Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.857
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Diskursus Islam JICSA Al-Qalam Jurnal Akuntansi Universitas Muhammadiyah Kupang Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam ISTIQRA: JURNAL HASIL PENELITIAN IECON: International Economics and Business Conference Jurnal To Ciung : Jurnal Ilmu Hukum Lentera: Journal of Islamic Studies
Usman Jafar
Unknown Affiliation
Religion Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 13 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

 1   2 
EKSISTENSI HUKUM WARIS ADAT DALAM MASYARAKAT MUSLIM DI KOTA GORONTALO DALAM PERSPEKTIF SEJARAH Hamid Pongoliu; Usman Jafar; Mawardi Djalaluddin; Nur Taufiq Sanusi
Jurnal Diskursus Islam Vol 6 No 2 (2018): August
Publisher : Pascasarjana UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/jdi.v6i2.6866

Abstract

Tulisan ini menguraikan tentang eksistensi hukum waris adat dalam masyarakat muslim di Kota Gorontalo. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan bercorak deskriptif kualitatif, dianalisis dengan alur pikir prosedur deduktif yang bersumber dari data primer dan data sekunder dengan menggunakan beberapa pendekatan, yaitu: pendekatan syar’i, yuridis, antropologis, sosiologis, historis, dan filosofis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hukum waris adat yang eksis dalam masyarakat muslim di Kota Gorontalo pada awalnya berasal dari nilai-nilai budaya masyarakat setempat. Namun dengan masuknya Islam dan menjadi agama seluruh masyarakat Gorontalo, hukum waris adat tersebut berubah menjadi Islami yang ditandai dengan hidupnya hukum Islam tercermin pada pelaksanaan hukum dalam masyarakat pada saat itu selalu mengacu pada tiga prinsip hukum adat Gorontalo, yaitu: (1) adati hula-hula’a to syara’a (hukum adat bertumpuk pada hukum syarak); (2) adati hula-hula’a to syara’a, syara’a hula-hula’a to adati (hukum adat bertumpuk pada hukum syarak dan hukum syarak bertumpuk pada hukum adat); (3) adati hula-hula’a to syara’a, syara’a hula-hula’a to Kitabi (hukum adat bertumpuk hukum syarak dan hukum syarak bertumpuk pada al-Qur’an dan hadis Nabi saw). Tiga macam prinsip ini merupakan pijakan masyarakat Gorontalo dalam menyelesaikan persoalan hukum, tetapi kemudian hal ini berubah disebabkan kebijakan politik hukum Belanda dengan teori hukumnya (teori resceptie in complexu dan teori receptie), berhasil mengeluarkan hukum adat dari pengaruh hukum Islam yang hingga sekarang masih dirasakan. Inilah sebabnya munculnya praktik pewarisan yang tidak sejalan dengan prinsip hukum Islam dalam masyarakat.
PAPUA PEOPLE ASSEMBLY CHOOSES NON-MUSLIM LEADERS IN NON-MUSLIM MAYORITY REGIONS IN MASHID SYARI'AH PERSPECTIVE IN JAYAPURA CITY IN PAPUA PROVINCE Sobar Podu; A. Qadir Gassing; Usman Jafar; Abd. Halim Talli
Jurnal Diskursus Islam Vol 8 No 2 (2020): August
Publisher : Pascasarjana UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/jdi.v8i2.12804

Abstract

This paper elaborates on the Papuan People's Assembly Electing Non-Muslim Leaders in Non-Muslim Majority Areas in the Perspective of Mashid Syari'ah in Jayapura City, Papua Province. The results of this study indicate that the Papuan People's Council (MRP) elects leaders in non-Muslim majority areas in the perspective of maqasid syari'ah in Papua, in its role in the process of organizing the selection of prospective leaders in Papua, has taken away the rights of citizens in general. it is decided by the competent authority of the Papuan People's Assembly (MRP) following what has been decided by formal institutions, such as the General Election Commission (KPU) and traditional institutions that have been given authority according to law. In the provisions of Law No. 21 of 2001 on Papua Special Autonomy, there is no room or space for immigrants. As for the recruitment process for prospective leaders such as Governors and Deputy Governors based on Law No. 21 of 2001 The basic matters that constitute the contents of this Law include the arrangement of authority between the Government and the Provincial Government of Papua and the application of this authority in Papua Province which is carried out with specificity. This law places indigenous Papuans and the population of Papua in general as the main subjects. The existence of the Government, Provincial Government, Regency / City Government, as well as the apparatus under them, are all directed at providing the best service and empowering the people. 
MUHAMMADIYAH: CONTESTING IDEOLOGIES BETWEEN PROGRESSIVE ISLAM AND TRADITIONAL Mursalim Munir; Usman Jafar; Barsihannor Barsihannor
JICSA : Journal of Islamic Civilization in Southeast Asian Vol 9 No 2 (2020)
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/jicsa.v9i2.18653

