (KPU) and traditional institutions that have been given authority according to law. In the provisions of Law No. 21 of 2001 on Papua Special Autonomy, there is no room or space for immigrants. As for the recruitment process for prospective leaders such as Governors and Deputy Governors based on Law No. 21 of 2001 The basic matters that constitute the contents of this Law include the arrangement of authority between the Government and the Provincial Government of Papua and the application of this authority in Papua Province which is carried out with specificity. This law places indigenous Papuans and the population of Papua in general as the main subjects. The existence of the Government, Provincial Government, Regency / City Government, as well as the apparatus under them, are all directed at providing the best service and empowering the people.

IMPLEMENTASI BIMBINGAN KELUARGA SAKINAH BAGI KETAHANAN RUMAH TANGGA DI KUA Muh. Askar Sudana; A. Qadir Gassing; Abdul Syatar
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 4 No 3
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/qadauna.v4i3.27774

AbstractThis study aims to determine how the implementation of sakinah family guidance for household resilience in KUA Maniangpajo District, Wajo Regency. The method used is descriptive qualitative in the form of field research. Data collection methods used are observation, interviews and documentation. The data analysis technique used is the Miles and Huberman model which consists of: data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions/verification. The results showed that the efforts made by KUA in realizing a sakinah family for household resilience in Maniangpajo District, Wajo Regency, were through the development of religious aspects, aspects of preparing a quality generation and health aspects of prospective brides through the guidance of the sakinah family. The supporting factors in realizing a sakinah family are the rights and obligations between family members, the local government support for fostering a sakinah family, the existence of supporting facilities and infrastructure to provide counseling for sakinah family guidance for household resilience, and the community in particular and prospective brides who participate. Counselors always receive directions from the sakinah family guidance counselor for the resilience of the household. The inhibiting factor is the low understanding of Islam, understanding of creating a quality generation and understanding of health. The implications of the research are for guidance participants to understand and implement the material presented, to KUA Maniangpajo District to innovate in disseminating activities, and to the Wajo Regency government to impose sanctions on participants who do not follow the directions of the presenters.Keywords: Sakinah Family Guidance, Household Resilience.

PERAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM DALAM PENDAMPINGAN HUKUM MASYARAKAT MISKIN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Muhammad, Fadhel; A. Qadir Gassing; Nurfaika Ishak
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 5 No 1
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/qadauna.v5i1.30891

Main research problem how the role of LBH Advocacy Cares for Nation legal assistance to poor from perspective of Islamic law. This research is classified as qualitative with the research approach used is the syar'i approach and legislation. Sources of data this study became informants were Achyar and Najir. Data collection method used observation. Research instruments used obtain the data are laptops, cellphones, interview. Data processing technique is inductive, Analysis based on specific data. Results of research on legal status accordance with Law No. 16 of 2011 are improvements to previous regulations regarding Legal Aid. If they dont carry out their obligations, there subject to sanctions in Article 7 of Law No. 18 of 2003. As well providing legal assistance according the view Islamic law, Islam is religion that upholds justice. Implication this research is that government, society must pay attention to and support LBH its role in providing legal guidance to community that brings good things wider community.

Nikah Siri di Era Digital: Ruang Interlegality antara Hukum Islam dan Hukum Nasional Indonesia Rismah, Rismah; Kurniati, Kurniati; A. Qadir Gassing
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 5 No. 2: Februari 2026
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v5i2.14710

Fenomena nikah siri di Indonesia mencerminkan dinamika pluralisme hukum yang kompleks, khususnya dalam relasi antara hukum Islam dan hukum nasional. Praktik ini menempatkan individu dan keluarga dalam ruang interlegality, yakni wilayah tumpang tindih antara keabsahan agama dan pengakuan hukum negara. Artikel ini mengkaji nikah siri dalam konteks era digital, dengan menyoroti perluasan praktik nikah siri melalui media daring serta implikasinya terhadap perlindungan hukum perempuan dan anak. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menelaah sumber hukum Islam klasik dan kontemporer, peraturan perundang-undangan, fatwa, serta fenomena empiris terkait layanan nikah siri online. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun nikah siri dapat dipandang sah secara agama apabila rukun dan syaratnya terpenuhi, ketiadaan pencatatan perkawinan menyebabkan tidak adanya pengakuan hukum negara dan berimplikasi pada lemahnya perlindungan hak-hak keluarga, terutama perempuan dan anak. Perkembangan teknologi digital memperluas ruang interlegality tersebut dan meningkatkan potensi penyalahgunaan praktik nikah siri. Oleh karena itu, diperlukan upaya sinkronisasi antara hukum Islam dan hukum nasional melalui penguatan kebijakan pencatatan perkawinan, edukasi hukum, serta ijtihad kontekstual yang berorientasi pada kemaslahatan dan keadilan substantif. Harmonisasi ini diharapkan dapat memperkecil ruang interlegality yang merugikan dan memperkuat perlindungan hukum dalam institusi perkawinan di Indonesia.

Title

Found 7 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 7 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 7 Documents
Search