Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.659
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Diskursus Islam Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam
Abd. Halim Talli
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

 1 
SISTEM PEMBAGIAN KEWARISAN MASYARAKAT SAYYID DI KELURAHAN SIDENRE KECAMATAN BINAMU KABUPATEN JENEPONTO Weni Agustina; Abd. Halim Talli
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 1 No 1
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/qadauna.v1i1.11430

Abstract

AbstrakKewarisan merupakan permasalahan yang sensitif, karena berkaitan dengan pembagian harta kekayaan orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Bahkan seringkali terjadi perselisihan antara para ahli waris dalam pembagianya. Hal ini disebabkan fitrah manusia yang lebih cenderung serakah, matrealistis dan rela mengorbankan hak-hak orang lain demi kepentingan dan ambisi pribadinya. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan yaitu field research deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan. Penelitian ini Menunjukkan bahwa sistem pembagian kewarisan masyarakat sayyid lebih memilih menggunakan hukum adatnya dalam persoalan kewarisan. Alasannya, jika menggunakan hukum Islam, lebih banyak mudharatnya dibanding maslahatnya karena didalam hukum Islam, adanya perbedaan kewarisan antara laki-laki dan perempuan. Adapun kebiasaan melarang anak perempuan mereka menikah dengan laki-laki yang bukan keturunan sayyid yang mengakibatkan anak perempuan tersebut menjadi terhalang mewaris. Oleh karena itu, diharapkan adanya pembelajaran dari para tokoh Agama untuk memberikan nasehat tentang perlunya menggunakan hukum waris Islam apalagi kita sebagai pemeluk agama Islam sudah tentunya menggunakan hukum waris Islam sudah tentunya menggunakan hukum waris Islam agar menciptakan rasa keadilan.Kata Kunci: Adat, Hukum Islam, Warisan.AbstractInheritance is a sensitive issue because it is related to the distribution of property of people who die to their heirs. In fact, disputes often occur between heirs in their distribution. This is due to human nature that is more likely to be greedy, realistic and willing to sacrifice other people's rights for their personal interests and ambitions. This research includes field research that is descriptive qualitative field research with an empirical juridical approach that is a study conducted on the actual situation or real conditions that occur in the community with a view to knowing and finding the facts and data needed. This research shows that the system of inheritance distribution of sayyid people prefers to use their customary law in inheritance issues. The reason is, if you use Islamic law, there are more disadvantages than the benefits because in Islamic law, there are inheritance differences between men and women. As for the habit of forbidding their daughters from marrying men who are not descendants of sayyid which resulted in the girl being blocked from inheriting. Therefore, it is expected that learning from religious leaders to provide advice on the need to use Islamic inheritance law especially we as followers of Islam certainly use Islamic inheritance law, of course using Islamic inheritance law to create a sense of justice.Keywords: Custom, Islamic Law, Inheritance.
PERAN ADVOKAT DALAM MEWAKILI KLIEN PRESPEKTIF HUKUM ISLAM Fitrah Ainil Qalbi; Abd. Halim Talli; Asni
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 3 No 1
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/qadauna.v3i1.20368

