Claim Missing Document
Check
Articles

Found 19 Documents
Search

PERAN SERIKAT PEKERJA DALAM PEMENUHAN HAK PEKERJA PENYANDANG DISABILITAS Ni Kadek Hindhu Wardani; Made Cinthya Puspita Shara
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 5 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2023.v11.i05.p04

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran serikat pekerja atau serikat buruh dalam pemenuhan hak pekerja penyandang disabilitas, berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni metode yuridis normatif. Dimana metode yuridis normatif merupakan metode yang mengkaji tulisan berdasarkan doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum. Hasil penelitian menunjukan pada hukum positif Indonesia telah memberikan kedudukan terhadap pekerja disabilitas yang mana hak-hak tersebut berlaku sama terhadap seluruh pekerja termasuk kaum penyandang disabilitas. Peran serikat pekerja atau buruh telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku saat ini, namun dalam pemenuhan hak pekerja penyandang disabilitas serikat pekerja atau buruh berdasarkan penelitian ini diketahui bahwa pengaturan saat ini belum memuat terkait pemenuhan hak para buruh dengan disabilitas, hal tersebut disebabkan pelanggaran hukum yang ada masih banyak perusahaan enggan menerima pekerja penyandang disabilitas. ABSTRACT This study aims to determine the role of trade unions or labor unions in fulfilling the rights of workers with disabilities, based on Law Number 21 of 2000 concerning Trade Unions/Labor Unions. The method used in this research is the normative juridical approach. The normative juridical method is a method that examines writing based on doctrines or principles in legal science. The results showed that Indonesian positive law has given a position to workers with disabilities where these rights apply equally to all workers including people with disabilities. The role of trade unions or laborers is in accordance with the current provisions, but in fulfilling the rights of workers with disabilities trade unions or laborers based on this research it is known that the current arrangements do not yet contain the fulfillment of the rights of workers with disabilities, this is due to violations of existing laws that many companies are still reluctant to accept workers with disabilities.
Fungsi Majelis Kehormatan Notaris Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Yang Tersangkut Kasus Pidana Alvendo Maulana Malik Harseptian; Made Cinthya Puspita Shara
Acta Comitas : Jurnal Hukum Kenotariatan Vol 8 No 02 (2023)
Publisher : Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/AC.2023.v08.i02.p11

Abstract

The purpose of this research is to find out and analyze the regulation of the function of the Notary Honorary Council in providing legal protection for the Notary Office and the concept of legal protection for the Notary Office in the future. The method used in this study is by using a normative juridical method in which an assessment of the applicable laws and regulations is carried out. The approach used is legislation, because the writer examines the rule of law. The results of this study indicate that the function of the Notary Honorary Council is in providing legal protection for the position of a notary to examine notaries and/or minutes of deeds or notary protocols using guidelines or references in carrying out their duties and authorities. The implementation of the duties and powers of the Notary Honorary Council in order to maintain the dignity of the notary's office is by cooperating with the Notary Honorary Council to determine the crime of criminalizing the position of a notary.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENDUDUK SIPIL UKRAINA ATAS KONFLIK BERSENJATA RUSIA-UKRAINA BERDASARKAN KONVENSI JENEWA 1949 Carla Erlando; Made Cinthya Puspita Shara
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 11 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2023.v11.i11.p17

Abstract

Tujuan studi ini adalah untuk mengetahui tentang perlindungan hukum terhadap penduduk sipil Ukraina atas konflik bersenjata Rusia-Ukraina berdasarkan Konvensi Jenewa 1949 dan bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh Rusia terhadap penduduk sipil Ukraina dalam konflik bersenjata antara Rusia dan Ukraina berdasarkan Konvensi Jenewa 1949. Pada studi ini digunakan jenis metode penelitian hukum normatif dan jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual. Hasil yang didapat dari studi ini adalah adanya dugaan pelanggaran berkenaan dengan hak asasi manusia yang dilakukan oleh pihak Rusia terhadap penduduk sipil Ukraina. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Rusia telah melanggar perihal ketentuan-ketentuan pelindungan terhadap warga sipil sebagaimana tertuang di dalam Konvensi Jenewa 1949. Mengingat konvensi ini merupakan aturan dasar yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh setiap negara yang berada dalam situasi peperangan dengan negara lainnya, Konvensi Jenewa 1949 dengan tegas mengatur larangan bagi negara-negara yang dalam keadaan perang untuk melakukan pembunuhan dengan sengaja, menyiksa atau perlakukan kasar lainnya terhadap warga sipil, serta dilarang melakukan deportasi atau memulangkan penduduk tertentu ke wilayah lainnya. Konvensi ini juga mengatur larangan bagi negara-negara yang berperang agar tidak memaksa seseorang yang dalam pelindungan tertentu ikut dalam pasukan militer, melakukan penyanderaan, serta merampas harta-harta warga sipil secara melawan hukum dan tidak menunjujung nilai-nilai kemanusiaan. ABSTRACT The purpose of this study was to find out about the legal protection of the civilian population of Ukraine for the Russian-Ukrainian armed conflict under the 1949 Geneva Convention and the forms of offenses committed by Russia against the civilian population of Ukraine in the armed conflict between Russia and Ukraine under the 1949 Geneva Convention. In this study used the type of normative legal research methods and the type of approach used is a conceptual approach. The result of this research shows that Russia has violated the provisions regarding the protection of civilians as contained in the 1949 Geneva Convention. Considering that this convention is a basic rule that must be obeyed and implemented by every country that is in a situation of war with other countries, the 1949 Geneva Convention expressly regulates the prohibition of countries in a state of war from intentionally killing, torturing or other abusive treatment of civilians, and prohibiting the deportation or repatriation of certain residents to other areas. This convention also stipulates a prohibition for warring countries not to force someone under certain protection to join military forces, take hostages, and seize the assets of civilians unlawfully and not upholding human values.
UPAYA PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE DI INDONESIA BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM ARBITRASE INTERNASIONAL Made Cinthya Puspita Shara
Kerta Dyatmika Vol 20 No 1 (2023): Kerta Dyatmika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Dwijendra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46650/kd.20.1.1330.1-14

