Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2021 - 2026

6.524

P-Index

This Author published in this journals

All Journal JURNAL LITIGASI (e-Journal) KEADILAN PROGRESIF FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum Unifikasi: Jurnal Ilmu Hukum Tadulako Law Review Jurnal Bina Mulia Hukum Al-Urban: Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam PACTUM LAW JOURNAL Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Yustisia Merdeka : Jurnal Ilmiah Hukum Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Res Nullius Law Journal Jurnal Hukum Sasana Indonesia Private Law Review PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM Jurnal Kewarganegaraan Journal Presumption of Law Case Law Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Formosa Journal of Multidisciplinary Research (FJMR) JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Pengabdian Masyarakat Tapis Berseri Aurelia: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Journal of Constitutional Law Society (JCLS) Journal of Law, Education and Business Jurnal Multidisiplin Teknologi dan Arsitektur JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah JURNAL RETENTUM Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Jurnal Pengabdian UMKM SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law Journal of Citizen Research and Development Journal of Constitutional, Law and Human Rights Dialogia Iuridica Rechtsnormen: Journal of Law

Lukmanul Hakim

Universitas Bandar Lampung

Author-ID : 2544369

Religion Humanities Astronomy Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Social Sciences Other

Published : 56 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2 3 4 5

CREDIT BANKING IN BUSINESS LAW PERSPECTIVE Lukmanul Hakim
UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum Vol 6, No 1 (2019)
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/unifikasi.v6i1.1614

The purpose of this study is to encourage an increase in community prosperity, especially in banking legal aspects that can be seen by several things including credit agreements made by banking institutions and customers. In addition, the existence of business risk management has made banking institutions safeguard the health level of the bank so that people continue to believe in the existence of banking institutions. The method in this study uses qualitative analysis which will be given conclusions in accordance with the identification of problems. The results of this study conclude that credit is given to banking institutions in the perspective of business law by using credit agreements as risk mitigation so that non-performing loans will occur which will lead to a decline in bank soundness and the implementation of banking risk management from the perspective of current business law the bank's prudential principle by establishing management operational standards so that banks avoid business risks. The conclusion of this study is that banking institutions must implement procedures in accordance with the standards of each bank so that there will be no legal problems or other business risks. In addition, the application of the precautionary principle must always be applied considering one banking principle is the principle of caution. Tujuan penelitian ini adalah mendorong peningkatan kemakmuran masyarakat terutama dalam aspek hukum perbankan yang dapat terlihat dengan adanya beberapa hal diantaranya adalah perjanjian kredit yang dibuat oleh lembaga perbankan dan nasabah. Selain itu adanya manajemen risiko bisnis menjadikan lembaga perbankan lebih menjaga tingkat kesehatan bank agar masyarakat tetap percaya akan adanya lembaga perbankan. Metode dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yang akan diberikan kesimpulan yang sesuai dengan identifikasi permasalahan. Hasil penelitian ini menyimpulkan mengenai kredit diberikan kepada lembaga perbankan dalam perspektif hukum bisnis dengan menggunakan perjanjian kredit sebagai mitigasi risiko agar tidak terjadi kredit bermasalah yang akan mengakibatkan tingkat kesehatan bank menurun dan serta penerapan manajemen risiko bisnis lembaga perbankan ditinjau dari perspektif hukum bisnis saat ini dengan menerapkan prinsip kehati-hatian bank dengan membuat standar operasional manajemen sehingga bank terhindar dari risiko bisnis. Simpulan dari penelitian ini adalah lembaga perbankan harus menerapkan prosedur sesuai dengan standar dari masing-masing bank sehingga tidak akan terjadi masalah hukum atau risiko bisnis lainnya selain itu penerapan prinsip kehati-hatian harus selalu diterapkan mengingat salah satu azas perbankan adalah adanya Azas kehati-hatian.