Abstract

Abstrak Pendidikan yang rendah yang mengakibatkan butuhnya perlindungan hukum sebab diri manusia ada hak yang perlu dibela. Kasus perdata yang terjadi hari-hari ini pelakunya rata-rata dari kalangan dimana justice for all itu tidak merata. Masalah yang terjadi pada penelitian ini, peneliti mengkaji dan meneliti dengan dalam yang mana tujuannya untuk mengetahui implementasi, faktor pendukung dan faktor penghambat serta perspektif hukum Islam dari peran advokat dalam mewakili klien di Pengadilan Agama Maros. Penelitian ini adalah pendekatan hukum Islam studi lapangan dengan menggunakan pendekatan hukum Islam. Data dikumpulkan dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi yang diolah dengan metode deskiriptif kualitatif. Kesimpulannya, Advokat juga dapat menjadi fasilitator dalam mencari kebenaran dan menegakkan keadilan untuk membela hak asasi manusia dan memberikan pembelaan hukum yang bersifat bebas dan mandiri. Namun kenyataannya di masyarakat profesi advokat terkadang menimbulkan pro dan kontra, terutama yang berkaitan dengan perannya dalam memberikan jasa hukum, Oleh karena itu seorang advokat yang akan melakukan praktek di pengadilan agama khususnya untuk mendampingi atau menjadi kuasa atas nama kliennya agar mendapat simpatik masyarakat, tentu harus mengikuti hukum acara yang berlaku di Pengadilan Agama. Dengan mengikuti aturan ini dapat meminimalkan praktek yang menyimpang, sehingga dapat dipertanggungjawabkan prosedurnya. Kata kunci: Advokat, Klien, Hukum Islam. Abstract Undeveloped education in society causes a need for legal protection because human beings have rights that must be defended. In the civil cases that occur these days, the perpetrators are mostly from groups where justice for all is not evenly distributed. The problem that arises in this research is that the researcher examines and examines the purpose of which is to determine the implementation, supporting factors, and inhibiting factors as well as the perspective of Islamic law on the role of a lawyer in the representation of clients in the Religious Maros. Search. This research is a field study on the approach to Islamic law using the Islamic legal approach. Data were collected through observations, interviews, and documentation which were processed using qualitative descriptive methods. In conclusion, lawyers can also become facilitators in seeking the truth and maintaining justice to defend human rights and provide free and independent legal defense. However, the reality is that in society, the legal profession sometimes raises pros and cons, especially when it comes to its role in the provision of legal services. follow the procedural laws in force in religious courts. By following these rules, deviant practices can be minimized, so that procedures can be taken into account. Keywords: Lawyers, Client, Islamic Law.
JILBAB SEBAGAI IBADAH (STUDI FENOMENOLOGI PADA POLISI WANITA POLRES BAUBAU) Adhe Yatul Fitry; Abd. Halim Talli; Rahmatiah HL
Jurnal Diskursus Islam Vol 7 No 2 (2019): August
Publisher : Pascasarjana UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/jdi.v7i2.7770

Abstract

Dalam hukum Islam, pemakaian jilbab wajib bagi muslimah. Setiap pemakainya  didasari beberapa motivasi, satu diantaranya ibadah sebagai motivasi utama. Berdasarkan perintah teks-teks suci al-Qur’an dan al-Sunnah maka pelaksanaanyapun bernilai ibadah. Jilbab berada pada posisi sesungguhnya yang telah dilegitimasi pemakaiannya, juga sebagai kehormatan dan kemuliaan bukan untuk menjatuhkan kemanusiaan dan menurunkan martabat, justru bagi Polwan menambah energik baru, professional dalam berdinas, mampu meningkatkan kinerja dan tetap melalukan pelayanan dengan baik. Peraturan Kapolri tentang jilbab hanyalah bersifat boleh bukan suatu keharusan yang ditaati dalam lingkup kepolisian. Dari kebijakan Polri tersebut bisa dinilai bahwa para Polwan yang memakai jilbab didasari oleh kemauan sendiri yang memiliki spesifikasi alasan sebagai perintah agama terlebih tidak ada intervensi dan paksaan dari pihak manapun yang kemudian alasan memakai diikuti motivasi lain.
PAPUA PEOPLE ASSEMBLY CHOOSES NON-MUSLIM LEADERS IN NON-MUSLIM MAYORITY REGIONS IN MASHID SYARI'AH PERSPECTIVE IN JAYAPURA CITY IN PAPUA PROVINCE Sobar Podu; A. Qadir Gassing; Usman Jafar; Abd. Halim Talli
Jurnal Diskursus Islam Vol 8 No 2 (2020): August
Publisher : Pascasarjana UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/jdi.v8i2.12804

Abstract

This paper elaborates on the Papuan People's Assembly Electing Non-Muslim Leaders in Non-Muslim Majority Areas in the Perspective of Mashid Syari'ah in Jayapura City, Papua Province. The results of this study indicate that the Papuan People's Council (MRP) elects leaders in non-Muslim majority areas in the perspective of maqasid syari'ah in Papua, in its role in the process of organizing the selection of prospective leaders in Papua, has taken away the rights of citizens in general. it is decided by the competent authority of the Papuan People's Assembly (MRP) following what has been decided by formal institutions, such as the General Election Commission (KPU) and traditional institutions that have been given authority according to law. In the provisions of Law No. 21 of 2001 on Papua Special Autonomy, there is no room or space for immigrants. As for the recruitment process for prospective leaders such as Governors and Deputy Governors based on Law No. 21 of 2001 The basic matters that constitute the contents of this Law include the arrangement of authority between the Government and the Provincial Government of Papua and the application of this authority in Papua Province which is carried out with specificity. This law places indigenous Papuans and the population of Papua in general as the main subjects. The existence of the Government, Provincial Government, Regency / City Government, as well as the apparatus under them, are all directed at providing the best service and empowering the people. 
PELAKSANAAN PERNIKAHAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 Raodatul Jannah; Abd. Halim Talli; Hadi Daeng Mapuna
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 3 No 2
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/qadauna.v3i2.23784

