Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.466
P-Index
This Author published in this journals
All Journal KEADILAN PROGRESIF FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum Tadulako Law Review Jurnal Bina Mulia Hukum Al-Urban: Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam PACTUM LAW JOURNAL Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Yustisia Merdeka : Jurnal Ilmiah Hukum Dialogia Iuridica Res Nullius Law Journal Indonesia Private Law Review PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM Jurnal Kewarganegaraan Journal Presumption of Law Case Law Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Pengabdian Masyarakat Tapis Berseri Aurelia: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Journal of Constitutional Law Society (JCLS) SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law Journal of Constitutional, Law and Human Rights
Hakim, Lukmanul
Universitas Bandar Lampung
Religion Humanities Astronomy Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Social Sciences Other

Published : 33 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 33 Documents
Search

 1   2   3   4 
Tinjauan Yuridis Perbuatan Melawan Hukum Atas Okupasi Tanah Tanpa Izin Revira Pardesi; Lukmanul Hakim; Okta Ainita
Journal of Constitutional, Law and Human Rights Vol 1, No 2 (2025): September 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jclhr.v1i2.5341

Abstract

Penelitian ini membahas permasalahan okupasi tanah tanpa izin dalam sistem hukum Indonesia, dengan fokus pada konsekuensi hukum yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut. Okupasi tanah tanpa izin adalah tindakan menguasai tanah tanpa hak atau izin yang sah, yang dapat mengarah pada perbuatan melawan hukum. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis definisi dan konsep okupasi tanah tanpa izin, serta untuk mengevaluasi implikasi hukum dari tindakan tersebut dalam perspektif hukum perdata, pidana, dan administrasi negara. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi pustaka dengan menganalisis dokumen hukum, literatur ilmiah, dan yurisprudensi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa okupasi tanah tanpa izin dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan pemilik sah tanah dan menciptakan ketidakpastian hukum. Penegakan hukum terhadap kasus ini menghadapi kendala terkait pengawasan, koordinasi antar lembaga, dan pemahaman hukum masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan dalam administrasi pertanahan, penguatan kapasitas aparat penegak hukum, dan edukasi hukum kepada masyarakat untuk mengurangi kasus okupasi tanah tanpa izin.
Pertimbangan Hakim Dalam Memberi Izin Kepada Pemohonan Untuk Mengganti Tahun Lahir di Dokumen Kependudukan (Studi Putusan Nomor: 207/Pdt.P/2024/PN Tjk) Hazbullah Indra Rajasa; Lukmanul Hakim
Journal of Constitutional, Law and Human Rights Vol 1, No 2 (2025): September 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jclhr.v1i2.5353