Abstract

The research focuses on examining the dynamics of variants of Islamic thought in Muhammadiyah, especially progressive Islamic thought and conservative Islam. The main objective of this research is to identify how the contestation model of the two variants strengthens its hegemony. To achieve this goal, library research was carried out using qualitative-descriptive-analytical methods and utilizing two approaches, namely historical perspectives and sociological knowledge. Based on the available literature, it is found that two tendencies of thought in Muhammadiyah, namely Progressive Islamic thought and Conservative Islam, contradict each other in areas which in the context of Muhammadiyah are closely related to the ideological dimension, namely the methodology of thought and thought construction. Contestation in this aspect has implications for the emergence of a more practical contestation, namely the efforts to market their ideas and beliefs through organizational structural and cultural channels outside the organizational authority.
RELASI TAUHID DAN POLITIK PADA MASYARAKAT BONE Abul Khair; A.Qadir Gassing; Usman Jafar; Andi Aderus
Al-Qalam Vol 26, No 2 (2020)
Publisher : Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31969/alq.v26i2.868

Abstract

Riset ini menyajikan hubungan antara konsep tauhid dan politik pada masyarakat Bone. Dengan memilih tiga kecamatan di Kabupaten Bone sebagai objek penelitian, riset ini diharapkan dapat mengurai problematika ketauhidan dalam dinamika sosial politik masyarakat Kabupaten Bone, dan memahami persepsi masyarakat Bone terkait tema yang diteliti. Untuk menemukan bentuk relasi tauhid dan politik dalam masyarakat Kabupaten Bone, peneliti melakukan langkah pengumpulan data dengan teknik purposive sampel, menganalisis data-data yang dikumpulkan dengan menggunakan pendekatan al-siyasah al-syar’iyyah, lalu menyajikannya secara deskriptif historis dan fakta empiris.Berdasarkan analisis data penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwanilai-nilai ketauhidan secara komprehensif belum aktual dalam kehidupan sosial politik pada masyarakat Kabupaten Bone, sebab persepsi masyarakat Bone mengenai relasi tauhid dan politik cenderung masih dimaknai terpisah, dalam arti tauhid masih bersifat metafisis-ritualis dan politik masih bersifat tentatif. Dengan temuan tersebut, prinsip “kontinum realitas” menjadi penting dibumikan di Bone agar interaksi politik tidak minim spirit ketauhidan. 
PENGARUH KINERJA KEUANGAN TERHADAP NILAI PERUSAHAAN PADA PERUSAHAAN INDUSTRI FARMASI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA USMAN JAFAR; TASLIM DAENG; FITRININGSIH AMALO
Jurnal Akuntansi Universitas Muhammadiyah Kupang Vol. 6 No. 03 (2019): JURNAL AKUNTANSI (JA) UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KUPANG
Publisher : PROGRAM STUDI AKUNTANSI - UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KUPANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan 1) Untuk mengetahui apakah perusahan Industri Farmasi yang terdaftar diBursa Efek Indonesia semakin besar asetnya semakin tinggi tingkat kinerja keuangannya. 2)Untukmengetahui apakah perusahan Industri Farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia semakin besarasetnya semakin tinggi nilai perusaaanya. 3)Untuk mengetahui apakah ada pengaruh kinerja keuanganterhadap nilai perusahaan pada perusahan Industri Farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesiaapakah semakin tinggi kinerjanya keuangnnya semakin tinggi nilai perusaaanya. Metode analisis datayang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan menggunakan rasio keungan berdasarkanKeputusan Menteri BUMN Nomor: KEP-100/MBU/2002.. Data ini diperoleh melalui dokumentasi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1)Hasil penelitian menunjukan bahwa semakin besar perusahaantidak menyebabkan pencapaian tingkat kinerja keuangan yang tinggi. 2)Hasil penelitian menunjukanbahwa semakin besar perusahaan tidak menyebabkan pencapaian tingkat kinerja keuangan yang tinggi.3) Hasil penelitian menunjukan bahwa semakin tinggi tingkat kinerja keuangan perusahaan tidakmenyebabkan pencapaian tingkat nilai perusahaan yang tinggi. Dengan demikian bahwa kinerjakeuangan tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan.
DINAMIKA BAWASLU KABUPATEN GOWA DI TAHUN 2019 (Telaah atas Hukum Islam) Hernita; Usman Jafar; Fadli Andi Natsir
ISTIQRA: Jurnal Hasil Penelitian Vol. 11 No. 2 (2023): Juli - Desember 2023
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) UIN Datokarama Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24239/ist.v11i2.2146