Abstract

Abstrak Pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana implikasi Surat Edaran Kementrian Agama terhadap pelaksanaan pernikahan dengan sub masalah adalah (1) Bagaimana pelaksanaan pernikahan pada masa pandemik covid 19 di KUA Tellulimpoe dan; (2) Bagaimana ketentuan pelaksanaan pernikahan dalam Surat Edaran Kementrian Agama No:P-002/Dj.III/Hk.007/6/2020. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pernikahan berdasarkan sistem yang berlaku di Kantor Urusan Agama tidak mengalami perubahan sistem baik pada masa pademi dan sebelum pandemi. Penelitian ini juga menunjukkan implikasi yang ditimbulkan dari surat edaran kementrian agama dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu: (1)Implikasi yang mengarah pada publik dan orang-orang yang terlibat. (2)Implikasi yang mempengaruhi keadaan dalam aktivitas pelaksanaan pernikahan baik sekrang dan mungkin akan datang, dan.(3)Implikasi yang berpengaruh terhdap sektor pembiayaan yang harus ditanggung oleh orang yang terlibat dalam hal ini pemilik hajat. Kata Kunci: Pernikahan, Pandemi, KUA Abstract The main problem of this research is how the implications of the Circular of the Ministry of Religion for the implementation of marriage with sub problems are (1) How is the implementation of marriage during the covid 19 pandemic at KUA Tellulimpoe and; (2) What are the provisions for the implementation of marriage in the Circular Letter of the Ministry of Religion No: P-002/Dj.III/Hk.007/6/2020. The results of this study indicate that the implementation of marriage based on the system that applies at the Office of Religious Affairs does not experience system changes both during the pandemic and before the pandemic. This study also shows the implications of the circular letter of the ministry of religion can be seen from several aspects, namely: (1) Implications that lead to the public and the people involved. (2) Implications that affect the situation in the implementation of marriage activities both now and maybe in the future, and. (3) Implications that affect the financing sector that must be borne by the people involved in this case the owner of the intention. Keywords: Marriage, Pandemic, KUA
IMPLEMENTASI PELAYANAN ADMINISTRASI NIKAH DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) UJUNG BULU BULUKUMBA MELALUI WEBSITE SIMKAH Rahmasari, A. Nina; Abd. Halim Talli; Muhammad Anis
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 5 No 1
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/qadauna.v5i1.36548

Abstract

The Office of Religious Affairs in Ujung Bulu Sub-District has started implementing a marriage registration system through the SIMKAH website by providing guidance to prospective couples to register their marriages in SIMKAH, hoping to facilitate the marriage registration process at the Office of Religious Affairs. This research employs a qualitative research method located at the Office of Religious Affairs in Ujung Bulu Sub-District, Bulukumba Regency, utilizing a juridical and normative Islamic approach based on field observations. Data sources used include observation, interviews, and documentation. The implementation of marriage administration services at the Office of Religious Affairs through the SIMKAH website provides easy access for prospective couples, and the process is relatively quick. The community feels that marriage registration now is very good, especially as it minimizes data falsification, a problem that occurs frequently, and allows for checking identity data errors of prospective couples. The issues or challenges felt by the community and employees at the Office of Religious Affairs in Ujung Bulu Sub-District include network-related problems that can slow down the verification of marriage registration documents.
Peranan Solidaritas Perempuan Anging Mammiri dalam Pemenuhan Hak Perempuan Buruh Migran di Sulsel Perspektif Hukum Islam Nurfianalisa; Kurniati; Asni; Siti Aisyah; Abd. Halim Talli
Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam Vol 5 No 2 (2024): Education and Islamic Studies (Juni-Desember)
Publisher : STAI DDI Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55623/au.v5i2.375