THE POLICY MODEL OF DIGITAL-BASED MICRO-BUSINESS ASSISTANCE FOR ECONOMIC RECOVERY DURING THE PANDEMIC Lukmanul Hakim
Indonesia Private Law Review Vol. 2 No. 2 (2021)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/iplr.v2i2.2312

Micro-businesses have an essential role in driving an economic revival in Indonesia. However, they are particularly vulnerable during the pandemic. The COVID-19 pandemic has significantly impacted the long-term viability of micro, small, and medium-sized enterprises (MSMEs) in the financing, production, distribution, and market demand. This paper argues that an assistance policy model for micro-businesses accelerating the economy during a pandemic is needed. It also raises the question of how government policies in developing micro-businesses. The library method, which relied on secondary data, was used to conduct the research. The result suggests that the ideal assistance model policy for MSMEs in accelerating the regional economy is by using platform-based digital technology so that the flexibility of purchasing raw materials to sales can be integrated into one and reach all consumers around the world. Government policies in developing MSMEs in the new normal era include launching the National Economic Recovery Program, as mandated by Government Regulation Number 23 of 2020, implementing stimulus programs for MSMEs such as interest subsidies and restructuring.

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PERUSAKAN SEPEDA MOTOR Lukmanul Hakim; Okta Ainita; Justicia Tessalonika Panjaitan
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Vol. 2 No. 1 (2022): Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance
Publisher : Gapenas Publisher

The act of destruction of goods in this case is a motorcycle is one form of lawlessness, which is regulated in Article 406 paragraph (1) of the Criminal Code. The problem is how criminal accountability for the perpetrators of motorcycle destruction and how the judge's consideration in the enforcement of the verdict against the perpetrator of the motorcycle destruction crime. Data collection is based on literature studies and field studies, while data processing is done by editing methods, classification and systematization of data, then analyzed using qualitative analysis. The results of the study showed that criminal liability against the perpetrators of motorcycle destruction crimes has been proven legitimately and convinced guilty of committing criminal acts of destruction and criminally convicted defendants therefore with a prison sentence of 1 (one) year each and the basis of the judge's consideration in the enforcement of the verdict against the perpetrator of the crime of bicycle destruction, among others, evidence, Witness statements, expert testimony, indictments and demands of the Public Prosecutor, elements that meet in the Prosecutor's Indictment, as well as incriminating and mitigating matters in the accused

TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA SISTEM ONLINE PAYMENT POINT BANK Lukmanul Hakim
Jurnal Bina Mulia Hukum Vol. 3 No. 1 (2018): Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 3 Nomor 1 September 2018
Publisher : Faculty of Law Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK Salah satu produk yang diterapkan oleh lembaga perbankan adalah adanya sistem payment secara online. Dalam sistem payment online point, bank berfungsi sebagai lembaga penyedia jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kedudukan hukum konsumen/nasabah sistem payment yang menggunakan jasa perbankan dalam melakukan tagihan pembayaran kepada pelaku usaha. Peraturan perundang-undangan, khususnya di bidang perbankan maupun peraturan di bidang perlindungan konsumen telah mengatur secara jelas tentang perlindungan terhadap hak-hak para konsumen/pelanggan yang terlibat dalam sistem payment online bank, khususnya dalam hal terjadinya keluhan terhadap pihak bank maupun nasabah pengguna. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara yuridis normatif. Dalam penelitian ini, ada dua pendekatan pokok yang digunakan yaitu: Pendekatan Perundang-undangan (statute approach), serta Pendekatan Konsep (conceptual approach). Penelitian hukum normatif didasarkan data sekunder dan menekankan pada langkah-langkah spekulatif-teoritis dan analisis normatif-kualitatif. Perlindungan hukum terhadap konsumen yang telah menggunakan jasa perbankan yang menggunakan Sistem Online Payment Point dapat dilihat dalam POJK Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dimana dalam POJK tersebut tertuang perlindungan hukum kepada nasabah pengguna jasa perbankan yang melindungi nasabah dalam menggunakan produk dan jasa perbankan khususnya dalam sistem pembayaran yang menggunakan sistem online dalam perkembangan teknologi saat ini. Kata kunci: bank; hukum; konsumen; payment; perlindungan. ABSTRACT One of the product used by banking institutions is online payment system. In the online point payment system, the bank becomes service provider under a payment traffic. Legal standing of the consumer in such customer payment system is the user of banking services in billing payments to business actors. Laws and regulations, especially in the banking sector and regulations in the field of consumer protection, have clearly regulated the protection of the rights of consumers or customers involved in the bank’s online payment system, especially in the presence of complaints against the bank. The method used in this study is a normative juridical method. There are two main approaches that are used in this research, namely: Legislation, and Concept Approach. Normative legal research is based on secondary data and emphasizes speculative-theoretical steps and normative-qualitative analysis. Legal protection for consumers who have used banking services in the Online Payment Point system can be seen in the Financial Services Authority Regulation Number 1 of 2013 concerning Consumer Protection in the Financial Services Sector where legal protection is provided to customers who use banking services that protect customers in using banking products and services especially in payment systems. Keywords: bank; costumer; law; payment; protection.

Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah dalam Perspektif Hukum di Indonesia Lukmanul Hakim; Amelia Anwar
Al-Urban: Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam Vol. 1 No. 2 (2017): Desember
Publisher : Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (142.069 KB)

Islamic Bank is a bank that uses Sharia principles in conducting its business activities where the legal basis of the implementation of sharia principles refers to AlQuran and Al-Hadith as well as some other regulations related to the business activities of Islamic banks namely Financial Intermediary which collects and distributes funds to the public. in distribution activities to this community there are some financing that is run in the principles of sharia such as financing the sale or we used to know the agreement murbahah. Murabahah is one of the most common types of contracts (akad) applied in financing activities of sharia banking. Murabahah is applied through the mechanism of sale and purchase of goods with the addition of margin as profit to be obtained by the bank.

APPLICATION OF FINANCING BASED WARRANTY CONTRACT OF PRINCIPLES FOR SETTLEMENT WITH RESPECT TO THE RESULTS AND FINANCING PROBLEMS Zulfi Diane Zaini; Arifin Arifin; Lukmanul Hakim; Aprinisa Aprinisa
Tadulako Law Review Vol 3, No 2 (2018)
Publisher : Tadulako University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

A collateral is prohibited in contract based on profit sharing, because this contract is trust-based agreements. But in order to avoid high credit/financing risk, shariah banking in practice implements it. In addition, the binding of collateral used ini shariah banking still uses conventional agreements. This research uses normative law approach(literature research). The result if this research is a collateral has an importen position in the contract based on profit sharing in shariah bank is accordance with the prudential banking principle and sharia compliance because a collateral is applied not as assurance effort of the financial capital, but to guarantee the orderly repayment/settlement of amount of the obligations and profit sharing ratio at the time in accordance with the agreed upon agreement and the disbursement after the customer’s proven negligence, the binding of collateral using the conventional binding provided in the exixting positive law, it has not specialy accommodated the shariah principle and collateral has an urgent function as part of the settlement of financing problems and executed after the customer is declared negligent

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pemalsuan Surat Rapid Test Antigen (Studi Putusan No: 1129/Pid.B/2021/PN.TJK) Dinda Salsabilla Januardhi; Lukmanul Hakim; Angga Alfiyan
Jurnal Kewarganegaraan Vol 6 No 2 (2022): Desember 2022
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

AbstrakTindakan kejahatan mendefinisikan kejahatan sebagai pelanggaran terhadap hukum pidana. kejaharan dalam kehidupan manusia merupakan indikasi sosial yang akan selalu dialami oleh setiap manusia, masyarajat terlebih lahi negara. maraknya perbuatan melanggar hukum dalam tindak kejahatan sudah menjadi bukti bahwa moralitas dan akhlak masyarakat sudah mulai berkuranh salah satunya dengan objek pemalsuan surat keterangan dokter. surat yang akhir akhir ini marak dipalsukan adalah surat pemalsuan surat rapid test covid 19. tujuan penelitian ini adalah untuk mengetaui faktor dan petanggung jawaban pidana yang dilakukan oleh oknum pemalsuan surat rapid test antigen (studi putusan 1129/Pid.B/2021/PN.Tjk).Kata Kunci: Kejahatan, Surat, PertanggungjawabanÂ AbstractA criminal act defines a crime as a violation of criminal law. Crime in human life is a social indication that will always be experienced by every human being, the community especially the state. The rise of unlawful acts in crime has become evidence that the morality and morals of the community have begun to decrease, one of which is the object of forging a doctor's certificate. The letter that has recently been widely falsified is the letter for falsification of the COVID-19 rapid test letter. The purpose of this study is to find out the factors and responsibility for the criminal response carried out by the person who falsified the rapid test antigen letter (study of decision 1129/Pid.B/2021/PN.Tjk ).Keywords: Criminal, Letter, Responsibility