Abstract

The dynamics of BAWASLU in Gowa Regency in 2019 refer to its role and function in dealing with violations of money politics. In the explanation, the objectives of this study are to determine the effectiveness of Bawaslu, the involvement of various stakeholders in preventing money politics in elections, and to understand the perspective of Islamic legal sanctions against money politics violations. This research used is qualitative. The research approach used is the Juridical and Theological Normative (Syar'i) approach. The data sources are primary and secondary. Data collection methods used consisted of observation, interviews, and documentation. The results of this study explain that Bawaslu Kab. Gowa has been effective in supervising political practices by carrying out all main tasks, achieving goals, being on time, and having active participation by tightening supervision, especially at the campaign and voting stage by looking at the various cases that have occurred and handled according to the procedures in force. such as the case of money politics in 2019 where there were two cases recorded. Furthermore, the involvement of stakeholders in preventing the practice of money politics using coordination, starting from the police, prosecutors, and community leaders. While sanctions in the perspective of Islamic law can be understood that violations of money politics can be imposed with a finger ta'zir penalty in the form of a prison sentence. The issue of the time limit will be returned to ulil amri or the government that has the authority to decide on money politics violations.
MENAKAR BUDAYA DEMOKRASI MASYARAKAT LOKAL DI PROVINSI SULAWESI BARAT DALAM ERA DIGITAL Rasyid, Suraya; Usman Jafar
ISTIQRA: Jurnal Hasil Penelitian Vol. 12 No. 1 (2024): Januari - Juni 2024
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) UIN Datokarama Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This research aims to measure the democratic culture of local communities in West Sulawesi Province in the Digital Era. This research uses a qualitative method with a phenomenological approach, the data sources in the research are primary data sourced from interviews and observations and secondary data sourced from literature studies both from journals and books related to the research objectives. Data collection techniques were carried out through focus group discussion (FGD) activities. After the data is collected, the next step is data analysis to produce conclusions. The results of this research are that the local community in West Sulawesi Province is the Toliutang community who live on one of the islands in Mamuju Regency, West Sulawesi Province. Even though this tribe lives on the sea and depends on the open sea for their livelihood, they secretly have quite good democratic behavior and culture. The use of digital technology in developing political culture and democracy is starting to become embedded in their lives. One of these values ​​is helping each other and humanizing humans. These are all values and belief systems held in society. So political activity is used as a means of fulfilling the basic needs of citizens in creating mutual benefits. In the future, the political participation shown by the Toliutang community or tribe will be biased because the behavior of the political elite is not balanced in realizing improvements in people's lives as a consequence of political responsibility towards the people, but is ignored and forgotten
PANDANGAN NAHDLATUL ULAMA TENTANG STATUS KEWARGANEGARAAN NON-MUSLIM DI INDONESIA Salam, Nursalam; Sabri Samin; Usman Jafar; Nursalam Rahmatullah
ISTIQRA: Jurnal Hasil Penelitian Vol. 12 No. 2 (2024): Juli - Desember 2024
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) UIN Datokarama Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24239/ist.v12i2.2922

Abstract

This study aims to enrich and develop understanding of the status of non-Muslim citizenship in Indonesia from the perspective of Nahdlatul Ulama (NU) as the largest community organization in Indonesia. The type of research used is library research, with a theological-normative, sharia and historical approach. This study uses data collection methods in the form of quoting, filtering and analyzing using content analysis of representative literature that is relevant to the problem discussed, then reviewing and concluding it. The results of this study are an analysis of the status of non-Muslim citizenship in Indonesia according to Nahdlatul Ulama categorized as non-Muslim citizens. In fiqh that limits the rights of non-Muslims does not apply in the concept of a nation state implemented in Indonesia. Therefore, this study recommends that political and religious categorization not be monopolized by one particular entity or group. In addition, this study also suggests that the government, the Indonesian Ulema Council (MUI), as well as community organizations such as Nahdlatul Ulama or Muhammadiyah need to re-knit the threads that have become tangled due to identity politics, and reconstruct the understanding of classical fiqh teachings and doctrines into a contemporary perspective that is more in line with the concept of an inclusive nation state, as implemented in Indonesia.
Aktualisasi Fikih dalam Menentukan Imam Salat Mumayyiz perspektif Ormas Islam (Nahdatul Ulama, Muhammadiyah, dan Wahdah Islamiyah) Khaerunnisa Karunia; Achmad Musyahid; Muhammad Saleh Ridwan; Darussalam; Usman Jafar
Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam Vol 5 No 2 (2024): Education and Islamic Studies (Juni-Desember)
Publisher : STAI DDI Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55623/au.v5i2.364

