Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.789
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Avesina : Media Informasi Ilmiah Universitas Islam Al-Azhar Jurnal Muhakkamah Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Wathan Mataram Jurnal Kompilasi Hukum Unizar Recht Journal Syura: Journal of Law
Sukarno Sukarno
Universitas Islam Al Azhar
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences

Published : 12 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

 1   2 
Kedudukan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Transplantasi Organ Dengan Disahkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Raden Gunawan Effendi; Sri Karyati; Sukarno Sukarno; Hafizatululum Ulum
Journal Kompilasi Hukum Vol. 10 No. 1 (2025): Jurnal Kompilasi Hukum
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jkh.v10i1.228

Abstract

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Transplantasi Organ mengisi kekosongan hukum terkait dengan syarat dan tata cara penyelenggaraan transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh. Menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, pemerintah kemudian menerbitkan aturan pelaksana yakni Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana. Terdapat 31 peraturan pelaksana terkait kesehatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Problemnya semakin kompleks atas status hukum Permenkes Transplantasi Organ, mengingat baik Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 maupun Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tidak mencabut secara tegas. Dalam hal undang-undang baru tersebut tidak mencabut secara tegas, maka Peraturan Menteri tersebut masih dianggap tetap berlaku. Disisi lain, sangat mungkin substansi Peraturan Menteri tersebut menjadi tidak relevan atau bahkan dapat bertentangan dengan undang-undang yang baru. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara ilmiah baik dari perspektif teoritis maupun yuridis atas status hukum peraturan pelaksana setelah undang-undangnya dicabut. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif dengan menggunakan Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) dan pendekatan konseptual (Conceptual Approach). Hasil dari penelitian ini adalah status hukum Permenkes Transplantasi Organ setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 secara materiil sudah tidak berkekuatan hukum mengikat. Dikarenakan ketentuan materi muatan Permenkes Transplantasi Organ untuk menjalankan undang-undang sudah tidak relevan dan undang-undang yang menjadi dasar hukum pembentukannya yakni Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan telah dicabut. Urgensi disahkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 untuk menjadi sarana pendorong kesiapan bidang kesehatan Indonesia dalam menghadapi krisis kesehatan di masa kini dan masa yang akan datang. Namun sejak proses penyusunan, pembahasan, hingga pengesahannya dinilai belum memperhatikan asas pembentukan peraturan perundang-undangan khususnya asas kepastian hukum.
Legal Protection for Tourists Against Illegal Levies in the Tourism Sector: A Socio-Legal Study of the Mandalika Special Economic Zone, Central Lombok Regency Ahmad Rifai; Gusti Ayu Ratih Damayanti; Hafizatul Ulum; Sukarno Sukarno; Miftahul Janah; Zahwil Arham
Syura: Journal of Law Vol. 4 No. 2 (2026)
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Darul Ulum Banyuanyar Pamekasan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58223/syura.v4i2.911

Abstract

Levies at tourist destinations are legally recognized as official retribution, including business service retribution under Article 88 paragraph (3) of Law Number 1 of 2022 concerning Financial Relations between the Central Government and Regional Governments. However, the implementation of parking and entrance fees in the Mandalika Special Economic Zone (SEZ), Central Lombok Regency, remains problematic. Tourists have reported excessive fees, unclear parking tickets, and charges that do not comply with applicable regulations, indicating inadequate protection of tourists’ rights to transparency, security, comfort, and legal protection. This study aims to analyze the implementation of legal protection for tourists in the Mandalika SEZ and identify obstacles and appropriate solutions for strengthening such protection. This study employs an empirical legal method. Data were obtained through field observations, interviews with relevant stakeholders, and document studies, and were analyzed qualitatively. The findings indicate that legal protection for tourists remains weak. Tourists frequently receive insufficient information regarding applicable tariffs and may face coercive or unreasonable charges. Weak coordination and overlapping responsibility among tourism managers and local authorities also contribute to ineffective supervision and enforcement. This study contributes an empirical perspective on tourist protection in the Mandalika SEZ and proposes stronger coordination among the Central Lombok Regional Government, Tourism Office, Transportation Office, and ITDC, accompanied by firm sanctions against unauthorized parking attendants and transparent levy management.
Co-Authors Abdul Gani Makhrup Ahmad Rifai Ahmad Rifai Ainuddin Ainuddin Dhina Megayati Ety Retno Setyowati Gusti Ayu Ratih Damayanti Gusti Ayu Ratih Damayanti Hafizatul Ulum Hafizatululum Ulum Ida Bagus Arie Wiryawan Ika Yuliana Susilawati Miftahul Janah Raden Gunawan Effendi Rian Hidayat Riris Rofi Majesti Sri Karyati Wiradi Wiradi Zahwil Arham