Pelatihan Peningkatan Pengelolaan Keuangan Mitra UMKM Rumah BUMN Bandar Lampung M Yusuf S Barusman; Haninun; Nurdiawansyah; soewito; Lukmanul Hakim
Jurnal Pengabdian Masyarakat Tapis Berseri (JPMTB) Vol. 1 No. 1 (2022): Jurnal Pengabdian Masyarakat Tapis Berseri (JPMTB) (Edisi April)
Publisher : Pusat Studi Teknologi Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Bandar Lampung

BUMN Bandar Lampung memiliki banyak mitra UMKM yang tergabung di dalamnya. Diantara permasalahan pemahaman dan upaya yang diperlukan untuk meningkatkan usahanya khususnya di kalangan UMKM yang menyebabkan tertinggalnya UMKM di wilayah Bandar Lampung adalah pemahaman akuntansi oleh para pelaku UMKM. Pelaku UMKM biasanya hanya menyimpan catatan sederhana berupa pemasukan dan pengeluaran. Beberapa orang tidak mencatat sewa sebagai biaya proyek, sehingga pengeluaran tidak dicatat dengan benar, sehingga bisnis tampaknya menghasilkan keuntungan besar. Akibatnya, catatan tersebut tidak menjelaskan posisi keuangan perusahaan yang sebenarnya. Masalah dengan mitra adalah kurangnya pelatihan langsung dalam pengelolaan keuangan perusahaan. Solusi dari permasalahan tersebut adalah dengan memberikan pelatihan. Rumah BUMN Bandar Lampung mengadakan pelatihan pengelolaan dan pencatatan keuangan untuk mitra UMKM sebanyak dua tahap dan mitra UMKM menjadi lebih paham mengenai pemisahan pengelolaan keuangan pribadi dan usaha dan pengelolaan serta pencatatan keuangan digital.

Paradigma Pemerintah Terhadap Upah Guru Honorer Dalam Persefektif Hukum Safitta Amanah; Raisha Stella Tania; Amelia Putri; Jitu Prayoga Jaya Mahendra; Lukmanul Hakim
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 4 (2022): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Guru honorer merupakan pendidik professional, yang memiliki tugas utama yaitu mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai serta mengevaluasi peserta didik melalui jalur formal. Pokok permasalahan yang dibahas pada penelitian ini adalah Presefektif Hukum terhadap sistem penggajian Guru Honorer, menurut Undang-Undang Guru dan Dosen serta akibat Hukum yang terjadi apabila ada keterlambatan dalam penggajian guru honorer menurut Undang-Undang Guru dan Dosen. Metode penelitian yang digunakan pada penulisan ini adalah dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan cara studi kepustakaan (library research) atau dengan cara mengkaji, mempelajari dan menelaah teori, pandangan, konsep dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang ada dalam penelitian. Sedangkan Sumber bahan hukum yang terdapat pada penulisan ini berasal dari data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, yaitu Undang-Undang Guru dan Dosen, sedangkan sekundernya, yaitu dengan cara menggunakan literatur seperti kamus dan dengan metode pengumpulan data studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian guru honorer menerima gaji sesuai dengan kontrak kerja yang telah dibuat antara pekerja atau seorang guru honorer dengan pemeberi kerja, terdapat pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Guru honorer juga wajib menerima upah diatas minimum untuk melangsungkan kebutuhan hidupnya. Jika dalam sebuah penggajian guru honorer mendapatkan keterlambatan atas penggajian nya tersebut Akibatnya banyak guru honorer di daerah tertinggal, terpencil dan terdalam, terutama untuk guru honorer yang telah mengabdi sangat lama, harus merasakan peningkatan kesejahteraan finansial dan kesejahteraan psikologis tentang memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Manusia baru ias disebut memiliki tingkat kesejahteraan psikologis yang baik apabila hierarki kebutuhan hidupnya tercapai.