Abstract

Dispute resolution is generally known to be resolved through litigation and non-litigation processes. Non-litigation legal efforts or alternative dispute resolution are agreements that are often chosen by business actors in the world of trade in goods and services. The purpose of this study is to find out more about arbitration regulations in both national and international law, especially in efforts to cancel arbitration decisions. This study uses a normative legal research method. requests for cancellation of decisions have also been regulated in the International Center for Settlement of Investment Disputes Rule can only be made in writing and not verbally. The results of the study indicate that the formation of an arbitration panel is considered inappropriate where if the formation is carried out through unreasonable stages as stated in the clause of the agreement of the parties, but the parties do not file objections and do not file a request for cancellation of the arbitration decision only because of the reason for the formation of the board or panel of arbitrators that is not appropriate then. The conclusion is that the arbitration decision will still be declared valid and final and binding. Meanwhile, in the case of a request for cancellation of an arbitration decision, it is not recognized in The United Nations Commission on International Trade Law Rule. In the event that the parties have different understandings during the resolution of the case, this can be used as a basis for submitting a request for interpretation.
PENGATURAN HUKUM INVESTASI DALAM MENDORONG STRATEGI PENINGKATAN PENANAMAN MODAL DI INDONESIA: PERSPEKTIF HUKUM INVESTASI Ida Bagus Gede Satvika Parama Putra; Made Cinthya Puspita Shara
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 3 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Maret
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/v3i3.1655

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran hukum investasi dalam meningkatkan penanaman modal di Indonesia serta mengkaji pengaruh regulasi daerah terhadap iklim investasi. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan konseptual (conceptual approach). Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan menelaah berbagai regulasi investasi serta peraturan daerah yang mempengaruhi kebijakan penanaman modal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pemerintah daerah berupaya menarik investasi dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penerbitan Peraturan Daerah (Perda), beberapa kebijakan justru berpotensi menghambat investasi, terutama terkait perizinan, infrastruktur publik, dan pembebasan lahan. Perda yang mengatur retribusi parkir, penerangan jalan, serta perizinan di sektor industri dan perdagangan kerap disusun tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap iklim investasi. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi antara kebijakan daerah dan kebijakan nasional untuk menciptakan lingkungan investasi yang lebih kondusif serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
PENYELESAIAN SENGKETA HAK CIPTA MUSIK DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA Andre Silalahi; Made Cinthya Puspita Shara
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 3 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Maret
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/v3i3.1690

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji berbagai alternatif penyelesaian sengketa hak cipta musik serta menganalisis kelebihan dan kekurangan masing-masing mekanisme yang tersedia. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil studi menunjukkan bahwa sengketa hak cipta musik dapat diselesaikan melalui tiga metode alternatif yang efektif, yaitu mediasi, arbitrase, dan negosiasi. Ketiga metode ini menawarkan pendekatan yang berbeda dalam penyelesaian sengketa dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Di antara ketiga alternatif tersebut, mediasi dipandang sebagai metode paling efektif dan efisien. Proses mediasi berlangsung relatif cepat, dengan batas waktu maksimal 30 hari, sehingga para pihak dapat segera mendapatkan resolusi atas sengketa yang dihadapi tanpa harus menunggu waktu yang lama seperti dalam proses litigasi. Selain itu, mediasi juga menjamin kerahasiaan bagi semua pihak yang terlibat, sehingga informasi sensitif atau strategis tidak akan terungkap kepada publik. Hal ini sangat penting, terutama dalam industri musik di mana reputasi dan hak kekayaan intelektual memiliki nilai yang signifikan. Meskipun mediasi menawarkan banyak manfaat, keberhasilannya sangat bergantung pada iktikad baik dan komitmen masing-masing pihak yang terlibat. Untuk mencapai kesepakatan yang memuaskan, kedua belah pihak harus mau saling mendengarkan dan berkompromi. Tanpa adanya niat baik untuk menyelesaikan perselisihan, mediasi dapat menjadi tidak efektif dan bahkan berpotensi gagal. Oleh karena itu, penting bagi tiap pihak untuk memasuki proses mediasi dengan mindset yang konstruktif dan terbuka, sehingga hasil yang dicapai benar-benar dapat memenuhi kepentingan dan harapan semua pihak.
MEDIASI DALAM SENGKETA KEBOCORAN REKAM MEDIS PASIEN LAYANAN TELEMEDECINE Ni Putu Sindy Indradewi Pradnyandari Putri K.; Made Cinthya Puspita Shara
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 10 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Oktober
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/be4s4w72

