Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Penerapan Metode Omnibus Dalam Pembentukkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan: Sebuah Refleksi Ety Retno Setyowati; Sri Karyati; Sukarno Sukarno; Ainuddin Ainuddin
Journal Kompilasi Hukum Vol. 10 No. 1 (2025): Jurnal Kompilasi Hukum
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jkh.v10i1.225

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana implementasi metode omnibus dalam proses penyusunan UU Kesehatan berdasarkan tahapan pembuatan peraturan perundang-undangan dan bagaimana manfaat dan kelemahan metode omnibus dalam upaya penyederhanaan regulasi kesehatan. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang menggunakan Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) dan pendekatan konseptual (Conceptual Approach). Berdasarkan hasil kajian, menunjukkan bahwa implementasi metode omnibus dalam penyusunan UU Kesehatan belum memenuhi asas keterbukaan sesuai dengan ketentuan Pasal 5 UU Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Adapun Manfaat dari metode omnibus dalam pembentukan UU Kesehatan yakni, menyederhanakan regulasi dan menjadi salah satu solusi dari hyper regulation di Indonesia, dan kelemahan dari metode omnibus dalam pembentukan UU Kesehatan yakni: a) Kurang demokratis, b) Kurang sistematis, c) Berpotensi merugikan nasional, membuka peluang besar bagi investor asing, d) Tidak menjamin keamanan dan hukum bagi tenaga medis; e) Berpotensi menyempitkan distribusi anggaran dana kesehatan, f) Berpotensi melanggar hak atas kesehatan, potensi komodifikasi layanan kesehatan dan potensi fraud sektor kesehatan, seperti kolusi dan gratifikasi peresepan obat.
Penguatan Regulasi Berbasis Kearifan Lokal Untuk Mewujudkan Pariwisata Berkelanjutan Ainuddin Ainuddin; Atin Meriati Isnani
Jurnal Ilmiah Pengabdian dan Inovasi Vol. 4 No. 3 (2026): Jurnal Ilmiah Pengabdian dan Inovasi
Publisher : Insan Kreasi Media

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57248/jilpi.v4i3.801

Abstract

This article examines the importance of strengthening tourism regulations based on local wisdom in achieving sustainable tourism amid the rapid growth of the tourism sector. The objective of this community service is to enhance the understanding of communities and stakeholders regarding the integration of local wisdom values into tourism regulatory frameworks. The study employs a participatory approach through socialization, education, Focus Group Discussions (FGDs), and direct assistance to communities and relevant stakeholders. The findings indicate an increased level of awareness and understanding of the strategic role of local wisdom in supporting tourism governance. Furthermore, the integration of local wisdom values into regulatory frameworks is shown to promote a more inclusive, equitable, and sustainable tourism system. In conclusion, local wisdom serves as a fundamental foundation for strengthening tourism regulations, ensuring a balance between economic growth, cultural preservation, and environmental sustainability.
Edukasi dan Sosialisasi Hukum dalam Penyusunan Kontrak Digital dan Pemanfaatan Media Digital sebagai Upaya Menjamin Kepastian Hukum bagi Masyarakat Desa Atin Meriati Isnaini; Ainuddin Ainuddin; M. Ikhsan Kamil; Irma Istihara Zain; Ahmad Rifai; Khairul Aswadi; Novie Afif Mauludin; Haerani Haerani; Rizky Dwi Patri Amboro; Siska Dwi Saputri
SWARNA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 5 No. 9 (2026): SWARNA : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, September, 2026
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/swarna.v5i9.4265

Abstract

Transformasi digital memperluas pola transaksi melalui media sosial, pesan instan, dan platform perdagangan elektronik, tetapi kemudahan tersebut belum selalu diikuti pemahaman mengenai pembentukan kontrak, pembuktian elektronik, perlindungan data, serta pembagian hak dan kewajiban para pihak. Kegiatan pengabdian ini bertujuan meningkatkan literasi hukum peserta melalui edukasi dan sosialisasi penyusunan kontrak digital yang sederhana, dan dapat digunakan dalam transaksi sehari-hari. Pelaksanaan kegiatan menggunakan pendekatan partisipatif melalui pemetaan masalah, penyuluhan hukum, diskusi kasus, simulasi penyusunan klausul, penggunaan generator kontrak digital, dan telaah dokumen. Hasil kegiatan menunjukkan terbentuknya pemahaman yang lebih terstruktur mengenai syarat sah perjanjian, unsur penting kontrak elektronik, pengelolaan bukti transaksi, serta identifikasi klausul yang berpotensi menimbulkan sengketa. Kegiatan juga menghasilkan model kontrak dan daftar periksa hukum yang dapat diadaptasi sesuai kebutuhan transaksi. Edukasi berbasis praktik menegaskan bahwa kepastian hukum tidak cukup bertumpu pada teknologi, tetapi memerlukan struktur kontrak yang jelas, identitas para pihak yang dapat diverifikasi, dokumentasi yang tertib, dan mekanisme penyelesaian sengketa yang proporsional.