Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.082
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum Sociological Jurisprudence Journal Jurnal Restorative Justice Kerta Dyatmika Jurnal Media Akademik (JMA) Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum
Made Cinthya Puspita Shara
Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 13 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

 1   2 
AKIBAT HUKUM TERHADAP PERJANJIAN KREDIT MELALUI LAYANAN PINJAMAN PENDANAAN BERSAMA BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DI INDONESIA Kadek Keyna Kamita Semarabawa; Made Cinthya Puspita Shara
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 9 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi September
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/bpktk093

Abstract

Tujuan penulisan ini adalah untuk mengkaji secara mendalam mengenai akibat hukum terhadap perjanjian kredit melalui layanan pinjaman pendanaan Bersama berbasis teknologi informasi di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan mengandalkan dua jeis pendekatan, yaitu Pendekatan Perundang-Undangan (statute appeoach) dan Pendekatan Analisa (analytical approach). Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa Perlindungan hukum yang diberikan negara kepada penerima pinjaman sudah sangat baik dan aturannya pun sangat ketat agar pemberi pinjaman (penyelenggara pendanaan) tidak seenaknya atau tidak sebebasnya melakukan penagihan yang nantinya akan ada unsur tekanan baik itu fisik ataupun kepada mental orang yang menerima pinjaman dari pemberi pinjaman tersebut. Jadi aturan yang dibuat pemerintah telah mengkoordinir secara keseluruhan perlindungan hukum bagi penerima pinjaman. Selanjutnya dalam hal akibat hukum berdasarkan uraian dalam penelitian ini, akibat hukum yang ditimbulkan tentu sangat merugikan pihak pemberi pinjaman, oleh karena itu pemerintah dan negara dirasa sangat perlu untuk bisa melihat kebutuhan pemberi pinjaman untuk menciptakan rasa keadilan kepada pemberi pinjaman itu pula.
Comparative Study on The Contribution Payment System in BPJS With A Tax System-Based Regulation In NHS Made Cinthya Puspita Shara
Sociological Jurisprudence Journal Vol. 4 No. 1 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/scj.4.1.2308.45-53

Abstract

The purpose of this paper is to examine the efficiencies of United Kingdom life insurance, which is regulated in the NHS with a tax-based funding system. The effectiveness of the Health Insurance System, will provide better health services for the people. Currently, there are still many complaints in the BPJS service system, such as late payments for hospitals and salaries for medical personnel. This study will use the comparative law method, by comparing the BPJS system in Indonesia with the NHS health insurance system in the UK. BPJS uses a monthly fee funding system, the amount of payment are depends on the types of class that BPJS participants has taken. Whereas the NHS only uses a tax-based funding system, where the use of this system can effectively meet all health service needs maximally. Based on the results of research on OECD countries, it is revealed that the tax-based social health insurance program tends to be more progressive and fair. Based on this comparative study, it is important for Indonesia to improve its health insurance system arrangements in order to adapt the tax-based funding system.
NORMA HUKUM REHABILITASI SEBAGAI ALTERNATIF PENANGANAN HUKUM TERHADAP KECANDUAN JUDI ONLINE Ni Komang Tania Oktavianti; Made Cinthya Puspita Shara
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 14 No. 6 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2026.v14.i06.p06

Abstract

Adapun penulisan ini memiliki tujuan yakni mempelajari dan memahami larangan judi online yang diberlakukan dalam tatanan hukum di Indonesia, serta menganalisa Upaya hukum bagi pelaku judi online di Indonesia sebagai Langkah preventif dan rehabilitasi dalam Solusi penegakan hukum represif. Kecanduan judi online merupakan permasalahan sosial dan psikologis yang kompleks, dipicu oleh berbagai faktor seperti lingkungan sosial yang permisif, tekanan emosional, pengaruh media digital, kurangnya perhatian keluarga, serta rendahnya kesadaran hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Dampak adanya kecanduan ini tidak hanya merugikan individu secara mental dan ekonomi, tetapi juga berdampak luas pada lingkungan sosial. Saat ini, penanganan hukum terhadap pelaku judi online di Indonesia masih bersifat represif melalui hukuman penjara dan denda berdasarkan pengaturan dalam KUHP dan UU ITE. Namun, pendekatan ini belum menyentuh akar permasalahan, terutama bagi pelaku yang mengalami kecanduan. Rehabilitasi menjadi alternatif solusi hukum yang lebih manusiawi dan efektif, dengan tujuan memulihkan kondisi fisik, mental, dan sosial pelaku agar dapat kembali berfungsi secara wajar dalam masyarakat. Sayangnya, belum terdapat norma hukum yang secara khusus mengatur rehabilitasi terhadap pelaku judi online. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan regulasi baru yang mengadopsi pendekatan terapeutik dan restoratif sebagaimana telah diterapkan di beberapa negara, dengan harapan penanganan terhadap kecanduan judi online tidak hanya menghukum, tetapi juga menyembuhkan. ABSTRACT This article focuses on study and understands the prohibition of online gambling enforced in the legal order in Indonesia, as well as to analyze legal remedies for online gambling perpetrators in Indonesia as preventive and rehabilitation measures in repressive law enforcement solutions. Online gambling addiction is a complex social and psychological problem, triggered by various factors such as a permissive social environment, emotional distress, the influence of digital media, lack of family attention, and low legal awareness. The study applies a normative legal method. The impact of this addiction is not only detrimental to individuals mentally and economically, but also exerts a significant influence on the social environment. Currently, the juridical handling of online gambling perpetrators in Indonesia is still repressive through prison sentences and fines based on the regulations contained in the Criminal Code and the Electronic Information and Transactions Law. However, this approach has not touched the root of the problem, especially for perpetrators who are addicted. Rehabilitation is an alternative legal solution that is more humane and effective, with the aim of restoring the physical, mental, and social state of the perpetrator so that they can return to their normal role in society. Unfortunately, there is no legal norm that specifically regulates the rehabilitation of online gamblers. Therefore, it is necessary to develop new regulations that adopt therapeutic and restorative approaches as have been implemented in some countries, in the hope that the treatment of online gambling addiction will not only punish, but also cure.
Co-Authors Alvendo Maulana Malik Harseptian Aminuyati Anak Agung Yuka Taurusia Eny Andre Silalahi Carla Erlando Dewa Ayu Kila Barko Lingga I Gusti Ngurah Agung Purba Wisesa Ida Bagus Gede Satvika Parama Putra Kadek Keyna Kamita Semarabawa Mega Maharani Mellynia Feby Hadi Putri Lestari Ni Kadek Hindhu Wardani Ni Komang Tania Oktavianti Ni Putu Sindy Indradewi Pradnyandari Putri K. Velita Priskila Angelia Simbolon