Claim Missing Document
Check
Articles

Found 22 Documents
Search

CRIMINAL RESPONSIBILITY OF PERPETRATORS WHO DISTRIBUTE DEEPFAKES CONTAINING PORNOGRAPHIC CONTENT FROM THE PERSPECTIVE OF INDONESIAN CRIMINAL LAW Hana Krisnamurti
Awang Long Law Review Vol. 7 No. 1 (2024): Awang Long Law Review
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/awl.v7i1.2396

Abstract

Deepfake pornography uses artificial-intelligence-based manipulation to create synthetic sexual images or videos that may portray an identifiable person without that person ever participating in the depicted conduct. This working framework examines the criminal liability of persons who disseminate such content under Indonesian criminal law. The proposed research design is normative legal research using statutory, conceptual, and analytical approaches. The core argument to be developed is that Indonesia does not yet rely on a single deepfake-specific offence; liability must instead be constructed through the interaction of the Electronic Information and Transactions Law, the Sexual Violence Crime Law, the Personal Data Protection Law, the Pornography Law, and the National Criminal Code, which has been effective since 2 January 2026. The key legal issues are the elements of intentional electronic dissemination, the absence of right or consent, the sexual or pornographic nature of the material, the use of a victim’s biometric or identity data, and the rules governing overlapping offences. The final manuscript should test these propositions against the latest statutory text, judicial practice, and victim-centred scholarship before drawing a definitive conclusion.
Rekonstruksi Model Penentuan Status Hubungan Hukum Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dalam Kemitraan pada Fasyankes Berbasis Korporasi Sri Narulita; Yeti Kurniati; Hana Krisnamurti; Hernawati RAS; Hadi Purnomo
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 4 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Agustus 2026
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i4.3953

Abstract

Korporatisasi fasilitas pelayanan kesehatan melahirkan hubungan hukum yang semakin kompleks dengan tenaga medis dan tenaga kesehatan. Skema kemitraan kerap digunakan meskipun pelaksanaannya menunjukkan pengendalian organisasi, integrasi kerja, ketergantungan ekonomi, dan karakter subordinasi lainnya. Penelitian ini menganalisis penyebab ketidakpastian klasifikasi hubungan tersebut serta merumuskan model penentuan status yang selaras dengan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Penelitian hukum doktrinal ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, dengan analisis kualitatif-preskriptif melalui integrasi Teori Hukum Pembangunan, Teori Hukum Progresif, dan Teori Hukum Integratif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakpastian diperkuat oleh pendekatan formalistik yang menempatkan nomenklatur kontrak sebagai penentu dominan dan kurang mempertimbangkan realitas hubungan. Penelitian menawarkan Model Rekualifikasi Hubungan Hukum Berbasis Kepatuhan Substansial sebagai mekanisme operasional dalam model penentuan status hubungan hukum. Model ini menggunakan tiga tahap, yaitu pengujian normatif, pengujian substansi, dan pengujian tujuan perlindungan hukum. Kerangka tersebut diharapkan mendukung klasifikasi hubungan hukum yang lebih konsisten dan adaptif serta memperkuat harmonisasi hukum kesehatan dan hukum ketenagakerjaan pada pelayanan kesehatan berbasis korporasi.