Abstract

Tujuan umum penelitian adalah untuk menganalisis peran Solidaritas Perempuan Anging Mammiri dalam pemenuhan hak perempuan buruh migran di Sulsel perspektif hukum Islam. Adapun tujuan khususnya yaitu: 1) Untuk mengetahui bentuk pemenuhan hak perempuan buruh migran Solidaritas Perempuan Anging Mammiri di Sulsel. 2) Untuk mengetahui upaya Solidaritas Perempuan Anging Mammiri dalam pemenuhan hak perempuan buruh migran korban Trafficking. 3) Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap peran Solidaritas Perempuan Anging Mammiri. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif (field research) untuk menggambarkan kondisi faktual di lapangan dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah teologi normatif syar’i dan pendekatan yuridis empiris. Selanjutnya, metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi, dan penelusuran referensi. Teknik pengolahan data dan analisis data dilakukan dengan melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, pemeriksaan data, sistematika data, verifikasi dan kesimpulan data. Hasil penelitian ini menunjukkan, 1) Bentuk pemenuhan hak perempuan buruh migran oleh lembaga Solidaritas Perempuan Anging Mammiri menggunakan tiga pendekatan uatama, yakni pengorganisasian, advokasi, dan kampanye kesadaran. 2) Upaya pemenuhan hak korban Trafficking yang dilakukan lembaga SP Anging Mammiri melalui tiga langkah utama, yang pertama pendidikan dan peningkatan kapasitas, kedua penanganan kasus litigasi maupun nonlitigasi, dan ketiga reintegrasi sosial. 3) Perspektif Hukum Islam terhadap peran lembaga SP Anging Mammiri sejalan dengan prinsip utama Hukum Islam yang meliputi Maqashid syariah yang melindungi hak-hak dasar seperti jiwa, kehormatan, dan harta.
Implementasi Kaidah Fikih Al-Adatu Muhakkamah pada Tradisi Manre Ade’ di Kecamatan Sinjai Selatan serta Tinjauannya dalam Hukum Islam Muhammad Furqanul Ikram; Abd. Halim Talli; M. Saleh Ridwan
Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam Vol 6 No 1 (2025): Education and Islamic Studies
Publisher : STAI DDI Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55623/au.v6i1.388

Abstract

Pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana implementasi kaidah fikih al-Adatu Muhakkamah dalam tradisi Manre Ade' di Kecamatan Sinjai Selatan serta tinjauannya dalam hukum Islam. Pokok masalah tersebut selanjutnya diturunkan ke dalam beberapa submasalah atau pertanyaan penelitian yaitu: 1) Bagaimana implementasi kaidah Al-‘Adatu Muhakkamah pada tradisi Manre Ade’ di Kecamatan Sinjai Selatan?; 2) Bagaimana penerapan kaidah Al-‘Adatu Muhakkamah pada tradisi Manre Ade’ dalam pernikahan? Jenis penelitian ii tergolong kualitatif dengan pendekatan teologis dan yuridis-normatif. Data diperoleh melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara mendalam dengan tokoh adat, pemuka agama, dan masyarakat setempat, serta melalui studi literatur terkait kaidah fikih dan hukum adat. Pengolahan dan analisis data dilakukan dengan melalui tiga tahapan, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi Manre Ade' memiliki nilai-nilai yang sesuai dengan kaidah al-Adatu Muhakkamah. Tradisi ini mencerminkan semangat kebersamaan, gotong royong, dan rasa syukur yang sejalan dengan ajaran Islam. Namun, terdapat beberapa praktik yang memerlukan penyesuaian, terutama dalam hal prosesi Manre Ade’ seperti perilaku tabdzir atau membuang-buang makanan. Selain itu, keyakinan-keyakinan yang melenceng juga perlu untuk diluruskan agar penyelenggaraan tradisi Manre Ade’ ini bisa sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariat Islam.
Co-Authors A. Qadir Gassing Adhe Yatul Fitry Asni ASNI Fitrah Ainil Qalbi Hadi Daeng Mapuna Kurniati M. Saleh Ridwan Muhammad Anis Muhammad Furqanul Ikram Nurfianalisa Rahmasari, A. Nina Rahmatiah HL Raodatul Jannah Siti Aisyah Sobar Podu Usman Jafar Weni Agustina