Abstract

Hasil penelitian yang ditemukan adalah sebagai berikut; Pertama, Kriteria umum Imam salat dalam Pandangan fikih adalah mengutamakan Hafalan al-Qur’an atau bacaan yang fashih, kemudian yang berilmu atau yang paham akan sunnah terutama mengenai syarat dan rukun imam salat. Kedua, Usia mumayyiz dalam fikih secara umum berkisar antara tujuh tahun sampai sembilan tahun usia yang tidak dikatakan sebagai anak anak namun juga belum mencapai usia balig. dan belum berlaku hukum taklif padanya. Ketiga, Hukum Imam salat mumayyiz menurut ormas: 1. Nahdatul Ulama: boleh tapi masih diperdebatkan dan cenderung memakruhkannya. 2. Muhammadiyah: Membolehkan tapi tetap mengutamakan orang dewasa yang lebih berilmu jika ada. 3. Wahdah Islamiyah: Membolehkan terutama jika bacaan seorang Mumayyiz lebih banyak dan fashih dari orang dewasa yang hadir. Implikasi penelitian, dengan adanya karya tulis ini dengan beberapa pemaparan tentang Aktualisasi Fikih terhadap Hukum Imam Salat Mumayyiz dalam perspektif Ormas Islam (Nahdatul Ulama, Muhammadiyah, dan wahdah Islamiyah) bisa menjadi referensi penelitian sekaligus menjadi petunjuk praktis bagi peneliti yang akan mengkaji lebih lanjut mengenai pembahasan terkait khususnya dalam menetapkan hukum Islam.
Kualitas Hewan Kurban Pemakan Sampah di TPA Antang Kota Makassar: Sebuah Telaah Hukum Islam Ativa Nurhadi; Usman Jafar; Fatmawati; Halim Talli; Kurniati
Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam Vol 5 No 2 (2024): Education and Islamic Studies (Juni-Desember)
Publisher : STAI DDI Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55623/au.v5i2.367

Abstract

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research). Studi lapangan dilaksanakan dengan mengumpulkan data primer melalui observasi,wawancara dan dokumentasi. Selain data yang diperoleh dari lapangan , diperkuat juga dengan data berupa literatur seperti buku, dan artikel-artikel ilmiah yang membahas mengenai penelitian ini. Kemudian, teknik pengolahan dan analisi data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan, 1)Peran Pemerintah telah dilihat dengan mengeluarkan kebijakan, bahwasanya penggembalaan sapi di TPA itu dilarang, karena makanan yang di konsumsi oleh sapi tidak layak, namun hal demikian dihiraukan oleh penggembala, aturan telah dijelaskan pada UU kesehatan hewan ternak, dan ancaman penyakit pada hewan ternak. Adapun Aturan pemerintah daerah pada pencegahan penyakit pada hewan kurban yang akan dikurbankan pasal 21A. 2)Penggembalaan sapi di TPA Juga berdampak pada masyarakat baik dari segi kesehatan dan lingkungan, banyak dari mereka yang merasa khawatir karena adanya daging sapi yang berasal dari TPA, Dalam hasil penelitian juga dijelaskan oleh Dokter Hewan bahwa banyaknya zat-zat yang terkontaminasi pada sapi yang ada di TPA, seperti plastik, zat-zat logam berat, yang dapat menyebabkan bahaya pada manusia. 3)Islam memerintahkan melakukan ibadah kurban haruslah sesuai dengan syariat yang telah ditentukan baik itu bersifat sunah maupun wajib. Hewan kurban yang tidak sesuai kriteria yang ditentukan seperti, yang sudah tidak sehat dagingnya tidak sah dijadikan kurban. Begitu pula dengan hewan yang hidup ditempat yang tidak layak dan mengkonsumsi makanan yang tidak sesuai dengan sapi pada umumnya seperti sapi yang ada di TPA Antang.
Co-Authors A. Qadir Gassing A.Qadir Gassing Abd. Halim Talli Abul Khair Achmad Musyahid Andi Aderus Ativa Nurhadi Barsihannor Barsihannor Darussalam Fadli Andi Natsir Fatmawati Fatmawati Fitriningsih Amalo Halim Talli Hamid Pongoliu Hernita Ilhamzyah Sandrang Khaerunnisa Karunia Kurniati Maulana Mawardi Djalaluddin Muhammad Saleh Ridwan Mursalim Munir Murtiadi Awaluddin Nur Taufiq Sanusi Rahmatullah, Nursalam Rasyid, Suraya Sabri Samin Salam, Nursalam Sobar Podu Sumarlin TASLIM DAENG Umar Laila Zulhas’ari Mustafa