Abstract

Permohonan adalah tidak ada sengketa, Hakim mengeluarkan suatu penetapan atau lazimnya yang disebut dengan putusan declatoir yaitu putusan yang bersifat menetapkan, menerangkan saja. Sedangkan gugatan  adalah ada suatu sengketa atau konflik yang harus diselesaikan dan diputus oleh pengadilan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini ialah Pedekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan (library research) seperti buku-buku literatur dan karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.hasil penelitian yang didapat, dapat disimpulkan Pertimbangan  Hakim Dalam Memberi Izin Kepada Pemohonan Untuk Mengganti Tahun Lahir Di  Dokumen Kependudukan (Studi Putusan Nomor: 207/Pdt.P/2024/Pn Tjk) adalah Pemohon dapat meyakinkan Hakim dengan menghadirkan 2 alat yang sah yakni bukti Surat dan Dua orang saksi dalam persidangan sebagaimana di atur dalam Pasal 163 HIR jo. Pasal 283 RBg jo. Pasal 1865 KUHPerdata serta Hakim juga berpendapat secara filosofi dan sosologis dimana   untuk memberikan kepastian bagi Pemohon sebagai bagian dari hak asasi manusia dan bagi Instansi Pelaksana itu sendiri, maka pengadilan harus mampu memberikan kepastian hukum melalui penetapann. Dan Akibat Hukum Dari Penetapan  Untuk Mengganti Tahun Lahir Di  Dokumen Kependudukan (Studi Putusan Nomor: 207/Pdt.P/2024/Pn Tjk) adalah Septi Kurnia (Pemohon) sah secara hukum dapat menggunakan tahun lahir 1971 di semua dokumen kependudukan dengan mengajukan perubahan Tahun lahir ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung  untuk mengubah dokumen Kependudukan seperti Akta Kelahiran,  Kartu Keluarga (KK), KTP (Kartu Tanda Penduduk dan dapat mengurus Paspor untuk haji karena secara negara tidak ada lagi dokumen kependudukan yang mengalami perbedan.
Pertimbangan Hakim Dalam Menyatakan Tidak Sahnya Seseorang Menjaminkan Mobil Milik Orang Tanpa Persetujuan Pemilik (Studi Putusan Nomor: 248/Pdt.G/2023/PN Tjk) Ramadhan Fariz Nugraha; Lukmanul Hakim
Journal of Constitutional, Law and Human Rights Vol 1, No 2 (2025): September 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jclhr.v1i2.5354

Abstract

Perbuatan melawan hukum juga sebagai suatu kumpulan dari, prinsip-prinsip hukum yang bertujuan guna mengontrol atau mengatur perilaku berbahaya guna memberikan tanggung jawab atas suatu kerugian yang di timbulkan dari interaksi sosial, dan guna memberikan ganti rugi terhadap pihak korban dengan suatu gugatan yang tepat.  Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini ialah Pedekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. Faktor Penyebab Seseorang Menjaminkan Mobil Milik Orang Tanpa Adanya Persetujuan Pemilik berdasarkan Putusan Nomor: 248/Pdt.G/2023/PN Tjk didasarkan pada 2 (dua) pendorong yakni faktor internal yang mana pelaku kurang dalam pengendalian diri, lemahnya iman dan faktor ekonomi sehingga pelaku melakukan tindak Perbuatan melwan Hukum. Dan Pertimbangan hakim Dalam Menyatakan Tidak Sahnya  Seseorang Menjaminkan Mobil Milik Orang Tanpa Adanya Persetujuan Pemilik (Studi Putusan Nomor: 248/Pdt.G/2023/PN Tjk) Adalah  Penggugat dapat membuktikan Gugatanya  dengan menghadirkan bukti surat dan dua orang saksi, pada saat dibuat Perjanjian Tergugat I yang mengklaim kepemilikan dan menjaminkan serta tindakan Tergugat II dan tidak dengan persetujuan dan verifikasi yang menyeluruh terhadap unit kendaraan Toyota Rush, Sehingga perjnajian tersebut Batal Demi hukum.
Co-Authors Adjie Tama Pranata Husin Ahmad Zainal Alma Zhuhri Febriansyah Amelia Putri Angga Alfiyan Aninda Resya Aulia Ansori ANSORI Anwar, Amelia Aprinisa Chiquita Apriliyandra Cindi Iklima Deva Tri Ananda Dewi, Neni Kusuma Dinda Salsabilla Januardhi Djuhaendah Hasan Etty Mulyati Gracemark Chrissaulita Panjaitan Haninun Hazbullah Indra Rajasa Jitu Prayoga Jaya Mahendra Justicia Tessalonika Panjaitan M. Yusuf Sulfarano Barusman M.Dzikri Arrizal Massriyati Massriyati Mindari, Salsabila Nurdiawansyah Nurdiawansyah Okta Ainita Oktaria, Eka Travilta Raisha Stella Tania Ramadhan Fariz Nugraha Revira Pardesi Risti Dwi Ramasari Safitta Amanah Soewito Tarsisius Murwadji Travilta Oktaria Zulfi Diane Zaini