Abstract

Tujuan studi ini adalah mencari tahu dan menganalisis perihal mediasi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa kebocoran rekam pasien layanan telemedecine. Penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan serta menelaah ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia secara kritis dan sistematis. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa Permenkes Rekam Medis tidak mencantumkan sanksi apabila terjadi pelanggaran terkait keamanan dan perlindungan data rekam medis elektronik pasien, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktiknya dan berpotensi merugikan pasien. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi juga tidak dapat secara komprehensif memberikan perlindungan terhadap rekam medis layanan telemedicine, sehingga telah ditemukan adanya kekosongan norma mengenai sanksi yang tegas bagi pihak yang melakukan pelanggaran rekam medis pasien dalam layanan telemedecine. Artikel ini juga membahas mengenai penyelesaian sengketa alternatif sebagai solusi dari sengketa kebocoran rekam medis pasien layanan telemedecine serta menguraikan tahapan-tahapan mediasi secara sistematis sebagai metode penyelesaian sengketa yang bersifat efisien, fleksibel, dan mengedepankan asas win-win solution bagi para pihak yang bersengketa.
EFEKTIVITAS REGULASI LARANGAN IMPOR PAKAIAN BEKAS DI BATAM: USULAN LEX SPECIALIS SEBAGAI SOLUSI PENGATURAN LEGAL Velita Priskila Angelia Simbolon; Made Cinthya Puspita Shara
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 11 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi November
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/gthdgc70

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengevaluasi efektivitas regulasi larangan impor pakaian bekas di Kota Batam dan merumuskan alternatif kebijakan berbasis lex specialis yang kontekstual dan berkeadilan. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis-normatif dengan studi kepustakaan. Analisis didasarkan pada bahan hukum primer (peraturan dan kebijakan), literatur ilmiah, serta data sekunder resmi. Temuan menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum nasional untuk melarang impor pakaian bekas telah ada, penerapannya di Batam belum efektif karena karakteristik wilayah (status kawasan perdagangan bebas), keberadaan pelabuhan kecil dan jalur tikus, praktik undeclared, fragmentasi kapasitas pengawasan antarinstitusi, dan masalah integritas aparat. Sebagai respons, penelitian ini mengusulkan legalisasi terbatas yang dirumuskan dalam bentuk Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) sebagai lex specialis bagi Batam, aturan ini bersifat khusus, terharmonisasi dengan norma nasional, dan mengatur secara rinci mekanisme pengelolaan (klasifikasi risiko, kewajiban pembongkaran dan pemrosesan di fasilitas tersertifikasi, penomoran batch untuk traceability, skema trusted-trader/fast-lane, mekanisme fiskal proporsional untuk sanitasi dan limbah, integrasi data melalui single-window, serta program pembinaan UMKM). Rancangan ini disarankan diuji melalui pilot terstruktur disertai indikator kinerja dan audit independen sebelum perluasan kebijakan.
AKIBAT HUKUM TERHADAP PERJANJIAN KREDIT MELALUI LAYANAN PINJAMAN PENDANAAN BERSAMA BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DI INDONESIA Kadek Keyna Kamita Semarabawa; Made Cinthya Puspita Shara
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 9 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi September
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/bpktk093

Abstract

Tujuan penulisan ini adalah untuk mengkaji secara mendalam mengenai akibat hukum terhadap perjanjian kredit melalui layanan pinjaman pendanaan Bersama berbasis teknologi informasi di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan mengandalkan dua jeis pendekatan, yaitu Pendekatan Perundang-Undangan (statute appeoach) dan Pendekatan Analisa (analytical approach). Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa Perlindungan hukum yang diberikan negara kepada penerima pinjaman sudah sangat baik dan aturannya pun sangat ketat agar pemberi pinjaman (penyelenggara pendanaan) tidak seenaknya atau tidak sebebasnya melakukan penagihan yang nantinya akan ada unsur tekanan baik itu fisik ataupun kepada mental orang yang menerima pinjaman dari pemberi pinjaman tersebut. Jadi aturan yang dibuat pemerintah telah mengkoordinir secara keseluruhan perlindungan hukum bagi penerima pinjaman. Selanjutnya dalam hal akibat hukum berdasarkan uraian dalam penelitian ini, akibat hukum yang ditimbulkan tentu sangat merugikan pihak pemberi pinjaman, oleh karena itu pemerintah dan negara dirasa sangat perlu untuk bisa melihat kebutuhan pemberi pinjaman untuk menciptakan rasa keadilan kepada pemberi pinjaman itu pula.