Implementasi Penambahan Nama Seseorang Pada Dokumen Kependudukan Melalui Proses Permohonan di Pengadilan Negeri : Studi Penetapan Nomor 58/PDT.P/2022/PN.TJK Lukmanul Hakim; Angga Alfiyan; Ilham Jodi Renovsi
Jurnal Hukum Sasana Vol. 8 No. 2 (2022): December 2022
Publisher : Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/sasana.v8i2.1648

Banyak berbagai permohonan masyarakat terkait dengan keinginan untuk penambahan atau pembetulan nama. Terkait dengan ketiadaan daftar, hilang, dipalsukan, diubah, tersobek, dimusnahkan, digelapkan atau cacat dan lain sebagainya seperti yang tertuang dalam Pasal 13 KUHPerdata. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Permohonan Penambahan Nama pada Akta Kelahiran di Pengadilan Negeri Tanjungkarang (Studi Putusan Nomor 58 /Pdt.P/2022/PN. Tjk) dan menganalisis akibat hukum dari penambahan nama pada dokumen akta kelahiran. Kegunaan penelitian bertujuan menganalisis mengenai permohonan perubahan nama dalam dokumen berdasarkan putusan pengadilan. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normative. Akta kelahiran anak yang sah haruslah bersifat Akta Otentik, karena akta yang Otentik itu merupakan akta yang dibuat oleh atau dimuka seseorang pejabat umum yang berwenang untuk itu untuk membuat surat itu, dengan maksud untuk menjadikan surat itu sebagai bukti. Akta Kelahiran tidak hanya berdasarkan pertimbangan status kewarganegaraan, bukti tertulis diperlukan untuk mendapatkan kepastian hukum, untuk membuktikan bahwa memang terjadi sebuah peristiwa kependudukan. Untuk memiliki bukti dalam status kejadian di atas maka seseorang harus mendaftarkan peristiwa atau kejadian itu pada lembaga catatan sipil, dengan demikian orang itu akan memperoleh bukti tertulis yang dikeluarkan oleh dinas terkait. Dalam hal ini yang dapat mengeluarkannya adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Co-Authors Adjie Tama Pranata Husin Agus Muhammad Septiana Ahmad Solehan Ahmad Zainal Alma Zhuhri Febriansyah Amelia Putri Angga Alfian Aninda Resya Aulia Ansori Anwar, Amelia Aprinisa Arifin Arifin Bambang Hartono Bayu Anggoro Chiquita Apriliyandra Cindi Iklima Deva Tri Ananda Dewi, Neni Kusuma Dimas Pratama Putra Dinda Salsabilla Januardhi Djuhaendah Hasan Erlangga Erlangga Etty Mulyati Fani Renaldi Hartawan Farida Kaplele Farida Kaplele, Farida Gracemark Chrissaulita Panjaitan Handayani, Agustuti Hanindyalaila Pienrasmi Haninun Haris Miftah Abdilla Hartabela, Dadang Hazbullah Indra Rajasa I Ketut Seregig I Made Agus Deny Kusuma Ilham Jodi Renovsi Irsandi Iskandar Ali Alam Jitu Prayoga Jaya Mahendra Justicia Tessalonika Panjaitan M Ardiansyah M. Ardiansyah M. Hafiz Kurnia M. Yusuf S. Barusman M.Dzikri Arrizal Marudut Jon Ferry Simarmata Massriyati Massriyati Mindari, Salsabila Muhamat Ilza Amanda Muhammad Iqbal Rofif Muwardi, Haris Nanda Rahmadani Niki Agus Santoso Nurdiawansyah Okta Ainita Oktaria, Eka Travilta Raisha Stella Tania Ramadhan Fariz Nugraha Revira Pardesi Rifandy Ritonga Risti Dwi Ramasari Ryan Ramadhan Safitta Amanah Soewito Tarsisius Murwadji Travilta Oktaria Trenggono Pujo Sakti Yafi Mahardika Yunita Yunita* Zainudin Hasan Zulfi Diane Zaini

Title

Found 56 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 56 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 56 Documents
Search